Aksi Post online

JEMBATAN BH II DIDUGA LUMBUNG KORUPSI

2008-11-20T03:51:00.000-08:00

Jambi, AP- Selama ini wilayah Timur Jambi belum mampu mendongkrak perekonomian rakyat karena sarana infrastruktur jalan dan jembatan masih minim. Dibangunnya jembatan Batanghari II diharapkan mewujudkan impian masyarakat Provinsi Jambi.
Namun pada kenyataannya, pembangunan jembatan pelaksanan pembangunan jembatan dengan total panjang 1.351,4 meter, lebar 9 meter itu, kini belum selesai. Bahkan Presiden SBY gagal meresmikan jembatan itu saat Harganas di Jambi 29 Juni 2008 lalu.
Informasi yang diperloeh jembatan itu dibangun sejak Tahun Anggaran (TA) 2003 dengan surat penawaran pembangunan tahap kedua No.01/HK-PP-AGRA.JO/VI/2003, tertanggal 18 Juni 2003 dengan harga penawaran sebesar Rp.94.059.887.000 dengan jangka waktu pengerjaan selama 760 hari.
Pembangunan itu telah dianggkan dari APBD dan APBN ditambah lagi APBD II kurang lebih Rp 161.392.128.000. Bahkan penyelesaian pembangunan jembatan oleh PT. Hutama Karya (HK) dan PT. Pembangunan Perusahaan (PP) sudah mundur tiga tahun. Pemerintah Pusat juga sudah menyetop anggaran untuk kelanjutan pembangunan jembatan Batanghari II.
Ketika dikonfirmasi koran ini kepada Gubenur Jambi, H Zulkifli Nurdin usai rapat paripurna di DPRD Provinsi jambi, kemarin mengatakan, pembangunan jembataan Batanghari II tidak terlengkalai sudah kita umumkan selesai dan sudah dilaporkan ke presiden.
Gubenur Juga membatah, bahwa, dirinya tidak pernah di panggil oleh pihak Kejagung untuk dimintai keterangannya
Kronologis pembangunan jembatan Batanghari II adalah TA 2003 APBN murni Rp 15 miliar, APBD Provinsi Jambi Rp 6,5 miliar, APBD Kota Jambi Rp 3.448.862.508,67, APBD Tanjabtim Rp 3.448.862.508,67 atau total keseluruhan Rp 28.397.725.017,34. Sementara rencana sebelumnya TA 2003 sebesar Rp 32 miliar. Kabupaten Muarojambi nihil dalam pendanaan TA 2003.
Selanjutnya rencana pendanaan TA 2004 sebesar Rp 37 miliar. Namun realisasinya yakni APBN Murni Rp 15 miliar, APBD Provinsi Jambi Rp 11,5 miliar, APBD Kota Jambi Rp 3,5 miliar atao total Rp 30 miliar. Pendanaan dari Muarojambi dan Tanjabtim nihil TA 2004. Sedangkan pendanaan TA 2005 rencana Rp 55.821.182.000.
Namun realisasinya APBN Murni Rp 33.821.182.000, APBD Provinsi Jambi Rp 10 miliar atao total Rp 43.821.182.000. Sementara Kota Jambi, Muarojambi dan Tanjabtim nihil dalam pendanaan. Rencana pendanaan jembatan Batanghari II TA 2006 sebesar Rp 22,5 miliar. Namun realisasinya terdiri dari APBD Provinsi Jambi Rp 3.545.230.000, APBD Muarojambi Rp 6,5 miliar, APBD Tanjabtim Rp 3,5 miliar. Sementara APBN Murni dan APBD Kota Jambi TA 2006 nihil. Pendanaan TA 2007 terhadap jembatan itu, hanya bersumber dari APBD Provinsi Jambi Rp 28.239.090.000. Total kebutuhan dana untuk penyelesaian jebatan Batanghari II sebesar Rp 161,392 miliar.
Kekurangan untuk penyelesaian jembatan itu April 2008 sebesar Rp 17,389 miliar. Pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Jambi agar mengalokasikan dana tersebut pada APBD TA 2009. Dra

Ribuan Petani Ancam Golput 2009

2008-11-20T03:50:00.000-08:00

Tuntut Kenaikan Harga TBS

Jambi, AP- Setelah tanggal 10 November lalu, ribuan Petani Jambi yang menamakan dirinya petani sawit menggugat, kemarin pagi kembali melakukan aksi unjukrasa ke Badan Pertahanan Nasional dan juga gedung DPRD Provinsi Jambi,aksi yang mereka lakukan ini sama seperti aksi sebelumnya yakni mendesak pemerintah daerah menaikan harga jual Tandan Buah Segar ( TBS )

Pengunjukrasa meminta agar DPRD memikirkan nasib petani sawit, dengan memberi rekomendasi untuk menaikkan harga jual TBS, karena harga sekarang cuma Rp250 - Rp400 per kilogram. kami tak sanggup membiayai hidup keluarga. Para pengunjuk rasa juga mengancam akan Golpot bila anggota DPRD tidak memikirkan nasib petani

Arif Munandar, Koordinator lapangan dalam orasinya mengatakan, kedatangan kami ke DPRD ini menyampaikan beberapa tuntutan ke pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jambi, antara lain naikkan harga jual TBS, turunkan harga pupuk, bentuk tim pemantau, selesaikan konflik antara petani kecil dengan perusahaan perkebunan besar. Selain itu juga,Pemerintah daerah juga diharapkan membangun pabrik minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), serta mengaudit semua perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah itu..

“Sebab semua PKS di Jambi telah bertindak semena-mena dengan membeli hasil panen petani sawit. Padahal Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, belum lama ini telah membuat surat edaran sesuai hasil kesepakatan antara petani, PKS, dan asosiasi untuk membeli TBS petani seharga Rp890 per kilogram.”Jelasnya

Namun hal itu tidak diindahkan PKS dengan alasan jika membeli dengan harga itu mereka mengalami kerugian, akibat harga jual CPO pun di pasar internasional mengalami penurunan.
Para pendemo meminta pemerintah Provinsi Jambi menaikkan harga jual dan juga Surat edaran Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin harus dipatuhi oleh perusahaan yang memiliki PKS di Provinsi Jambi.dra

Rp 5 Milliar BLT Belum Disalurkan

2008-11-20T03:49:00.002-08:00

Senilai Rp5 miliar lebih dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk 6.356 rumah tangga sasaran (RTS) di kota dan sembilan kabupaten di Provinsi Jambi, belum disalurkan.

Wakil Kepala PT Pos Jambi, Yose Rizal di Jambi, Senin mengatakan, warga miskin atau RTS penerima BLT di Jambi untuk 2008 berjumlah 198.176 kepala keluarga (KK), dengan dana yang disiapkan Rp138,7 miliar.

Dari jumlah RTS tersebut, sebanyak 13.588 dibatalkan, karena dari hasil uji di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, mereka sudah tidak miskin lagi.

Terkait dengan pembatalan itu, pemerintah kota dan kabupaten diberi kesempatan untuk mengusulkan kembali warga pengganti yang berhak menerima BLT tersebut. Akhirnya, sebanyak 6.356 KK disetujui pemerintah pusat menjadi pengganti.

RTS pengganti itu diberi waktu hingga akhir Desember 2008 untuk mencairkan dana BLT tersebut.

Di Provinsi Jambi ada tiga kantor pos besar dan puluhan cabangnya yang melayani pencairan bantuan dana BLT, sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM bagi warga miskin atau kurang mampu.
"Warga atau RTS pengganti yang sudah mendapatkan kartu BLT dari camat atau lurah setempat diimbau segera mendatangi kantor POS terdekat untuk menerima dana yang sudah disiapkan tersebut," kata Yose Rizal.

Razia Gepeng Belum Efektif

2008-11-20T03:49:00.001-08:00

Jambi, AP- Sejumlah simpang di Kota Jambi kini makin marak di duduki para pengemis dan anak jalanan (anjal), gelandangan serta pengamen (gepeng), hal ini sudah sangat meresahkan pengguna jalan dan masyarakat di Kota Jambi.

Seperti halnya sejumlah pemuda yang menamakan dirinya anak Punk, dengan tampilan yang cukup menakutkan mereka berdiri dipinggir jalan mengamen dan meminta uang, hal ini tentu saja membuat takut sejumlah pengguna jalan. ‘’Pasti menganggu lah, liatnya aja takut apalagi mereka sering memaksa minta uang,’’ kata Beny, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jambi Sabtu (115/11) siang.

Namun para pengemis ini sepetinya punya alasan tersendiri kenapa mereka melakukan hal tersebut. ‘’Untuk biaya sekolah bang, uangnya kami kasi ke mamak kami untuk biaya sekolah bang,’’ kata pengemis yang tinggal di sungai kambang ini ketika infojambi menemuinya sendang mengemis.

Sayangnya sejumlah razia rutin yang kerap kali digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Jambi, untuk memerangi penyakit masyarakat ini hingga kini terkesan belum efektif. Pasalnya sejumlah anjal, gepeng dan psk yang sering kali terangkap razia selalu diberi peringatan kemudian dilepaskan dikarenakan belum ada tempat untuk menampungnya. Seperti razia yang terjadi Minggu malam (12/11), beberapa PSK yang tertangkap razia kemudian dilepaskan lagi karena alasan belum ada tempatnya. ‘’Tempatnya belum tersedia jadi untuk sementara kita data dulu,’’ kata Kakan Pol PP pada

Padahal sudah sejak lama Kepala Dinas PMKS, Djoko Imam Santoso mengungkapkan pembangunan rumah singgah (rusing) untuk digunakan sebagai tepat binaan bagi bagi para anjal, gepeng dan PSK yang tertangkap razia. ‘’Akhir tahun ini sudah bisa digunakan,’’ ujarnya beberapa waktu lalu.

Namun sayangnya, hingga kini belum ada tanda-tanda rusing tersebut akan di gunakan. Dengan alasan keterbatasan dana, Djoko juga pernah menerangkan rusing tersebut sudah dibangun namun masih tak layak huni, ‘’saat ini kita menunggu anggaran biaya tambahan. Makanya sekarang kita hanya bisa mengarahkan mereka dulu,’’ kata Djoko.
Saat infojambi.com mencoba menghubungi Sabtu (15/11), ponselnya bernada tidak aktif bahkan kasubdin yang membidangi masalah tersebut juga terkesan enggan mengangkat telepon dan menjawab sms dari wartawan padahal hendphone nya bernada aktif.

Mengintip Jejak Ilegal Loging di Tahura Senami (1)

2008-11-20T03:48:00.002-08:00

Maraknya aksi perambahan dan penebangan kayu di Tahura Sultan Taha atau yang lebih akrab disebut Tahura Senami, di Kabupaten Batanghari, sekitar 65 Km dari Kota Jambi, membuat kita harus berpikir tajam, bagaimana bisa pembalakan dan perambahan terjadi di depan mata petugas Kehutanan Batanghari dan Petugas Polres setempat.

Apakah kejadian itu tidak terpantau, atau petugas tutup mata, mengingat, 50 persen dari pelaku dan pemodal pembalakan perambahan di daerah tersebut diduga dibakingi oleh aparat terkait.

Berikut Arzil Ardimas, SH, wartawan Koran ini, menurunkan tulisan bersambung, hasil investigasi beberapa waktu yang lalu di lokasi tersebut.

Si Putri Coklat, Incaran Pembalak

Kayu Bulian, atau yang sering disebut masyarakat kayu besi, adalah jenis kayu langka, yang hanya tumbuh di daerah Tahura Senami dan sekitarnya. Kita tak tahu, apa sebab kayu tersebut bisa hanya tumbuh di daerah itu, sehingga Ibu Kota tempat Tahura itu berada, disebut Kota Bulian.

Kayu besi, yang memiliki nilai ekonomi tinggi itu, kini memang jadi incaran para pembalak. Selain harganya tinggi, kayu tersebut juga sangat diminati oleh masyarakat, untuk bahan pembuatan perlengkapan rumah, seperti konsen, pintu dan jendela rumah. Bahkan, sebagian masyarakat ada juga yang membuat rumah dari kayu tersebut, beserta perabotnya.

Bayangkan saja, di Kota Jambi, kayu yang mendapat julukan Si Putri Coklat itu, dihargai Rp 2,8 juta sampai Rp 3,8 juta permeter kubik. Rating harga kayu tersebut, ditentukan dengan ukuran serta kualitas kayu. Namun setidaknya, harga sedemikian tinggi, membuat kayu itu jadi incaran pembalak.

Begitu jadi promadona kayu itu, sehingga Menteri Kehutanan, kala itu Marzuki Usman, membuat surat keputusan menteri, yang isinya melarang eksploitasi kayu bulian, baik itu tebangan tegak, maupun pemanfaatan tunggul kayu.

Mengapa demikian, dari sekian ribu spesies tanaman yang ada dimuka bumi ini, tidak begitu banyak tanaman kayu yang bisa tumbuh tunas baru dari tunggulnya, salah satuya kayu tanaman yang bernama Bulian.

Namun apa mau dikata, seruan menteri dan ancaman UU 41 Tahun 1999, tentang kehutanan, sepertinya tidak digubris oleh pelaku.

Akhirnya, saat ini, dari 15380 Hektar, lahan habibat kayu tersebut, setidaknya telah 7000 hektar dibabat dan kayu buliannya dieksploitasi secara besar-besaran.

Lalu, apa yang bisa diperbuat, jika semua pihak, seolah-olah tutup mata, menyaksikan Taman Hutan Rakyat Sultan Thaha, diambang kehancuran ?

Pasar Singkut Mau Dibakar Lagi

2008-11-20T03:48:00.001-08:00

Petugas Temukan Lilin dan Ceceran Minyak Tanah di Sekitar Pasar
Sarolangun AP: Pedagang pasar tradisional kecamatan singkut Kabupaten Sarolangun kembali geger, bagaimana tidak, belum tuntas kebakaran belum lama ini, yang menghanguskan puluhan kios ,toko dan lapak kaki lima , kini pedagang dan Warga Desa Sungai Benteng dibuat heboh dengan ditemukannya lilin serta minyak tanah dipintu kios milik pedagang yang bernama ,Jon.
Bahkan aroma minyak tanah masih tercium baunya di sekitar pasar, diduga pasar tersebut hendak dibakar sekitar jam 05.00 WIB. Menurut salah satu petugas jaga malam, kejadian itu berlangsung ketika petugas jaga malam balik menjelang subuh.

Kepulangan petugas, karena pagi harinya, aktifitas pasar sudah mulai ramai.

Kapolsek Singkut, Iptu, A,Darma Lubis, yang mendapatkan laporan tersebut, langsung memeriksa lokasi kejadian dam menghimbau agar kasus dugaan pembakaran ini tidak perluas.
‘’Tolong jangan ada asumsi yang bukan bukan terhadap apa yang berusan terjadi sebab kami akan lakukan penyelidikan untuk kasus ada orang yang tak dikenal diduga melakukan percobaan pembakaran pasar singkut , namun kita juga akan meminta keterangan petugas penjaga malam dipasar singkut “ujarnya.
Kapolsek juga mengharapkan sekali pedagang pasar singkut bisa ikut berpatisipasi dengan mengadakan ronda malam agar semua kejadian dapat diketahui ,bahkan secara langsung Kapolsek mengaku ikut prihatin dengan kondisi seperti ini belum lama lalu terjadi kebakaran hebat ditambah lagi dengan adanya percobaan pembakaran ‘saya harapkan sekali pada pedagang bisa secara bergantian berjaga membantu petugas penjaga malam jika memang ada pedagang yang melihat secara langsung silahkan beritahu pihak petugas kepolisian ‘tukasnyaSalah satu Pedagang pasar Singkut ,Anas mengharapkan secepatnya pasar singkut bisa direnopasi oleh pihak Pemkab Sarolangun pada warawan [16/11]kemarin diungkapkannya sekarang jika dikelola Pemkab Sarolangun keindahan juga kebersihan Pasar akan terjamin “yang jelas jika Pemkab Sarolangun yang kelola dari segi apapun pasti bagus mengigat sekarang ini keadaan pasar masih semarawut dan kotor ‘ujarnya

Caleg Tanjabtim Diduga Bermasalah Hukum

2008-11-20T03:47:00.000-08:00

Masyarakat Pertanyakan Kinerja KPU Tanjab Timur

Muara Sabak,AP- Masyarakat Tanjab timur mepertanyaan kineja KPU. Hal ini terkait dengan beberapa caleg yang lolos dalam penetapan DCT untuk pemilu 2009 nanti. Sementara beberapa caleg itu merupakan tersangka dalam kasus penyelewengan dana tunjngan kesehatan anggota DPRD Tanjab Timr priode 1999-2004, sebesar Rp 4,5 M.
Caleg yang dimaksud itu, yakni Hajis Messa SH (PKB), Tahib Halus (PAN), Suka Hati (PPP), R Subakti (Partai Golkar), Misran TD (partai Golkar), Andi Masinai (PBB), Raja Muhammad (PBB) dan H Sudirman SE. Tujuh caleg itu tersangkut penelewengan dana tunjangan kesehatan dan cek up di tahun anggaan 2002-2003 Tanjab Timur.
Bahkan tujuh orang caleg tersebut dalam putusan pengadalin Jambi masing masing sudah di jatuhi hukuman antara 1,8 hingga 4 tahun penjara. “Karena itu patut kita pertanyakan kinerja KPU Tanjab Timur dan provinsi Jambi. Apa alasan orang sudah ternyata bersalah dengan hokum, tapi lulus dalam penetapan DCT. Mereka itu sudah ada putusan hukumnya.” Ungkap Agustamin SE Direktur LSM Fokmades, kepada Aksi Post, belum lama ini.
Memang beberapa caleg itu, saat ini proses hukumnya memasuki tahap kasasi. Namun menurut Agustamin, upaya kasasi itu tidak akan merubah putusan hokum pengadilan, karena kasusnya semua sama dengan anggota dewan lainnya dibeberapa kabupaten di Jambi yang sekarang ini semua sudah mendekam di penjara.
“Buktinya ketua DPRD Tanjab Timur priode 1999-2004, Drs Andi Ibnu Hajar yang kasusnya sama dengan ke tujuh dewan itu sudah menjalani hukuman penjara.. Itu artinya merek itu sudah terbukti bersalah dengan hokum. Hanya saja dia masih ada upaya hokum dan beralaan menunggu hasil kasasi itu.” Tambah ketua KNPI kecamatan Nipahpanjang itu.
Menurut Agustamin, seharusnya KPU Tanjab Timur hati hati dalam memutuskan penetaan DCT yang melibatkan beberapa caleg yang bermasalah itu. “ Ini harus ditinjau ulang kembali penetapan DCT itu, nanti merugikan masyarakat, bahkan KPU sendiri” terang ketua KNPI kecamatan Nipah Panjang itu.
Ketua KPUD Tanjab Timur, Mustaqim SE saat diminta tanggapannya, mengatakan, bahwa lulus administrasi tujuh orang caleg itu karena mereka memiliki SKCK (Keterangan berkelakuan baik,red) dari pihak keolisian setempat. “Mereka itu kan semua memiliki SKCK jadi kita luluskan dalam DCT. Masalah itu mungkin untuk lebih jelasnya Tanya langsung sama pak kapolres.” Jawab Mustaqin saat dikonformasi.
Mustaqim juga menjelasan, kalau bahwa tujuh caleg itu belum memiliki ketetapan hokum, karena masih dalam proses kasasi.”Kalau memang nanti putusan kasasi itu membuktikan mereka itu bersalah maka tidak ada pelantikan untuk duduk dikursi DPRD kalau memang mereka terpilih nanti. “kata Mustaqim.
Kaolres Tanjab Timur AKBP Edy Djunidi SIK saat dikomfirmasi menyangkut SKCK ketujuh caleg itu mengatakan bahwa semua itu didasari upaya kasasi yang dilakukan para Caleg itu. Artinya sama pendapat Kapolres dengan ketua KPUD Tanjab Timur yang menlai kalau dewan yang berkasus itu belum memiliki ketetapan hokum yang kuat.
“Mereka itu kan masih kasasi dan belum ada putus tetap hukumnya. Makanya mereka kita keuarkan SKCK nya.” Tegas kapolres. Dalam masalah ini Kapolres menyarankan agar lebih jelas ditanya langsung kepada KPU.”Tanya saja masalah ini kepada KPU, karena dia lebih tahu” kata Kapolres. Tapi yang namanya sudah menghadapi proses hokum mungkin lebih tepat tidak mendapat SKCK. Kalau memang sudah tidak trbukti baru bisa mendapatkan SKCK. Karena kalau dikeluarkan SKCK saat masih dalam proses Hukum, bagaimana nanti klau terbukti bersalah. Siapa yang mau bertanggungjawab dengan semua resikonya.

Menhut Akan Resmikan Tahura Sarolangun

2008-11-20T03:45:00.000-08:00

Jambi, AP- Menteri Kehutanan MS Kaban akan meresmikan pencadangan lahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas lebih kurang 26.000 Hektare di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang dijadwalkan pada 4 Desember 2008.

Peresmian HTR sekaligus pencanangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu semula dijadwalkan pada 21 Desember 2008, namun kedua menteri belum bisa memenuhi jadwal tersebut, kata Bupati Sarolangun, Hasan Basri Agus ketika ditanya di Jambi, Minggu.

"Makanya kita menetapkan jadwal itu kembali pada 4 Desember 2008. Saya dalam beberapa hari ini akan ke Jakarta menghadap Menhut dan Menakertrans untuk membicarakan masalah tersebut," katanya.

Pencadangan HTR di Sarolangun merupakan bagian dari program Pemprov Jambi untuk melestarikan hutan dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Pemprov Jambi mengusulkan pembangunan HTR ke Departemen Kehutanan seluas 88.000 Ha meliputi enam kabupaten yakni Kabupaten Sarolangun, Tebo, Batanghari, Muarojambi, dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Pengelolaan HTR yang digagas kelompok Persatuan Petani Jambi (PPJ) akan mengembangkan tanaman penghijauan Jelutung, yaitu komoditi unggulan lokal yang mulai langka.

Tanaman Jelutung diproyeksikan untuk HTR, karena memiliki prospek ekspor yaitu getah jelutung yang dimintai pasar Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Hongkong, dan China.

Pengembangan HTR di lahan-lahan kurang produktif secara prinsif telah mendapat persetujuan dari Menhut seluas 44.000 Ha, sisanya 44.000 Ha disumbangkan oleh perusahaan PT Wira Karya Sakti (WKS) yang memiliki hutan tanaman industri (HTI) di enam kabupaten itu.
Pencadangan lahan HTR dan Kota Terpadu Mandiri di Sarolangun dipusatkan di Kecamatan Pauh dan Mandiangin.

Ratusan Kubik Kayu Bulian Perhari Dieksploitasi

2008-11-20T03:43:00.000-08:00

Jambi, AP- Pembalakan liar dalam sekala besar, saat ini tengah terjadi di Tahura Senami, Kabupaten Batanghari. Pembalakan kayu yang mengekploitasi kayu jenis bulian itu, terjadi setiap hari dengan kapasitas besar.
Setidaknya sekitar 100 kubik sampai 250 kubik kayu bulian, yang termasuk jenis kayu dilindungi, keluar dari areal Tahura Senami SultanThaha, perharinya.
Sementara itu, restorasi dan penghijauan Tahura yang tengah dilakukan saat ini, diprediksikan tidak akan menghasilkan apa-apa, jika pembalakan di lokasi tersebut, tidak segera dihentikan.
Data yang diperoleh, dari hasil investigasi di lokasi tersebut menyebutkan, puluhan pembalak liar, saat ini tengah menggerogoti hutan tersebut.
Puluhan pembalak itu, melakukan pembalakan sudah sampai ketengah lokasi Tahura.
Pembalak yang melakukan aktiftas dilokasi tersebut sebagian besar berasal dari daerah Desa Tenam, Desa Sridadi, dan desa sekitar lokasi Tahura. Ironisnya, ada juga pembalak yang berasal dari daerah tetangga, seperti Sumsel.
Saat ini setidaknya ada dua pintu masuk dan keluar, pembalak membawa hasil jarahan mereka dari lokasi tersebut. Diperkirakan, satu hari sekitar 100 sampai 250 kubik kayu bulian keluar daerah tersebut, dengan asumsi prekwensi keluar dalam satu minggu sekitar tiga kali.
Aziz,n Ketua RT 01, Desa Senami, salah seorang pembalak, kepada koran ini mengaku, dia melakukan pembalakan, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Disamping itu, mereka mengakui juga, pembalakan itu dilakukan karena kesal melihat warga pendataang merambah ke hutan Senami.
‘’Kami kesal pak, banyak warga luar yang merambah lahan di areal Senami, sedangkan kami warga dalam saja, tidak ada yang merambah’’jelasnya.
Dijelaskannya, perambah yang berani dan merambah dalam kapasitas besar yakni, Kosim, Warga Sridadi.
Kosim, katanya, saat ini memiliki lahan sekitar 340 hektar, dan sudah dibuka baru sekitar 80 hektar.
Hal senada juga diungkapkan oleh Didit, warga RT 01, Desa Bungku. Menurut dia, kegiatan pembalakan dari jalur Desa Bungku dan sekitarnya, sabagian besar di dalangi warga ‘terhormat’.
Warga terhormat menurut mereka adalah, warga pemilik modal, yang memberikan modal uang dan peralatan, yang bisa dipergunakan untuk melakukan pembalakan. Kedua pembalak itu, selama ini mengetahui bahwa aksi tersebut dilakukan di dalam lokasi Tahura Senami. (di

Pengumuman CPNS Tanjabtim Masih Ngambang

2008-11-20T03:42:00.001-08:00

Muarasabak, AP--Pengumuman perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2008 di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) masih mengambang. Soalnya, hingga saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanjab Timur belum menetapkan kapan kepastian jadwal penguman perekrutan tersebut.

Kepala BKD Tanjab Timur, Hasan Hamzah menyebutkan, pengumuman perekrutan CPNS diperkirakan akan mulai dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten pada akhir November ini. ‘’Kapan tanggal pastinya kita belum ketahui. Menunggu hasil rapat di BKN di Jakarta, Senin nanti,’’ ucap Hasan Hamzah.

Setelah menunggu cukup lama persetujuan Mendagri terhadap formasi yang diajukan Pemkab. Alhasil, Mendagri menyetujui 432 formasi tahun 2008 ini yang bakal direkrut. Mereka terdiri formasi tenaga umum, honorer dan sekretaris desa (sekdes). Untuk pelamar umum terdiri dari tenaga guru 218 orang, tenaga kesehatan 66 orang dan tenaga tekhnis 46 orang. Sementara, untuk tenaga honorer akan direkrut 63 orang dan Sekdes 39 orang.‘’Khusus pelamar umum, kita merekrut hanya pelamar berpendidikan minimal D3 dan S1,’’ ungkapnya.

Terkait jumlah formasi guru yang lebih banyak tahun ini, Hasan menjelaskan, jumlah itu belumlah mencukupi kekurangan tenaga guru yang dibutuhkan. Dari 218 tenaga guru yang direkrut, Tanjab Timur masih membutuhkan setengah dari formasi yang ditawarkan tahun ini atau sekitar 600 tenaga guru lagi. Khusus 218 formasi yang ditawarkan, mayoritas yang direkrut CPNS yang berlatarbelakang pendidikan S1 atau D3 bidang study eksakta atau kejuruan SMK. ‘’Jadi kita utamakan dulu formasi guru eksakta dan kejuruan,’’ ulasnya.

Persoalan kekurangan tenaga guru ini selalu menjadi persoalan mendasar bagi Pemkab Tanjab Timur. Tidak hanya keterbatasan secara kuantitas, Pemkab juga dihadapkan dengan adanya oknum-oknum guru yang ingin pindah tugas dari wilayah Tanjab Timur ini. Alasanya cukup kuat, yakni karena sudah bertahun-tahun bertugas di daerah tersebut atau mengikuti tugas suami atau istri di lain kabupaten atau provinsi.
Dalam memenuhi kebutuhan tenaga guru tersebut, Pemkab telah membentuk MoU dengan Universitas Jambi dalam pengangkatan lulusan terbaiknya dari fakultas keguruan untuk diangkat menjadi Guru Tidak Tetap (GTT). Mereka diberi gaji yang setimpal dan membuat perjanjian bahwa Pemkab tidak menjamin mereka bakal diangkat menjadi PNS. ‘’Itu sudah kita wanti-wanti dari awal,’’ tegas Suparno Kadis Pendidikan Tanjab Timur

Hentikan Pembangunan di Bantaran Sungai

2008-11-20T03:40:00.002-08:00

Jambi, AP- Pemerintah Kota Jambi harus menghentikan pembangunan gedung dan rumah di bantaran sungai Batanghari, karena telah mempersempit alur yang mengurangi daya tampung air saat arus pasang dan musim hujan seperti saat ini.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Nino Guritno di Jambi, Jumat mengatakan, kondisi sungai kini kian parah, selain dangkal akibat erosi, juga makin sempit karena banyaknya bangunan di bantaran sungai.

Bangunan itu tidak saja dibangun di bantaran sungai, tapi juga ada yang menimbun alur, seperti pusat perbelanjaan di Kota Jambi, sehingga bila musim hujan seperti saat ini air meluap dan menggenangi perkampungan warga.

Ke depan pemerintah Kota Jambi harus selektif mengeluarkan izin bangunan di bantaran sungai, dan kalau pun ada bangunan yang tiangnya di dalam alur supaya tidak ditimbun atau bangunan itu berbentuk panggung, supaya air masih bisa mengalir.

Selain itu banyaknya bangunan yang menimbun daerah resapan di dalam kota juga menyebabkan banjir berkepanjangan, bahkan hujan sebentar saja sejumlah pemukiman dan pusat perbelanjaan sudah digenangi air.

Kian berkurangnya daerah resapan, selokan atau drainase juga tidak mampu mengaliri dan menampung arus hujan, sehingga meluap menggenangi permukiman, kendati hujan lokal dan sebentar.

Untuk jangka panjang Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi juga menawarkan pola Sungai Jalan Bangunan (SJB) untuk menata daerah atau pemukiman di pinggir sungai, untuk menjaga dan mencegah pencemaran sungai dari berbagai limbah.
Sejumlah daerah yang topografisnya sama, atau memiliki sungai di tengah kota menerapkan pola SJB, karena selain terhindar dari berbagai limbah juga memperindah kota, karena jalan berAda di sisi sungai.

Peran Dukun Dipedesaan Menurun

2008-11-20T03:40:00.001-08:00

Jambi, AP- Ketergantungan masyarakat desa terhadap dukun di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Sarolangun mulai menurun, karena kesadaran masyarakat berobat ke tenaga medis semakin meningkat.

Bupati Sarolangun, Hasan Basri Agus di Sarolangun, Sabtu mengatakan, meningkatnya kesadaran masyarakat desa berobat medis setelah kabupaten pemekaran itu memperbanyak tenaga medis atau bidan desa (Bides), serta fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Seperti Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu (Postu), dan pos-pos yandu dengan menggerakkan kader-kader pos yandu, dan pemberian tambahan makanan bergizi bagi ibu dan anak balita.

Sedangkan untuk memotivasi petugas kesehatan yang ditempatkan di desa atau Bides yang aktif bertugas melayani kesehatan masyarakat akan diberi insentif khusus.

Bagi anak-anak desa yang berminat menjadi Bides juga akan mendapat bea siswa dari Pemkab Sarolangun.

Pemkab Sarolangun juga meningkatkan penyuluhan kesehatan, sehingga tidak ada lagi persalinan atas jasa pertolongan dukun untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

"Sampai saat ini hampir 90 persen lebih di Sarolangun ibu melahirkan melalui tenaga medis. Jika ada dukun yang mau membawa ibu mau melahirkan ke tenaga medis, kami (Pemkab Sarolangun) akan memberi insentif," katanya.
Kemudian daerah itu juga telah mampu menurunkan kasus gizi buruk dari 35 kasus pada 2006 menurun menjadi lima kasus pada 2007

Pencaker Batang Hari Mencapai 892

2008-11-20T03:39:00.003-08:00

Muara Bulian,AP-jumlah angka pencari kerja (Pencaker) untuk Kabupaten Batang Hari terhitung mulai Januari sampai bulan Nopember 2008 berjumlah dan mencapai 892 orang, sedangkan ditahun 2007 akhir desember jumlah pencaker sebanyak 1366 orang berdasarkan AK satu, Kartu kuning (Caker), dengan angka pengangguran mencapai 14.140 orang di tahun 2007, demikian dijelaskan oleh kepala Dinas Sosial,Transmigrasi dan Tenaga kerja melalui Kabid Ketenaga Kerjaan B.Panjaitan,SH. kepada Koran ini kermarin (17/11) diruang kerjanya jalan Sultanthaha Muara Bulian.
lanjutnya “ kartu kuning adalah merupakan kartu untuk pencari kerja sebagai persyaratan, dan setiap tahun kita mencetak dan menyediakan 500 lembar kartu kuning, maka dalam pelaksanaannya kadnag kalah berkurang, dari AK 1 sampai AK 5, kita persiapkan sebagai falisltasi, AK 1 adalah kartu pencaker , AK 2 Formulir pendaftaran pencaker, AK 3 penghapusan data lowongan kerja, AK 4 kartu pemanggilan pencaker, dan AK 5 kartu pengantar pencaker kepada Perusahaan,Intanasi atau lembaga baik swasta maupun pemerintah,” ujarnya.
sesuai dengan Keppres nomor :4 tahun 1980, bahwa semua lowongan kerj baik isntansi pemerintahan maupun swasta wajib melaporkan dan memberitahukan ke Dinas sosial,Transmigrasidan Ketenaga kerjaan Kabupten Batang Hari, untuk penghapusan di tahun 2006 mencapai 6.156, dan penempatan tenaga kerja tahun 2007 mencapai 416 orang, penghapusan orang yang sudah bekerja tidak melaporkan perpanjangan kartu kuning lagi.
Angka pencari kerja (pencaker) kabupaten Batang Hari sampai Nopember 2008 mencapai 892 orang dari berbagai tingkatan pendidikan dari tamatan SD sampai ke Perguruan tinggi alias sarjana muda, sarjana penuh, kartu pencari kerja yang juga dinamakan kartu kuning, berlaku hanya salaam 2 tahun dengan ketentuan melaporkan dalams etiap 6 bulan sekali, untuk membantu masyarakat dengan pelayanan public kami mengupayakan mencari infomrasi dan lowongan-lowongan pekerjaandi instansi swasta maupun pemerintah.
Masih menurutnya “ ditahun 2008 hingga bulan Nopember 2008 pencaker yang sudah ditempatkan di perusahaan –perusahaan sebanyak 100 orang sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor:7 tahun 1981 sebanyak 5493 orang yang sudah berkerja, untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) ditahun 2008 ini sebesar Rp.724.000,- perbulan sesuai sk. Gubernur Jambi Nomor:416 tahun 2007, dimana untuk jangka waktu 7 jam kerja seharian, dan 40 jam kerja dalam satu minggu,Cuma permasalhannya para perusahaan dan lembag yang membuka lowongan tersebut apabila sudah menerima tidak ada laporannya kepada kami.
Upaya kami selain melayani dan memberikan informasi tentang lowongan kerja kami juga turun mengecek kelapangan dan keDesa tentang data dan jumlah orang pengangguran disuatu desa dan tempat, kadang kala dilapangan atau dibawah orang itu juga tidka tahu akan warganya yang bekerja atau tidak bekerja maka susah kita menayakan lansung sedangkan aparatnya saja tidak tahu kondisi warganya. Ian.

Dishub Gelar Operasi Angkutan Batu Bara

2008-11-20T03:39:00.001-08:00

Jambi, AP-- Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menggelar operasi terpadu melibatkan berbagai instansi terkait untuk menertibkan angkutan batu bara yang dinilai telah memicu kerusakan jalan dan kemacetan arus lalu lintas.

Kasubdin LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Alamina Pinem di Jambi, Sabtu mengatakan, angkutan batu bara menggunakan truk berukuran besar dengan daya angkut puluhan ton telah memicu kerusakan sejumlah ruas jalan di Provinsi Jambi.

Selain itu, keberadaan kendaraan itu sering mengganggu dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, karena jumlahnya yang banyak dan selalu beriringan serta berjalan lambat membuat kendaraan lain tidak bisa melaju dengan kecepatan normal sesuai aturan.

Tidak jarang bila salah satu dari kendaraan batu bara itu terperosok ke dalam lubang maka kendaraan lain tidak akan bisa lewat, sehingga menimbulkan kemacetan atau antrean panjang.

Ratusan kendaraan batu bara yang melintas setiap hari itu juga belum terkoordinir dengan baik dan tidak mendapat izin khusus dari Dinas Perhubungan.

Hingga saat ini Dinas Perhubungan tidak punya data jumlah kendaraan yang mengangkut batu bara, nama perusahaan yang menggunakan, jenis kendaraan, daya angkut dan jumlah asal dan kemana batu bara itu dibawa.

Ke depan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan merangkul kepala daerah penghasil batu bara dan instansi terkait supaya ada aturan dalam sistem pengangkutan batu bara.
Perusahaan batu bara juga harus memberikan kontribusi terhadap sarana transportasi (jalan) yang digunakan, misalnya ikut langsung memperbaiki jalan atau menitipkan dana pada pemerintah atau instansi terkait untuk pemeliharaan jalan tersebut.

Pemkab Harus Tegas, Selesaikan Sengketa Lahan Asiatik

2008-11-20T03:37:00.002-08:00

Jambi, AP-Konflik lahan perkebunan antara PT Asiatik Persada dan grupnya PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit (MPS)dengan warga Suku Anak Dalam di Desa Bungku Kabupaten Batanghari, tampaknya belum bisa diselesaikan. Pasalnya untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut pihak PT Asiatic Persada tidak mau datang memehuhi panggilan Pemkab Batanghari, guna menyelesaikan persoalan ini tentunya perlu adanya ketegasan dari Pemkab Batanghari, karena persoalan ini sudah berlaut –larut.
Jika tidak adanya ketegasan untuk penyelesaian ini yang dikhawtirkan, bentrok pisik seperti pada tanggal 11 Nopember lalu, yang mengakibatkan lula-luka di kedua belah pihak terjadi kembali, hal ini tentunya harus disikapi serius oleh Pemkab Batanghari.
Untuk menyelesaikan konflik ini Jum’at lalu, bertempat di ruang utama, Pemkab Batanghari yang diwakili Asisten II Erfani, Polres Batanghari diwakili Wakapolres Kompol. Trisno. R, Koramil Bajubang, perwakilan masyarakat Bungku ( dari Forkalasad) Pendamping masyarakat DPN Trisula Nusantara mengadakan dengar pendapat, sayangnya dalam degar pendapat itu tidak diperoleh kesepakatan pasalnya, pihak perusahaan yang diundang tidak hadir, dengan alasan yang tidak jelas.
Erpani mengungkapkan kebijakan pemkab tidak akan memperpanjang izin Lokasi kedua perusahaan milik group PT Asiatic Persada, yakni PT Jamer Tulen dan PT MPS. dan juga sebelum manajemen barubah dari Asiatic, sebelumnya sudah menyepakati plasma untuk masyarakat bungku. Namun, setelah manajemen beruah, kesepatakan itu tampaknya tidak ada lagi.
Pertemuan yang difasilitasi Pemkab Batang Hari tersebut, Asisten II Erpani menunda rapat pertemuan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Kondisi ini tentunya, bisa menyakibatkan, persoalan konflik lahan di lokasi Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari antara warga SAD dengan perusahaan tidak berhasil menemukan titik temu.
Kapolres Batang Hari AKBP. Tata Suarta yang diwakili Wakapolres Kompol. Trisno. R mengingatkan, agar pihak yang bertikai untuk menahan diri dan menciptakan suasana keamanan dan ketertiban lebih kondusif
Menanggapi hasil pertemuan tersebut, ketika ditemui usai rapat pihak perwakilan SAD yang diwakili oleh unsur pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Trisula Nusantara, yaitu Sekjen Achmad Thoriq Shoekri dan Johan Simanjuntak, mengatakan, Pemkab Batang Hari kurang tegas menyikapi persoalan ini serta mandulnya proses penegakkan hukum di wilayahnya.apalagi konflik ini sudah berlangsung lama. Selain itu juga pihak pemkab pada tahun 2007 sudah mengeluarkan surat kepada PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit (MPS),untuk tidak melakukan aktifitasnya lagi dan memperpanjang ijin ,” jadi, dengan tidak diperpanjang izin kembali oleh Pemkab, tentunya, pihak perusahanan diduga secara illegal melakukan aktifitasnya” Katanya.
Tambahnya, kami menginginkan konflik lahan antara warga SAD dengan pihak perusahaan cepat teratasi, “Kami minta agar aparatur pemkab Batang Hari segera menuntaskan persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut dan proses penegakkan hukum harus dilaksanakan untuk mencari kepastian hukum terhadap masalah ini,dan kembalikan hak ulayat warga SAD ” tegasnya.
Lanjutnya, lagi,.persoalan konflik lahan ini, kata dia, tidak akan menemui titik terang apabila kedua belah pihak yang bertikai tidak duduk bersama menyamakan persepsi untuk menyelesaikan konflik.“Sangat besar atensi kami, menyelesaikan permasalahan ini. Kami juga mendapat arahan dari Dewan Pertimbangan Presiden, yakni Prof. DR. Subur Budhisantoso menyampaikan pada pemkab Batang Hari bahwa hak hidup dan hak ulayat SAD harus diperhatikan,” ungkap dia.
Achmad Thoriq menjelaskan, Hak tanah untuk kepentingan masyarakat hidup harus diberikan, “hal ini diamanatkan kepada kami, sampai kedua belah pihak siap bertemu kita untuk berbicara berdasarkan data akurat dengan dan group-group perusahaannya, yakni PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit (MPS),” Ucapnya.dra

Puluhan Kubik Kayu Ilegal Milik Oknum Polisi Ditangkap

2008-11-20T03:37:00.001-08:00

Jambi, AP- Dit Reskrim Polda Jambi, Jumat (14/11) sore kemaren, menangkap 9 truk kayu tanpa dokumen milik BS , oknum anggota polisi dari salah satu sawmill di Desa Air Hitam, Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Kasat III Dit Reskrim Polda Jambi, Kompol Selamet Loesiono, mengatakan 9 truk kayu jenis rimba campuran itu ditangkap dari salah satu tempat penyuguan (sawmill) di daerah Air Hitam, Kebun IX, milik salah seorang anggota polisi yang berinisial BS.

Alasan kayu itu ditangkap dikarenakan tidak memiliki dokumen atau surat izin. Sedangkan kayu itu diduga berasal dari hasil tebangan liar (illegal) dari hutan Desa Petaling, Sungai Gelam.

Sat III Reskrim Polda Jambi, telah lakukan pemeriksaan terhadap pemilki kayu tersebut bersama 4 orang saksi lainya, dan barang bukti 9 truk kayu tersebut telah dibawa ke lapangan hitam Polda Jambi, guna proses selanjutnya.

Lebih Lanjut, Selamet, juga mengatakan bahwa BS, oknum anggota polisi yang bermain kayu ini, telah dilakukan pemeriksaan di Propam Polda Jambi.
” Kini BS, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kepemilikan kayu tanpa dokumen dan ancaman pasal yang dikenkana tersangka adalah Pasal 55 Ayat 3. Namun saat ini tersangka belum ditahan, dikerenakan masih menunggu surat perintah penahanan dari atasan ,” tutur Selamet.

Jambi Siaga Banjir

2008-11-20T03:36:00.001-08:00

Siapkan Ribuan Karung Pasir dan Kawat Bronjong
Jambi, AP- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi mulai menyiagakan tim terpadu atau Satkorlak untuk mengantisipasi bahaya banjir akibat hujan yang diprediksikan berakhir hingga April 2009.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi Nino Guritno di Jambi, Sabtu mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan puluhan ribu karung dan kawat beronjong untuk membendung arus air.

Laporan dari Badan Meteorolgi dan Geofisika (BMG) menyebutkan, intensitas curah hujan pada November 2008 hingga April 2009 akan meningkat, bahkan sejumlah daerah di provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara sudah dilanda banjir, dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di Provinsi Jambi.

Bencana banjir hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Jambi hanya saja dampak kerugian yang ditimbulkan tergantung tinggi dan lamanya curah hujan serta kesiapan berbagai instansi terkait dan masyarakat dalam mengantisipasinya.

Guna mengantisipasi banjir tersebut, kata Nino, pihaknya sudah menyiagakan puluhan ribu karung dan kawat beronjong, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membendung air.

Dalam keterangan terpisah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (KSPM) Yazid Idris mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan berbagai langkah antisipasi dengan menyiapkan peralatan evakuasi, dapur umum dan bahan pangan.

Berbagai peralatan bantuan bencana, seperti tenda pengungsi, dapur umum, perahu karet, kendaraan evakuasi, serta cadangan beras dan pakaian juga sudah disiapkan, yang sewaktu-waktu dapat digunakan dan disalurkan pada korban bencana.

Pansus PLTG-Gate Temui Menteri

2008-11-20T03:35:00.002-08:00

Terkait Temuan BPK di PLTG TJP

Kualatungkal,AP—Panitia khsusus (Pansus) PLTG-Gate DPRD Tanjab Barat yang mengusut temuan BPK tahun anggaran 2007 sebesar Rp 7 miliyar dari 12 milyar saham Pemda di PLTG Tanjung Jabung Power (TJP), Minggu (16/11) kemarim terbang ke Jakarta.

17 Anggota Pansus PLTG-Gate berangkat ke Jakarta untuk mengembangkan dan menyelidiki kerugian Rp 7 miliyar saham Pemda yang dikelolala oleh BUMD Jabung Barat Sakti. Hasil audit BPK tersebut telah terjadi kerugian negara dan tidak diketahui masuk ke kantong siapa. Untuk mengusutnya, Pansus terus melakukan penyelidikan kerugian uang negara tersebut.

“Iya, siang ini jam 12.00 Wib,(kemarin, red) kita berangkat ke Jakarta, tujuannya untuk hal penting terkait masalah pengusutan uang sebesar Rp 7 miliyar di PLTG TJP. Anggota Pansus ini akan dibagi menjadi dua tim, masing-masing tim ini akan menemui Departemen di di Jakarta,” ungkap salah seorang anggota Pansus yang enggan menyebutkan Departemen mana yang akan ditemui.

Namun Ketua Pansus PLTG-Gate, Indramawan, saat dihubungi melalui ponselnya membantah, jika kemarin anggota Pansus berangkat ke Jakata. Memang katanya, jadwal untuk berangkat ada untuk pengembangan penyelidikan uang Pemda Tanjab Barat sebesar Rp 7 miliyar tersebut, tapi baru rencana

“Kita belum tahu kapan jadwal berangkat ke Jakarta, rencana kita Senin besok, kalau yang berangkat hari minggu tidak ada. Nantilah, apabila semuanya sudah jelas akan kita kasih tahu termasuk hasilnya nanti,”ujar Indramawan yang tidak memeberkan secara rinci siapa yang akan ditemui di Jakarta terkait masalah PLTG itu.
Sebelumnya, Pansus telah memanggil investor PLTG, diantarannya, Keny Wijaya dan Suhairy Siregar. Sedangkan William Wijaya tidak hadir. Ketiga orang ini memiliki saham sebesar 10 persen di PLTG Tanjung Jabung Power

Warga RTM Kec.Muara Bulian Terima Dana BLT

2008-11-20T03:35:00.001-08:00

Muara Bulian,AP- Penyaluran Bantuan lansung Tunai Kepada warga dan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) diwilayah Kecamatan Muara Bulian Kemarin (11/11) telah disalurkan oleh Pihak kantor Pos Muara Bulian sebagai penyelenggara penyaluran dana BLT tersebut, dimana penyaluran BLT ini merupakan warga RTM yang sebelum nya tidak menerima BLT, padahal mereka layak untuk mendapatkan BLT tersebut, dan warga yang menerima ini merupakan hasil veripikasi terhadap data dari jumlah penduduk Miskin di kecamatan Muara Bulian yang belum terdata, Demikian dikatakan oleh Camat Muara Bulian Ibnus Hajar,S.Pd.I, kepada koran ini kemarin (12/11) disela-sela berlansungnya pemberian dan penyaluran BLT tersebut.
Lanjutnya “ untuk kecamatan Muara Bulian seluruhnya akan menerima BLT tersebut, dengan jumlah RTM yang menerima sebanyak 882 orang dan warga ini pada penerimaan BLT sebelumnya memang belum menerima makanya ini merupakan hasil dari pada verifikasi data RTM , dan hari ini seluruh Desa/kelurahan dalam kecamatan Muara Bulian, yang terdiri dari 15 Desa 5 kelurahan, mereka masing-masing warga RTM menerima dana bantuan BLT sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana selama 7 bulan setiap bulannya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), “ tuturnya Camat Muara Bulian.
Masih menurut Camat hasil verifikasi terhadap warga RTM ini dilakukan karena ada sejumlah masyarkat RTM yang selama ini tidak mendapatkan BLT akan tetapi mereka sebenarnya layak dan seharusnya dapat untuk menerima bantuan BLT tersebut, makany akita data ulang dan hasilnya ditemukan 88 2 orang Warga RTM untuk Wilayah Kecamatan Muara Bulian yang belum menerima, alasan dari pada ia menerima karena pertama pindah tempat tinggal, meninggal dunia dan ekonomi lemah atau ekonomi telah berubah.
Sementara itu menurut Kepala Desa Pasar Terusan Atik kepada Koran ini disela-sela berlansungnya penyaluran BLT tersebut menjelaskan “ bahwa untuk Desa Pasar Terusan yang merupakan termasuk dalam wilayah Kecamatan Muara Bulian warga RTM yang menerima Bantuan BLT semuanya 205 dimana pada penyaluran BLT sebelumnya mereka yang sudah menerima sebanyak 102 orang, sehingga ada sekitar 103 orang yang belum menerima dan hal ini juga bedasarkan hasil verifikasi makanya pada hari ini sebanyka 103 orang tersebut menerima bantuan BLT tersebut, dan kami alhamdulillah tidak terjadi sesuatu masalah semua sudah lancar karena pihak tokoh masyarakat dan tokoh agam lansung yang memberikan penilaian terhadap datan orang RTM tersebut yang layak dan tidak layak menerima,” jelasnya.
Kemudian salah seorang warga Pasar Terusan RTM yang menerima BLT tersebut Wak Beda, kepada koran ini menuturkan “ dengan adanya bantuan BLT ini kami merasa senang karena kami ini sebelumnya warga miskin lainnya menerima BLT sedangkan kami tidak karena ada pendataan dan verifikasi ulang kami dinyatakan layak menerima oleh masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Kami, setelah kami terdata rupanya kami dipanggil lansung datang ke kantor Pos Muara Bulian untuk mengambil dana bLT tersebut, dan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah peduli dan membantu secara lansung kepada kami warga RTM ini,” tuturnya. Ian.

Pungli Jalan Nasional Ditebo Abu-abu

2008-11-20T03:34:00.000-08:00

Muaratebo,AP--Kendati sudah dilarang memungut retrisbusi di jalan Nasional, saat ini beberapa petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Tebo tetap meminta pungutan kepada pengguna jalan nasional di simpang KM 12 Muara Tebo yang berbatasan dengan jalan kabupaten.

Kepala Dinas Perhubungan M Hatta AK kemarin mengatakan pungutan retribusi itu ditujukan untuk pengguna jalan kabupaten. Soal pungutan yang dilakukan terhadap pengguna jalan nasional yang dilakukan oleh stafnya di lapangan, Hatta mengatakan tidak pernah menginstruksikan. Walaupun dalam kenyataannya, kendaraan yang melintasi jalan nasional diberhentikan dan dipungut oleh oknum pegawai Dishub, Hatta mengatakan kendaraan itu berhenti sendiri dan memberikan uang retribusi.

“Kalau mereka (sopir kendaraan pengguna jalan nasional) memberi mengapa harus di tolak? Kita kan tidak memungut, tetapi mereka berhenti sendiri dan memberikan uang retribusi,” katanya kemarin. Sementara Kasi Operasi Penertiban lalu lintas Dishub Tebo, Sukarji mengatakan pungutan retribusi itu, baik jalan kabupaten dan jalan nasional masuk ke kas daerah. Menurutnya, pungutan retribusi di jalan kabupaten itu didasarkan pada perda nomor 9 tahun 2002. Namun untuk jalan nasional diakuinya memang telah dilarang.
“Sebenarnya pos TPR yang di KM 12 itu untuk retribusi jalan kabupaten, saat ini memang posnya berdekatan dengan jalan nasional dan jalan kabupaten. Namun tidak terjadi pungutan di jalan Nasional, jika ada itu bukan atas instruksi dinas tetatpi perbuatan oknum,” katanya

Tersangka Curanmor Didor

2008-11-20T03:33:00.002-08:00

Sarolangun –AP Unit Buser Polsek Limun bekerja sama dengan Buser Polres Sarolangun, kembali berhasil meringkus tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor), peringkusan tersebut berdasarkan dengan laporan yang diterima nomor LP/B-23/XI/Limun 10 November 2008 pukul 19.30 WIB, dimana pelapor yakni A. Basri Bin Ibrahim yang merupakan korban dalam kasus curanmor.
Kapolres Sarolangun AKBP Irawan David Syah melalui Kasat Reskrim AKP Helman ketika dikonfirmasikan (12/11) menjelaskan, bahwa dalam penangkapan tersangka curanmor tersebut yakni berawal dari laporan yang diterima oleh pihak kepolisian. “ Dari laporan tersebut, kita kembangkan untuk melakukan penyelidikan, sehingga kita bisa melacak keberadaan tersangka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa dalam penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu (10/11) pukul 23.00 WIB, dimana pihak Polsek Limun mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka Suryadi (22) berada di Pasar Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Revo BH 3018 SH yang diduga milik korban.
Dari informasi tersebut, kata Helam bahwa pihaknya melakukan lidik, dan pada hari Senin (11/11) pukul 10.00 WIB pihak Polsek Limun kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa keberadaan tersangka dengan sepeda motor berada di kebun sawit di daerah Kutur Desa Monti Kecamatan Limun.
Pada pukul 12.30 WIB, Polsek Limun yang dibantu masyarakat menunjukkan tempat kebun sawit yang dilaporkan masyarakat tersebut, dan sekitar pukul 13.00 WIB, kata Helman pihaknya langsung melakukan pengawasan dan pengintaian, dan ternyata benar tersangka yang dimaksud.
“ Begitu tersangka memang benar, kita langsung melakukan strategi untuk melakukan penangkapan,” katanya.
Akhirnya, setelah mengatur strategi untuk penangkapan, pihak jajaran kepolisian langsung menggerebek pondok dimana tersangka berada, namun kwatir tersangka untuk melarikan diri kehutan, kaki kiri tersangka dihujani satu peluru. “ Dari penangkapan tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor, dan ternyata tersangka mengakui aksinya serta pihak korban juga mengakui bahwa itu adalah motor miliknya,” katanya.
Akibat ulah tersangka tersebut, tersangka Suryadi dikenakan pasal 363 KUHP tentang curanmor dengan ancaman hukumana diatas 5 tahun penjara, “ Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolres Sarolangun,” tambah Helman. luk

BMG Buka Cabang di Tanjabtim

2008-11-20T03:33:00.001-08:00

Muarasabak, AP--Rencana Badan Metereologi dan Geo Fisika (BMG) Jambi buka cabang di Tanjab Timur direspon positif oleh Pemkab. Malahan, fasilitas perkantoran yang bakal digunakan dan tenaga, siap disuplay guna mendukung pendirian kantor cabang BMG tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi Tanjab Timur, Adil P Aritonang mengakui, dari sosialisasi dan audiensi perwakilan BMG Jambi dengan Pemkab beberapa waktu lalu, pendirian BMG sangat penting dan membantu kepentingan masyarakat. Terlebih, jelas Adil, kondisi geografis daerah ini yang terdiri daerah perairan dan lautan sangat membutuhkan kontrol dan pantauan dari BMG terhadap kondisi cuaca.

‘’Kita mencontohkan saja jika kita ingin ke Pulau Berhala. Kalau kita mengetahui kondisi cuaca dan ombak, kita bisa merencanakan keberangkatan,’’ sebut Adil.

Disisi lain, tambah Adil, keberadaan BMG tidak hanya bisa membantu pemantauan arus transportasi, juga dapat membantu pemantauan cuaca bagi berbagai sektor baik pertanian, perkebunan hingga pekerjaan sejumlah proyek fisik.

‘’Ada tiga belas intansi yang sangat membutuhkan keberadaan BMG ini ditambah dengan seluruh kecamatan,’’ katanya.

Sektor pertanian saja, dengan pantauan dari BMG dapat diketahui jadwal tanam dengan menyesuaikan frekuensi curah hujan apalagi daerah pesisir sungai. Ia mengakui, pembentukan cabang BMG ini merupakan kewenangan BMG sendiri. Namun, Adil kembali menegaskan, pihaknya bila diminta siap menyediakan kantor dan tenaga untuk membantu kegiatan atau operasional selama kegiatan BMG di wilayah Tanjab Timur. ‘’Biasanya kalau peralatan semua diakomodir oleh mereka,’’ ucapnya.
Untuk merealisasikan rencana ini dalam waktu dekat BMG Jambi dan Pemkab akan kembali bertemu guna membahas dan merumuskan pendirian cabang BMG ini

Anggaran Pemrov Jambi Fokus Insfrastruktur dan Perumahan

2008-11-20T03:31:00.000-08:00

Jambi, AP- Pemerintah Provinsi Jambi menganggarkan dana untuk pekerjaan umum dan perumahan pada APBD 2009 sebesar Rp 386 miliar. Jumlah tersebut menurun sebesar 4,22 persen dibanding APBD 2008 dengan besaran Rp 403 miliar.

Penurunan ini disebabkan belum termasuk dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana penyesuaian tahun 2009. Sedangkan alokasi dana untuk pendidikan dialokasikan sebesar Rp 305 miliar meningkat sebesar 119 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 139 miliar. Peningkatan ini untuk memenuhi tuntutan undang-undang sistem pendidikan nasional yang mengharuskan sebesar 20 persen dari APBD.”Alokasi dana bidang kesehatan yang meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa dialokasikan sebesar Rp 62,164 miliar meningkat sebesar 13,10 persen dibandingkan tahun 2008 hanya sebesar Rp 54,964 miliar.”Kata Gubenur Jambi H ZulkifliNurdinLanjutnya, alokasi dana untuk pertanian yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan badan Bimas Ketahanan Pangan, dialokasikan sebesar Rp 135,05 miliar meningkat sebesar 207,44 persen dari alokasi anggaran tahun 2008 sebesar Rp 43,94 miliar.

Sementara, alokasi dana bidang Kehutanan dialokasikan sebesar Rp 9,94 miliar meningkat sebesar 111,04 persen dari alokasi anggaran tahun 2008 sebesar Rp 4,71 miliar. Bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan sebesar Rp 32,09 milyar meningkat sebesar 102,08 persen dari alokasi anggaran tahun 2008 yang hanya sebesar Rp 14,88 miliar. ”Selain anggaran belanja langsung ini dialokasikan pada urusan pemerintahan tersebut, juga dialokasikan untuk berbagai urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang melekat pada satuan kerja perangkat daerah dalam Provinsi Jambi.dra

Uang Pemda Rp 7 M Raib di PLTG?

2008-11-20T03:30:00.000-08:00

Adik Bupati Punya Saham 10 persen

Kuala Tungkal, AP-- Pansus DPRD Tanjung Jabung Barat tentang PLTG Jabung Power, terus mendalami berkurangnya uang Pemda Tanjung Jabung Barat dari Rp 12 Miliar menjadi Rp 5 Miliar dalam kepemilikan saham di PLTG yang berlokasi di Simpang Abadi. Beberapa pemilik saham telah dipanggil Pansus, menurut rencana hari Kamis mendatang akan memanggil Bambang Sutejo dan Hadi Tristiono, pemegang saham terbesar.

Menurut Ketua Pansus Indra Mawan, pemanggilan ini untuk mencari bukti bahwa telah terjadi penyusutan modal yang dimiliki Pemda Tanjung Jabung Barat, dari temuan BPK uang yang disetor Pemda Rp 12 miliar menjadi Rp 5 miliar,” Adanya penyusutan uang sebesar Rp 7 miliar ini, apakah dana itu masuk ke kas Pemda atau beralih menjadi saham pemilik yang lain,” ujar Indra yang didampingi Sekretaris Pansus Syafruddin.

Sebelumnya, Senin lalu Pansus telah memanggil tiga pemegang saham lainnya dan pemanggilan ini yang ketiga kalinya. Pada pemanggilan pertama dan kedua mereka tidak datang. Mereka memiliki saham masing-masing 10 persen, yaitu Keni Wijaya, Wiliam (Keluarga Bujang atau Jushua) serta Suhairi Siregar (keluarga Bupati, Syafrial Siregar).” Ke-tiga orang mengakui sebagai pemegang saham pada PLTG dan mereka akan memberikan bukti-bukti sebagai pemilik saham,” ujarnya.

Menurut Indra, saat ini kepemilikan saham Pemda hanya 20 persen, Bambang dan Hadi 50 persen, sedangkan Keni Wijaya, Wiliam dan Suhairi Siregar masing-masing 10 persen. “ Masyarakat perlu tahu, para pemilik saham itu berapa menyetor uangnya, kalau lah tidak ada temuan BPK tentunya sampai saat ini, tidak jelas siapa pemilik PLTG itu. Seharusnya Pemdalah yang memiliki saham terbesar,” ujarnya.

Dibentuknya Pansus PLTG oleh DPRD Tanjung Jabung Barat merupakan hasil rapat paripurna DPRD beberapa bulan lalu. Dalam rapat itu berlangsung alot dan panas, antara pihak DPRD dan Bupati Syafrial, salah satu yang menjadi perhatian serius kalangan DPRD dan kemudian membentuk Pansus adanya temuan BPK bahwa telah terjadi penyusutan uang Pemda yang ditanamkan di PLTG dari Rp 12 Miliar menjadi Rp 5 Miliar. Saham Pemda yang dikelola oleh BUMD Pemda Tanjung Jabung Barat berasal dari APBD.

PLTG Jabung Power sendiri sudah mulai beroperasi tahun 2005 lalu dengan daya 7,4 mega watt. Namun kondisinya sangat memprihatinkan, tiap hari pasti listriknya selalu padam,” Padahal janjinya, kalau PLTG ini beroperasi bisa menerangi Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” ujar Indra

Butuh Dana Rp350 Miliar Tingkatkan Jalan Merangin-Kerinci

2008-11-13T01:56:00.000-08:00

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi, Nino Guritno, mengatakan, dibutuhkan dana sedikitnya sebesar Rp350 miliar untuk meningkatkan jalan dari Kota Bangko, Kabupaten Merangin hingga perbatasan Sumbar lewat Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang 210 Km yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.

Dditanya di sela kunjungannya melihat kondisi jalan di Kerinci, Kamis, ia mengatakan, jalan sepanjang 210 Km itu merupakan jalur utama atau jalur ekonomi dan sosial angkutan barang dan penumpang dari Kabupaten Kerinci ke Kota Jambi dan provinsi tetangga Sumatera Barat.

Jalan itu kondisinya kini cukup memprihatinkan dan rawan longsor bila musim hujan seperti saat ini, sehingga sering memutuskan arus lalulintas dan pasokan barang kebutuhan masyarakat di kabupaten paling barat yang berjarak sekitar 410 Km dari kota Jambi itu.

Secara bertahap, Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi terus melakukan peningkatan dan perbaikan jalan itu, dengan menggalang dana dari berbagai sumber seperti APBD Provinsi Jambi dan APBN.

Saat ini sedang dilakukan pemangkasan bukit dari Desa Muara Emat hingga Desa Kalianggang untuk memperpendek jarak tempuh dari 40 Km menjadi 15 Km, atau terjadi pengurangan jarak tempuh sepanjang 25 Km, yang akan menyerap dana sebesar Rp50 miliar.

Selain itu kini juga sedang dilakukan penimbunan dan pengerasan jalan dari Desa Sanggaran Agung menuju Kota Sungai Penuh sepanjang 18 Km yang kondsiya juga penuh lubang.

"Kita berharap pemerintah pusat dapat mengucurkan dana bagi pembangunan dan peningkatan jalan tersebut, karena sangat dibutuhkan untuk menunjang peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta daerah setempat," kata Guritno.
Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah sentra sayur mayur di Provinsi Jambi karena berada di daerah pengunungan, kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebong dan Muko Muko (Bengkulu) dan Sumatera Barat

Tersangka Curanmor Didor

2008-11-13T01:55:00.000-08:00

Sarolangun –AP Unit Buser Polsek Limun bekerja sama dengan Buser Polres Sarolangun, kembali berhasil meringkus tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor), peringkusan tersebut berdasarkan dengan laporan yang diterima nomor LP/B-23/XI/Limun 10 November 2008 pukul 19.30 WIB, dimana pelapor yakni A. Basri Bin Ibrahim yang merupakan korban dalam kasus curanmor.
Kapolres Sarolangun AKBP Irawan David Syah melalui Kasat Reskrim AKP Helman ketika dikonfirmasikan (12/11) menjelaskan, bahwa dalam penangkapan tersangka curanmor tersebut yakni berawal dari laporan yang diterima oleh pihak kepolisian. “ Dari laporan tersebut, kita kembangkan untuk melakukan penyelidikan, sehingga kita bisa melacak keberadaan tersangka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa dalam penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu (10/11) pukul 23.00 WIB, dimana pihak Polsek Limun mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka Suryadi (22) berada di Pasar Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Revo BH 3018 SH yang diduga milik korban.
Dari informasi tersebut, kata Helam bahwa pihaknya melakukan lidik, dan pada hari Senin (11/11) pukul 10.00 WIB pihak Polsek Limun kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa keberadaan tersangka dengan sepeda motor berada di kebun sawit di daerah Kutur Desa Monti Kecamatan Limun.
Pada pukul 12.30 WIB, Polsek Limun yang dibantu masyarakat menunjukkan tempat kebun sawit yang dilaporkan masyarakat tersebut, dan sekitar pukul 13.00 WIB, kata Helman pihaknya langsung melakukan pengawasan dan pengintaian, dan ternyata benar tersangka yang dimaksud.
“ Begitu tersangka memang benar, kita langsung melakukan strategi untuk melakukan penangkapan,” katanya.
Akhirnya, setelah mengatur strategi untuk penangkapan, pihak jajaran kepolisian langsung menggerebek pondok dimana tersangka berada, namun kwatir tersangka untuk melarikan diri kehutan, kaki kiri tersangka dihujani satu peluru. “ Dari penangkapan tersebut, kita berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor, dan ternyata tersangka mengakui aksinya serta pihak korban juga mengakui bahwa itu adalah motor miliknya,” katanya. Akibat ulah tersangka tersebut, tersangka Suryadi dikenakan pasal 363 KUHP tentang curanmor dengan ancaman hukumana diatas 5 tahun penjara, “ Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolres Sarolangun,” tambah Helman. lu

Pelajar SD Pekosa Dituntut Secara Adat

2008-11-13T01:54:00.000-08:00

Muaro jambi-Guna menyelesaikan permasalahan pemerkosaan yang dilakukan lima pelajar SD terhadap adik kelasnya di desa Tangkit Baru kecamatan Sungai Gelam, aparat desa akan menempuh jalur hukum adat yang berlaku didesa tersebut.

Kades desa Tangkit Baru kecamatan Sungai Gelam Andi Barualam mengatakan, berdasarkan undang-undang yang berlaku, diantaranya jika ada permasalahan terjadi disuatu desa, maka sedapatnya diselesaikan secara adat, sehingga dirinya menganggap masalah ini akan diselesaikan secara adat yang berlaku didesanya.

"Kita upayakan diselesaikan secara adat, sebagaimana tata peraturan adat yang ada di desa Tangkit Baru," kata Andi.

Sayangnya sejauh ini upaya tersebut belum ada tindak lanjutnya, pasalnya hingga pukul 13.00 WIB kemarin (12/11), kakek korban M Taher belum ada yang meminta dirinya atau ayak korban untuk berbicara guna membahas insiden yang menimpa cucunya pada 3 Nopember yang lalu.

"Saya belum menerima pemberitahuan dari aparat desa bahwa permasalahan cucu saya akan diselesaikan secara adat," kata Taher.

Lebih jauh Taher juga menyebutkan, bahwa dirinya merasa bahwa masyarakat ditempat ia tinggal malah menyalahkan keluarganya termasuk korban, bukannya malah membela korban yang telah diperlakukan demikian.

"Permasalahan ini biarlah polisi yang akan menanganinya, jika akan dilakukan dengan upaya adat, maka saya tidak akan memperkenankannya," kata Taher lagi.(al)

LSM Jarak Laporkan Dinas Kehutanan ke Kejati

2008-11-13T01:50:00.000-08:00

Jambi, AP- Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Anti Korupsi ( Jarak ) kemarin pagi melaporkan dugaan kolusi dan korupsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi ke Kejati Jambi, karena pemerintah Provinsi Jambi, diduga mengeluarkan rekomendasi pada satu lahan, yang tentunya banyak merugikan perusahaan yang juga mendapatkan rekomendasi tetapi tidak mendapatkan pencadangan lahan Hutan Tanaman Industri.
Menurut M Hasan, pemerintah Provinsi Jambi telah lama menumbuhkan salah satu perusahaan HTI yaitu HTI PT Sinar Mas Grup yang sudah menjadi raksasa penguasa Hutan Produksi di Jambi..
“ Bahwa, pada saat ini, berbagai perusahaan yang berminat untuk berinvestasi di HTI diluar dari PT Sinar Mas Grup beramai–ramai mengajukan rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk menentukan proses perizinan HTI, Pemerintah Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanannya memberikan rekomendasi pada setiap pengajuan dari berbagai perusahaan HIT di satu lahan tertentu, sedangkan proses rekomendasi di maksud perusahaan mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu yang panjang.” Kami mempersoalkan kebijakan kepala Dinas Kehutanan dan Gubernur Jambi yang diduga hanya menumbuh suburkan HTI PT Sinar Mas Grup saja dan kenapa banyak perusahaan yang juga mendapatkan rekomendasi kenapa tidak mendapatkan lahan pencadangan,”Katanya

Laporan ini kami minta agar Kejati Jambi, agar menindak lanjuti menurutnya lagi, selain ke Kejati Jambi kami juga melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) dimana sejak 20 tahun silam Provinsi Jambi tumbuh subur Hutan Tanaman Industri Sinar Mas Grup dan saat ini sudah menguasai 300.000 Hektar Hutan Produksi. Anehnya pada tahun 2008 ini Pemerintah Provinsi Jambi sudah merekomendasikan pada HTI Sinar Mas Grup kurang lebih 400.000 hektar yang artinya hutan produksi Jambi habis oleh Sinar Mas Grup.dra

Pemangkasan Bukit Perpendek Jarak Tempuh Bangko-Kerinci

2008-11-13T01:49:00.000-08:00

Kerinci, AP-- Pemangkasan bukit di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) akan memperpendek jarak tempuh antara Kota Bangko, Kabupaten Merangin dan Kota sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, sepanjang 180 Km.

Kepala Dinas Perukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi Nino Guritno, di Kerinci, 410 Km dari Kota Jambi, Kamis mengatakan, pemangkasan bukit yang kini dilakukan bertujuan memperpendek jarak tempuh dan memperlebar jalan yang menghubungkan dua kabupaten itu.

Pemangkasan bukit itu nantinya dapat memperpendek jarak tempuh, terutama dari Desa Muara Emat ke Desa Kalianggang sepanjang 40 Km menjadi 15 Km, atau terjadi pengurangan jarak tempuh sepanjang 25 Km.

Pemangkasan itu juga dalam upaya penyelamatan arus lalulintas dari bahaya kecelakaan, karena sebelumnya jalan tersebut selain sempit juga berada di sisi jurang yang dalam, kini sudah lebar dan tidak lagi berada di bibir jurang.

Diakui pengerjaan proyek saat ini sering menimbulkan kemacetan arus lalulintas karena kendaraan terpaksa antre menunggu alat berat sedang mengeruk dan memangkas bukit, namun itu tidak lama.

Gangguan arus lalulintas saat ini yakni jalan menjadi licin, apalagi sekarang musim hujan, sehingga kendaraan yang melintas di jalur itu harus hati-hati agar tidak terperosok ke sisi jalan.

Pemangkasan bukit untuk memperpendek jarak tempuh dan memperlebar jalan menjadi 15 meter itu akan menelan dana Rp50 miliar dari APBD Provinsi Jambi, dan itu akan selesai akhir 2008, untuk tahun berikutnya dianggarkan puluhan miliar untuk pengasalan. ant

Jembatan Jangkat Serap Dana Rp20 Miliar

2008-11-13T01:48:00.000-08:00

Jambi, AP-- Pembangunannya jembatan sepanjang 130 meter yang berfungsi melancarkan angkutan barang dan penumpang dari sentra pertanian Desa Jangkat di Desa Pulau Rengas Kabupaten Merangin, Jambi, akan menyerap dana Rp20 miliar.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi, Nino Guritno, di sela peninjauan pembangunan jembatan itu, Kamis, mengatakan, Desa Jangkat merupakan daerah subur dan merupakan sentra pertanian bagi Kabupaten Merangin, namun belum didukung sarana transportasi yang memadai, terutama jembatan.

Jembatan menuju desa atau daerah tersebut sebagian besar berupa jembatan darurat. Untuk itu, secara bertahap dilakukan pembangunan jalan dan jembatan supaya dapat dilalui truk untuk megangkut komoditi pertanian.

Jembatan sepanjang 130 meter itu sudah menelan dana sekitar Rp13 miiar, dan ditargetkan akhir 2008 kerangka jembatan itu sudah terpasang, dan tahun anggaran berikutnya tinggal menuntaskan dan bisa digunakan.

Secara bertahap pelebaran dan peningkatan jalan sekitar 200 Km lebh menuju Desa Jangkat itu juga akan terus dilakukan supaya petani yang sebelumnya menggunakan jalan setapak untuk memasarkan hasil pertaniannya ke Kabupaten Kerinci menggunakan gerobak sapi dapat menggunakan jalan tersebut.

Keterisoliran Desa Jangkat itu nantinya juga akan terbuka dengan pembukaan dan pembangunan jalan tembus ke Kabupaten Sarolangun yang dekat dengan Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu.
Pekerjaan peningkatan jalan tembus ke Sarolangun itu kini juga terus dilakukan, selain menuju Kota Bangko, sehingga nantinya desa itu dapat ditempuh dari dua arah, dan akses ekonmi dan sosialnya pun kian terbuka, tambaha Nino.

Uang Pemda Tanjabbar Rp 7 M Raib di PLTG, Lari Kemana?

2008-11-13T01:47:00.000-08:00

Kuala Tungkal, AP-- Pansus DPRD Tanjung Jabung Barat tentang PLTG Jabung Power, terus mendalami berkurangnya uang Pemda Tanjung Jabung Barat dari Rp 12 Miliar menjadi Rp 5 Miliar dalam kepemilikan saham di PLTG yang berlokasi di Simpang Abadi. Beberapa pemilik saham telah dipanggil Pansus, menurut rencana hari Kamis mendatang akan memanggil Bambang Sutejo dan Hadi Tristiono, pemegang saham terbesar.

Menurut Ketua Pansus Indra Mawan, pemanggilan ini untuk mencari bukti bahwa telah terjadi penyusutan modal yang dimiliki Pemda Tanjung Jabung Barat, dari temuan BPK uang yang disetor Pemda Rp 12 miliar menjadi Rp 5 miliar,” Adanya penyusutan uang sebesar Rp 7 miliar ini, apakah dana itu masuk ke kas Pemda atau beralih menjadi saham pemilik yang lain,” ujar Indra yang didampingi Sekretaris Pansus Syafruddin.

Sebelumnya, Senin lalu Pansus telah memanggil tiga pemegang saham lainnya dan pemanggilan ini yang ketiga kalinya. Pada pemanggilan pertama dan kedua mereka tidak datang. Mereka memiliki saham masing-masing 10 persen, yaitu Keni Wijaya, Wiliam (Keluarga Bujang atau Jushua) serta Suhairi Siregar (keluarga Bupati, Syafrial Siregar).” Ke-tiga orang mengakui sebagai pemegang saham pada PLTG dan mereka akan memberikan bukti-bukti sebagai pemilik saham,” ujarnya.

Menurut Indra, saat ini kepemilikan saham Pemda hanya 20 persen, Bambang dan Hadi 50 persen, sedangkan Keni Wijaya, Wiliam dan Suhairi Siregar masing-masing 10 persen. “ Masyarakat perlu tahu, para pemilik saham itu berapa menyetor uangnya, kalau lah tidak ada temuan BPK tentunya sampai saat ini, tidak jelas siapa pemilik PLTG itu. Seharusnya Pemdalah yang memiliki saham terbesar,” ujarnya.

Dibentuknya Pansus PLTG oleh DPRD Tanjung Jabung Barat merupakan hasil rapat paripurna DPRD beberapa bulan lalu. Dalam rapat itu berlangsung alot dan panas, antara pihak DPRD dan Bupati Syafrial, salah satu yang menjadi perhatian serius kalangan DPRD dan kemudian membentuk Pansus adanya temuan BPK bahwa telah terjadi penyusutan uang Pemda yang ditanamkan di PLTG dari Rp 12 Miliar menjadi Rp 5 Miliar. Saham Pemda yang dikelola oleh BUMD Pemda Tanjung Jabung Barat berasal dari APBD.
PLTG Jabung Power sendiri sudah mulai beroperasi tahun 2005 lalu dengan daya 7,4 mega watt. Namun kondisinya sangat memprihatinkan, tiap hari pasti listriknya selalu padam,” Padahal janjinya, kalau PLTG ini beroperasi bisa menerangi Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” ujar Indra.(

Jambi Jual Emisi Karbon Ke Australia dan Inggris

2008-11-13T01:46:00.000-08:00

Jambi, AP- Pihak Inggris dan Australia telah mneyatakan minatnya untuk membeli emisi karbon yang dihasilkan dari hutan yang ada di Provinsi Jambi. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, yakni seharga 20 Dolar Amerika per ton selama satu tahun.

Keinginan itu dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama antara Gubernur Jambi dan 10 Bupati dan Walikota se-Provinsi jambi dengan pihak Non Goverment Organitation (NGO) asal kedua Negara tersebut, yakni dari Inggris diwakili Peter N Kene dan Australia diwakili Charles B Sackson., di Kantor Gubernur Jambi, Rabu (12/11).

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, kepada wartawan mengemukakan, di Provinsi Jambi saat ini memiliki sedikitnya 200 ribu hektare dan setiap hektarenya dapat menghasilkan 200 – 300 ton emisi karbon.

“Uang hasil penjualan ini tentu saja dapat memicu kita untuk melestarikan hutan, karena dapat merubah pikiran tidak hanya dengan melakukan pembabatan atau perambhan, tapi dengan melestarikan hutan juga bisa mendatangkan uang”, kata Zulkifli.

Menurut gubernur, uang ini nanti akan dibagi-bagikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat yang Selma ini biasanya mengandalkan kawasan hutan untuk hidup dengan melakukan pembalakan liar dan perambahan, kini bisa diajak terlibat langsung menanam dan menjaga kawasan hutan di daerahnya.

“Ini merupakan tahap awal dan dimungkinkan kedepan masih banyak Negara lain yang akan melakukan hal serupa”, katanya.

Sementara itu, Bupati Tanjungjabung Timur Abdullah Hich, menyatakan sangat gembira dengan adanya langkah ini, karena akan dapat lebih gampang lagi menjaga kelestarian hutan, sebab langsung melibatkan masyarakat, hasilnya pun untuk masyarakat sendiri.

“Di daerah kami memiliki sekitar 32 ribu hectare. Jumlah tersebut akan bertambah setelah adanya upaya pembangunan hutan bakau seluas 30 ribu hectare atas bantuan dana dari pemerintah Jepang”, ujar Hich.

Senada dengan itu disampaikan pula oleh Mucktar Muis, Wakil Bupati Muarojambi, jika pihaknya sangat menyambut baik, sebab masyarakat yang hidup di kawasan hutan bisa mengandalkan hidup melalui dana hasil penjualan karbon tersebut.

“Di daerah kabupaten Muarojambi memiliki sekitar 40 ribu hektare kawasan hutan yang dapat menghasilkan emisi karbon”, ujarnya.dra

Tiga “Bajak Laut” Pantai Timur Digaruk Polisi

2008-11-13T01:45:00.000-08:00

Tersangka Warga Tungkal

Kualatungkal, AP—Tiga perompak asal Kota Kualatungkal berhasil diringkus jajaran Polres Tanjab Barat. Tersangkanya M Saing, (34), Warga Jalan Kalimantan, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkalilir, Suhaimi (38), Warga Jalan Parit II, Kampung Nelayan dan Otoh.
Ketiga tersangka yang meresahkan para niaga melintas di pantai timur itu dibekuk aparat Senin (10/11) dikediaman masing-masing para tersangka. Sedangkan rekan para tersangka yakni Ibus yang menjadi DPO masih dalam pengejaran petugas. Sebab dalam menjalan aksinya, para bajak laut itu bersama Ibus untuk membajak kapal kopra.
Penangkapan ketiga pelaku ini dari hasil pengembangan perampokan di Pinang Merah, Serdang Jaya, Kecamatan Betara, beberapa waktu lalu. Para tersangka dalam menjalankan askinya, selain di Kota Kualatungkal, juga membajak para niaga di kawasan Indragiri Hilir.
“Terakhir, para tersangka ini beroperasi di Indragiri Hilir. Karena locus delecty di daerah sana, maka para tersangka ini kita serahkan ke wilayah hukum sana untuk doproses,” kata Kapolres Tanjab Barat, AKBP Dul Alim, kepada sejumlah wartawan kemarin.
Sasaran para bajak laut ini kata Dul Alim, para niaga yang membawa, kopra, pinang, CPO dan Pulp. Bahkan dalam menjalan aksinya, para tersangka ini tidak segan-segan untuk membunuh dan menguras harta benda yang ada di dalam kapal. Makanya kata Dul Alim, ia tidak memberi ampun bagi pelaku kejahatan bajak laut ini.
“Terhadap aksi kejahatan ini, saya sudah memerintahkan anggota saya untuk tidak takut melumpuhkan para pelaku ini dengan timah panas. Sebab, para pelaku ketika menjalankan aksinya sangat berbahaya. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dan menghilangkan nyawa orang lain,” ujarnya.
Terhadap aksi kejahatan, pihaknya sudah melakukan MoU dengan jajaran polres daerah tetangga. Bahkan, beberapa waktu lalu, pelaku Curanmor yang beroperasi di Kota Kualatungkal berhasil dibekuk di Indragiri Hilir. Itu katanya, berkat kerja sama antara Polres Tanjab Barat dengan Polres perbatasan. “Begitu juga sebaliknya, kita saling kerja sama, apabila terjadi kejahatan dan para pelakunya lari ke wilayah hukum Tanjab Barat, kita juga mem back up untuk melakukan pengejaran,” tukas Dul Alim. (

Ratusan Juta Dana Humas Kota Dipertanyakan

2008-11-13T01:44:00.000-08:00

Jambi, AP- Ratusan juta dana di bagian informasi dan komunikasi (Humas) Pemerintah Kota Jambi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, usulan Rp 330 juta pada APBD-Perubahan 2008 dipangkas Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kota Jambi hingga Rp 130 juta. APBD-P Kota Jambi baru ditetapkan, Senin (10/11) pada Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi.Anggota Panggar DPRD Kota Jambi, Harbeng Masni Spd Mpd di DPRD Kota Jambi mengatakan, ratusan juta dana di Humas Kota Jambi tidak dapat dipertanggungjawabkan Kabag Humas Kota Jambi tersebut.

“Kita tidak dapat menyetujui anggaran Humas Kota Jambi sebesar Rp 330 juta pada APBD-P 2008 Kota Jambi. Pengajuan anggaran hanya secara global. Tidak ada rincian penggunaan anggaran tersebut. Sehingga kita hanya menyetujui Rp 130 juta,” katanya.Menurut Harbeng, dana miliaran rupiah di Humas Kota Jambi selama tahun 2008 sebagaian besar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Anggaran Humas Kota Jambi hanya bagi media massa, dengan modus sosiati (advertorial).Pengamatan DPRD Kota Jambi, Senin, menunjukkan, sejumlah wartawan yang sudah terikat kontrak dana advertorial di Humas Kota Jambi berusaha melobi Panggar DPRD Kota Jambi agar menyetujui dana yang diajukan Humas Kota Jambi.Hal itu dilakukan agar hutang biaya advertorial Humas Kota Jambi kepada sejumlah harian lokal dapat dibayarkan tahun ini. Berakhirnya jabatan Walikota Jambi yang lama yakni Drs Arifien Manap 4 November 2008 lalu, ternyata meninggalkan masalah di Humas Kota Jambi.

“Hampir setengah miliar hutang Humas Kota Jambi kepada koran harian lokal yang belum dibayarkan. Kita wartawan jadi korban, karena advertorial tersebut melalui wartawan liputan Kota Jambi,” kata seorang wartawan harian lokal Jambi yang minta identitasnya tidak dituliskan.Sementara itu, salah seorang staf Humas Kota Jambi yang meminta namanya tidak dituliskan, Humas Kota Jambi terpaksa memutuskan langganan koran mingguan lokal dan nasional termasuk koran harian terbitan Nasional. Hal itu dilakukan karena tidak memiliki dana untuk pembayaran langganan koran.dra

Membunuh Character Murasman Lewat Teror SMS?

2008-11-13T01:43:00.000-08:00

Philip : Bukan Type Tim MR yang Radikal
Jambi, AP—Jelang pilkada putaran kedua Bupati Kerinci yang kan digelar awal Desember, mulai memanas, hal tersebut terlihat dari adanya teror Sort Massage Service (SMS) yang ditujukan kepada anggota KPUD Kerinci. Ancaman itu berkaitan dengan belum adanya kepastian apakah masyarakat Kota Sungai Penuh bisa memilih atau tidak. Keraguan itu terkait telah diresmikannya Kota Otonom Sungai Penuh dan dilantiknya Masril sebagai penjabat Wali Kota oleh Mendagri Mardyanto atas nama Presiden RI Sabtu (8/11) di Sungai Penuh. Ancaman melalui SMS ditujukan kepada anggota KPUD Kerinci, dari sekelompok orang mengatasnama tim pasangan MR. Isinya berupa ancaman pembakaran rumah masing-masing anggota KPUD. SMS gelap dikirim dua kali. SMS pertama berbunyi ‘Diumumkan kepada tim dan pendukung MR, KPU Kerinci telah menentapkan Kota Sungai Penuh Tetap Memilih Pada Putaran Kedua, kita atur rencana kita.’ SMS ke dua masuk ke Hp Ketua KPU Puadi ‘Wo.. Kami sudah sepakat menghanguskan rumah ketua dan anggota KPU, Kalau ada yang perlu diselamatkan, Ungsikan dulu, saya mengingatkan saja. Kami menunggu waktu yang tepat.

Anggota KPUD Kerinci Ivan Fauzani Raharja SH, MH di Sungai Penuh, Senin (10/11) menyebutkan ke dua SMS gelap itu diterima ketua dan seluruh anggota KPUD sekitar dua hari lalu dari nomor 085266916875. ”Kami menerima sms ini sekitar dua hari lalu dan telah kita laporkan ke polisi,” sebutnya. Dikatakannya KPUD tetap berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. KPUD tidak gentar mendapat ancaman tersebut. Undang-undang pemekaran mengatur tentang wilayah dan tidak mengatur tentang mata pilih apalagi peraturan pemerintah (PP)-nya belum keluar. “Kita semua berharap tidak terjadi kericuhan pada Pilkada nanti. Kami akan mengkonfirmasikan ke pihak MR soal SMS gelap itu,” tegas Ivan.

Salah seorang Dewan Pembina Mahasiswa Tanah Sekudung Jambi, Ir Radium Halis yang didampingi Palmizal, SPd mengatakan teror SMS yang mengatasnamakan pihak MR adalah upaya-upaya pembunuhan character (assassin) H. Murasman yang popularitas dan dukungan dari masyarakat Kerinci terus meningkat dan berpeluang besar untuk memenangi pilkada Kerinci, sehingga dilakukan upaya yang tidak terpuji tersebut.

“Kami melihat itu teror SMS itu bukan type tim MR, kami sejak awal kampanye putaran pertama sampai hari ini selalu santun dan tidak ada yang radikal, kami melihat itu upaya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk membunuh character MR dan kami berharap seluruh rakyat Kerinci untuk tidak terpancing dengan isu seperti itu,” ungkap Radium Halis yang akrab dipanggil Philip. Sementara itu, Murasman membantah bahwa SMS gelap itu dari timnya, malah dia mengharap agar masyarakat Kota Sungai Penuh bisa memilih, karena 60 ribu mata pilih 5 kecamatan dalam Kota Sungai Penuh berbalik arah mendukung dirinya, kata kandidat Bupati Kerinci yang diusung PPP dan PBR itu.“Kota Sungai Penuh ikut memilih atau tidak adalah wewenang KPUD. SMS gelap itu tidah benar. Kami mengecam keras oknum mengatasnamakan tim MR. Kita sudah menyerahkan semuanya kepada KPUD. Bagi kita masyarakat kota mimilih tetap akan menguntungkan kita,” jelas Murasman.

Kapolres Kerinci AKBP, Drs. Sunarwan Sumirat ditanya soal SMS gelap mengatakan, polisi telah menerima laporan dari KPUD terkait SMS gelap itu, dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Telkom untuk melacak nomor tersebut. “SMS itu mungkin kerja orang iseng untuk memancing keributan, namun demikian kita tetap berkordinasi dengan Telkom untuk mengusut siapa pelakunya,” sebut Kapolres. Ree

Calo PNS Dilaporkan ke Polisi

2008-11-13T01:40:00.000-08:00

Merangin Terima 431 CPNS

Bangko, AP—Pemkab Merangin akan terima 431 CPNS, hal tersebut diungkapkan kepada BKP Merangin Drs. Amrun Yusuf. Sesuai formasi, Pemkab Merangin akan terima sebanyak 431 orang. Terdiri dari guru 228 orang, Tenaga Kesehatan 65 orang dan Tenaga Tehnis 48 orang. Dari yang bakal diterima sebagai PNS ini sudah termasuk 67 tenaga honorer dan 23 sekretris desa.
Menurutnya, penerimaan PNS formasi tahun 2008 baik pengumuman maupun seleksi akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten dalam propinsi Jambi. Hanya saja pihaknya dalam waktu dekat akan terlebih dahulu melakukan berkordinasi dengan propinsi dan BKN (Badan Kepegawaian nasional) untuk mengklopkan masalah penerimaan CPNS tersebut.
Sementara untuk tenaga guru pada penerimaan tahun 2008 ini tamatan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) masih dapat diterima sebagai PNS untuk mengisi kekosongan guru di Merangin. “ Untuk tenaga guru PGSD masih akan diterima.” kata Amrun.
Sementara itu, Heri bin Rasyidin (36) warga Kelurahan Pematang Kandis dilaporkan oleh Tampubolon (50) warga jalan Hasanudin Rt 15 Pematang kandis ke Polres Merangin yang merasa ditipu karena telah memberikan uang kepada Heri.
Kapolres Merangin melalui Kaur Reskrim Ipda Johan menerangkan kronologis penipuan calon PNS tersebut Heri yang juga dikenal sebagai kontraktor di Merangin. Pada Agustus 2006 Heri yang kini tersangka menjanjikan kepada Tambubolon dan O.Silitonga dapat meluluskan anak mereka menjadi PNS pada tahun 2006 dengan meminta uang sebesar Rp 70.000.000.-
Namun setelah pengumuman penerimaan PNS ternyata apa yang telah dijajnjikan tersangka Heri tidak terbukti, anak Tampubolan dan Silitonga tidak berhasil lulus sebagai PNS.
Kesal dengan perbuatan tersangka, korban penipuan ini menuntut Heri untuk mengambalikan uang yang telah diterima sebesar Rp 70.000.000.- sebagain uang yang telah diterima Heri dari korban memang sudah dikembalikan. “ sebagian uang sudah dikembalikan tinggal sekitar 20 jutaan.” Terang Johan.
Setelah menunggu hampir dua tahun uang tersebut belum juga dilunasi tersangka, korban Tampubolon melapor ke Polres Merangin.
Pantauan media ini di Polres Merangin, tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh petugas dan tersangka dijerat Pasal 378 yo 372KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan. Dos/ali

Warga Bentrok dengan Keamanan PT Asiatik

2008-11-13T01:36:00.000-08:00

Satu Unit Motor Dibakar

Muara Bulian,AP-Buntut Peristiwa kejadian bentrok di PT. Asiatic Persada dengan warga Bungku SAD dengan pihak keamanan PT. Asiatic Persada keamrin (11/11) hal ini didasari atas sengketa lahan antara warga Bungku dan warga SAD dengan PT. Asiatic Persada, dalam kejadian tersebut telah menelan korban dimana 2 orang mengalmi luka-luka, diketahui korban Helmi mengalami Luka Bacok dibagian kepala, Satpam PT.Asitiac dan hardiman warga setempat putus tangan kirinya diduga kena bacokan, sejumlah kendaraan mobil dan sepeda motor mnegalami kerusakan dan satu sepeda motor di bakar.

berdasarkan Informasi yang diterima koran ini kemarin “ Camat Bajubang Membenarkan adanya peristiwa kejadian bentrok tersebut berawal hari snein lalu pasalnya warga yang berunjuk rasa sejak Bulan romadhan kemarin masih menduduki lahan sawit yang sengketa tersebut marah karena dipicu kebijakan Perusahaan PT. Asiatic Persada yang melakukan pemanenan sawit diperkebunan yang selama ini masih dalam sengketa warga dengan pihak perusahaan , pada waktu itu warga sudah mengingatkan kepada perusahaan agar suapay tidak melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit dari laha tersebut, karena pihak perusahaan masih tetap melakukan hal tersebut maka pada pukul 07.00 wib kemarin warga dan pihak keamanan PT.Asiatic terjadi bentrok,” tutur Camat Bajubang Sugirjo kepada Koran ini kemarin (12/11) diruang kerjanya.

Lanjutnya akibat bentrok tersebut 1 unit mobil Pick Up Rocky dan 1 unit mobil truk dirusak massa pengunjuk rasa yang tidak lain warga Bungku dan SAD, kecamatan Bajubang, dan sejumlah kendaraan roda dua dirusak juga dan 1 unit sepeda motor sudah dibakar oleh massa, dan posko security turut serta dirusak, pengunjuk rasa ini yang terdiri warga Bungku Dan SAD melakukan aski damai terkait penguasaan lahan yang diklaim milik warga Bungku dan SAD oleh PT Asiatic Persada, pengunjuk rasa berjumlah 250 orang datang secara bergelombang, dengan menggelar tenda-tenda disekitar areal perkebunan dipinggir jalan PT.Asiatic Persada, dan menurut camat lebih jelasnya tentang peristiwa tersebut, silahkan tanyakan lansung kepada pihak kepolisian , kata camat.
Saat dikomfirmasikan kepada Pihak kepolisian Sektor Bajubang melalui kapolseknya lansung di Mapolsek Bajubang berdomisili di Desa Penerokan kepada Aksi Post agar Bapak silahkan untuk menkomfirmasikan lansung kepada Pihak Polres Batang Hari karena permasalahan ini sudah ditangani lansung oleh pihak Polres Batang Hari karena satu pintu dan satu jalur, dengan tergesa-gesa kapolsek bersiap-siap untuk menuju kelapangan tempat lokasi terjadinya bentrokan tersebut, namun setelah kita coba 3 kali untuk menghubungi Kasat Reskrim Polres Batang Hari Via Hand Phone pada pukul 13.00. wib belum bisa dihubungi karena hand phonenya tidak aktif, berkemungkinan beliau sedang dilapangan melihat kondisi dan situasi dilapangan tempat peristiwa kejadian perkara bentrok tersebut.
Namun berdasarkan informasi yang diterima koran ini bahwa pihak kepolisian Resort Batang Hari sudah menangani situasi dilapangan tempat kejadian bentrokan serta menetralisir keadaan , dan beransur pulih, serta kondisi aman, dengan menempatkan anggota-anggota Polres disana, barang bukti berupa kendaraan mobil dan Roda dua atau sepeda Motor sudah kita amankan. Ian

Gedung CMU RSUD Raden Mattaher Jambi di Rombak

2008-11-13T01:35:00.000-08:00

Baru Satu tahun Dibangun

Jambi, AP- Pada tahun 2006 lalu Rumah Sakit Umum Raden Mattaher membangun gedung Central Medical Unit ( CMU) namun, di tahun ini gedung yang baru di bangun tahun 2007 dengan dana ratusan juta rupiah, kini gedung tersebut di rehap kembali, dengan alasan yang tidak jelas.
Pantauan koran ini kemarin, dinding –dinding bagian gedung tersebut sudah mulai di bongkar kembali padahal usia bangunan tersebut belum layak untuk di bongkar. Di samping itu juga berdasarkan Audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebut kan bahwa, terdapat kemahalan harga kontrak pembangunan struktur Gedung Central Medical Unit ( CMU ) RSD Raden Mattaher Jambi sebesar Rp 59.39117.000,00 hal ini karenakan RSD Raden Mattaher Provinsi Jambi mengadakan kegiatan belanja modal berupaPembangunan Struktur Gedung Central Medical Unit (CMU) dengan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp4.418.400.000,00.
Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelelangan umum tersebut diketahui bahwa pemenang pertamanya adalah PT. Rimbo Peraduan dengan harga penawaran sebesar Rp4.365.000.000,00 atau hanya terdapat selisih sebesarRp53.400.000,00 (Rp4.418.400.000,00-Rp4.365.000.000,00) dari HPS. Atas hal tersebut, ditetapkanlah PT. Rimbo Peraduan sebagai pemenang lelang danselanjutnya diadakan perikatan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)Nomor:033/P.A/RSD/IX/2006 tanggal 15 September 2006 dengan harga borongan sebesar Rp4.365.000.000,00,
BPK RI juga merekomendasikan agar ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk
mempertanggungjawabkan kemahalan harga sebesar Rp539.117.000,00 dengancara menarik kembali kemahalan harga tersebut dan ditanggung renteng antarakontraktor pelaksana dan konsultan perencana serta disetorkan ke kas daerah.Dan Memperingatkan CV. Ariman Konsultan selaku konsultan perencana kegiatanPembangunan Struktur Gedung Central Medical Unit (CMU) RSD RadenMattaher untuk bekerja lebih professional dan dimasukkan dalam daftar hitam(black list) untuk jangka waktu tertentu
Kemas Muchsin Ketua Umum LSM Panji ketika dimintai komentarnya mengatakan, gedung CMU itu baru saja di bangun dan belum ada kerusakan, yang menjadi pertanyaan, kenapa di bongkar lagi, dan juga apakah uang kemahalan kontrak kerja tersebut telah dikembalikan..dra

Demo Petani Korban PT TLS Nyaris Ricuh

2008-11-13T01:30:00.000-08:00

Petani Minta Cabut HGU PT TLS

Jambi, AP- Ribuan petani dari Kabupaten Batanghari, yang menamakan forum solidaritas petani korban PT Tunjuk Langit Sejahtera kemarin,Rabu (12/10) pagi melakukan aksi ujukrasa di Kantor Gubenur Jambi. Mereka menuntut agar PT TLS mengembalikan lahan masyarakat,dan menolak pengalihan hutan dari Bank Mandiri ke Multi Pinance serta mencabut izin Hak Guna Usaha PT TLS

Dengan membawa spanduk dan poster –poster tuntutannya, pengunjukrasa memulai aksinya dari simpang empat Bank Indonesia menunju kantor gubenur Jambi. Sayangnya, aksi yang mereka lakukan tidak sampai ke kantor gubernur, karena pintu masuk kantor gubenur di tutup dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Ditutupnya pintu kantor gubenur oleh aparat kepolisian itu tentunya membuat ribuan masa marah dan nyaris terjadi keributan karena masa mendorong pintu pagar kantor gubenur karena mereka ingin masuk semunya.

Aksi dorong pintu pagar kantor gubenur itu tidak berlangsung lama, karena masa dapat di tenangkan karena perwakilan masyarakat sudah di tunggu oleh gubenur, pihak PT TLS untuk mengadakan dengar pendapat, mecari solusi.

Fiet Haryadi koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, dalam kasus PT TLS demo yang dilakukan petani ini, adalah buntut dari kekecewaan petani pada perusahaan perkebunan sawit PT TLS. PT TLS sebagai bapak angkat berkewajiban melakukan pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan pada petani yang memberikan lahanya dengan sistem palsma. ,” Perjanjian nya dulu plasma dan inti namun hingga saat ini tidak ada,sementara kredit Bank sudah habis ”Katanya.

Lanjutnya,kemudian pihak perusahaan membentuk suatu koperasi yakni KUD Sadar. Selanjutnya pada tahun 1995, pihak PT TLS mulai melakuka pembangunan perkebunan sawit diatas lahan yang diberikan petani, dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).”Dari ketentuan plafon KKPA itu, biaya yang harus dilunasi oleh petani sebesar 4,7 – 5,1 juta per hektar dengan massa cicilan empat tahun. Namun sampai saat ini pembangunan sawit yang dijanjikan itu belum juga selesai..”Katanya

Ditambahkanya, PT TLS dan KUD Sadar diduga kuat tidak menyetor angsuran kredit petani ke Bank Mandiri , akibatnya terjebak dalam kredit macet dan denda sangat besar , kenyataan ini membuat PT TLS kemudian mensiasati pengalihan hutang kepada Multi Finance. Parahnya lagi, denda nilai hutang malahan dibebankan kepada petani . plafon hutang yang awalya kurang lebih 10 juta membengkak menjadi dua kali lipat. Malahan, petani yang sudah lunas kredit diminta untuk membayar kembali.

Disamping itu juga induk dari 7 koperasi perwakilan diduga kuat mereka yasa , memanipulasi data dalam proses penyerahan lahan petani ke PT TLS , akibatnya lahan –lahan petani malah dijadikan HGU oleh PT TLS setelah menjadi HGU PT TLS diduga menjual HGU tersebut ke perusahaan lain /PT DMP.

Untuk diketahui kasus PT TLS ini sebelumnya pernah di sidik oleh pihak Kejati. Namun, dan hasil penyelidikan, kejaksaan diduga adanya keterlibatan banyak orang. Selain dari PT TLS juga terdapat karyawan Bank Mandiri. Sedikitnya 20 orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi.
Kasus ini bermula pada 1994, PT TLS mendapat izin usaha membuka lahan seluas 9.800 hektare untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan 22 desa, dalam lima kecamatan dan dua kabupaten, yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.

Dalam perjanjian perusahaan akan melibatkan sedikitnya 4.000 petani untuk dijadikan peserta plasma, dengan sistem bagi hasil 70 bagi petani dan 30 untuk perusahaan. Tahap awal, antara 1994-1995, dengan memanfaatkan KUD Sadar melalui program kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), perusahaan mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri pusat dan dicairkan sebesar Rp 81 miliar. Dana ini rencananya akan digunakan untuk biaya membuka kebun dan membuat pabrik. Namun belakangan, kebun yang dijanjikan itu tidak pernah ada. Perusahaan pun tidak pernah membayar angsuran kepada bank. Anehnya, sekitar 1998, perusahaan mengajukan lagi dana pinjaman ke Bank Mandiri pusat sebesar Rp102 miliar. Pinjaman itu disetujui dan dicairkan pada tahun 2004 sebesar Rp 96 miliar. Pinjaman kedua ini juga menggunakan agunan yang sama, yaitu sertifikat milik petani peserta plasma, tapi kasus kedua ini pihak perusahaan tidak pernah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para petani. Hingga 2005, kredit yang seharusnya diangsur pihak perusahaan macet total

Sementara itu, untuk menyelesaikan permasalahan petani dengan PT TLS, Pemerintah Provinsi Jambi,. Membentuk tim dimana tim itu terdiri dari PT TLS, Pemerintah Provinsi Jambi, KUD,” Kita membentuk tim tim ini bekerja selama 2 bulan dan permasalahan ini diharapkan selesai pada Januari 2009 nanti,” Kata Gubenur Jambi H Zulkifli Nurdin.dra

HGU PT TLS Belum Dicabut,

2008-11-09T01:27:00.000-08:00

Masyarakat Tetap Bertahan di Kantor Gubenur

Jambi, AP Ratusan masarakat petani plasma PT Tunjuk Langit Sejahtera Kabupaten Batanghari, hingga hari ini masih tetap bertahan di Kantor Gubenur Jambi, mereka belum mau pulang sebelum bertemu dengan Gubenur Jambi, H Zulkifli Nurdin, dan mendesak Gubenur untuk mencabut izin Hak Guna Usaha
Masyarakat juga hingga Minggu kemarin, terus berdatangan ke kantor Gubenur Jambi untuk menambah kekuatan dan terus bertahan di Kantor Gubenur Jambi, hingga tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah
Koordinator Aksi Fiet Hariady, dalam kasus PT TLS demo yang dilakukan petani ini, adalah buntut dari kekecewaan petani pada perusahaan perkebunan sawit PT TLS. PT TLS sebagai bapak angkat berkewajiban melakukan pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan pada petani yang memberikan lahanya dengan sistem palsma. ,” Perjanjian nya dulu plasma dan inti namun hingga saat ini tidak ada,”Katanya.
Lanjutnya,kemudian pihak perusahaan membentuk suatu koperasi yakni KUD Sadar. Selanjutnya pada tahun 1995, pihak PT TLS mulai melakuka pembangunan perkebunan sawit diatas lahan yang diberikan petani, dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).”Dari ketentuan plafon KKPA itu, biaya yang harus dilunasi oleh petani sebesar 4,7 – 5,1 juta per hektar dengan massa cicilan empat tahun. Namun sampai saat ini pembangunan sawit yang dijanjikan itu belum juga selesai..”Katanya
Persoalan itu juga tambahya, sudah di selidiki oleh pihak Kejati Jambi, namun, hingga kini persoalan tersebut tidak jelas kemana arahnya,” kami juga mendesak kepada Kejati Jambi, untuk tidak main –main mengusut tuntas kasus PT TLS,” Ucapnya.dra

Formasi : Usut Tuntas Dugaan Mark-up Pengadaan Damkar 2004

2008-11-09T01:25:00.000-08:00

Jambi, AP- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) diminta untuk tidak main –main memeriksa dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam kebakaran tahun 2004 lalu, pasalnya, di berbagai daera sudah ada kepala daerah yang di jebloskan ke dalam bahkan di Provinsi Jambi, beberapa kepala daerah sudah dimintai keterangan terkait pengadaan mobil damkar yang di duga Mark-up dan tidak sesuai dengan sfesifikasi
“ Kita minta KPK tidak main –main dalam pengusutan dugaan mark-up pengadaan mobil damkar, karena kasus ini sudah berlangsung lama namun, hingga kini belum ada kejelasannya,” Kata Ferizal dari Formasi
Apalagi katanya, kepala daerah di Provinsi Jambi yang diduga terlibat dalam kasus ini antara lain mantan Walikota Jambi, Arifien Manap, mantan Bupati Batanghari Abdul Fattah, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abdullah Hich dan Bupati Kabupaten Tebo, Madjid Mu'az, semuanya telah diperiksa. Bahkan,Ke-empat saksi yang menyerahkan dokumen dan berkas surat-surat terkait pengadaan mobil Damkar pada tahun 2004, lalu yakni, yakni Arifuddin Yasak, Mantan Kepala Damkar Kota Jambi, Syargawi Usman, mantan Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Batanghari, Raden Usman, dari Kabupaten Tebo dan Djafar, S.Sos, dari Kabupaten Tanjab Timur.

“ Kami akan terus –menerus memantau sejau mana penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil Damkar apalagi, katanya, sfesifikasi diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan juga jenis kendaraan roda enam type V 80 ASM Isuzu ELF 66 ini diadakan diduga tanpa pelaksanaan tender terlebih dahulu. Penunjukan langsung ini berdasarkan radiogram Menteri Dalam Negeri Hari Subarno.”Ungkapnya untuk diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Oentarto Sindung Mawardi.
kasus ini berawal dari radiogram Departemen Dalam Negeri di masa Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kepada sejumlah pemerintah daerah.

Radiogram itu meminta supaya kepala daerah membeli mobil damkar dengan jenis dan rekanan yang telah ditentukan. Radiogram yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi itu menunjuk PT Istana Sarana Raya dengan Direktur Utama (Dirut) Hengky Samuel Daud sebagai rekanan tunggal.

Beberapa pejabat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Di antaranya Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Oentarto Sindung Mawardi, Anggota DPR mantan Gubernur Riau, Salhe Djazit, Mantan Gubernur Jawa Barat Dany Setyawan, Wali Kota Medan Abdillah dan Wakil Wali Kota Medan Ramli. Bahkan, mantan Wali Kota Makassar Amiruddin Maula Baso telah divonis empat tahun penjara terkait kasus ini.dra

Calhaj Jambi Diminta Antisipasi Musim Dingin

2008-11-09T01:23:00.001-08:00

Jambi, AP-- Calon jemaah haji (Calhaj) Provinsi Jambi diminta menyiapkan berbagai perlengkapan untuk menghadapi atau mengantisipasi musim dingin di tanah suci Mekah.

Kasi Perjalanan Haji dan Sarana Departemen Agama Provinsi Jambi, Sabit Ahsani, di Jambi, Jumat mengatakan, musim dingin di Madinah dan Mekah pada musim haji 2008 berada di bawah suhu 15 derajad celsius, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik Calhaj Jambi.

Untuk megatasi cuaca dingin itu, Calhaj diminta membawa jaket, baju tebal, kaus kaki, sarung tangan dan pakaian penghangat lainnya.

Selama berada di tanah suci, selain kegiatan ibadah, para Calhaj diminta mengurangi kegiatan di luar pemondokan atau tenda penampungan.

Panitian pendamping akan memperkatat pengawasan dan meningkatkan pemeriksaan kesehatan Calhaj, supaya bisa sepenuhnya menjalankan tahapan ibadah haji.

Pada musim haji 2008 calhaj Jambi berjumlah 2.6006 orang ditambah 25 orang anggota tim pemandu haji daerah (TPHD), meliputi Kota Jambi 777 orang, Batanghari (98), Tanjung Jabung Barat (244), Bungo (254), Merangin (297), Kerinci (448), Muarojambi (122), Tebo (114), Sarolangun (193) dan Tanjung Jabung Timur 84 orang.

Sebanyak 448 orang Calhaj Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, 410 km dari Kota Jambi, Kamisu (6/11) sudah diberangkatkan tanah suci lewat embarkasi Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Keberangkatan Calhaj Jambi dibagi dua wilayah dan dua embarkasi, yakni wilayah barat meliputi Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun dan Tebo, sementara wilayah timur meliputi Kota Jambi, Batanghari, Muarojambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Wilayah barat diberangkatkan ke tanah suci lewat embarkasi Padang, diawali oleh Calhaj asal Kerinci pada 6 November 2008, sementara untuk wilayah timur lewat embarkasi Batam, Kepulauan Riau yang diawali Calhaj asal Kota Jambi pada 23 November 2008.

Untuk Calhaj wilayah barat, pengangkutan menuju embarkasi menggunakan sarana transportasi darat sejak 5 hingga 9 November 2008, sementara untuk wilayan timur, selain Tanjung Jabung Barat menggunakan transportasi udara pada 22 hingga 25 November 2008.
Khusus Calhaj asal kabupaten Tanjung Jabung Barat pengangkutan menuju embarkasi menggunakan kapal cepat, karena dinilai lebih efisien dan praktis, karena kedekatan daerah itu dengan daerah embarkasi.

Jalan Kerinci-Bangko Terancam Putus

2008-11-09T01:19:00.000-08:00

Jambi Butuh Rp1,5 Triliun Perbaiki Jalan

Kerinci, AP—Jalan Kerinci-Bangko menjelang Desa Muara Emat kondisinya saat ini semakin parah dan badan jalan terancam putus dan amblas. Pantauan AKSI POST ada tiga titik jalan tersebut yang terancam amblas dan putus, sementara sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah provinsi Jambi dan Pemkab Kerinci untuk memperbaikinya.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Jambi H. Nasroel Yasir saat melintasi jalur tersebut sempat kaget dan prihatin, kenapa jalan provinsi dibiarkan rusak dan ini akan mengacam arus transportasi darat Kerinci-bangko dan Jambi.

Provinsi Jambi idealnya setiap tahun anggaran membutuhkan dana senilai Rp1,5 triliun untuk memperbaiki dan pemeliharaan semua jalan yang ada di daerah itu baik jalan nasional maupun jalan provinsi.

Namun sampai sejauh ini kebutuhan untuk itu baru terpenuhi rata-rata senilai Rp600 miliar atau sekitar 40 persen per tahun anggaran, kata Kasubdin Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Dinas Kimpaswil Provinsi Jambi, Benhard Panjaitan di Jambi, Sabtu.

Anggaran Rp600 miliar per tahun itu terpaksa dialokasikan untuk perbaikan dan pemeliharaan dengan skala prioritas. Artinya memprioritaskan jalan utama atau jalan produksi yang mengalami kerusakan parah untuk kelancaran arus barang dan jasa.

Ia menjelaskan, kerusakan jalan di Jambi selain disebabkan kelebihan tonase angkutan barang rata-rata di atas 20 ton, sementara daya dukung kekuatan jalan paling tinggi delapan ton.

Faktor lain juga lantara usia jalan rata-rata di atas lima tahun yang dinilai melebihi usia rencana jalan. Misalnya Jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera di wilayah Jambi dibangun pada 1991 sehingga harus diperbaiki dan dipelihara secara berkelanjutan.

Demikian juga jalan Muara Tembesi-Saroalngun sepanjang 110 km yang kini sebagian rusak, karena kelebihan tonase dan tingginya intensitas angkutan barang.

Semua jalan di Jambi harus diperbaiki dan dipelihara yang membutuhkan dana cukup besar. Jika tidak diperbaiki atau dipelihara tingkat kerusakan kian tinggi, karena kerusakannya cepat terjadi sehingga ketika dibangun kembali mengeluarkan biaya cukup tinggi.

"Untuk menghindari kerusakan jalan tinggal milih, apakah mengubah desain jalan, mengubah desain kendaraan atau melarang kendaraan lewat. Itu tergantung kesepakatan dan anggaran yang ada," ujarnya.

Di sisi lain pengawasan terhadap jalan juga lemah, sehingga itu juga menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan di Jambi, karenanya perlu kembali mengaktifkan jembatan timbang.

"Tetapi jembatan timbang itu harus benar-benar diaktifkan sebagai bentuk pengawasan yang riil di lapangan," katanya.

Berdasarkan catatan Kimpraswil Provinsi Jambi tingkat kerusakan jalan nasional di Jambi sepanjang 822 km hanya berkisar lima persen.
Sedangkan kerusakan jalan provinsi sekitar 30 persen dari keseluruhan jalan sepanjang 1.566 km

Kejati Tunggu Audit BPKP Tentang Bonus Atlet

2008-11-09T01:18:00.000-08:00

Jambi, AP - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi bonus atlet Jambi senilai Rp800 juta.

Sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang baru, sebelum dilakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi, harus ada hasil audit BPKP, kata Asisten Intelijen Kejati Jambi Andi M Iqbal Arif SH, Minggu.

Bila hasil audit ditemukan kerugian negara maka kasus itu langsung dinaikkan ke tahap penyidikan dan sebaliknya bila tidak terbukti maka penyelidikan terhadap kasus itu akan dihentikan.

Kejati Jambi saat ini belum bisa memastikan kapan hasil audit dapat diterima. "Penyidik kejaksaan juga tidak bisa menentukan kapan hasil audit diserahkan ke Kejati," katanya.

Kejati Jambi sebelumnya memperkirakan kasus pemotongan bonus atlet yang ditangani KONI setempat dapat diselesaikan pada September lalu, namun perkiraan itu mundur karena harus menunggu hasil audit BPKP.

Dalam pengumpulan data belum dapat disimpulkan apakah ada kerugian negara dalam kasus pemotongan bonus atlet Jambi untuk 2007.
Sampai saat ini hampir 25 atlet atau pelatih, staf dan pengurus KONI serta pengawai Dispora Jambi dimintai keterangan dalam pengumpulan data tersebut

Pelaku Teror Bom Kabur dari Tahanan

2008-11-06T01:30:00.000-08:00

Jambi, AP- Pelaku teror bom di pusat perbelanjaan Jambi Prima Mall (JPM) Trona, Dedi Busriadi alias Dedi alias Edy (19), subuh tadi kabur dari tahanan Polsek Jelutung. Diduga Dedi, pelajar SMU Pertiwi ini kabur saat petugas jaga Polsek tertidur, sekitar pukul 02.00 WIB.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, tentang kaburnya pelaku teror bom di JPM Trona kemarin.

Kepastian kaburnya pelaku diperoleh dari keterangan Purwati, ibu pelaku. Menurut Purwati, pagi hari, beberapa orang polisi, mendatangi rumah mereka, dan menanyakan keberadaan Dedi.

‘’Adakah, Dedi kesini’’ujar ibu pelaku, menirukan ucapan petugas.

Keterangan kaburnya Dedi, juga diperoleh dari keterangan tetangga pelaku.

Tina, tetangga pelaku, pagi itu mengaku melihat sekitar delapan polisi, mendatangi komplek perumahan mereka. Kepada warga sekitar, petugas menanyakan keberadaan pelaku.
.
‘’Ada sekitar delapan orang Buser yang menanyakan tentang Dedi (pulang atau tidak). Subuh tadi kabur dari polsek,’’kata Tina, tetangga Dedi di Perumahan Permata Regency.

Menurut dia, tetangganya Dedi alias Edy, memang merupakan anak yang nakal. Sayangnya Tina, tidak menyebutkan secara jelas kenakalan Dedi yang dimaksud. ‘’Yah, nakal aja gitu,’’kaya Tina.

Dedi Busriadi alias Dedi alias Edy ditangkap Polsek Jelutung bersama Densus 88 Anti Teror Polda Jambi dan Reskrim Poltabes Jambi, malam tadi sekitar pukul 20.30 WIB, Rabu (5/11) di rumah neneknya di kawasan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan.
Dedi ditangkap karena melakukan teror bom di pusat perbelanjaan JPM Trona, dengan menggunakan HP-nya. Ia menelepon salah seorang penjaga conter dan menyebutkan JPM Trona akan meledak

Provokator Blokir Jalintim, Siap-Siap Diperiksa

2008-11-06T01:23:00.000-08:00

Jambi, AP- Penggerak dan pelaku aksi pemblokiran jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera yang terjadi di ujung jembatan Aurduri Jambi, pada 3 Nopember 2008 akan diperiksa dan disidik Poltabes Jambi.

Dalam waktu dekat penggerak demo dengan aksi memblokir Jalintim Sumatera selama tiga jam lebih yang mengakibatkan kemacetan lalulintas puluhan kilometer ini, akan dipanggil dan diperiksa, kata Kapoltabes Jambi, Kombes Eko Daniyanto, melalui Kasat Reskrim, AKP Leo Simatupang, Rabu.

Ia menilai, aksi demo itu dilakukan tanpa izin dan sudah melanggar UU No 8 tahun 1999 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang dapat dibubarkan secara paksa.

"Atas dasar UU tersebut kepolisian berhak memeriksa dan memanggil pelaku penggerak massa karena mengganggu ketertiban umum," katanya.

Aksi massa tersebut dilakukan dengan bertujuan menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jambi terpilih dr Bambang Priyanto-Sum Indra, namun pelantikan tetap berlangsung 4 Nopember lalu.

Pada Senin (3/11) ratusan massa pendukung salah satu Cawako yang kalah pada Pilwako Agustus lalu, memblokir Jalintim, tepatnya di jembatan Aurduri dengan membakar ban bekas dan menyandera mobil truk kayu yang melintas.

Para pengunjuk rasa pendukung Cawako Asnawi AB-Nuzul Prakarsa menggelar aksinya karena kecewa dengan pemerintah yang tetap akan melantik Bambang-Sum Indra.

Pasangan Cawako Asnawi AB-Nuzul menduga ada kecurangan dalam penghitungan suara dan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bambang.
Dalam mengantisipasi aksi lanjutan, Poltabes Jambi hingga kini masih menempatkan satu pleton pasukan Brimob.

KPK Bidik Dua Bupati, Satu Mantan Bupati Serta dan Mantan Wako

2008-11-06T01:18:00.000-08:00

Jambi, AP- KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi atas pengadaan mobil Damkar di Kota Jambi, Tanjab Timur, Tebo dan Batanghari. Beberapa orang saksi telah dimintai keterangan serta pemeriksaan barang bukti mobil Damkar tersebut.

Beberapa hari yang lalu, tim penyidik KPK memeriksa beberapa orang saksi yang terkait langsung dalam pengadaan mobil Damkar, mereka itu Syarifuddin Yasak, Kota Jambi, Syargawi Usman dari Kabupaten Batanghari, Raden Usman dari Kabupaten Tebo dan Djafar, S.Sos, dari Kabupaten Tanjab Timur

Menurut Johan Budi, Juri Bicara KPK, selama seminggu ini tim penyidik KPK berada di Propinsi Jambi, untuk mendalami kasus dugaan Korupsi pengadaan mobil Damkar, yang melibatkan para Bupati dan mantan walikota.
“ Secara materi saya tidak bisa katakan, memang saat ini tim penyidik KPK sedang di Jambi mendalami kasus mobil Damkar itu,” kata Johan.

Dalam kasus mobil Damkar diduga melibatkan Bupati Tanjung Jabung Timur Abdullah Hich, Bupati Tebo, Madjid Muaz, mantan Bupati Batanghari, Abdul Fatah dan mantan Walikota Jambi, Arifien Manap.

Nasib Arifien Manap, Abdul Fatah, Abdullah Hich dan Madjid Muas, tergantung pemeriksaan empat orang saksi yang diambil keterangannya oleh tim Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Empat orang saksi itu yakni Syarifuddin Yasak, Mantan Kepala Damkar Kota Jambi, Syargawi Usman, mantan Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Batanghari, Raden Usman, dari Kabupaten Tebo dan Djafar, S.Sos, dari Kabupaten Tanjab Timur.

Tadi pagi, keempat saksi ini mendatangi Poltabes Jambi, untuk menemui KPK, menyerahkan dokumen dan berkas surat-surat terkait pengadaan mobil Damkar pada tahun 2004, lalu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum di Poltabes Jambi, empat pejabat daerah yang datang untuk mengantarkan berkas dan dokumen terkait kasus Damkar ke KPK di Poltabes Jambi itu, yakni dari Kota Jambi, Arifuddin Yasak, Syargawi Usman, dari Kabupaten batanghari, Raden Usman, dari Kabupaten Tebo dan Djafar, S.Sos, dari kabupaten Tanjab Timur.

Keempat pejabat daerah yang datang untuk mengantar berkas pada dua orang perempuan anggota KPK pagi tadi menjadi pusat perhatian para wartawan media cetak dan elektronik.

Sementara Arifuddin Yasak, tentang kehadiranya di Poltabes Jambi, mengatakan bahwa dirinya datang ke Poltabes Jambi, bukan masalah panggilan KPK , namun hanya untuk bertemu dengan Kasat Rekrim Poltabes dengan alasan sesuatu.

Sedangkan dua perempuan anggota KPK, saat keluar dari ruangan Kapoltabes Jambi Eko Daniyanto, ditanya wartawan untuk menanyakan tentang sejauh mana proses permaslahan Damkar yang terjadi pada tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Jambi, tidak mau banyak berkomentar.

Dia hanya mengatakan, jika ingin tanya tentang Damkar, silakan tanya pada Humas KPK Johan Budhi. ”Kami tidak bisa berkomentar yang berhak untuk menerangkan ini hanya Johan Budhi. Silakan anda tanya,” ketusnya sambil pergi naik mobil Avanza warna biru langit.
Sedangkan Humas KPK, Johan Budhi, yang dihubungi via HP nya tidak ada jawaban, yang hanya terdengar veronica tidak bisa digangu

Lahan Sawit Diincar Spekulan

2008-11-06T01:17:00.002-08:00

Sabak, AP- Merosotnya harga tandan buah segar atau TBS sawit hingga ke level Rp.150 rupiah perkilo membuat perekonomian masyarakat kian terpuruk. Sebab dalam kondisi saat ini, para petani mulai enggan mengolah lahan perkebunannya. Lesunya para petani ini karena harga jual TBS belum bisa menutupi biaya operasional. ‘’Percuma juga di olah, kalau harganya terus anjlok,’’ keluh Sanusi salah seorang petani.

Wakil Bupati Tanjab Timur, M.Juber mengakui, dampak krisis global ini mengakibatkan menurunnnya jumlah ekspor komoditas pertanian yang juga mengakibatkan harga beli di tingkat petani.

Disaat genting seperti ini, Juber mengingatkan, agar para petani jangan mudah tergiur dengan ulah para spekulan yang meminta agar lahan pertanian mereka untuk dijual.‘’Jangan mudah tergiur ulah spekulan yang hanya ingin mengambil keuntungan saja,’’ tegas Juber.

Juber menyadari ada beberapa petani yang mulai enggan menggarap lahan pertaniannya. Hal ini tentu akan merugikan petani itu sendiri, makanya Juber menghimbau agar para petani dapat menanam tanaman semusim atau memelihara ternak sehingga mampu bertahan dan menambah pendapatan keluarga. ‘’Tanam tanaman yang punya nilai jual atau ternak yang bisa dijual,’’ ucapnya.

Pantauan dilapangan, di Kecamatan Rantau Rasau harga TBS (ukuran buah besar,red) berkisar Rp.100 hingga Rp.125 perkilo. Sama halnya di Kecamatan Dendang, warga pun mulai enggan memanen buah sawit mereka. Petani bingung, sedangkan saat ini musim panen telah tiba.

‘’Kami tidak tahu harus berbuat bagaimana, harga terus anjlok sedangkan kami harus tetap memanen dengan kondisi harga yang jauh dibawah rata-rata,’’ kata Wajito, petani.rst

Dipanggil Dewan, Investor PLTG Mangkir

2008-11-06T01:17:00.001-08:00

Kualatungkal, AP—Perkembangan penyelidikan indikasi kerugian negara sebesar Rp 7 miliyar di PLTG Tanjung Jabung Power belum menemui titik terang. Jadwal pemanggilan terhadap investor PLTG yang digadang-gadangkan Pansus hingga saat ini belum terealisasi.
Ketua Pansus PLTG-Gate, Indramawan, yang dihubungi Koran ini kemarin mengaku, jadwal pemanggilan terhadap investor PLTG mestinya dilaksanakan Senin (3/11) kemarin. Namun tanpa alasan, para investor PLTG tidak datang. Kondisi demikian, jadwal itu ditunda sampai Rabu (5/11) kemarin, lagi-lagi katanya sang investor tak kunjung tampak batang hidungnya.
Realitas demikian, membawa kekecewaan tersendiri bagi Pansus PLTG-Gate. Bahkan Pansus kembali menjadwalkan pemanggilan itu hingga Senin pekan depan. “Panggilan ketiga kali juga tidak datang, kita akan menggunakan hak kita sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Bujang—panggilan akrab Indramawan.
Ia minta, para pemegang saham di PLTG Tanjung Jabung Power, punya itikad baik untuk membantu anggota Pansus dalam melaksanakan tahap penyelidikan terhadap indikasi temuan BPK sebesar Rp 7 miliyar di PLTG Tanjung Jabung Power.
“Kita beraharap, para pemegang saham memiliki itikad baik. Sebab, temuan BPK terhadap kerugian negara ini semuanya adalah uang rakyat Tanjab Barat. Jadi harus membantulah. Paling tidak, tugas anggota Pansus dalam melakukan penyelidikan cepat tuntas,” ujarnya.
Sementara pemegang saham PLTG yang berhasil dikonfirmasi Koran ini, Keny Wijaya, yang memilik 10 persen saham di PLTG membantah jika mangkir dari panggilan Pansus DPRD Tanjab Barat. Sebagai orang bisnis katanya, siap hadir kapan saja jika dipanggil Pansus PLTG.
“Tadi pagi (kemarin red,) saya sudah siap-siap mau datang ke DPRD Tanjab Barat untuk memenuhi panggilan Pansus. Tapi informasi terakhir yang saya terima, pertemuan dibatalkan karena salah seorang dari pemegang saham tidak hadir. Jadi saya bukannya tidak menggubris panggilan Pansus, saya siap untuk hadir,” ujar Keny kakak dari Wiliam Wijaya yang juga memiliki saham 10 persen di PLTG ini.
Lantas siapa salah seorang pemegang saham yang tidak hadir? Seperti diberitakan sebelumnya, pemegang saham di PLTG Tanjung Jabung Power diluar pemerintah daerah, ada tiga nama, yakni selian Keny Wijaya dan William Wijaya ada nama Suhairy S yang juga memiliki saham 10 persen di PLTG.
“Beliau inilah yang tidak hadir. Makanya kita menunda pertemuan ini hingga Senin pekan depan. Dalam menjalankan tahap ini, maunya kita semua pemegang saham harus hadir. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam melakukan penyelidikan terhadap temuan BPK ini,” ujar Indramawan lagi. (mad)

Pemprov Canangkan Gerakan Sosialisasi Pemilu

2008-11-06T01:15:00.000-08:00

Jambi, AP- Gubernur Jambi yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Propinsi Jambi Syafruddin Effendy mencanangkan Gerakan Sosialisasi Pemilu Tahun 2009 yang diikuti oleh Pemda, KPUD, Panwas, Parpol, Organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat se-Propinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi Rabu, (5/11).

Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan ketiga Undang-undang yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik dapat tersebar, diketahui, dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga Pemilu 2009 akan lebih berkualitas daripada Pemilu-pemilu sebelumnya.”Bupati/walikota di Propinsi Jambi diminta agar melaksanakan sosialisasi yang sama di wilayah kerjanya masing-masing secara terkoordinatif dengan KPUD, untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu tanggal 9 April 2009 mendatang.”katanya

Lanjutnya, peraturan pemilu sangat penting dalam menghadapi Pemilu 2009, menyusul dikeluarkannya Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka eksistensi Penyelenggara Pemilu semakin mendapatkan landasan hokum yang kokoh dan komprehensif, yang semula tersebar di berbagai kebijakan seperti Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemeerintah Nomor 6 tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan beberapa keputusan KPU lainnya.

Undang-Undang ini juga telah mempertegas pengaturan penyelenggara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeerah oleh satu penyelenggara. Yaitu KPU.Ketua KPUD Propinsi Jambi Yaser Arafat, SE mengatakan pada Pemilu 2009 mendatang jumlah Parpol peserta Pemilu sebanyak 38 partai, ada penambahan partai baru sebanyak 14 partai dibanding Pemilu 2004 yang hanya berjumlah 24 partai.Masa kampanye yang cukup panjang dalam Undang-undang yang baru diatur, bahwa masa kampaye di luar rapat umum adalah 3 hari setelah penetapan peserta pemilu. Dengan demikian hitungannya mencapai 9 bulan lebih sebelum masa tenang . Berdasarkan ketentuan itu KPU telah menjadwalkan tanggal 12 Juli 2008 – 5 April 2009 sebagai masa kampanye di luar rapat umum. Ini adalah suatu jadwal masa kampanye yang cukup panjang dalam sejarah Kepemiluan di Indonesia.

Menurut Yaser Arafat kepada masyarakat yang telah diberikan hak memilih, tidak lagi dengan cara mencoblos tetapi dengan cukup memberi tanda satu kali. Perobahan cara memilih ini perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus, agar masyarakat semakin memahami dan dapat memilih dengan cerdas dan cermat.Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/kota dari Parpol yang memperoleh kursi dengan standar 100 % BPP telah berobah menjadi 30 % BPP.Dalam penentuan perolehan kursi DPR RI, Parpol peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penetapan perolehan kursi

.Ketua KPU Propinsi Jambi menilai sosialisasi memiliki makna yang sangat penting, karena berdasarkan pengamatan di lapangan akhir-akhir ini terdapat kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan sejumlah Pilkada dinilai adanya penurunan partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi ini disebabkan beberapa factor, diantaranya kejenuhan masyarakat pada pemilihan umum, kekecewaan pada Parpol dan terbatasnya sosialisasi Pemilu itu sendiri.dra

Bapak Bejat Perkosa Anak Tiri

2008-11-06T01:14:00.000-08:00

Bangko, AP- Perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur kembali terjadi, sebelumnya seorang kakek renta menyetubuhi gadis belia berumur 13 tahun, kali ini seorang bapak bernama Mulyadi bin Lukman (24) warga Dusun Sepundung Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau Merangin, dilaporkan telah memperkosa anak tirinya sebut saja namanya Bunga (5).
Laporan yang dibuat oleh Jamilah (24) istri tersangka Mulyadi menyebutkan, kejadian berawal pada hari sabtu kemarin (1/11) sekira pukul 11.00 WIB, ketika itu Jamilah baru pulang dari memancing ikan, saat tiba dirumah, dirinya langsung masuk kekamar dan melihat suaminya Mulyadi sedang menindih anaknya Bunga, KAGET, Jamilah langsung marah, namun Mulyadi beralasan kalau dirinya sedang memakaikan celana pada anaknya tersebut.
Merasa tidak percaya dengan perbuatan suaminya tersebut, Jamilah langsung melaporkan perbuatan Mulyadi kekepala Desa dan laporan tersebut langsung diteruskan ke Polsek Muara Siau.
Kapolres Merangin melalui kapolsek Muara Siau Iptu Nazaruddin membenarkan adanya laporan perbuatan tidak senonoh dari warga Rantau Panjang tersebut. Setelah mendapat laporan dari Ibu korban, malam itu juga sekitar pukul 22.00 WIB, Kapolsek langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pelaku Mulyadi. “Setelah mendapat laporan, malam harinya, saya dan anggota langsung menangkap pelaku dan membawanya ke Mapolres Merangin untuk diamankan terlebih dahulu,”terang Kapolsek.
Ditambahkan Kapolsek, saat ini kita baru mengamankan pelaku dan menitipkannya di Mapolres Merangin, pasalnya kita masih menunggu hasil visum dari dokter, apakah benar korban Bunga telah diperkosa oleh bapak tirinya atau tidak, pasalnya menurut pengakuan tersangka, korban hanya diraba-raba dan belum sempat disertubuhi.
“Kita akan menjerat pelaku dengan psal berlapis, termasuk undang-undang perlindungan anak, Pasal 82 UU No 23 tahun 2002 jonto pasal 290 ayat 3 e KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,”Tegas Nazaruddin. dos

4 Pejabat Kabupaten dan Kota Jambi Penuhi Serahkan Berkas ke KPK

2008-11-06T01:13:00.000-08:00

Diduga Berkas Kasus Mobil Damkar

Jambi, AP - Empat pejabat daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, kemarin pagi, memenuhi panggilan Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), datang ke Poltabes Jambi, untuk membawa berkas, surat-surat terkait permasalahan pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) pada tahun 2004 lalu.
Keterangan yang berhasil dirangkum di Poltabes Jambi, empat pejabat daerah yang datang untuk mengantarkan berkas dan dokumen tersubut, yakni Syargawi Usman, Mantan Kepala Dinas Tata Kota Batanghari, Raden Usman, dari Kabupaten Tebo, Djafar, S.Sos, dari kabupaten Tanjab Timur, dan Syarifuddin Yasak, Mantan Kepala Damkar Kota Jambi.
Keempat pejabat daerah dan kota yang datang untuk mengantar berkas pada dua orang perempuan anggota KPK pagi tadi, menjadi pusat perhatian para wartawan media cetak maupun elktronik untuk mendapat informasi.
Namun kedatangan empat pejabat daerah dan KPK di Poltabes Jambi itu, menjadi kekecewaan bagi para wartawan. Karena masing-masing mereka semuanya bungkam dan tidak mau memberikan keterangan.
Syarifuddin Yasak, ketika ditanya wartawan tentang kehadirannya di Poltabes Jambi, mengatakan, dirinya datang ke Poltabes Jambi, bukan masalah panggilan KPK, namun hanya untuk bertemu dengan Kasat Rekrim Poltabes dengan alasan sesuatu.
Sementara itu, dua perempuan anggota KPK, saat keluar dari ruangan Kapoltabes Jambi, Eko Daniyanto, ditanya wartawan untuk menanyakan tentang sejauh mana proses permasalahan Damkar yang terjadi pada tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Jambi, tidak mau banyak berkomentar.
”Silahkan tanya langsung Humas KPK, Johan budhi. Kami tidak bisa berkomentar, yang berhak untuk menerangkan ini hanya johan Budhi. Silakan anda tanya,” ketusnya sambil pergi naik Mobil avanza warna biru langit. Sedangkan Humas KPK, Johan Budhi, saat dihubungi wartawan via telepon cellular, tidak ada jawaban, alias tidak aktif

Mantan Ketua Panwas Pilkada Merangin Fahmi, SPd Diperiksa Polisi

2008-11-06T01:12:00.000-08:00

Bangko, AP- Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Merangin sudah bubar, namun permasalahan ditubuh Panwas yang dipimpin oleh Fahmi, SPd ini masih terus berlanjut. dilaporkannya Fahmi oleh anggota Panwas lainnya ke Polisi, akibatnya Ketua Panwas tersebut terus berurusan dengan Kepolisian. Senin pagi kemarin (3/11), Fahmi yang juga mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Dapil 4 Merangin ini kembali diperiksa Polisi.
Kedatangan Fahmi kemarkas Polres Merangin sekitar pukul 09.00 WIB ini langsung menuju ruang pemeriksaan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter). Caleg yang diusung oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) langsung menjalani pemeriksaan.
Sekitar pukul 12.30 WIB, Mantan Ketua Panwas tersebut baru bisa dimintai keterangan, menurut Fahmi yang ditemui wartawan kemarin, dirinya tidak pernah melakukan penggelapan yang dituduhkan kepadanya, bahkan Fahmi sempat membawa-bawa nama tuhan saat ditanya wartawan,”Demi Allah, saya tidak tahu dengan persoalan yang dituduhkan kepada saya,”Ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Fahmi mengutarakan semua persoalan yang terjadi dari awal, bahkan dirinmya juga memperlihatkan semua laporan keuangan versi Fahmi dihadapan wartawan. Laporan keuangan versi Fahmi menyebutkan kalau masih ada sisa saldo sebesar Rp 75.560.000 dan masih dipegang oleh Bendahara Panwas yakni Hermanto. Dalam laporan Fahmi tidak disinggung soal dana pembubaran Panwas yang dibeberkan pelapor Hendra Ledi dan Yossy yang berjumlah Rp 70 juta. Bahkan saat didesak, Fahmi mengatakan kalau semuanya itu adalah akal-akalan dari Bendahara Hermanto. ”Semua laporan keuangan dan sisa uang hibah Rp 250 juta tersebut ada ditangan Hermanto dan semuanya diatur oleh Hermanto, saya tidak tahu sama sekali,”Jelasnya.
Saat disinggung soal pembelian motor Mio yang disebut-sebut dananya diambil dari dana Hibah, Fahmi menegaskan, kalau itu adalah ulahnya Hermanto, saat itu Hermanto mendesak agar dirinya mau menerima motor Yamaha Mio yang sudah dibeli Hermanto sebanyak dua unit, namun Fahmi menolak, dan Hermanto akhirnya membujuk istri Fahmi untuk menerima motor tersebut, dan akhirnya motor Mio warna biru itu diatasnamakan istri Fahmi. ”Soal motor Mio tersebut, saya tidak tahu, saat itu Hermanto mendesak agar saya menerima motor yang sudah dibawanya kerumah, namun saya menolak dan akhirnya, Hermanto membujuk istri saya agar mau menerima motor tersebut, kini motor Mio itu diatasnamakan istri saya,”Aku Fahmi yang sempat tegang menerima cercaan pertanyaan dari wartawan, sampai akhirnya Fahmi emosi dan mengeluarkan kartu tanda anggota (KTA) wartawan dan LSM yang dulu pernah digelutinya.dos

Dana DAK Dikbudpora Diduga Bermasalah

2008-11-06T01:10:00.000-08:00

Dikonfirmasi Soal DAK Dumyati Marah

Muaratebo, AP- Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK-red) yang bersumber dari APBN Tahun 2008, diperuntukan untuk pembangunan satu ruang pustaka dan rehabilitasi gedung sekolah dasar, sesuai petunjuk pelaksana (Junlak-red) dan petunjuk tekhnis (Juknis) dikerjakan secara Swakelola.

Lain yang terjadi pada pelaksanaan proyek DAK yang ada di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tebo. Hasil investigasi Aksi Post menyebutkan , sebanyak 52 unit SD yang mendapat proyek DAK, tiga diantaranya, diduga kuat pelaksanannya dikerjakan oleh pihak ketiga.
Hal itu tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk tekhnis yang sudah ditentukan pada pedoman pelaksana proyek DAK. Bagi pelaksananya seperti yang dimaksud pada petunjuknya, tidak mematuhi ketentuan yang ada, itu jelas penyimpangan dan timbul indikasi ada praktek KKN.

Seperti yang terjadi di SD No.03/VIII Sungai Abang, SD No.26/VIII Teluk Kayu Putih, SD No.26/VIII Kuamang, ketiga sekolah yang ada diwilayah UPTD VII Koto Ulu, pengakuan Kepala Sekolahnya saat dikonfirmasi Aksi Post tentang sistem pengerjaanya.

Zulton Kepala SD No.03/VIII Teluk Kayu Putih, mengatakan sekolah tersebut dikerjakan oleh pengusaha dari Jambi yang didatangkan oleh Dinas.

"Kami tidak tahu apa-apa, semua dikerjakan oleh tukang dari Jambi yaitu Pak Agung. Mulai dari upah tukang hingga pembelian materil atau bahan bangunan semuanya mereka"’’ujarnya.

Saat itu, katanya, kepala sekolah hanya mengambil uang dari bank, kemudian diserahkan kepada pemborong. "Tahunya kami ambil Dana DAK itu dari Bank kemudian langsung kami serahkan kepada mereka’’jelasnya.

Azis Kepala SDN 20/VIII Sungai Abang, juga menjelaskan, dia tidak tahu menahu soal pembangunan kesekolah, yang dananya berasal dari DAK.
"Saya tidak tahu-menahu soal proyek ini, pesan Diknas kalau ada wartawan datang disuruh, tanya langsung ke Pak Dumyati’’jelasnya..

Pimpinan Pelaksana (Pimlak) proyek DAK Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo Dumyati yang juga, Kasi TK/ SD. SMP via ponselnya, malah balik memarahi wartawan.

"Jangan kau obok-obok proyek itu, hadap kepala dinas. Jangan macam-macam, pantau siswa belajar dan laporkan apa kendalanya, ujar Dumyati dengan nada mengancam.

Ditempat terpisah LSM TAJAM Tebo Bawaihi, minta aparat penegak hukum Kejaksaan Muara Tebo serta Polres Tebo, menyikapi secara serius kasus tersebut.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muara TeboPaidi,SH mengatakan informasi ini sebagai bahan masukan dan akan dipelajari. (Arm)

Supermarket Trona Diancam Bom

2008-11-06T01:09:00.000-08:00

Jambi, AP- - Teror ancaman bom menjelang eksekusi mati terpidana mati trio bom bali tidak hanya terjadi di kedutaan amerika di jakarta tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Rabu siang kemarin sebuah pusat perbelanjaan di kota Jambi dihebohkan dengan ancaman bom.melalui salah seorang penjaga toko computer.di salah satu stan di mall Trona tersebut

Namun ancaman teror bom tersebut hanya isapan jempol belaka setelah tim gegana polda jambi yang datang ke lokasi tidak menemukan satu pun benda yang dicurigai sebagai bom.untuk mengetahui siapa dalang dibalik teror bom tersebuttim polda jambi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk penjaga toko komputer yang menerima ancaman bom

informasi yang dihimpun dilapangan,.ancaman teror bom rabu siang melanda jambi prima mall (jpm) trona kota jambi sekitar pukul 11.30 wib menyebutkan,ancaman berasal dari seorang penelepon gelap kepada salah satu karyawan toko komputer bernama nando.
karena telah 7 kali sang penelpon menghubungi, karyawan tersebut akhirnya menghubungi salah satu satpam, yang kemudian menghubungi petugas kepolisian polsek Jelutung,kota jambi.

Mendengar adanya kejadian tersebut, oleh petugas polsek, ancaman bom itu kemudian diteruskan ke tim gegana polda jambi yang kemudian langsung datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan lokasi.

namun setelah tim gegana melakukan penyisiran,tidak satu pun benda yang dicurigai sebagai bom ditemukan

Akibat ancaman teror bom, para pengunjung maupun karyawan yang bekerja di mall tersebut,sempat dihantui rasa takut,dan memilih untuk menunggu di luar, hingga keadaan dinyatakan aman

Iptu turis Budiyono adanya laporan ancaman bom itu, Gegana Polda Jambi langsung di terjunkan ke TKP namun, setelah di sisir oleh tim Gegana, tidak ada benda yang mencurigakan.
Meski ancaman bom tidak terbukti, namun petugas kepolisian saat ini telah mengamankan beberapa orang, untuk mengetahui siapa penelpon, dan motif pengancaman

Nando, sang karyawan yang berhasil dihubungi di polsek jelutung kota jambi mengatakan, dirinya menerima ancaman bom tersebut dari seorang pria dengan nomor hp 0852-66-014-666Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan polda dan poltabes jambi masih melakukan penyelidikan dan im telematika polda jambi kini telah berhasil menemukan titik dimana sang penelpon gelap menghubungi, yakni di seputar kawasan jalan kolonel M Taher,Kota jambi .dra/don

Petro China Kankangi UU Kehutanan

2008-11-04T02:42:00.000-08:00

Jambi, AP- Beberapa lokasi kegiatan PetroChina Internasional Jabung Ltd di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan, sementara di lapangan pihak Petrochina terus melakukan aktivitasnya.

” Sesuai dengan ketentuan, kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah izin pinjam pakai kawasan hutan di terbitkan oleh Menteri Kehutanan.” Ujar Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Budi Daya.

Menurut Budi, dari beberapa lokasi kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur yang diberikan kepada Petrochina, sampai saat ini baru izin prinsip. Tapi mereka telah melakuka aktivitas, seperti membangun pipa, jalan, pemboran dan aktivitas lainnya. Salah satu contohnya, pembangunan jalan akses ke sumur Gerbang di blok Jabung seluas lebih kurang 10 hektar di Tanjung Jabung Barat, dimana jalan itu di dalam kawasan hutan produksi tetap. Padahal Petrochina baru mendapat izin prinsip dari Menteri Kehutanan.
Dari catatan Dinas Kehutanan setidak ada 38 titik kegiatan PetroChina di dalam kawasan hutan, yang belum mendapat izin pinjam pakai, tetapi mereka sudah melakukan aktivitas. “ PetroChina bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan,’ ujarnya

Pelantikan Wako Jambi Berlangsung Aman

2008-11-04T02:38:00.000-08:00

Jambi, AP- Isu miring yang mengancam pembatalan dan perlakuan kurang baik, atas pelantikan Dr Bambang Priyanto dan Drs Sum Indra, Msi, sebagai Walikota dan Wakil walikota Jambi, tidak terbukti..

Ketatnya pengamanan yang dilakukan petugas, mampu memseleksi pengunjung gedung DPRD Kota Jambi, sehingga pengunjung yang tidak memiliki undangan, tidak akan bisa mendekati acara pelantikan tersebut.

Kapoltabes Jambi Kombes Pol Eko Daniyanto mengatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dari ancaman demo sejumlah masa yang merasa belum puas.

Sejumlah anggota dewan, yang semulanya enggan menghadiri acara pelantikan itu, kemarin terlihat hadir. Kehadiran anggota dewan itu, mendapat kawalan ektra ketat dari petugas. Setiap pejabat maupun anggota dewan yang hendak menghadiri acara pelantikan, langsung dikawal petugas bersenjata lengkap, menuju ruangan pelantikan.

‘’Anggota dewan dan pejabat yang menghadiri pelantikan kita kawal, bahkan disetiap sudut saya siagakan petugas, radius 100 meter dari lokasi pelantikan tidak bisa lagi disentuh, bagi yang tidak memiliki undangan’’ujarnya.

Sementara itu, di dalam gedung pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur atas nama Mendagri, berlangsung tertib dan hikmat. Namun demikian, jelas terlihat, suasana sekitar gedung, terlihat mencekam.

Pengamanan yang dilakukan sangat ketat, semakin membuat suasana pelantikan menjadi berlangsung sedikit tegang, karena beredarnya isu tak sedap menjelang pelantikan.

Pengamanan yang superketat itu, juga menjadi perhatian tamu undangan dari kepala daerah tetangga, yang diudang menghadiri acara itu. Beberapa kepala daerah yang hadir saat itu, sempat berbincang-bincang dengan petugas, yang melakukan pengawalan.
Bahkan ada yang menanyakan, begitu bahayanya pelantikan tersebut, sehingga melibatkan ribuan pasukan.

Terdata 10 Provokator Aksi Pemblokiran Jalintim

2008-11-04T02:37:00.001-08:00

Jambi, AP- Poltabes Jambi sudah mengidentifikasi sepuluh orang penggerak aksi pemblokiran Jalan Lintas Timur di ujung Jembatan Auduri Kecamatan Danau Teluk Senin (03/11) siang.
Akibat dari aksi ini jalan lintas tersebut lumpuh total selama 3 jam.
‘’Kita sudah mengantongi sepuluh nama penggerak aksi pemblokiran jalan tersebut,’’ ujar Kapoltabes Jambi, Kombes. Pol. Drs. Eko Daniyanto melalui Kasat Reskrim Poltabes Jambi, AKP Leo SN Simatupang pada www.infojambi.com Senin malam.

Menurutnya, ke-sepuluh orang tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. ‘’Untuk sementara kita prsoses dulu, apabila terbukti bisa dijerat sanksi pidana,’’ tegasnya.

Kesepuluh penggerak tersebut, jelasnya, memungkinkan dimasukan dalam katagori provokator. ‘’Karena aksi tersebut tidak disertai izin dari aparat kepolisian,’’ pungkasnya.

Aksi pemblokiran jalan itu dilakukan oleh massa pendukung Asnawi – Nuzul, yang tidak puas atas kekalahan Asnawi – Nuzul dalam Pilwako Jambi, tanggal 20 Agustus lalu. Mereka menuduh dalam pelaksanaan Pilwako banyak kecurangan yang dilakukan KPU Kota Jambi dan pasangan Bambang – Sum Indra.
Heriyanto, salah seorang pengujuk rasa mengatakan mereka melakukan aksi memblokir jalan untuk mencari keadailan, mereka meminta pelantikan Bambang – Sum Indra dibatalkan

Brimob Amankan Jalur Lintas Timur

2008-11-04T02:34:00.002-08:00

Antisipasi Pemblokiran Jalan Oleh Massa

Jambi, AP- Aparat kepolisian hingga Senin malam (3/11) masih siaga untuk mengamankan Jembatan Batanghari I Aur Duri yang berada di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera, Jambi.

Pengamanan salah satu jembatan terpanjang di Sumatera yang menghubungkan Jambi-Riau, karena Senin sore sempat diblokir ratusan orang yang menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Dr Bambang Priyanto-Sum Indra yang dijadwalkan pada 4 November 2008.

Pemblokiran itu menyebabkan kemacetan arus lalulintas dan antrian panjang kendaraan mencapai puluhan kilometer.

Pasukan antihuru-hara dan Brimob dengan senjata lengkap terlihat masih siaga untuk mengantisipasi kejadian yang sama muncul kembali yang dilakukan massa pendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota yang kalah pada Pilwako Agustus lalu.

Ratusan massa memblokir jalan tersebut dengan membakar ban bekas dan menyandera mobil truk kayu yang melintas.

Para pengunjukrasa itu kecewa dengan pemerintah, karena tetap menggelar acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Bambang-Sum Indra.

Mereka menuntut penundaan pelantikan walikota dan minta Poltabes Jambi mengusut kasus tuntas kasus dugaan ijazah palsu milik walikota terpilih periode 2009-2013, Dr Bambang Pryanto.
Sementara Gedung DPRD Kota Jambi di Jl H Zainir Haviz Kotabaru, Kota Jambi yang telah dipersiapkan untuk acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Bambang-Sum pada 4 November 2008, sampai Senin malam juga dikawal ketat aparat kepolisian.

Garansi Minta Wako dan Wawako Terpilih Tetapkan Sekda Defenitif

2008-11-04T02:34:00.001-08:00

Jambi, AP- Pemerintah Kota Jambi, saat ini, masih memiliki Sekda pelaksana tugas, hal ini menyusul mundurnya Sekda Kota Jambi, Drs H Asnawi, AB, yang mengukuti pemilihan calon walikota dan wakil walikota Jambi untuk periode 2008 -2013. Dengan pelaksana tugas ini, Presedium Garansi meminta agar walikota dan wakil walikota terpilih segera melantik sekda defenitif,
Presedium Garansi Nasroel Yasir meminta agar wako dan wawako terpilih yang baru sudah perlu memikirkan dan mencari sosok birokrat untuk mengisi jabatan Sekda Kota yang defentif. Sebagai sekda dan juga ketua Baperjakat tentunya akan menyeleksi jabatan eselon II, kadis, Kakan, Kabag, Kasi , lurah, Camat dan jabatan penting lainya.” Ini harus dilakukan, mengingat Sekda yang saat ini adalah pelaksana tugas, jadi kebijakannya pun tidak bisa sepenuhnya,” Katanya.
Hal ini lanjutnya untuk menata program pemkot. Ia juga mengaharapkan jabatan sekda ini diisi pejabat yang punya pengalaman birokrasi tanpa cela.
Sementara itu ditempat terpisah, salah seorang pedangan, Amin, mengharapkan, dengan dilantiknya walikota dan wakil walikota untuk periode 2008 -2013 ini, diharapkan dapat memenuhi janji –janjinya sesuai dengan apa yang dikampanye kan,” kami mengharapkan agar walikota dan wakil walikota terpilih dapat memenuhi janjinya waktu berkampanye dulu,”Katanya.dra

Gubenur Minta Pengelolaan Sampah Libatkan Aparatur Pemerintah

2008-11-04T02:28:00.000-08:00

Jambi, AP-Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin pada sidang paripurna pelantikan Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi, dalam sambutannya mengatakan, untuk kebersihan di Kota Jambi, mengusulkan agar tidak melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah
‘’Saya minta Wako dan Wawako tidak usah memakai pihak ketiga dalam pengelolaan sampah ,’’ tegas Zulkifli
Menurutnya, pihak ketiga, tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.karena sampah –sampah masih berserakan di Kota Jambi, untuk menanggulangi masalah sampah ini diharapkan agar walikota dan wakil walikota terpilih dapat memberdayakan aparatur pemerintahan seperti camat dan para lurahnya untuk mengaktifkan masyarakanya membersihkan sampah yang berserakan di Kota Jambi.
Sedangan untuk pasar Angso Duo, Zulkifli mengatakan akan menyerahkan kepada Kota Jambi untuk dibangun dan di buat serapi-rapinya sehingga pedagang yang sudah menutup jalan dan pedagang-pedagang yang ada di dekat Bioskop Ria menjadi terkumpul dalam suatu tempat, ‘’Saya berharap Kota Jambi bisa rapi kembali,sehingga keindahan di Kota Jambi dapar terlihat ’’ pungkasnya.dra

Sekwan dan Humas Kota Saling Tuding

2008-11-04T02:26:00.000-08:00

Wartawan Protes Peliputan Pelantikan Bambang - Sum

Jambi, AP- Puluhan wartawan dari berbagai media yang ada di Jambi melakukan aksi protes kepada pihak panitia penyelenggara pelantikan Walikota terpilih Dr Bambang Priyanto dan Sumindra Msi. Aksi protes ini dikarenakan wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan walikota tersebut.
Sebelumnya Plt Sekda Husin Kasim ketika diwawancarai wartawan mengatakan, kartu peliputan akan dibagikan satu jam sebelum acara dimulai namun, saat acara berlangsung, kartu peliputanpun tidak dibagikan.
Dengan demikian akhirnya puluhan wartawan tetap menunggu di pintu masuk kantor walikota Jambi,d an membubuhkan tanda tangan protes dan akan mengajukan gugatan kepada pihak panitia penyelenggara pelantikan.
Anuar, salah satu wartawan mengatakan, dirinya sudah melapor kepada pihak humas kota sebelum ada pelantikan namun, ketika akan mengambil pihak humas terkesan melemparkannya kepada sekwan DPRD Kota Jambi, karena kartu peliputan ada di sekwan. Menurutnya, pengamanan pelantikan walikota ini terlalu berlebihan dan ini jelas –jelas melanggar undang –undang pokok pers no 40 pasal 18 yakni menghalangi tugas jurnalistik.” Kami kecewa kepada pihak panitia, saya sudah mendaftar 3 hari sebelum pelantikan namun, tidak ada kartu peliputan, inikan pilih kasih,”ucapnya.
Sementara itu staf Humas Pemkot Jambi, Yasir, kepada wartawan mengatakan, untuk kartu peliputan wartawan semuanya diserahkan kepada sekwan DPRD Kota Jambi, jadi humas Kota tidak tahu menahu persoalan ini.
Ditempat terpisah Sekwan DPRD Kota Jambi, Arifudin Yasak, mengatakan, untuk peliputan wartawan itu urusan dari pihak humas Kota. Menurutnya, saya hanya menyiapkan pelantikan.untuk urusan teknis itu humas Kota.dra

1300 Polisi Amankan Pelantikan Wako

2008-11-04T02:23:00.000-08:00

Pelantikan Wako Dibayangi Aksi Anarkis

Jambi, AP- Maraknya beredar itu miring, menjelang pelantikan walikota terpilih dan wakil walikota, Bambang – Sum, digedung DPRD Kota kemarin, membuat sejumlah anggota dewan enggan menghadiri acara pelantikan tersebut.

Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan, selain takut ancaman keamanan diri, mereka juga takut akan terjadi aksi anarkis massa, yang menolak pelantikan tersebut.

Seperti yang diungkapkan, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi. Ridwan Wahab, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi, mengaku takut menghadiri acara pelantikan tersebut.
‘’Kami (Fraksi Demokrat) belum mendapat jaminan keamanan. Kami tidak ingin jiwa terancam. jika aman kami akan hadir,’’ ujarnya diplomatis.

Hal itu diungkapnnya, menanggapi beredarnya isu miring seputar rencana aksi keras, yang bakal dilakukan oleh massa yang menolak pelantikan wako dan wawako terpilih tersebut.

Hal senada juga diungkapkan, anggota Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (BPI), Abdul Hamid. Menurut dia, keamanan diri adalah factor utama, bagi mereka untuk menghadiri pelantikan wako kemarin.

‘’Saya memang diminta untuk hadir oleh DPW,’ujarnya singkat.

Sementara itu, Kapoltabes Jambi, sudah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh anggota dewan. Dia telah menyiapkan sekitar 1300 personil, untuk mengamankan acara pelantikan trersebut. ‘’Saya jamin keamanannya. Sekitar 1.300 personil kami turunkan untuk pengamanan besok,’’ katanya.

Gubernur Jamin 2009, Jalan Pauh Mandiangin Diperbaiki

2008-11-04T02:01:00.000-08:00

Sarolangun, AP- Terkait dengan kondisi jalan Pauh-Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang saat ini belum tersentuh dari Pemprov Jambi, warga berharap agar perbaikan jalan tersebut segera untuk diperbaiki.
Dengan kondisi yang masih rusak parah tersebut, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dalam acara pembukaan Halaqoh Ponpes se-Provinsi Jambi tahun 2008 kemarin (3/11) menggunakan helikopter bersama istri.

Menurut Ketua DPW PAN Provinsi Jambi ini, bahwa pihaknya sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan tersebut, “ Untuk jalan tersebut sudah kita anggarkan, tetapi saya tidak tahu persis berapa jumlahnya,” ungkapnya ketika ditemui seusai membuka acara halaqoh kemarin.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa pihaknya berkeyakinan untuk tahun 2009, kondisi jalan tersebut sudah kembali normal, “ Saya optimis jalan tersebut tahun 2009 sudah bagus,” tambahnya sembari menuju kendaraan dinas.

Sekadar untuk diketahui, bahwa kondisi jalan Pauh-Mandiangin sempat terjadi kemacetan kendaraan sepanjang 5 KM, ini disebabkan bahwa adanya kendaraan truk fuso yang terbalik akibat kondisi jalan yang berlobang.

Selain itu, jalan Pauh-Mandiangin sepanjang 30 KM tersebut hampir semuanya hancur dan berlobang, dan bahkan ada 5 titik yang merupakan bagian paling parah yakni KM 01 Pauh atau Depan Koramil, KM 05 Pauh atau Depan Telkom, Desa Gurun Mudo, Dekat Rumah Makan Aini serta Desa Gurun Tuo.“ Pemprov harus cepat mengambil tindakan, jangan dibiarkan begitu saja, semestinya Pemprov harus tanggap terhadap fasilitas terutama sarana umum yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Jambi,” kata salah seorang warga

Togel Masih Marak di Tungkal

2008-11-04T01:54:00.000-08:00

Jambi, AP- Meski Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Budi Gunawan,SH, Phd, terus menabuh genderang perang terhadap judi, khusunya togel. Namun sepertinya beberapa Bandar togel yang ada di Kualatungkal, tetap saja bandel.

Beberapa Bandar togel, yang memiliki omset puluhan juta perminggu, seperti Mk, Ac, dan beberapa Bandar lainnya, tetap melakukan aktifitas mereka, meski petugas, gencar-gencarnya melakukan operasi.

Peredaran togel di Kualatungkal, yang sudah merambah ke beberapa pelosok, seperti Desa Tebing Tinggi, Merlung, dan sekitarnya. Peredaran togel di daerah itu dikuasa oleh Mk dan anak buahnya Ac.

Begitu juga peredaran togel diwilayah timur, juga dikuasai bandar togel ini.

Mulusnya aksi Bandar tersebut, karena diduga mereka selama ini memiliki hubungan ‘mesra’ dengan aparat setempat. Ha itu diindikasikan, bahwa beberapa kakitangan mereka, diduga dibekingi oleh oknum aparat.

Modus beking-membeking itu, dilakukan dalam bentuk, pengawalan setiap kali penarikan nomor dan uang taruhan yang dilakukan oleh kakitangan Mk.

Sementara itu, Poltabes Jambi, terus melakukan operasi perjudian, termasuk togel.
Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Eko Daniyanto pada wartawan tadi sore di ruang kerjanya, menjelaskan, upaya pemberantasan penyakit masyarakat terhadap judi merupakan maklumat yang diperintahkan Kapolri.
‘’Jadi perintah ini harus dijalankan. Operasi ini dinamakan operasi pekat dan kami telah melakukanya dalam bulan ini. Dan beberapa orang pejudi kartu remi dan domino telah berhasil kami tangkap dan telah diproses. Untuk selanjutnya kami akan memprioritaskan pada judi togel yang beredar di Kota Jambi,’’ jelasnya

Tenaga Kerja Asing Belum Terdata

2008-11-04T01:53:00.000-08:00

Perusahaan Tidak Melaporkan Tenaga Asing yang Direkrut

Muarasabak, AP-- Sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur tidak melaporkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Hal ini tentu membuat Pemkab kesulitan untuk memperoleh data lengkap terkait berapa orang yang direkrut oleh perusahaan.

‘’Kami tidak bisa menyebutkan berapa TKA yang ada karena mereka (perusahaan,red) tidak melaporkannya,’’ kata Leonaldy Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjab Timur.

Selama ini, perusahaan hanya menyampaikan data tenaga kerja secara umum tanpa menyebutkan jumlah TKA yang dipekerjakan. Padahal, jelas Leonaldy, data ini sangat penting guna mengetahui berapa TKA yang bekerja dan aal negara.

‘’Kita sudah beberapa kali menginformasikan kepada mereka agar juga menyebutkan TKA dan data lainnya. Namun, masih juga yng disampaikan mereka secara umum tanpa merinci TKA yang bekerja,’’ kata leonaldy yang enggan menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Ia mengakui kesulitan disaat Pemprov Jambi meminta data TKA yang bekerja di Tanjab Timur. Makanya, Dissosnakertran segera akan menyurati perusahaan-perusahaan tersebut untuk melengkapi data tenaga kerja mereka.

‘’Kami pun siap mendampingi jika Disnakertran Provinsi Jambi tidak percaya dan ingin langsung mengecek ke perusahaan tersebut,’’ ulasnya.

Selain akan menyurati perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing, Disosnakertrans juga akan melakukan pengecekan kembali Tenaga kerja Lokal (TKL) dan Tenaga Kerja Antar Daerah (TKAD). TKL merupakan tenaga kerja yang didatangkan dari kabupaten lain guna dipekerjakan di Tanjab Timur karena kekurangan tenaga dibidang yang dibutuhkan. Sementara TKAD merupakan tenaga kerja yang didatangkan antar provinsi.
‘’Dengan melengkapi data yang dibutuhkan, diharapkan akan mempermudah bagi kami untuk mengecek kondisi perusahaan atau tenaga kerja yang ada. Apabila suatu saat dibutuhkan, kita siap memberikan dan mendapingi pihak-pihak yang ingin melakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut,’’ bebernya.

Ratusan Polisi Siaga Satu, Pelantikan Bambang – Sum

2008-11-04T01:51:00.001-08:00

Jambi, AP- Untuk mengantisipasi adanya aksi unjukrasa yang dilakukan masa pendukung pasangan BN2 ratusan personil polisi dariberpakaian lengkap dan preman disiagakan. pasukan personil polisi ini dila siaga satu personil polisi ini, dikarenakan juga isu yang beredar dilapangan bahwa, kurang lebih 1800 masa pendukung BN2 diduga akan mengepung kantor DPRD Kota Jambi, untuk menggagalkan jalannya pelantikan pasangan calon walikota terpilih Dr Bambang – Sum Indra yang dijadwalkan hari ini pukul 10.00 Wib.
Pantauan Koran ini kemarin, untuk melancarkan jalannya persiapan pelantikan Sektretariat DPRD Kota Jambi, terlihat sibuk mengadakan gladi resik begitu juga dengan personil kepolisian, di siagakan di berbagai tempat di kantor walikota Jambi.
Sekwan DPRD Kota Jambi, Arifudin Yasak mengatakan, pelantikan calon walikota terpilih akan dilaksanakan pada hari ini, danseluruh persiapan sudah semua dilakukan.” Kita sudah mempersiapakan untuk pelantikan besok ( hari ini –red),” Katanya.
Sementara itu sumber di kepolisan menyebutkan, , pasukan yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih, sedikitnya ratusan kepolisian di turunkan hal ini untuk mengamankan jalannya pelantikan, selain itu juga untuk mencegah dan mengantisipasi adanya hal –hal yang tidak di inginkan.dra

PTP IV diduga Kangkangi SK Gub dan Permen Pertanian

2008-11-04T01:49:00.000-08:00

Pembelian TBS di bawah Kesepakan

Jambi, AP- Perwakilan dari masyarakat dari Desa Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, yang menamakan dirinya Perwakilan Petani Kelapa Sawit Kecamatan Sungai Bahar. kemarin pagi bersama biro ekbang Provinsi Jambi, mengadakan rapat dengar pendapat terkait pembelian harga Tandan Buah Segar ( TBS) yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara VI yang diduga di bawah standar harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Pasalnya, sesuai dengan SK Gubenur Jambi No 525.26/4186/ Disbun /2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada dasarnya bahwa semua perusahaan yang bergerak di bidang sektor perkebunan komoditi kelapa sawit diwajibkan membeli TBS petani dengan harga minimal sesuai dengan harga yang telah di sepakati bersama dalam rapat harga TBS tim penetapan harga TBS tingkat Provinsi Jambi, dimana pada saat rapat terakhir harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp 892 /kgnya..
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta agar PTP N-VI untuk melaksanakan poembelian TBS petani dengan harga yang sudah disepakati oleh pihak provinsi Jambi,” Kami minta kepada gubenur Jambi agar dapat memerintahkan kepada PTP N –VI untuk membeli TBS petani dengan harga yang telah di sepakati di tingkat Provinsi Jambi, “ Sukoredjo , BSc ketua Tim perwakilan petani kelapa sawit Kecamatan Sungai Bahar
Dikatakanytam kami juga meminta agar memberkan sanksi kepada PTP N-VI bila tidak mematuhi surat edaran gubenur. Menurutnya lagi, jika persoalan ini tidak ditanggapi berarti, pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu Kepala Biro Ekbang Provinsi Jambi Hazvia mengatakan, berdasarkan rapat yang dilaksanakan tadi, maka pihak ekbang senin pecan depan ankan membangil PTP-N VI, Perbangkan dan juga pihak –pihak terkait lainnya, hal ini untuk mencari solusi terbaiknya.” Kita akan membahas permasalahan petani sungai bahar, dan akan memanggil pihak PTP VI dan juga pihak perbankkan,” katanya.Ketua Umum LSM Jarak, M Hasan, mengatakan, pertamuan yang dilakukan antara petani sungai Bahar dengan biro ekbang dan Dinas Perkebunan yang dilakukan hari ini, tidak ada manfaarnya sama sekali, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah action karena, jelas –jelas PTP N –VI sudah membeli sawit tidak sesuai dengan kesepatan yang dilakukan oleh pemerintah dan jelas 0jelas sudah melanggar SK gubenur Jambi,” Kita minta penegasan dari pemerintah, apa sangksi nya jika membeli di bawah harga yang ditetaokan oleh pemerintah,” Ucapnya.dra

Menhut : PT.REKI Itu Belum Punya Izin

2008-11-04T01:48:00.000-08:00

Jambi, AP – Menteri kehutanan MS.Ka”ban mengakui bahwa PT. Restorasi Ekosistim Indonesia atau REKI sampai saat ini belum ada izin mengelola hutan eks HPH Asialog di Desa Bungku Dusun Kunangan Jaya, Kec. Bajubang, Kabupaten Batanghari.

”Izinnya dalam proses, ” kata Menteri Kehutanan, MS. Ka”ban kepada Infojambi, Minggu (2/11) di sela-sela mendampingi Pangeran Carles.

Menurut Ka”ban, pemerintah akan mendorong pihak-pihak yang akan mengelola hutan restorasi, tentunya dengan aturan yang benar.

Berdasarkan keterangan Menteri Kehutanan itu, menurut Pemerhati Hukum dan Lingkungan Fahrin Siregar, aktivitas yang telah dilakukan PT.REKI dalam setahun terakhir di hutan eks HPH Asialog itu, jelas tidak ada izin atau boleh dikatakan ilegal.

”Aktivitas yang dilakukan PT.REKI di dalam kawasan hutan itu, bertentangan dengan Undang-Undang NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat 3 A menyatakan Setiap orang dilarang : mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Menurut Fahrin, yang dikatakan Undang-Undang itu sangat jelas,mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan tidak sah. Dengan berkunjungnya Pangeran Carles ke kawasan itu, serta melakukan penanaman, ini jelas bertentangan dengan undang-undang.
”Kalau lah Pangeran Carles tahu tentang masalah ini, saya yakin beliau tidak mau berkunjung ke daerah itu. Yang patut kita pertanyakan, orang-orang yang mengundangnya,” jelas Fahrin

Massa Blokir Jalan Tolak Pelantikan Walikota

2008-11-04T01:44:00.000-08:00

Jambi, AP- Sejumlah pengunjukrasa yang diduga pendukung BN2 kemarin siang membelokir jalan Lintas Sumatera Auduri, masa meminta agar pelantikan walikota dan wakil walikota Jambi terpilih di batalkan. Masa membelokir jalan, dengan cara membakar ban-ban bekas di tengan jalan, akibatnya sejumlah pengguna jalan terpaksa antrian untuk melintas di jembatan auduri
Pantauan koran ini kemarin, ratusan kendaraan roda dua dan roda empat terjebak macet di Jalan Lintas Timur Sumatera di Jembatan Aur Duri, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Sampai pukul 15.00 WIB, massa masih memblokir jembatan tersebut . Beberapa kendaraan terjebak di atas Jembatan, yang panjangnya mencapai 1300 Meter itu.

Pengunjukrasa menilai, kemenangan Bambang – Sum, dalam Pilwako tanggal 15 Agustus lalu sarat dengan kejurangan

Untuk mengamankan aksi belokir jalan tersebut, sedikitnya 1 SSK Samapta Poltabes Jambi dan Polres Muaro Jambi, di terjunkan untuk mengamankan aksi pembelokiran jalan.
Menurut Kapoltabes Jambi Kombes Eko Daniyanto, para pengunjuk rasa ini tidak ada izinnya, mereka sudah meganggu ketertiban umum. Apalagi jalan yang mereka blokir Jalan Lintas Timur Sumatera, urat nadi perekonomian Propinsi Jambi dan propinsi tetangga,” Saya sudah mengetahui orang-orang yang melakukan aksi ini, kita akan tangkapi mereka, karena aksi ini tidak ada izinnya,” ujar Eko.

Pihaknya sudah menurunkan lima pleton pasukan polisi yang terdiri dari Brimob dan Samapta Polatabes Jambi, mereka sudah membersih jalan dari ban-ban yang dibakar massa, serta mendorong mobil yang menghalangi jalan. “Sampai pukul 16.00 WIB, arus Jalan Lintas Timur di sekitar Jembatan Aur Duri sudah mulai pulih,” ujarnya.
Mereka menuntut ditundanya pelantikan walikota dan minta Poltabes Jambi untuk mengusut kasus dugaan ijazah palsu milik walikota terpilih periode 2009-2013, Dr Bambang Pryanto.

Lima pleton personil polisi satuan Samapta dan Brimob diturunkan ke lokasi, dan selama satu jam Poltabes Jambi diwakili AKP Leo Simatupang bernegoisasi dengan perwakilan massa.

Negosiasi belangsung alot dan awalnya massa tetap ingin memblokir dan menutup jalan, membakari ban bekas dan melintangkan dua unit mobil truk di tengah jalan.

Akhirnya massa terpaksa membubarkan diri, setelah kepolisian mulai memaksa memadamkan api dari ban yang dibakar itu dan menyingkirkannya ke pinggir jalan.
Ratusan kendaraan mulai dari mobil-mobil truk, bus, minibus, mobil pribadi dan ratusan sepeda motor yang telah mengantri menunggu aksi demo selesai, jalan menuju tempat tujuannya

Pemerintah Daerah Harus Dorong Pelayanan RSU

2008-11-04T01:42:00.000-08:00

Jambi, AP-- Pemprov Jambi harus bisa mendorong kinerja manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Raden Matthaer untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang prima.
"Itu yang penting, bukan dengan cara menyuntik dana tiap tahun, pengadaan peralatan, dan menaikkan retribusi," kata A Shomad, salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jambi.
Shomad yang juga pengamat pendidikan politik Jambi itu, menyoroti keputusan DPRD setempat yang mengesahkan kenaikan retribusi RSU Raden Mattaher pada 2009.
Keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit tersebut, terutama masyarakat kurang mampu menjadi preseden buruk bagi Pemprov Jambi, karena sering melakukan diskriminasi atau mengabaikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu.
Dewan mengesahkan anggaran sementara RSU tersebut pada 2009 senilai Rp40 miliar. Dana itu sebagian besar dialokasikan untuk pengadaan peralatan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengakui, pelayanan RSU Raden Mattaher masih jauh dari harapan masyarakat, belum memberikan pelayanan secara optimal.
Penyebab itu banyak hal, terutama kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang kian tinggi, disisi lain tarif retribusi masih rendah.
Menyinggung kenaikan tarif yang akan diatur kemudian atau disesuaikan dengan kemampuan masyarakat memang menjadi beban masyarakat.
Namun untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin pemerintah telah menyediakan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesnas), dan asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin). "Dengan kenaikan retribusi RSU itu juga tentu kita akan memperbaiki manajemen internal RSU." katanya.

Mahasiswa Desak KPK Usut Kasus Batanghari II

2008-11-04T01:39:00.000-08:00

Jambi, AP - Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Jambi (KMPJ) menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Batanghari II yang telah menghabiskan biaya Rp94 miliar, namun tidak kunjung selesai.
Tuntutan tersebut disampaikan KMPJ, bersama puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, saat berunjukrasa di simpang Bank Indonesia Telanaipura, Kota Jambi, Jumat.
Dalam orasinya koordinator aksi KMPJ, Andry, mengatakan, KPK diminta untuk menyelidiki pembangunan jembatan Batanghari II yang akan menghubungkan Kota Jambi dengan Pelabuhan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Mereka juga menuntut BPK "memblacklist" perusahaan PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan sebagai kontraktor untuk membayar denda atas keterlambatan proyek jembatan Batanghari II karena tidak sesuai target.
Dinas Kimpraswil Jambi yang melaksanakan pengerjaan tersebut, terkesan sengaja memperlambat pekerjaan agar terus ada penambahan anggaran biaya dari negara untuk pembangunan jembatan tersebut.
Dengan molornya pekerjaan jembatan sepanjang sekitar 900 meter itu, pemerintah kembali menganggarkan biaya tambahan pada tahun anggaran 2006-2007.
Untuk pembangunan jembatan tersebut pemerintah memperkirakann anggarannya bisa mencapai Rp200 miliar, sehingga dengan demikian kuat dugaan telah terjadi "mark up" besar-besaran dan korupsi.
Setelah berorasi di simpang Bank Indonesia, mahasiswa bergerak ke DPRD Provinsi Jambi dengan maksud memberikan masukan kepada dewan atas proyek jembatan Batanghari tersebut. Unjukrasa puluhan mahasiswa KMPJ yang berjalan tertib tersebut mendapat kawalan polisi

DAS Sungai Batanghari Kritis

2008-10-30T05:33:00.000-07:00

Jambi, AP- Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari seluas 5 juta hektar lebih, merupakan DAS paling kritis di Indonesia. Fungsi-fungsi hidrologi DAS Batanghari terus mengalami kemerosotan seluruh aspek tata air secara drastis.Kemerosotan aspek air tersebut akibat semakin gundulnya hutan penyanggah DAS Batanghari. Diperkirakan tahun 2011 tutupan hutan DAS Batanghari tinggal 10 persen.Sekretaris Team Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi DAS Batanghari, Ir Aswandi Idris kepada wartawan, mengatakan, adanya perubahan iklim secara ekstrim yang terjadi di wilayah tropis membuat DAS Batanghari semakin kristis.Turunnya hujan diatas rata-rata, menyebabkan terjadinya aliran permukaan air sungai yang sangat tinggi, dan mengangkut material yang berada dipermukaan tanah ke sungai. Pada gilirannya sungai tidak mampu lagi menampung jumlah luapan air, sehingga terjadilah banjir. Ditambahkan, penyebab lain berkurangnya fungsi hidrologi DAS Batanghari akibat laju deforestasi. Dari analisa citra Landsat beberapa tahun lalu, tampak tutupan hutan di wilayah DAS Batanghari terus menipis. Laju deforesatsi terjadi sejak tahun 1932. “Pada tahun ini tutupan DAS Batanghari masih 4 juta hektar, pada tahun 2000 lalu jumlah hutan yang ada tinggal 1,4 juta hektar. Rata-rata deforestasi tahunan adalah 126,987 hektar. Dengan ini bisa diperkirakan jumlah tutupan hutan DAS Batanghari pada tahun 2011 hanya tinggal 46.969 hektar atau kurang dari 10 persen dari luas DAS," katanya. Hal itu akan menyebakan meningkatnya laju erosi 5 kali lipat. Dengan jumlah material angkutan mencapai 5,8 juta ton yang akan sampai di pelabuhan Samudra Muara Sabak.Hilangnya hutan di DAS Batanghari disebabkan karena konversi lahan menjadi kebun kepala sawit secara besar-besaran. Terutama pada areal-areal eks HPH yang menyebar hampir kesemua zona konservasi, mulai dari hulu hingga ke kawasan hilir.“Hilangnya fungsi hidrologi DAS Batanghari membuat banjir akan lebih sering terjadi dengan luas tangkapan air DAS Batanghari yang sangat luas dan berada pada jalur jajaran bukit Barisan dengan curah hujan cukup tinggi,”ujarnya.Disebutkan, pengembangan kebun kelapa sawit yang tengah gencar dilakukan pemerintah dan swasta dan juga dengan melibatkan banyak investor, juga menjadi salah satu faktor penyebab penurunan fungsi hidrologi DAS Batanghari. “Konversi lahan menjadi kebun sawit akan menyebabkan meningkatkan aliran permukaan hingga 300 mm dan pengisian air tanah menurun drastis. Akibatnya sungai Batanghari tidak akan mampu menampung luapan air hujan,”katanya. Selain itu, pembukaan lahan sawit di daerah gambut seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muarojambi yang menerapkan adanya sistem drainase akan menyebabkan penurunan muka air tanah. Sehingga terjadi penurunan (sudsidence) muka tanah. “Dengan menggunakan data radar, bisa diprediksi bahwa konversi lahan di daerah Petaling untuk perkebunan sawit akan menyebabkan penurunan atau amblasnya lapisan tanah setinggi 3-4 meter pada tahun 2045. Akibatnya akan terjadi pembalikan arus sungai dari daerah Sungai Air Hitam Laut ke arah Kumpeh, dan Air Hitam Laut akan diinterusi air laut,”katanya.Selain itu, kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kebakaran gambut di musim kemarau, karena tidak ada lagi kemampuan tanah menyimpan air. dra

Panwas Pilkada Jambi Mandul

2008-08-24T02:01:00.002-07:00

Jambi, AP Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap, menilai kinerja Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Jambi mandul. Dirinya juga telah melaporkan salah satu kandidat calon walikota Jambi yang menjurus pada tindakan money politics. Zoerman meminta Panwas lebih tegas dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kandidat cawako.

Demikian dikatakan Zoerman Manap kepada wartawan, H-1 Pencoblosan Pilkada Kota Jambi, Selasa (19/8). Menurutnya, banyak temuan tim suksesnya terhadap indikasi money politics yang dilakukan salah satu calon walikota.Zoerman Manap yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi ini menyebutkan indikasi politik uang itu terlihat jelas karena mereka membagikan uang, beras, dan pakaian kepada masyarakat.

Selain melaporkan dugaan politik uang, Zoerman juga mempertanyakan laporannya kepada panwas mengenai keterlibatan beberapa pejabat dalam kampanye pasangan calon. Dirinya meminta Panwas Pilkada Jambi beryali untuk menindak tegas keikutsertaan beberapa pejabat PNS Provinsi Jambi pada kampanye.

Zoerman Manap juga menyatakan akan membawa kasus pelanggaran kampanye tersebut kepada Mahkamah Agung jika panwas tidak mengambil tindakan. Disebutkan, pelanggaran itu cukup parah karena dengan terang-terangan tim sukses calon walikota itu melakukan politik uang.

Ketua Panwas Pilkada Kota Jambi, Arif Rohman, menegaskan pihaknya tetap netral dan tidak pernah memihak kepada salah satu calon kandidat cawako. Menurutnya, selama ini Panwas Pilkada Jambi tidak pernah bermain dengan siapapun. “Semua laporan yang masuk kami terima dan selanjutnya kami proses sesuai prosedur,” katanya.

2008-08-24T02:01:00.001-07:00

Jambi, AP- Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap, menilai kinerja Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Jambi mandul.

Dirinya juga telah melaporkan salah satu kandidat calon walikota Jambi yang menjurus pada tindakan money politics. Zoerman meminta Panwas lebih tegas dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kandidat cawako.Demikian dikatakan Zoerman Manap kepada wartawan, H-1 Pencoblosan Pilkada Kota Jambi, Selasa (19/8).

Menurutnya, banyak temuan tim suksesnya terhadap indikasi money politics yang dilakukan salah satu calon walikota.Zoerman Manap yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi ini menyebutkan indikasi politik uang itu terlihat jelas karena mereka membagikan uang, beras, dan pakaian kepada masyarakat.Selain melaporkan dugaan politik uang,

Zoerman juga mempertanyakan laporannya kepada panwas mengenai keterlibatan beberapa pejabat dalam kampanye pasangan calon. Dirinya meminta Panwas Pilkada Jambi beryali untuk menindak tegas keikutsertaan beberapa pejabat PNS Provinsi Jambi pada kampanye.Zoerman Manap juga menyatakan akan membawa kasus pelanggaran kampanye tersebut kepada Mahkamah Agung jika panwas tidak mengambil tindakan.

Disebutkan, pelanggaran itu cukup parah karena dengan terang-terangan tim sukses calon walikota itu melakukan politik uang.Ketua Panwas Pilkada Kota Jambi, Arif Rohman, menegaskan pihaknya tetap netral dan tidak pernah memihak kepada salah satu calon kandidat cawako. Menurutnya, selama ini Panwas Pilkada Jambi tidak pernah bermain dengan siapapun. “Semua laporan yang masuk kami terima dan selanjutnya kami proses sesuai prosedur,” katanya.

KPU Jambi Dinilai Tak Becus Data Pemilih Pilkada

2008-08-24T02:00:00.000-07:00

Jambi, AP- Masyarakat mata pilih Kota Jambi menilai KPU Kota Jambi tidak becus mendata data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jambi yang dilaksanakan, Rabu 20 Agustus 2008. Banyak warga Kota Jambi yang seharusnya menjadi pemilih namun tidak mendapatkan kartu pemilih. Mereka mendatangi kantor KPU Kota Jambi, Kotabaru, Selasa (19/8) guna menanyakan kartu pemilih tersebut.

Heri Roni, warga Kosera, Telanaipura Kota Jambi di KPU Kota Jambi, Selasa (19/8) kepada wartawan mengatakan, KPU Kota Jambi tidak profesional dalam melakukan pendataan pemilih Pilkada Kota Jambi.“Saya dan sejumlah warga satu RT saya belum mendapatkan kartu pemilih. Padahal ini sudah H-1. Seharusnya KPU membagikan kartu pemilih H-7. Sehingga warga masih sempat memperbaiki jika ada yang salah atau yang belum terdaftar.

Kita minta KPU Kota Jambi bertanggungjawab akan hal ini,” katanya.Menurut Heri Roni, dengan banyaknya warga yang berhak untuk memilih namun tidak mendapatkan kartu pemilih, ini menjadi pertayaan besar kepada KPU Jambi. “Antusiasme masyarakat Jambi yang menjadi pemilih sangat tinggi. Jika ini tidak dapat diatasi, bisa terjadi kericuhan di TPS,” katanya.

Pada hari yang sama, Hanisyah, warga Rt 06, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung juga mendatangi KPU Kota Jambi. Dirinya mempertayakan KPU Kota Jambi karena dirinya bersama 12 orang warga satu RT dengan dia tidak terdaftar jadi pemilih.“Jauh hari sebelumnya kita sudah melapor kepada ketua RT 06, Khairul akan hal ini.

Karena kami 12 orang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jambi. Sementara suami saya Wawan Irawan ada dalam daftar dan mendapat kartu pemilih. Namun saya dan anak saya dua tidak ada. Dengan kejadian ini, hak pilih saya merasa dikebiri KPU Kota Jambi,” ujar PNS Provinsi Jambi ini.Hal yang sama juga diungkapkan Ketua RT 3, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Ismail saat mendatangi KPU Kota Jambi, Selasa (19/8). Menurutnya banyak warganya yang tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal sudah masuk dalam DPT.“DPT yang kita ajukan adalah sudah di Plenokan KPU Kota Jambi. Namun banyak warga saya yang tidak mendapatkan kartu pemilih.

Padahal besok (Rabu 20 Agustus-red) sudah pencoblosan. Kita minta KPU Kota Jambi bisa mengambil solusi agar warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih bisa mencoblos,” katanya.Sementara itu Ketua KPU Kota Jambi, Badjuri mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Walikota Jambi terkait dengan kartu pemilih tersebut. “Paling lambat pukul 24.00 wib Selasa, sudah ada solusinya,” katanya.

Disebutkan, surat suara secara keseluruhan dicetak 382.668 lembar. Saat ini surat suara sudah didistribusikan. Total jumlah surat suara yang sudah dilipat sebanyak 81.000 lembar, atau 8 kotak surat suara. Kotak suara juga sudah dipersiapkan sebanyak 820 unit, ditambah bilik suara yang jumlahnya 1.640 unit. Masing-masing TPS akan ditempatkan dua bilik suara. Kemudian, segel kotak suara disiapkan sebanyak 12.300 lembar.

Masing-masing TPS KPUD akan berikan segel sebanyak 15 lembar.Empat CalonSebanyak 369.638 orang mata pilih warga Kota Jambi, Rabu 20 Agustus 2008 akan memilih pemimpinnya. Pasangan nomor urut satu Zulkifli Somad-Agus S Roni diusung PDIP dan PBR, pasangan nomor urut dua Sutrisno- Effendi Hatta, diusung partai Demokrat, PDK dan PKPI.Sementara pasangan nomor urut tiga dr Bambang Priyanto-Sum Indra (Bambang-Sum) diusung PAN, PBB, PKPBdan PKB. Sementara pasangan nomor urut empat Drs Asnawi AB-Nuzul Prakasa ZM (BN2) diusung partai Golkar, PKS, PPNUI, PSI, Partai Merdeka, PBSD, PDS, Partai Pelopor, PNBK, PNI Marhaein, PPD dan PPDI.dra

Sibagariang: KPU Menyalahi UU

2008-08-24T01:51:00.000-07:00

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi yang membolehkan masyarakat untuk mencoblos dengan menunjukan KTP dan KK, dinilai pengamat Hukum Kantor Hukum Keadilan Terpadu (KHKT), Selamat Sibagariang SH MH, terlalu berani.
‘’KPU Kota Jambi itu terlalu berani. Inilah susahnya kalau tidak mengerti hukum, karena keputusan yang mereka ambil itu sudah menyalahi UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 69, akibatnya putusan tersebut cacat hukum. Dan nantinya kalau cacat putusan tersebut dapat digugat oleh pasangan yang tidak terima dengan hasil Pilwako tersebut,’’ terang Selamat Sibagariang di kantor infojambi.com tadi (22/8).
Selain itu ditegaskannya, jika nantinya ada pihak parpol atau kandidat yang mengajukan gugatan maka hasil Pilkada ini bisa saja dibatalkan dan semuanya tentu akan dibebankan kepada KPU itu sendiri. ’’Karena sejak awal KPU sudah melanggar UU. Bahkan bisa saja pihak KPU harus mengganti rugi semua kerugian pasangan kandidat dalam Pilwako tersebut,’’ pungkasnya

Bapak dan Anak Dibacok Gara-Gara Proyek

2008-08-24T01:50:00.000-07:00

Jambi, AP Seorang bapak dan dua anaknya di Jambi nyaris dibunuh oleh empat orang pelaku bayaran, akibat penghentian proyek pembangunan senilai Rp550 juta di Kab. Tanjung Jabung Barat.
Ketiga korban yakni Abdul Rahman (70) dan dua anaknya Ipul Rahman (35) dan Ali Fattah (39), mengalami luka tusukan senjata tajam bagian kepala dan tangan harus menjalani perawatan di RS DKT Jambi, kata Iwan MS, keluarga korban,Jumat.
Permasalahan itu terjadi Kamis (21/8) pukul 16:00 Wib, pada saat ketiga korban hendak pulang dari tempat proyek yang mereka kerjakan di Desa Pematang Lumut, Kec. Batara, Kab. Tanjung Jabung Timur.
Usai melihat di lokasi proyek yang dihentikan secara sepihak oleh PT Tamarona Mas Internasional, ketiga korban anak dan bapak tersebut diberhentikan kendaraannya oleh empat orang pelaku.
Sebelum melakukan aksinya salah seorang pelaku menyodorkan surat agar Ali Fattah mau menandatangani surat perjanjian pemutusan kontrak kerja senilai ratusan juta rupiah itu, namun oleh korban ditolak hingga terjadi keributan.
Dalam keributan tersebut, secara tiba-tiba keempat pelaku pengeroyokan mengeluarkan senjata tajam dengan melukai ketiga korban yang kemudian ditolong para pekerja setempat dan dilarikan ke rumah sakit di Jambi.
Korban telah melaporkan kasus percobaan pembunuhan itu ke Polda Jambi untuk minta perlindungan hukum dan penyelesaian masalah tersebut.
Sementara Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsuddin Lubis SH, membenarkan kejadian itu dan laporan tersebut kini sedang diproses pemberkasan.don

Denpom II/2 Jambi Razia Anggota TNI

2008-08-24T01:49:00.000-07:00

Jambi, AP -Tim Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/2 Jambi, Korem 042 Garuda Putih (Gapu) Jambi, Jumat (22/8) malam melakukan razia terhadap anggota TNI yang berkeliaran ditempat hiburan. Namun sayangnya tidak satupun anggota TNI yang berhasil terjaring. Diduga telah terjadi kebocoran informasi.
Razia yang dimulai pada pukul 22.00 WIB dari Markas Denpom dengan menggunakan dua unit mobil Dinas Denpom. Adapun yang menjadi daerah tujuan pertama adalah Diskotik Hotel Grand Jambi, kemudian ke Hotel Ratu dan dilanjutkan ke tempat hiburan Karaoke di komplek pertokoan WTC Kota Jambi.
Komandan Satuan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Ketertiban Denpom Jambi, Kapten Irzal, mengatakan tujuan dari razia yang dilakukan timnya tersebut adalah untuk membantu pimpinan satuan dalam menertibkan anggota TNI yang berkeliaran tidak pada tempatnya. Selain itu razia tersebut juga bertujuan untuk menjaga suasana aman di lingkungan Korem 042 Gapu Jambi ini.
“Razia yang kita lakukan ini meruapakan kegiatan rutin sampai akhir tahun dengan nama sandi “Operasi Wicaksana Sakti” yang bertujuan untuk menertibkan anggota yang berkeliaran tidak pada tempatnya,” terangnya dra

Syamsir: KPUD yang Timbulkan Polemik

2008-08-24T01:48:00.001-07:00

Jambi, AP- tidak mendapatkan undangan serta kartu pemilih pada Pilkada kemarin dan mendapat tentangan dari KPU Provinsi, menurut pakar hukum Unja adalah akibat mekanisme di tubuh KUPD kota jambi yang belum berjalan maksimal.
‘’Saya sudah prediksi jauh-jauh hari masalah ini akan timbul, bahkan saya pernah mengeluarkan komentar pada suatu media di Jambi, hal ini terjadi karena mekanisme yang ada pada tubuh KPUD Kota Jambi yang belum berjalan dengan baik. Padahal mereka sudah diberikan waktu yang sukup panjang untuk manuntaskan tugas-tugas sebelum jatuhnya hari H Pilwako. Namun kenyataanya tidak terlaksana. Jadi mereka lah yang menimbulkan polemik tersendiri,’’ terang pengamat hukum fakultas Hukum Unja, Syamsir SH MH (21/8).
Hal yang senada dikatakan temannya sesama pengamat hukum, Zarkasi SH MH. ‘’Sebenarnya KPUD sudah berjalan, namun mekanismenya tadi yang belum siap, akibatnya hasil yang dicapai tentu tidak maksimal,’’ tambah Zarkasi. Sedangkan mengenai boleh tidaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan, menurut mantan Ketua KPUD Muarojambi ini, dikembalikan kepada aturannya. ‘’Berdasarkan asas pemilih mereka yang tidak menerima undangan adalah golongan pemilih aktif, seharusnya mereka melaporkannya terlebih dahulu. Namun mereka tetap boleh memilih asalkan mereka memang terdaftar sebagai colon pemilih berdasarkan pendataan,’’ jelasnya.
Ditambahkanya, karena ini sudah terjadi, maka solusi satu-satunya, jika ada kandidat yang tidak puas dengan hasil tersebut mereka bisa menempuh jalur hukum dan hukumpun menjamin akan hal ini. (ij3)

Pengusung BN2 Gugat KPU Kota

2008-08-24T01:47:00.001-07:00

Jambi, AP- Terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Jambi, partai pengusung Asnawi –Nuzul berencana akan menggugat KPU Kota Jambi.
Hal ini disampaikan, Abdullah Jufri, pada wartawan di kantor KPU kota Jambi, Jumat (22/8) kemarin. Dia menyebutkan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh KPU itu, yaitu tentang keterlambatan pendistribusian dan banyaknya warga yang tidak mendapat kartu surat suara saat hari pencoblosan pemilu kota Jambi, 20 Agustus, kemarin.
“Berdasarkan peraturan, kartu surat suara sudah harus diterima oleh warga tiga hari sebelum hari pencoblosan. Namun kenyataannya, saat penyelengaraan banyak kartu surat suara yang tidak diterima warga. Ini sudah menyalahi aturan perundangan-undangan yang diatur dalam Pasal 25 ayat 3 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2007,” jelasnya.
Ditanya langkah apa saja yang akan diambil Tim advokasi sebelum melakukan gugatanya ke KPU, Abdullah menjelaskan sebelum mengajukan tuntutan timnya akan mengumpulkan data dan bukti laporan yang disampaikan warga.
“Setelah bukti sudah siap maka kita akan melakukan gugatan ke KPU,” jelas anggota DPRD Kota Jambi dari fraksi Golkar ini.dey

Dari PTUN Hingga Mengadukan KPUD ke MA, Asnawi Ngaku Siap

2008-08-24T01:45:00.001-07:00

Jambi, AP- Tidak berhenti sampai laporan saja, semalam (22/08), Asnawi pun sudah siap melayangkan gugatan terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Putusan KPUD Kota Jambi, yang membolehkan masyarakat memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dinilai kandidat dengan no urut empat ini telah menyalahi undang-undang NO 32 tahun 2004, akibatnya putusan itu cacat hukum. ’’Kami pasti akan melayangkan gugatan ke PTUN, saat ini kami sudah mempunyai kuasa hukum. Sekarang tinggal kita kumpulkan alat bukti,’’ tegas Asnawi.
Tidak hanya itu, Asnawi pun siap melayangkan gugatan hingga ke Mahkamah Agung jika memang hal itu diperlukan. Menurutnya, pemilihan walikota ini tidak murni, karena masih banyak sekali kecurangan-kecurangan yang ditemukan oleh tim pendukungnya, seperti money politik, serta beberapa bukti seperti kartu sehat, kain sarung, serta beberapa bukti lainya yang mengakibatkan masyarakat tidak murni memilih.
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Jambi, Badjuri mengaku siap jika memang gugatan itu dilayangkan karena menurutnya sebelum keputusan tersebut diambil pihaknya sudah konsultasi terlebih dahulu engan unsur muspida,’’ katanya.
Sedangkan Ketua Panswas pilwako Kota Jambi, Arief Rochman, SE menyatakan pihaknya menerima laporan tersebut, namun pihanya akan menyelesaikan proses perkara ini hanya sebatas sengketa saja, sedangkan untuk pertanggung jawaban pelanggaran administrasi itu, menurutnya merupakan tanggung jawab KPUD Kota Jambi, dan masalah hukumnya akan diselesaikan di PTUN. dra

Selain Kantor KPU, Kantor Panwas Kota Jambi Juga Dijaga Aparat

2008-08-24T01:43:00.000-07:00

Jambi, AP- Ratusan masa yang mendatangi Kantor Panwas Pilwako Jambi (22/8) lalu, membuat aparat kepolisian bersiaga untuk mengamankan tempat tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Koordinator bidang PL dan TSP Panwasko, Kompol Kamal Bashtiar, SIK yang ditemui infoJambi mengatakan kalau pihaknya telah menurunkan sebanyak 1 SST Damas Poltabes untuk melakukan pengamanan.
’’Ya kita mendatangkan satu SST Damas Poltabes Jambi, Brimob Intelkam serta satu Unit polsek Jelutung,’’ Ujarnya.
Pantauan infojambi.com dilapangan, aparat kepolisian serta anggota Brimob lengkap beserta senjatanya, didatangkan ke Panwas Kota Jambi sekitar pukul 10.15 menit, namun untunglah saat itu ratusan masa Asnawi AB serta tidak membuat kericuhan, dan suasana panas juga dapat diredam oleh Ketua Panwas, Arief Rochman, SE serta Asnawi AB.
’’Kami menerima laporan ini dan akan kita tindak lanjuti, untuk itu saya minta jangan ada yang melakukan tindakan anarkis,’’ terang Arif.
Sementara itu, Cawako Jambi Asnawi AB belum mengaku kalah atau menang karena menurutnya banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilwako (20/8) lalu.
”Ini bukan pilkada tetapi nyoblos sendiri,’’ujarnya dengan nada tinggi dra

FLEGT PERBANYAK KEGIATAN LAPANGAN ATASI KERUSAKAN HUTANJambi

2008-08-24T01:40:00.001-07:00

Jambi, AP- EC-Indonesia FLEGT, sebuah lembaga proyek kerjasama Indonesia-Uni Eropa untuk pelestarian hutan antara lain di Jambi menjelang akhir 2008 akan memperbanyak kegiatan lapangan dengan berbagai pihak.

Pimpinan Proyek EC-Indonesia FLEGT Jambi, Ir Prayitno MSc di Jambi, Sabtu, mengatakan, akhir pekan depan atau pada 25-30 Agustus 2008 akan memfokuskan kegiatan lapangan di Taman Nasional Berbak (TNB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi. Kegiatan ke TNB itu dilakukan dalam bentuk "Journalist Touring" atau ekspos media bersama sejumlah jurnalis dan LSM. Peliputan langsung media dan LSM pegiat lingkungan ke TNB akan berdampak tidak saja perkembangan peristiwa, tetapi juga merupakan efek domino bagi pihak yang berkepentingan baik positif maupun negatif.

"Peran media dalam liputan seputar kehutanan amat penting memberikan gambaran di lapangan atau kondisi hutan yang ada dan potensinya," katanya. Persoalan yang ditemukan di hutan khususnya TNB yang kini mengalami degradasi akibat pembalakan liar, akan menemukan solusi jika media mengekspos persoalan tersebut secara kontiniu. Ia menjelaskan, kesadaran semua pihak sekarang amat dibutuhkan untuk melestarikan hutan, pencegahan kerusakan, dukungan menegakkan supremasi hukum, tata kelola hutan yang baik, dan mencegah perdagangan ilegal hasil hutan.

"Masyarakat sekitar hutan yang selama ini menjadi pendengar dan penonton harus dilibatkan, karena pengaruh masyarakat cukup kuat untuk mencegah kerusakan hutan dan mempertahankan kelestarian hutan," kata Prayitno don

PT IKU Tak Punya HGU dan Sertifikat

2008-08-24T01:39:00.001-07:00

Jambi, AP-- Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tidak akan menerbitkan sertifikat dan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Indo Kebun Unggul(IKU).

Masalahnya PT. IKU bukan sebagai pemilik tanah bekas hutan ulayat Suku Anak Dalam (SAD), di Dusun Sialang Punguk Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, tegas seorang pejabat Kantor BPN Batanghari, Kamis (21/8).

Kendati perusahaan tersebut memperoleh empat izin, yakni Izin Prinsip dari Bappeda Batanghari, Persetujuan Izin Menteri Pertanian, Izin Lokasi dari BPN dan Bupati Batanghari, tapi itu bukan bukti sebagai hak milik.

Proses untuk memperoleh sertifikat tanah dan HGU, menurut pejabat BPN Batanghari tersebut ada dua persyaratan seperti ada akte jual-beli atau pola kemitraan yang jelas dan tidak bersengketa terhadap status hak kepemilikan tanah.

Keempat izin tersebut juga mempunyai masa berlaku, dan apabila perusahaan tidak melakukan konversi lahan kepada mitra petani plasma, maka surat Izin Prinsip/Lokasi harus dicabut dan tidak diperpanjang atau berakhir dengan sendirinya.

Perusahaan PT. IKU yang dipimpin Ayong, seperti dilaporkan pengacara SAD Sialang Puguk, Mangara Siagian SH dalam surat permohonan perlindungan hukum ke Kapolri, kebun kelapa sawit yang dibangun seluas 2.300 hektar (baru 663 ha yang terbangun) sejak berproduksi belum ada yang dikonversi.

Pemda Batanghari juga telah berulangkali meminta PT. IKU agar melaksanakan konversi lahan plasma terhadap SAD Sialang Punguk (1.150 petani), namun hingga kini menurut Siagian tidak pernah diindahkan oleh perusahaan tersebut yang awalnya melakukan perjanjian pola kemitraan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut juga menggunakan uang pinjaman dari Bank Bumi Daya (sekarang Bank Mandiri) tanggal 2 Maret 1999 sebesar sekitar Rp 23 miliar lebih juga atas nama KUD Sinar Tani, tapi dananya ditransfer ke PT.IKU.
Perusahaan tersebut menurut advokat anggota Peradi tersebut, sampai sekarang kelihatannya tidak menepati janji terhadap anggota KUD Sinar Tani SAD sebagai pemilik tanah ulayat yang juga harus membayar cicilan kredit ke Bank Mandiri (kredit macet).don

2008-08-24T01:38:00.001-07:00

Jambi, AP- Pemerintah harus menghentikan atau tidak mengeluarkan lagi izin baru Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan pembukaan perkebunan kelapa sawit. Manajer Program Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi

(KKI-Warsi) Jambi, Rudi Syaf, Sabtu, mengatakan, jika izin baru dikeluarkan tujuan utama perusahaan hanya sekedar mengambil kayu. Setelah mengambil atau menebang kayu dengan alasan pembersihan lahan lalu ditinggalkan. Hal seperti itu sering terjadi mengakibatkan lahan dan hutan menjadi gundul. Hutan-hutan gundul seperti di hutan produksi di kawasan penyangga hutan lindung dan taman nasional di Jambi sampai saat ini belum banyak dilakukan penghijauan, bahkan dimanfaatkan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.

"Pemerintah jangan lagi mengeluarkan izin, karena perusahaan pemegang izin yang ada sekarang sudah banyak atau untuk perkebunan sawit dan HTI telah mencapai hampir satu juta hektar," katanya. Kerusakan ekosistem lingkungan hutan di Jambi menyebabkan hancurnya flora dan fauna, erosi atau banjir, dan kekeringan seperti yang dilakukan pengusaha di Desa Punguk, Kabupaten Batanghari. Jaringan irigasi teknis untuk pertanian sawah di daerah itu banyak tidak berfungsi akibat kekurangan pasokan air.dra

Nasib Pejabat Kota Diujung Tanduk

2008-08-24T01:37:00.001-07:00

Pasca Pilkada Politisasi Jabatan Sulit Dihindari
Jambi, AP- Pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sering muncul politisasi jabatan yang bukan jabatan politik sulit dihindari. Hal itu, diprediksikan bakal terjadi pada pejabat di Kota Jambi.

Dengan demikian, pejabat Kota Jambi, yang selama ini mendukung salah satu kandidat, dan kalah dalam pilkada, diprediksikan bakal masuk kotak.
Bagaimana pun setiap calon kepala daerah yang mengajak para pejabat birokrasi masuk dalam tim sukses, tentu menjanjikan posisi jabatan jika menang pilkada. Hal itu sulit dihindari," kata pengamat politik dari Universitas Jambi, Syamsir SH MH, Jumat. Ia menyampaikan hal itu menanggapi pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta, Jumat. Pemilihan langsung kepala negara dan kepala daerah mulai tingkat gubernur, bupati dan walikota merupakan sebuah konsekuensi. Mau tidak mau memanfaatkan pejabat di pemerintahan untuk mendukung kemenangan pilkada. "Itu sebuah konsekuensi pemilihan langsung. Dulu pemilihan kepala daerah melalui perwakilan di DPR, tapi apa yang terjadi politik uang muncul luar biasa yang dinikmati anggota dewan," katanya. Pada pemilihan langsung kepala daerah seperti sekarang, meski masih terus muncul politik uang kepada masyarakat, namun batas toleransi. Politik uang pada pilkada tersebut, karena pendidikan politik masyarakat di Indonesia masih rendah. Ia menjelaskan, untuk menghindari itu perlu revisi UU pilkada dengan tidak membuka celah bagi birokrasi bermain politik dan menerapkan supremasi hukum menindak bagi yang melanggar ketentuan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan itu antara lain menyebut, pasca pilkada dikhawatirkan ada politisasi pada jabatan-jabatan yang bukan jabatan politik. "Mari kita jalankan bersama etika politik yang bisa membedakan mana pos politik dan mana pos administrasi pemerintahan yang harus non partisan, bebas dari intervensi politik. Saya setuju, mari jalankan bersama," ujar presiden

Dua Belas Partai Pengusung BN2 Protes Ke KPUD

2008-08-24T01:36:00.001-07:00

Jambi, AP- 12 partai politik pengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Asnawi AB – Nuzul Prakasa (BN2), Jumat (22/8) mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi.
Keduabelas parpol yang terdiri dari, Partai Golkar, PKS, PDS, PBSD, PNUI, PNI Marhaenisme, Partai Merdeka, Pelopor dan PPDI.
Mereka menyampaikan laporan keberatan terhadap proses penyelenggaran pemilihan Walikota Jambi yang digelar 20 Agustus 2008 lalu. Alasanya, pesta demokrasi yang diselenggarakan KPU Kota Jambi, cacat hukum.
Abdullah Jufri, anggota DPRD Kota Jambi dari fraksi Golkar, yang ikut mendatangi KPU Kota Jambi, menjelaskan kalau KPU Kota Jambi telah melanggar pasal 2 UU 22 tahun 2007, tentang penyelenggaraan pemilu yang berpedoman pada azas mandiri, jujur dan adil serta profesional.
Selain itu KPU juga dinilai telah melanggar pasal 25 ayat 3 peraturan KPU nomor 6 tahun 2007, tentang pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilhan umum Walikota dan Wakil Walikota Jambi, penyerahan kartu pemilih harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
“Penyelenggaran Pilwako Jambi yang diselenggarakan 20 Agustus lalu, sarat dengan pelanggaran dan cacat hukum. Oleh karena itu, kami atas nama utusan partai pengusung dari BN2 mengharapkan pada KPU untuk tidak mengesahkan hasil pemilu ini. Selain itu, kami meminta penyelenggaran pemilu ulang serta memproses tindak lanjut temuan yang dilaporkan ke Panwaslu terhitung sejak surat ini disampaikan,” tegasnya tanpa menjelaskan secara konkrit, pelanggaran yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota yang dimaksud.
Laporan keberatan terhadap proses pilwako ini, diterima langsung oleh ketua KPU Kota Jambi, Drs Bajuri M. Setelah laporan itu disampaikan ke KPU, utusan ini juga menyampaikan laporan ini ke panitia pengawas pilkada kota Jambi.dra

Kaporli Resmikan SPN dan Rumah Pintar di Jambi

2008-08-24T01:35:00.000-07:00

Kaporli Resmikan SPN dan Rumah Pintar di Jambi
Jambi, AP- Sekolah Polisi Negara (SPN) Jambi, rumah pintar serta beberapa proyek polisi lainnya, akan diresmikan Kapolri Jendral Pol Sutanto dalam rangkaian kunjungan kerjan ke Jambi, 28 Agustus mendatang.
Proyek yang diresmikan Kaporli itu proyek pembangunan fasilitas baru yang dibangun Polda dan jajarannya terkait peningkatan kinerja personil, kata Kapolda Jambi, Brigjen Pol Budi Gunawan didampingi Kabid Humas, AKBP Syamsuddin Lubis SH, Jumat.
Pembangunan proyek tersebut selain peningkatan kinerja anggota polisi juga untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai tekad polisi ke depan menjadi polisi yang dicintai masyarakat.
Kedatangan Kapolri Sutanto diharapkan juga dapat memberikan suntikan moral bagi anggota untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat sesuai misi Polri.
Beberapa fasilitas polisi yang diresmikan Kapolri di Jambi di antaranya Markas Komando Dit Pol Air Polda Jambi, pondok baca, SPN, balai pertemuan, laboratorium intelkam, reskrim dan narkoba berada di Kota Jambi.
Kemudian Markas Kompi Brimob di Kab, Tanjung Jabung Barat, lapangan tembak SPN di Kerinci, perpustakaan polisi di Bungo dan kelas lapangan Sat Brimob dan Pol Air Polda Jambi.
Fasilitas yang diperuntukkan bagi publik yang akan diresmikan seperti rumah pintar dan rumah makan yang ada di Kota Jambi dan di depan SPN di Kab. Muarojambi.don

BANYAK PERUSAHAAN DI JAMBI ABAIKAN KESELAMATAN KERJA

2008-08-24T01:34:00.000-07:00

Jambi, AP- Masih banyak perusahaan di Jambi baik swasta maupun perusahaan milik negara dan daerah (BUMN/BUMD) yang mengabaikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3).

Ketua Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (SPSI) Jambi, Rayda Pane di Jambi, Minggu, mengatakan, dalam undang-undang ketenagakerjaan, program P2K3 harus dimiliki dan diterapkan oleh semua perusahaan, namun masih banyak yang mengabaikannya.

"Pengamatan di lapangan penerapan programp P2K3 itu belum optimal, dan perlu instansi terkait untuk memberikan ketegasan dan perintah pada perusahaan supaya melaksanakannya.

Bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu kewajiban pekerja pada perusahaan, dan perusahaan harus memberi jaminan bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau korban jiwa.

Hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dijamin dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, untuk itu tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak memberi perlindugan kesehatan bagi pekerjanya.

Di Provinsi Jambi terdapat ratusan perusahaan yang terdaftar yang memperkerjakan puluhan ribu pekerja, namun baru 60 perusahaan yang menerapkan program P2K3.

Penerapan P2K3 itu harus diutamakan agar keamanan dan kenyamanan kerja tetap terjaga, dengan sendirinya iklim kerja yang kondusif akan terwujud.
SPSI akan terus mendesak instansi terkait melakukan pengawasan, bila perlu sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkannya.dra

Tak Terima Kalah, Pendukung Asnawi Demo KPUD

2008-08-24T01:33:00.000-07:00

Jambi, AP - Tidak puas dengan hasil sementara perolehan suara oleh KPUD Kota Jambi, pada pemilihan Calon Walikota Jambi periode 2008 -2013, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus.
Ratusan massa pendukung Asnawi- Nuzul mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi, di Kota Baru, yang menuding pihak KPUD Kota Jambi, telah berbuat curang, pasalnya banyak warga yang berhak memilih tidak terdaftar menjadi untuk memilih.
“Ratusan dan ribuan pemilih, kemarin banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena tidak mendapatkan kartu pemilih dan adanya juga kartu pemilihnya di simpan oleh KPPS”, ujar Ridwan, salah satu pendukung Asnawi – Nuzul.
Selain itu, juga banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilwako Jambi, seperti sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang ikut berkampanye mendukung salah satu kandidat.
“Banyak sekali, kepala dinas pemerintah Provinsi Jambi, yang berkampanye, mendukung pasangan Bambang – Sum,”, katanya.
Menurut, Irianto, salah satu pendukung Asnawi, mengatakan meminta KPUD Kota Jambi untuk bersikap adil, transparan, dan terbuka, dalam menentukan Walikota Jambi ke depan.
“Masyarakat Jambi tidak ingin kotanya dipimpin oleh orang yang bukan dibidangnya, karena akan membawa kehancuran untuk Kota Jambi selama 5 tahun mendatang”, ucap Irianto.
Massa juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, jika tuntutan mereka tidak digubris oleh KPUD Kota Jambi. “Kita akan membawa massa yang banyak lagi”, ungkapnya.
Ratusan massa pendukung Asnawi, membawa sejumlah poster yang bertuliskan meminta KPUD transparan dan jangan bodohi masyarakat Kota Jambi.dra

Kasus Pemotongan Bonus Atlet Ditentukan September

2008-08-24T01:30:00.001-07:00

Jambi, AP-- Penyidik Kejakasaan Tinggi (Kejati) Jambi akan menentukan kasus pemotongan bonus atlet yang ditangani KONI setempat, dapat diselesaikan pada September mendatang apakah kasus itu dilanjutkan atau tidak.
Dalam pengumpulan data belum dapat disimpulkan apakah ada kerugian negara atau tidak dalam kasus pemotongan bonus atlet Jambi pada 2007, kata jaksa penyidik, Sholikin SH, Kamis.
Penyidikan kasus bonus atlet itu ditargetkan selesai September, sudah ada keputusan apakah diteruskan ke tahap penyelidikan atau dihentikan karena tidak cukup bukti.
Sampai saat ini sudah sekitar 25 atlet, pelatih, pengurus dan staf KONI serta pengawai Dispora Jambi yang diperiksa untuk dimintai keterangannya dalam pengumpulan data tersebut.
Untuk menentukan suatu kasus korupsi, diperlukan dua alat bukti kuat yakni keterangan saksi dan bukti tertulis dan bukti-bukti tersebut sedang dikumpulkan.
Penyidik kejaksaan kini sedang memeriksa kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Baharuddin dari Dispora Jambi untuk mengetahui aliran dana bonus atlet ke KONI.
Dana bonus atlet selama tiga bulan mulai Oktober hingga Desember 2007, adalah dana dari ABPD untuk KONI melalui Dispora. Sedang hasil pemeriksaan dari keterangan atlet mengakui ada pemotongan bonus selama tiga bulan tersebut dan kesimpulan sementara dari keterangan saksi pemotongan bonus dilakukan oleh Ketua Harian KONI Jambi, Nasrun Arbain, tegas jaksa penyidik Sholikin
Jambi, AP-- Penyidik Kejakasaan Tinggi (Kejati) Jambi akan menentukan kasus pemotongan bonus atlet yang ditangani KONI setempat, dapat diselesaikan pada September mendatang apakah kasus itu dilanjutkan atau tidak.
Dalam pengumpulan data belum dapat disimpulkan apakah ada kerugian negara atau tidak dalam kasus pemotongan bonus atlet Jambi pada 2007, kata jaksa penyidik, Sholikin SH, Kamis.
Penyidikan kasus bonus atlet itu ditargetkan selesai September, sudah ada keputusan apakah diteruskan ke tahap penyelidikan atau dihentikan karena tidak cukup bukti.
Sampai saat ini sudah sekitar 25 atlet, pelatih, pengurus dan staf KONI serta pengawai Dispora Jambi yang diperiksa untuk dimintai keterangannya dalam pengumpulan data tersebut.
Untuk menentukan suatu kasus korupsi, diperlukan dua alat bukti kuat yakni keterangan saksi dan bukti tertulis dan bukti-bukti tersebut sedang dikumpulkan.
Penyidik kejaksaan kini sedang memeriksa kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Baharuddin dari Dispora Jambi untuk mengetahui aliran dana bonus atlet ke KONI.
Dana bonus atlet selama tiga bulan mulai Oktober hingga Desember 2007, adalah dana dari ABPD untuk KONI melalui Dispora. Sedang hasil pemeriksaan dari keterangan atlet mengakui ada pemotongan bonus selama tiga bulan tersebut dan kesimpulan sementara dari keterangan saksi pemotongan bonus dilakukan oleh Ketua Harian KONI Jambi, Nasrun Arbain, tegas jaksa penyidik Sholikin.dra

Kemenangan Bambang-Sum Terancam Dibatalkan

2008-08-24T01:27:00.000-07:00

Jambi, AP-- Kemenangan pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra pada pemilhan walikota (pilwako) 20 Agustus 2008 dengan perolehan suara sementara 43,6 persen atau 98.180 dari suara yang masuk penghitungan 62 persen (225.161) dari total mata pilih 368.048 suara terancam dibatalkan.
Ketua Panitian Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jambi, Arif Rochman di Jambi, Kamis, mengatakan, pasangan Bambang-Sum Indra itu dilaporkan oleh tim sukses pasangan lain melakukan politik uang menjelang hari pencoblosan.
Laporan dugaan melakukan politik uang yang dilakukan pasangan tersebut yakni membagi-bagikan uang dan baju kaos, beras serta pakaian muslim pada warga hingga detik-detik pencoblosan.

Barang bukti dari laporan itu juga sudah diteriama, dan Panwaslu kini mengkaji serius laporan dugaan politik uang tersebut, untuk diserahkan pada penyidik Polri, selanjutnya ditindalanjuti hingga ke pengadilan.

Akhir proses hukum nanti, jika pengadilan memutuskan pasangan tersebut terbukti melakukan kegiatan politik uang, jelas akan dibatalkan kemenangannya dalam Pilwako tersebut.
Proses pilwako yang sudah berlangsung, dan untuk sementara pasangan tersebut dinyatakan unggul, sanksi yang didapatkannya nanti jika terbukti adalah pembatalan menjadi walikota dan wakil walikota Jambi untuk periode 2008-2012.

Tim Panwaslu secepatnya akan menyerahkan hasil kajian itu pada Poltabes Jambi, supaya bisa ditindaklanjuti penyidikannya, lalu diproses di pengadilan.

Hasil penghitungan sementara, dari total mata pilih sebanyak 363.048 suara, baru 225.161 suara yang sudah masuk penghitungan atau 62,02 persen.

Dari 225.161 suara yang sudah masuk penghitungan itu, pasangan Bambang-Sum Indra unggul dengan perolehan 98.180 suara (43,6 persen), menyusul pasangan Asnawi-Nuzul Prakasa 77.043 suara atau 34,22 persen. Dua pasangan lainnya yakni Zulkifli Somad-Agus Roni memperoleh 27.533 suara (12,23 persen), dan pasangan Sutrisno-Efendi Hatta 22.405 suara (9,95 persen) dra

Pilwako Jambi Harus Jadi Panutan Daerah Lain

2008-08-24T01:26:00.000-07:00

Jambi, AP -Pemilihan walikota (Pilwako) Jambi yang berlangsung Rabu (20/8) harus menjadi penutan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi secara dewasa.

Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin usai menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 01 Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, mengatakan, masih banyak kekurangan terjadi dalam Pilwako Jambi yang baru pertama kali dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Kekurangan itu di antaranya, masih banyak warga yang betul-betul ada atau berdomisili dalam wilayah Kota Jambi tidak terdaftar, dan sebaliknya warga yang berdomisili di daerah lain atau kabupaten terdekat berbatasan dengan kota terdaftar sebagai pemilih.

"Bahkan yang lebih ekstrim keluarga dekat saya tujuh orang tidak terdaftar sebagai pemilih, padahal domisili mereka jelas dilengkapi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP)," katanya.

Banyaknya warg yang tidak terdaftar itu tidak diketahui pasti, apakah disengaja oleh orang-orang tertentu untuk memenangkan salah satu kandidat, namun yang pasti itu bukan sifat dewasa dalam berpolitik.

Kendati masalah warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih sudah diselesaikan dengan cara menunjukkan KTP dan KK yang diterbitkan Februari 2008 ke petugas TPS untuk menggunakan haknya, namun hal itu perlu menjadi catatan dan perhatian untuk Pilkada di kabupaten lainnya.

Pada Oktober 2008 Kabupaten Kerinci juga akan melaksanakan Pilkada, untuk itu KPU setempat diminta tegas dan adil, jangan sampai warga dalam menggunakan hak pilihnya terabaikan.
Pilwako Jambi diikuti empat pasang kandidat masing-masing Zulkifli Somad-Agus Roni, Sutrisno-Efendi Hatta, Bambang-Sum Indra dan Asnawi-Nuzul Prakasa.dra

Bambang-Sum 43,44 Persen, BN2 35,11 Persen

2008-08-24T01:25:00.001-07:00

Hasil Penghitungan Cepat Pilwako

Jambi, AP - Hasil penghitungan cepat, yang diterima Koran ini, sampai pukul 17.00 WIB, menyebutkan, untuk sementara pasangan Bambang – Sum, unggul 43,44 persen. Diurutan kedua pasangan Asnawai – Nuzul dengan 35,11 persen, urutan ke tiga pasangan Zul Somad – Agus Roni, 11,33 persen, dan pasangan Sutrisno – Effendi Hatta, 10,12 persen.

Pencoblosan yang dilakukan kemarin dilangsungkan di 820 TPS, di depalapan kecamatan. Awal penghitungan, pasangan Bambang – Sum dan Asnawi – Nuzul, saling kejar dan unggul dibeberapa basis massa mereka.
Saling kejar perolehan suara sangat terasa di kecamatan Kota Baru. Kecamatan Kotabaru yang merupakan jumlah mata pilih terbesar (85.705 mata pilih) di banding tujuh kecamatan lainnya, kedua pasangan ini saling kejar dalam perolehan suara sementara di empat TPS. Namun untuk TPS 004 Kel. Rawasari Kotabaru, tempat Bambang nyoblos menang mutlak 258 suara, BN2 (55 suara), disusul Sutrisno-Efenddi (30), dan Zulkifli Somad-Agus (17). Sementara di TPS 8 Mayangsari Kotabaru tempat Asnawi mencoblos menang tipis atau memperoleh suara 168 dan Bambang-Sum 126 suara. BN2 hanya menang multak di TPS 1 Buluran Kenali Telanaipura 132 suara, dan Bambang-Sum hanya 59 suara. Untuk TPS II Pal V Kotabaru Bambang-Sum lagi menang mutlak 127 suara, dab BN2 78. Pada empat TPS di Kelurahan Andil Jaya Kecamatan Jelutung, Bambang-Sum meraih kemenangan sementara 50 persen yaitu memperoleh 618 suara, BN2 382 suara, Zulkifli Somad-Agus 127 suara, dan Sutrisno-Efendi Hatta 98 suara. Sementara daerah pemilihan Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan yang menjadi basis BN2 dikabarkan ia menyapu bersih suara sementara hampir 80 persen suara. Sedangkan pasangan Zulkifli Somad-Agus untuk sementara baru meraih kemenangan di TPS II Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura dengan menang mutlak 134 suara.Bambang-Sum (54 suara), BN2 (72), dan Sutrisno-Efendi (5)dra

AZA Sempat Teror Rusli Karena Dana BI Masih Kurang

2008-08-24T01:24:00.001-07:00

Jakarta, AP--Mantan Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia Rusli Simanjuntak mengaku, terus mendapat teror setelah mengalirkan dana Bank Indonesia sebesar Rp16,5 miliar ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Beberapa kali Antony menelepon Asnar menagih sisanya," ungkap Rusli ketika bersaksi dalam sidang kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) dengan terdakwa mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2008).

Rusli memaparkan, teror itu terjadi usai dirinya dan pengurus Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Asnar Ashari memberikan uang Rp16,5 miliar tersebut ke rumah mantan anggota komisi IX DPR Antony Zeidra Abidin di Jalan Gandaria Jakarta Selatan, 18 September 2003.

Menurutnya, hal itu karena DPR tetap mengacu pada permintaannya semula, yakni BI harus menyediakan Rp25 miliar untuk amandemen Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia.

"Menurut Asnar, Antony selalu menagih sisanya. Dan dijawab Asnar bahwa yang bisa diberikan hanya segitu," kata Rusli di depan ketua majelis hakim Gus Rizal.

Adapun uang Rp16, 5 miliar itu adalah bagian dari dana BI, sebesar Rp31,5 miliar, yang dicairkan sebanyak lima kali.

Untuk uang Rp16,5 miliar itu sendiri, Rusli menjelaskan, telah diserahkan ke Antony dalam dua kali penyerahan. Penyerahan pertama pada 18 September 2003, dan selanjutnya pada 8 Desember 2003.
Kedua proses penyerahan itu dilakukan di rumah Antony, dimana menurut Rusli, saat penyerahan itu tampak anggota Komisi IX DPR Hamka Yandu sudah stand by di rumah Antony.

Pilwako Berlangsung Lancar dan Aman

2008-08-24T01:23:00.000-07:00

Jambi, AP - Suasana pemilihan walikota (Pilwako) Jambi saat berlangsung pencoblosan, Rabu (20/8) sejak pukul 08:00 hingga 12:00 WIB berjalan aman dan lancar, para warga yang menggunakan haknya datang secara bertahap dan tidak antri di tempat pemungutan suara (TPS).

Pada sejumlah TPS di Kota Jambi, warga yang menggunakan hak pilihnya mendatangi TPS satu persatu, atau tidak kelihatan sampei antri baik di kursi tunggu yang telah disiapkan maupun di luar areal TPS, juga dilaporkan tidak ada gangguan keamanan.

Warga datang secara bergelombang, dan sejumlah TPS proses pemilihan juga selesai sebelum batas waktu pukul 13:00 WIB, dan penghitungan suara akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Marjohan (55) Ketua TPS 04 Kelurahan Handil Jaya menyebutkan, jumlah mata pilih di TPS nya sebanyak 385 suara meliputi RT 28 dan RT 20, pada pukul 08.00 WIB warga sudah datang secara bertahap menggunkan hak pilihnya

"Pada pukul 11:00 jumlah warga yang selesai menggunakan hak pilihnya sudah mencapai 70 persen," katanya.

Sementara suasana di pusat perbelanjaan dan pertokoan di pusat Kota Jambi pada pagi hari juga terlihat masih banyak yang tutup lengang, baru buka pada siang harinya.

Menurut Ahi (42), pemilik toko arloji di pusat perbelanjaan Kota Jambi, keluarganya sengaja tidak membuka toko pada pagi hari, karena ingin mengikuti Pilwako.

"Kita perlu ikut Pilwako untuk memilih Walikota Jambi dan wakilnya, karena suara kita juga ikut menentukan arah pembangunan Kota Jambi ke depan," kata Ahi.(dra)

Jambi, AP - Suasana pemilihan walikota (Pilwako) Jambi saat berlangsung pencoblosan, Rabu (20/8) sejak pukul 08:00 hingga 12:00 WIB berjalan aman dan lancar, para warga yang menggunakan haknya datang secara bertahap dan tidak antri di tempat pemungutan suara (TPS).

Pada sejumlah TPS di Kota Jambi, warga yang menggunakan hak pilihnya mendatangi TPS satu persatu, atau tidak kelihatan sampei antri baik di kursi tunggu yang telah disiapkan maupun di luar areal TPS, juga dilaporkan tidak ada gangguan keamanan.

Warga datang secara bergelombang, dan sejumlah TPS proses pemilihan juga selesai sebelum batas waktu pukul 13:00 WIB, dan penghitungan suara akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Marjohan (55) Ketua TPS 04 Kelurahan Handil Jaya menyebutkan, jumlah mata pilih di TPS nya sebanyak 385 suara meliputi RT 28 dan RT 20, pada pukul 08.00 WIB warga sudah datang secara bertahap menggunkan hak pilihnya

"Pada pukul 11:00 jumlah warga yang selesai menggunakan hak pilihnya sudah mencapai 70 persen," katanya.

Sementara suasana di pusat perbelanjaan dan pertokoan di pusat Kota Jambi pada pagi hari juga terlihat masih banyak yang tutup lengang, baru buka pada siang harinya.

Menurut Ahi (42), pemilik toko arloji di pusat perbelanjaan Kota Jambi, keluarganya sengaja tidak membuka toko pada pagi hari, karena ingin mengikuti Pilwako.

"Kita perlu ikut Pilwako untuk memilih Walikota Jambi dan wakilnya, karena suara kita juga ikut menentukan arah pembangunan Kota Jambi ke depan," kata Ahi.(dra)

Terdakwa Korupsi Kasda Sakit

2008-08-24T01:21:00.000-07:00

Menderita Penyakit Campak dan Radang Usus

Jambi, AP- Terdakwa Zaidan Jauhuri mantan Kabag Keuangan Pemkab. Muarojambi terkait korupsi Kas daerah (Kasda) Rp4,5 miliar, dilarikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke rumah sakit umum setempat akibat sakit. Hasil pantauan, di RSU Raden Mattaher Jambi, Senin, Zaidan menderita sakit sejak Kamis lalu (14/8) hingga sekarang masih menjalani perawatan intensif di salah satu ruangan di rumah sakit tersebut.

Menurut dokter jaga, kondisi Zaidan kini sudah mulai membaik namun masih perlu perawatan intensif akibat sakit campak dan komplikaksi dengan radang usus. Sementara itu menurut staf Kejari Muarojambi yang menjaga terdakwa di rumah sakit mengatakan, status tahanan Zaidan kini dibantarkan oleh hakim Pengadilan Negeri setempat dari tahanan Lapas ke tahanan rumah untu menjalani berobat jalan. Zaidan terlibat kasus Kasda Muarojambi bersama tiga tersangka lainnya, yakni mantan Bupati Drs As`ad Syam, Ketua DPRD, Nawawi Hamid dan mantan Wakil Ketua DPRD, Husin Efendi yang diduga telah menerima dan menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi.

Terungkapnya kasus tersebut setelah ada laporan masyarakat dan bukti hasil audit BPK, bahwa ada dana kas daerah Pemkab Muarojambi yang selama lima tahun (2001-2005) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah diperiksa saksi-saksi maka terungkap dan terbukti adanya dana Rp4,5 miliar anggaran kasda yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh mantan bupati dan kabag keuangan,juga mengalir ke oknum anggota dewan. Keterlibatan Zaidan karena sebagai staf langsung bupati yang paling mengetahui dan bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan juga ikut menikmati hasil kejahatan itu

Menderita Penyakit Campak dan Radang Usus
Jambi, AP- Terdakwa Zaidan Jauhuri mantan Kabag Keuangan Pemkab. Muarojambi terkait korupsi Kas daerah (Kasda) Rp4,5 miliar, dilarikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke rumah sakit umum setempat akibat sakit. Hasil pantauan, di RSU Raden Mattaher Jambi, Senin, Zaidan menderita sakit sejak Kamis lalu (14/8) hingga sekarang masih menjalani perawatan intensif di salah satu ruangan di rumah sakit tersebut. Menurut dokter jaga, kondisi Zaidan kini sudah mulai membaik namun masih perlu perawatan intensif akibat sakit campak dan komplikaksi dengan radang usus.

Sementara itu menurut staf Kejari Muarojambi yang menjaga terdakwa di rumah sakit mengatakan, status tahanan Zaidan kini dibantarkan oleh hakim Pengadilan Negeri setempat dari tahanan Lapas ke tahanan rumah untu menjalani berobat jalan. Zaidan terlibat kasus Kasda Muarojambi bersama tiga tersangka lainnya, yakni mantan Bupati Drs As`ad Syam, Ketua DPRD, Nawawi Hamid dan mantan Wakil Ketua DPRD, Husin Efendi yang diduga telah menerima dan menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi.

Ribuan Warga Belum Dapat Kartu Pemilih

2008-08-24T01:20:00.000-07:00

Ribuan Warga Belum Dapat Kartu Pemilih
Jambi, AP- Banyak warga Kota Jambi belum terdaftar atau mendapatkan kartu pemilih sehari menjelang pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwako) setempat atau pada Rabu (20/8). Salah seorang kandidat yang diusung koalisi Partai Golkar, PKS, dan PDS, Drs H Asnawi AB di Jambi, Selasa mengakui hal itu banyak mendapat laporan dari warga. "Amat saya sayangkan masalah itu, KPU Kota Jambi harus meningkatkan kinerja dan mengecek ulang kembali hingga tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK)," ujarnya. Asnawi mantan Sekda Kota Jambi bersama tim suksesnya, Senin malam (18/8) mengecek ke sejumlah kantor lurah untuk mencocokkan data penduduk dan pemilih yang ditetapkan dari hasil verifikasi faktual KPU. KPU Kota Jambi bertanggungjawab atas masalah itu, sebab akan menghilangkan hak pilih atau hak politik masyarakat. Sementara itu, salah seorang pejabat Sekretariat KPU Kota Jambi, Abu Markis menjelaskan, pihaknya kini sedang melakukan penajaman kerja lapangan, seperti masalah kartu pemilih, surat suara, kotak suara, dan logistik lainnya. "Sampai hari ini semua logistik Pilwako sudah didistribusikan hampir 90 persen. Mungkin sebagian belum sampai. Pendistribusian itu akan kami cek lagi," katanya. KPU menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 360.445 orang dari total jumlah penduduk di delapan kecamatan sebanyak 527.405 jiwa, serta 820 tempat pemungutan suara (TPS), dan 11 TPS khusus seperti Panti Jompo, Rumah Sakit, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Pada Pilwako Jambi periode 2008-2012, empat kandidat akan bertarung yaitu pasangan Zulkifli Somad-Agus S Roni yang didukung PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR), serta Sutrisno-Efendi Hatta (Partai Demokrat). Dua pasangan lainnya yang diprediksi akan bersaing ketat memenangkan Pilwako Jambi, yaitu Bambang-Sum Indra yang didukung koalisi Partai Amanat Nasional (PAN), PPP, PBB, dan PNI Marheins, serta Asnawi AB-Nuzul Prakasa (Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera/PKS, dan Partai Damai Sejahtera/PDS).draJambi, AP- Banyak warga Kota Jambi belum terdaftar atau mendapatkan kartu pemilih sehari menjelang pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwako) setempat atau pada Rabu (20/8). Salah seorang kandidat yang diusung koalisi Partai Golkar, PKS, dan PDS, Drs H Asnawi AB di Jambi, Selasa mengakui hal itu banyak mendapat laporan dari warga. "Amat saya sayangkan masalah itu, KPU Kota Jambi harus meningkatkan kinerja dan mengecek ulang kembali hingga tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK)," ujarnya. Asnawi mantan Sekda Kota Jambi bersama tim suksesnya, Senin malam (18/8) mengecek ke sejumlah kantor lurah untuk mencocokkan data penduduk dan pemilih yang ditetapkan dari hasil verifikasi faktual KPU. KPU Kota Jambi bertanggungjawab atas masalah itu, sebab akan menghilangkan hak pilih atau hak politik masyarakat. Sementara itu, salah seorang pejabat Sekretariat KPU Kota Jambi, Abu Markis menjelaskan, pihaknya kini sedang melakukan penajaman kerja lapangan, seperti masalah kartu pemilih, surat suara, kotak suara, dan logistik lainnya. "Sampai hari ini semua logistik Pilwako sudah didistribusikan hampir 90 persen. Mungkin sebagian belum sampai. Pendistribusian itu akan kami cek lagi," katanya. KPU menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 360.445 orang dari total jumlah penduduk di delapan kecamatan sebanyak 527.405 jiwa, serta 820 tempat pemungutan suara (TPS), dan 11 TPS khusus seperti Panti Jompo, Rumah Sakit, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Pada Pilwako Jambi periode 2008-2012, empat kandidat akan bertarung yaitu pasangan Zulkifli Somad-Agus S Roni yang didukung PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR), serta Sutrisno-Efendi Hatta (Partai Demokrat). Dua pasangan lainnya yang diprediksi akan bersaing ketat memenangkan Pilwako Jambi, yaitu Bambang-Sum Indra yang didukung koalisi Partai Amanat Nasional (PAN), PPP, PBB, dan PNI Marheins, serta Asnawi AB-Nuzul Prakasa (Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera/PKS, dan Partai Damai Sejahtera/PDS).dra

Hari Ini Pemilihan Wako Jambi

2008-08-24T01:19:00.000-07:00

Jambi,AP- Hari ini, setidaknya sekitar 350 ribu warga Kota Jambi, yang terdaftar sebagai pemilih, akan memberikan hak mereka, untuk memilih walikota dan wakil walikota, yang memimpin Kota Jambi lima tahun mendatang.
Kemarin, Ketua KPU Kota Jambi, Badjuri, memastikan logistic pilwako, akan tuntas saat pemilihan hari ini. Namun demikian, pantauan Koran ini, ribuan masyarakat yang sudah berhak memilih dan pernah memilih, sampai saat ini belum mendapatkan kartu pilih.
Memang, pendistribusian logistik pemilu, sudah dilaksanakan dihampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Jambi. Petugas polisi dari Poltabes yang diback-up oleh petugas dari Polda Jambi, terlihat telah melakukan pengawasan ketat, saat pendistribusian.
Selanjutnya, pemilihan yang dilaksanakan hari ini, diharapkan bias berlangsung aman, tertib dan bersih dari praktek money politik dalam bentuk apapun.
Panitia Pengawas (panwas) pilwako Jambi, juga akan mengawasi secara ketat jalannya pemungutan dan penghitungan suara ditiap TPS (tempat pemungutan suara) pada hari H, 20 Agustus lusa.
Ketua Panwas pilwako Jambi, Arif Rochman menegaskan, pihaknya bertekad mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan pilwako.
Panwas, lanjut Arif, akan melaksanakan pengawasan dengan cara berkeliling ke setiap TPS saat pelaksanaan pencoblosan.
Selain itu, panwas juga akan selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait seperti kepolisian, KPU dan juga LSM.
Pihaknya, kata Arif, mengharapkan masyarakat dapat berperan aktif untuk mensukseskan jalannya proses pemilihan walikota dan wakil walikota jambi tersebut.
“Kepada seluruh masyarakat kami meminta untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pilkada kota Jambi, jika ada pelanggaran segera laporkan kepada panwas,” sebutnya.
Arif juga, telah telah mengintruksikan kepada setiap anggota panwas untuk mengawasi secara maksimal kondisi kota Jambi selama proses tahapan pencoblosan.
“Kami sudah intruksikan kepada 62 orang panwas lapangan dan 48 orang panwas kota untuk selalu siaga memantau jalannya pilwako,” terangnya.
Panwas juga akan membuka sekretariat selama 24 jam jelang pelaksanaan pilwako hingga proses penghitungan selesai.
“Kita sudah instruksikan pada semua semua panwas kecamatan untuk membuka secretariat selama 24 jam,” tandasnya.
Manakala ditemukan adanya tindak kecurangan saat pencoblosan, Arif menegaskan, panwas akan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ada.
“Kita akan memproses segala bentuk pelanggaran dalam pilwako sesuai prosedur, kita akan mencari bukti lalu melaporkannya kepada pihak – pihak yang berkaitan,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Drs Syamsudin Lubis, mengatakan, guna menjamin keamanan dan kelancaran pilwako, petugas dari Poltabes dan Polda Jambi, sudah diterjunkan. Mereka dibagi dalam berbagai satuan tugas, yang tujuannya untuk mengamankan pemilihan.
‘’Kita sudah sejak lama telah menurunkan anggota, yang bertugas melakukan pemantauan demi kelacaran pemilihan ‘’ujarnya.
Sementara itu pantuan koran ini kemarin sebanyak 800 Tempat Pemungutan Suara sudah di buat oleh panitia pemungutan suara di Rukun Tetangga masing masing di setiap keluarahan di Kota Jambi don/dra