Jambi, AP—Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Nusantara (DPD JN) Provinsi Jambi melalui Sekretarisnya Hilal Thasimi, SE meminta masyarakat mewaspadai manipulasi penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) di tingkat desa atau kelurahan hingga lingkungan atau dusun.
"Dari pengalaman tahun 2005, penyaluran BLT menimbulkan kericuhan di masyarakat karena salah sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial," ujar Hilal.
Menurut dia, kondisi itu terjadi karena diduga aparat dusun hingga desa melakukan manipulasi data masyarakat yang berhak penerima BLT sebesar Rp100.000 per bulan.
Kendati penyerahan bantuan dalam bentuk uang tunai itu menggunakan data tahun 2005, namun sebaiknya masing-masing pemerintah daerah hingga melakukan verifikasi data BLT secepat mungkin karena akurasi data tiga tahun lalu itu dinilai telah banyak berubah.
"Data yang bakal digunakan adalah data tahun 2005, sehingga masyarakat yang jatuh miskin sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat itu tidak masuk dalam daftar penerima BLT tahun ini. Kondisi itu seharusnya bisa diatasi jika pemerintah di daerah punya keinginan," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat perlu terlibat mengawasi secara langsung skema penyaluran BLT yang rawan manipulasi baik calon penerima maupun proses penyerahan.
Agar kegagalan serupa tidak terulang, sebaiknya pemerintah melakukan kajian lebih dalam lagi dalam skema penyaluran kompensasi kenaikan harga BBM itu agar lebih berkeadilan, tepat sasaran dan bermanfaat bagi penguatan ekonomi masyarakat miskin, katanya lagi.
Sebelumnya Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, BLT telah selesai dirumuskan dan siap untuk disalurkan bersamaan dengan kenaikan harga BBM yang dijadwalkan diumumkan akhir Mei.
Hingga kini pemerintah masih merumuskan besaran BLT yang akan disalurkan termasuk data warga masyarakat miskin yang menjadi acuan dalam penyaluran BLT. ree
"Dari pengalaman tahun 2005, penyaluran BLT menimbulkan kericuhan di masyarakat karena salah sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial," ujar Hilal.
Menurut dia, kondisi itu terjadi karena diduga aparat dusun hingga desa melakukan manipulasi data masyarakat yang berhak penerima BLT sebesar Rp100.000 per bulan.
Kendati penyerahan bantuan dalam bentuk uang tunai itu menggunakan data tahun 2005, namun sebaiknya masing-masing pemerintah daerah hingga melakukan verifikasi data BLT secepat mungkin karena akurasi data tiga tahun lalu itu dinilai telah banyak berubah.
"Data yang bakal digunakan adalah data tahun 2005, sehingga masyarakat yang jatuh miskin sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat itu tidak masuk dalam daftar penerima BLT tahun ini. Kondisi itu seharusnya bisa diatasi jika pemerintah di daerah punya keinginan," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, masyarakat perlu terlibat mengawasi secara langsung skema penyaluran BLT yang rawan manipulasi baik calon penerima maupun proses penyerahan.
Agar kegagalan serupa tidak terulang, sebaiknya pemerintah melakukan kajian lebih dalam lagi dalam skema penyaluran kompensasi kenaikan harga BBM itu agar lebih berkeadilan, tepat sasaran dan bermanfaat bagi penguatan ekonomi masyarakat miskin, katanya lagi.
Sebelumnya Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, BLT telah selesai dirumuskan dan siap untuk disalurkan bersamaan dengan kenaikan harga BBM yang dijadwalkan diumumkan akhir Mei.
Hingga kini pemerintah masih merumuskan besaran BLT yang akan disalurkan termasuk data warga masyarakat miskin yang menjadi acuan dalam penyaluran BLT. ree
Tidak ada komentar:
Posting Komentar