Kerinci Anggarkan Dana Pengamanan TNKS di APBD

Kerinci, AP – Suyatno, Kepala Balai TNKS, ketika ditemui oleh wartawan di ruang pola kantor bupati Kerinci, mengaku Pemerintah kabupaten Kerinci, memang serius menjaga dan melestarikan TNKS, buktinya pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Wibawa Sakti dan pemerintah telah menganggarkan di APBD Kerinci untuk pelestarian hutan.

Sekitar 52 % dari luas wilayah kabupaten Kerinci merupakan kawasan Taman Nasonal Kerinci Seblat (TNKS), dari luas lebih dari setengah wilayah Kerinci tersebut sudah ditetapkan, sebagai paru-paru dunia.Oleh karena itu, kata Suyatno, masyarakat pun mempertanyakan konpensasi bagi masyarakat Kerinci, yang sebagian daeranya dinyatakan sebagai paru-paru dunia.

Bupati H Fauzi Siin, kata Suyatno, satu-satunya bupati di Indonesia yang berani menganggarkan dana pelestarian hutan dan kawasan dalam APBD. Terbukti sudah beberapa tahun anggaran selalu dimasukkan dalam APBD Kerinci yang diperuntukkan bagi penyelamatan hutan dan kawasan TNKS dari aktivitas perambahan dan ilegal logging.

“Keseriusan bupati telah teruji, buktinya untuk membantu pengamanan hutan pemkab telah membentuk tim wibawa sakti bahkan anggaranya juga dianggarkan di APBD” ungkap Suyatno.
Namun Suyatno mengatakan wacana konfensasi TNKS terhadap masyarakat tersebut tidak semudah yang bayangkan Secara tidak langsung Kepala Balai Besar TNKS mengakui bahwa untuk mendapatkan konpensasi dan termasuk menyelamatkan hutan dan kawasan itu tidak gampang, sebab semua itu kembali pada tingkat keseriusan masyarakat dan melainkan semua pihak harus ikut serta dalam menyelamatkan hutan dan kasawan TNKS itu.

Terlebih katanya, untuk mendapatkan konpensasi dari dunia internasional terhadap upaya yang dilakukan selama ini dalam melestarikan kawasan, juga dirasakan sangat sulit dan hal itu dikembalikan lagi pada tingkat keseriusan termasuk untuk mendapatkan konpensasi.

Dengan keseriusan masyarakat penyangga TNKS dalam melestarikan kawasan Hutan pihak TNKS pernah memprogramkan proyek ICDP yang anggarannya dikelola lansung Bapeda yang mana proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat penyangga langsung TNKS, Progarm ICDP itu saja gagal dan bermasalah, seharusnya digulirkan malah tidak bergulir.

“ICDP saja tidak berhasil dan bermasalah, seharusnya ada yang digulirkan malah tidak bergulir”.

Dengan adanya kegagalan konfensasi dari proyek ICDP tersebut, Menurut Suyatno “masyarakat harus memperlihatkan keseriusan, dikarenakan Orang luar juga melihat keseriusan kita kalau apa yang kita lakukan itu tidak berhasil otomatis orang juga ragu akan memberikan bantuan”

Terakhir katanya, agar masyarakat bisa mendapatkan konpensasi dari TNKS, maka salah satunya adalah keseriusan dalam melestarikan TNKS, kalau tidak orang lupa akan bantu apabila tidak ada keseriusan dalam melestarikan kawasan. (Men)

UMKM Di Jambi Harapkan Dana Pembinaan BUMN

Jambi, AP - Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Jambi mengharapkan kucuran dana pembinaan dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang setiap tahunnya menganggarkan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat kecil.

Amril (32), salah seorang pengusaha sarung jok mobil mengatakan di Jambi, Minggu, mengharapkan adanya kucuran dana pinjaman lunak dari BUMN itu untuk menambah modal usahanya.

Usaha sarung jok mobil di Jambi cukup maju dan permintaan cukup tinggi, namun karena kurang modal dia tidak bisa melayani permintaan dalam jumlah besar.

Harga sarung jok mobil bervariasi antara Rp400.000 hingga Rp700.000 per unit, tergantung jenis bahan dan model yang diinginkan pelanggan.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Hasan Basri mengatakan, di Jambi kini terdapat 16 BUMN yang menyediakan dana pembinaan puluhan miliar rupiah untuk disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah.

Nilai produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi hingga 2007 mencapai senilai Rp172,12 miliar atau naik tiga persen dari tahun 2006 dengan menyerap tenaga kerja 48.193 orang.

Selain kucuran dana dari BUMN pemerintah juga membantu dukungan dana APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

Sejak tiga tahun terakhir Pemprov Jambi juga sudah mengucurkan dana khusus lewat program kredit usaha pemberdayaan masyarakat (Kupem) untuk membantu berbagai usaha masyarakat, termasuk petani.

Pada 2007 sudah dialokasikan dana untuk Kupem senilai Rp12,75 miliar dengan tingkat pengembalian Rp10,45 miliar. dey

Jambi Gulirkan Dana Koperasi Simpan Pinjam Rp5 Miliar

Jambi, AP - Dinas Koperasi dan Pembina Usaha Kecil Menengah (PKM) Provinsi Jambi pada 2008 menggulirkan dana untuk koperasi simpan pinjam di sembilan kabupaten di daerah itu senilai Rp5 miliar.

Kepala Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Jambi, Dadan Danuraswo di Jambi,mengatakan, alokasi dana bergulir simpan pinjam itu diprioritaskan untuk koperasi yang aktif dan perorangan yang memiliki usaha.

"Alokasi dana koperasi simpan pinjam itu tetap dilaksanakan selektif, karena di Jambi banyak koperasi tinggal merek papan nama," ujarnya.

Hingga 2007 jumlah koperasi di Jambi mencapai sebanyak 2.829 unit dengan 320.000 anggota.

Pada 2008 juga akan mengalokasikan dana senilai Rp10 miliar untuk koperasi unit desa (KUD) yang membuka usaha penggemukan sapi sebanyak 250 ekor, budidaya pengembangan keramba ikan patin senilai Rp400 juta untuk dua KUD.

Untuk pengembangan pabrik pakan ikan yang dikelola koperasi juga dialokasikan senilai Rp3 miliar dan koperasi Pondok Pesantren (Ponpes) senilai Rp3 miliar.

Selain itu juga membantu mengembangkan koperasi civitas akademika senilai Rp10 miliar.

Jambi pada 2005-2006 memperoleh dana dekontrasi sektor riil dari pusat untuk pengembangan koperasi senilai Rp70 miliar, serta pada 2007 memperoleh Rp85,58 miliar yang dialokasikan untuk 372 unit koperasi. don

DKP Jambi Rangkul Lembaga Adat Lestarikan Sungai

Jambi, AP - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi merangkul lembaga adat untuk melestarikan habitat sungai yang terancam punah akibat masih maraknya penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang.

Kepala DKP Provinsi Jambi, Herman Suherman di Jambi, mengatakan, peran lembaga adat diniai efektif untuk membasmi penagkapan ikan menggunakan alat terlarang, seperti sentrum, dinamit dan racun.

Penangkapan ikan menggunakan alat terlarang itu tidak saja dilakukan oleh penduduk setempat, tetapi juga oleh para pendatang dari Provinsi Sumatera Selatan.

Memasuki musim tertentu ratusan pendatang asal provinsi tetangga itu sengaja datang ke Jambi menangkap ikan menggunakan alat terlarang di 17 sungai yang ada.

Pergantian musim hujan ke musim kemarau seperti saat ini kesempatan para pendatang mengais rezeki dengan menangkap ikan di daerah alira sungai (DAS) dan sub Batanghari, karena saat itu ikan berkumpul di alur yang dalam atau lubuk.

Saat musim kemarau tiba, ikan kembali ke lubuk atau tempat yang dalam. lokasi species air tersebut berkembang biak, dan situasi itu dimanfaatkan pendatang asal Sumsel itu.

Kendati menangkap ikan di DAS dan sub DAS Batanghari tidak dilarang bagi siapapun, namun penangkapan tidak dibenarkan menggunakan racun, dinamit, dan setrum. ant

YLKJ MINTA PEMERINTAH KENDALIKAN HARGA SEMBAKO

Jambi, AP - Yayasan Lambaga Konsumen Jambi (YLKJ) minta pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengendalikan lonjakan harga sembako yang naik mencapai 10 persen lebih akibat isu kenaikan bahan bakar mnyak (BBM).

Ketua YLKJ Drs Warasdi di Jambi, Sabtu mengatakan, sejak gencarnya pemberitaan rencana pemerintah menaikkan BBM, sudah didahului kenaikan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk sembako. "Peran Disperindag untuk mengendalikan harga kini sangat dibutuhkan, jangan hanya terpaku pada data diatas kertas tanpa mengecek ke lapangan dan menampung keluhan konsumen, supaya dapat mencari solusinya," katanya.

Tindakan nyata ke lapangan untuk mengecek gudang dan distributor sembako harus dilakukan untuk melacak aksi penimbunan, karena tidak menutup kemungkinan hal itu dilakukan dengan alasan biaya produksi yang meningkat dan lain sebagainya. YLKJ menilai yang berperan aktif memantau serta mengawasi harga adalah media dan LSM, namun mereka tidak bisa berbuat atau mengambil kebijakan untuk meredam lonjakan harga tesebut.

Untuk itu gubernur juga diminta menegur dan menindak instansi terkait yang masih memberikan laporan tanpa mampu memberikan solusi, apalagi mengatasi di lapangan. Seharusnya dalam kondisi yang serba memprihatinkan saat ini, pedagang tidak mengambil keuntungan terlalu besar, dengan memanfaatkan isu kenaikan BBM, supaya masyarakat terutama yang miskin tetap mampu membeli dan memenuhi kebutuhan dengan harga yang terjangkau.dra

Perubahan Iklim Mei-Juli Tetap Hujan Di Jambi

Jambi, - Perubahan iklim telah terjadi yang seharusnya sudah memasuki musim panas, ternyata di Provinsi Jambi diperkirakan tiga bulan ke depan dari Mei-Juli 2008 tetap turun hujan normal dengan curah 115 mm hingga 200 mm.

Laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Provinsi Jambi, yang diterima Minggu, selama tiga bulan ke depan di Jambi curah hujan normal dan tidak dikhawatirkan terjadi curah hujan yang berlebihan.

Untuk Provinsi Jambi biasanya setiap tahun yakni memasuki bulan Mei hingga Juli terjadi musim kemarau dan menyebabkan kebakaran hutan, seperti yang terjadi pada tahun 2006 dan 2007.

Di Sumatera hanya Provinsi Sumatera Utara saja yang diperkirakan curah hujannya turun cukup tinggi, yakni mencapai 301 mm hingga 400 mm selama tiga bulan bersama dengan beberapa kota di wilayah Indonesia Timur seperti Irian Jaya dan Maluku.

Sementara itu perkiraan sifat hujan di Provinsi Jambi selama tiga bulan ke depan terjadi peningkatan yakni pada bulan Mei ini hanya 85 - 115 persen atau normal.

Sedangkan pada Juni hingga Juli mendatang sifat hujan di Jambi mengalami pergeseran di atas normal 116-150 persen terjadi hujan.

BMG mencatat untuk pulau Sumatera sebagian besar curah dan sifat hujan rata-rata di atas normal seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. dra/don

Bupati Batang Hari Buka Kegiatan Seminar Sehari

Pengembangan Ternak Pada Lahan Sawit

Muara Bulian,AP-kemarin (12/05) bertempat di Gedung Pemuda Dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari, Bupati Batang Hari Ir.Syahirsah,SY, membuka kegiatan seminar sehari tentang pengembangan ternak pada lahan sawit, acara berlansung sukses, dimana para peserta seminar mengikutinya dengan penuh semangat dengan menghujani pertanyaan-pertanyaan.
Menurut Bupati “ seminar sehari tentang pengembangan dan integritas peternakan dan perkebunan dalam upaya percepatan swasembada daging dan pengembangan ternak dilahan sawit, kegiatan seperti ini sangat penting dilaksnakan dalam rangka pencapaian percepatan swasembada daging melalui program pemeliharaan sapi potong dengan pola integritas sapid an sawit,” tuturnya.

Lanjut Bupati seperti kita kethaui bahwa luas lahan perkebunan saiwt dikabupaten Batang Hari saat ini lebih kurang 69.852.75 Ha, apabila 1 ha tanaman kelapa sawit dapat dipelihara ternak sapi sebanyak 3-7 ekor sehingga peluang pemeliharaan sapi dikebun kelapa sawit dapat dipelihara sebanyak 209.556-488.964 ekor.

Konsumsi daging cenderung meningkat dari tahun ketahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perkembangan sosial ekonomi (pendapatan) dan kesadaran terhadap pentingnya gizi akibat perubahan tingkat pendidikan dan gaya hidup (life style), pemenuhan kebutuhan daging di kabupaten Batang Hari sampai saat ini masih mengandalkan suplay ternak sapi dari provinsi lain.

Dengan kondisi seperti ini pencapaian target program swasembada daging sapi tahun 2012 diprovinsi Jambi masih sangat berat, berbagai kendala saat ini tidak hanya menyangkut dana, tetapi juga kesiapan sumber daya menusia dan keberpihakan dunia usaha/swasta.

Sementara itu Ketua panitia pelaksana Dinas Peternakan Dan perikanan H.Akhyar,A.Pi.yang dalam sambutannya menyampaikan “ maksud dan tujuan dilaksnakannya seminar sehari ini adalah untuk implementasi dari program percepatan swasembada daging dengan konsep integritas ternak dengan perkebunan sawit, mengoptimalkan pemanfaatan limbah produksi perkebunan sawit sebagai pakan ternak, mendorong pengusaha kebun sawit memunculkan usaha baru yang menginvestasikan modalnya pada komoditas peternakan, memfasilitasi lembaga pembiayaan untuk dapat memberikan peinjamana dana pada usaha peternakan dnegan bunga relative kecil dan sebagai informasi pelaku usaha, pemili modal, lembaga pembiyaan, pemerintah dan perguruan tinggi,” ujarnya.

Peserta seminar terdiri dari unsurr pemasaran Manager PT.Agricinal Bengkulu, tim Bank Indonesia, Bank Jambi, dan BRI, peserta perusahaan perkebunan sawsta, pertugas tekhnis nakkanbun, KTNA Kabupaten, KUD, camat se-Kabupaten Batang Hari,DPRD Kabupaten Batang Hari, Bappeda, Dinas Kabupaten, dan perguruan Tinggi, setelah seminar sebagain peserta akan mengikuti Field trip ke PT Tri Bhakti Sari Mas (TBS) Kabupaten Kuatan Sengingi dengan jumlah peserta Field Trip lebih kurang 22 orang. Ian.

Program Replanting Karet diduga Meninggalkan PR

Disbun dituding tidak Konsisten Mikirkan Rakyat

Jambi, AP- Program replanting karet yang didanai dari Anggran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2006 dan 2007 sebesar Rp 60 Miliar, yang diduga bermasalah saatt ini kasus terserbut diambil alih oleh Komisi Pemerantasan Korupsi di Jakarta.

Di Propinsi Jambi sendiri, replanting karet ini desakan agar replanting karet ini diusut tuntas terus disuarakan oleh berbagai kalangan, mereka meminta agar kejaksaan Tinggi Jambi, mengusut hingga tuntas karena dalam pelaksanaan pekerjaannya diduga menyimpang.

Seperti yang dilakukan Aliansi LSM Jambi terdiri dari, Panji, Praja, Benteng Tebo, Formasi, Ankor, NP-Sand, Goder,yang melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Senin ( 12/5) kemarin. Menurut mereka pekerjaan program peremajaan karet tahun 2006 dan tahun 2007 di Provinsi Jambi yang sampai saat ni ternyata realisasi dilapangan tidak sesuai dengan dengan sebenarnya., dan halnini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat terutama petani yang telah terdaftar sebagai peserta program peremajaan karet.

“ kami minta agar Dinas Perkebunan untuk memblacklist rekanan yang melaksanakan pekerjaan replanting karet dan meninjau kembali komitmen, kapasitas dan integritas kepala dinas perkebunan, bila perlu mencopotnya bila tidak bisa mengambil tindakan tegas kepada rekanan yang melaksanakan kegiatan proyek,” Kata Kordinator aksi,Tarmizy dalam orasinya.

Apalagi katanya berdasarkan Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun 2006 terdapat persoalan yakni, CV Nahkodo degan Nomor kontrak 027/6742/Prod/Disbun /07 Agustus 2006 telah menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp 6.282.468.000 sementara prestasi kerja 0,00% sehingga harus mengembalikan kelebihan pembayaran, sementara sisa pengembaliannya masih Rp 753.896.160, hingga kini belum jelas

Lajutnya CV Triguna Magra dengan nomor kontrak 027/6741/Prod/ Disbun 04 Agustus 2006 telah menerima uang muka sebesar Rp Rp 976.387.000 terdapat kelebihan pembayaran Rp321.891.400, yang belum jelas. Untuk CV Gema Perkasa dengan nomor Kontrak 0276/6740/Prod /Disbun/04 Agustus, belum dikembalikannya kelebihan pembayaran sebesar Rp 195.277.400,

“ Di tahun 2007 juga program ini terus dilanjutkan dengan nilai kontrak sebesar Rp 34.922.920.436,00 dan dinyakatakan bahwa pekerjaan mereka sampai akhir tahun 2007 rata –rata telah melebihi 75% dan kontraktor diwajibkan untuk melanjutkan pekerjaan namun, kenayataannya dilapangan diduga banyak yang tidak sesuai,” katanya.

Para pengunjukrasa enggan melakukan dialog dengan pihak Dinas Perkebuan mereka hanya inginberdialog langsung dengan kepala dinas. Usai melakukan aksi di Dinas Perkebunan, para pengunjukrasa melanjutkan aksinya ke Kantor Inspektorat yang dulunya Bawasda .dra

Orang Tua Siswa Datangi Kantor P dan K

Jambi, AP- Puluhan orang tua siswa SD N 81 Sungai Maram Kota Jambi, kembali mendatangi kantor dinas P dan K Kota Jambi. Kedatangan puluhan orangtua siswa ini karena merasah resah, karena diduga adanya oknum guru yang menyatakan bahwa , sekolah SDN 81 terserbut tidak menerima murid baru dan juga sekolah akan di Marger

Menurut para orang tua siswa, adanya kabar bahwa SD terserbut tidak menerima murid baru dan juga akan di Marger, sangat meresahkan, dan para siswa adanya yang enggan ke sekolah.
“ kita pernah melakukan aksi demo di kantor walikota dan saat itu, dinas P dan K merespon bahwa, sebelum adanya kejelasan status tanah maka SD orang tua siswa tidak perlu khawatir, “ kata Ade.

Menurutnya, adanya informasi tersebut sangat membuat orang tua siswa khawatir akan nasib pendidikan anaknya. Untuk itu, pemerintah harus bijaksana dan lebih mementingkan pendidikan dari pada okum –oknum pengusaha.

Kabag Tata Usaha Dinas P dan K Kota Jambi M Rifa’i, yang menemui orang tua siswa berjanji besok ( hari ini –red) akan turun ke SD 81 untuk menjelaskan duduk persoalanya,” orang tua siswa besok bisa hadir.” Ujarnya singkat.

Polemik SD 81 Sungai maram memang sudah lama terjadi. Polemic ini bermula dari status kepemilikan tanah yang dijual kepada pihak Abadi, yang saat ini sedang di bangun water Bom.dra

KPUD Kota Jambi di Desak Akomodir Calon Independen

Jambi, AP-Puluhan massa yang tergabung dalam Kumpulan Anti Korupsi, Senin ( 12/5) sekitar pukul 10.00 WIB, melakukan aksi unjukrasa ke Kantor KPUD Kota Jambi. Pengunjukrasa mendesak agat KPUD Kota Jambi, mengakomodir calon independent demi tegaknya demokrasi di Kota Jambi.

Dengan membawa spanduk –spanduk dan poster –poster tuntutannya, pengunjukrasa melakukan orasi di Bundaran Monas Kota Baru. Selain itu mereka juga membagikan selebaran –selebaran kepada sejumlah pengendara. Usai melakukan orasi di Bundaran Monas, para pengujukrasa langsung menuju Kantor KPUD Kota Jambi.

Koodinator aksi M Refi dalam orasinya meminta kepada KPUD Kota Jambi untuk mengakomodir calon independent, Sesuai dengan Undang – Undang No 12 Tahun 2008 dan edaran Mendagri.
“ Demokrasi harus dibuka seluas –luasnya, sehingga aspirasi masyarakat dapat di capai untuk memilih pemimpin yang pantas dan betul –betul mampu memimpin Kota Jambi kedepan.” Ujarnya.
Apalagi katanya, dengan telah dibuanya kesempatan oleh undang –undang tentang calon independent ( non partai) maka kesempatan bagi calon –calon pemimpin masa depan untuk ikut bertarung dalam pilwako 2008 di Kota Jambi.
“ KPUD harus menjemput bola yang telah dikeluarkan oleh KPU Pusat dan segera disosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya calon independent yang nantinya ikut Pilwako.” Tegasnya.

Sosialisasi ini katanya, adalah beban moral yang harus dilaksanakan , karena calon independent bisa ikut pilwako adalah kemajuan besar dalam demokrasi , khususnya di Jambi dan Indonesia.
Sementara itu Ketua KPUD Drs Badjuri M yang menemui pengunjukrasa mengatakan, kami dari KPUD bekerja secara terbuka, demokratis, netral dan tidak memihak kepada siapapun yang maju dalam Pilwako di Kota Jambi.

“ Kami sudah mengutus anggota KPUD Kota Jambi. Dan hasilnya akan ada beberapa hari nanti, pengutasn itu, terkait masalah pencalonan independent, kami KPUD siap, tidak ada problem jika ada calon independent maju dalam Pilwako,” Katanya

Sementara itu, berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Pusat No 860/15/IV/2008 perihal jadwal pengumuman dan pendaftaran pasangan calon peserta pemilu Kepala Daerah dari calon perseorangan, yang ditandatangai oleh Ketua Prof Dr H A Hafisz Anshary AZ, MA disebutkan bahwa, KPU Provinsi datau Kabupaten Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tahapan pendaftaran pasangan calonnya dimulai pada bulan juni 2008 , agar mengumumkan pendaftaran pasangan calon dari usur perseorangan setelah tanggal 3 Mei.

Dan juga calon perseorangan yang mendaftar ke KPU harus sudah menyerahkan daftar dukungan penduduk beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dengan perubahan undang –undang No 32 tahun 2004 kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dan PPS sebelum 28 ( Dua Puluh Delapan ) hari pelaksanaan verifikasi untuk pemilu gubernur/wakil gubernur dan 21 hari ( dua puluh satu ) hari pelaksanaan verifkasi untuk pemilu Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota /Wakil Walikota

Selain itu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengumuman dan pendafaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah dari unsur perseorangan , agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait.dra

Diduga Keras Galian C PT.JBI Ileggal

Merlung,AP—Maraknya kasus kegiatan terkait lingkungan hidup berupa, Galian C di daerah Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), mesekipun pihak Pemkab Tanjabbar telah melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, tampaknya belum membuat jera sejumlah oknum pengusaha, bahkan terkesan pihak oknum pengusaha ‘nakal’ hanya ngeruk keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak tergadap kerusakan eko sistim dilingkungan disekitar lokasi ditambang.

Buktinya, Galian C ileggal yang beraktivitas di Km 73 jalan 130 U dalam areal perusahaan wira karya sakti (PT.WKS) saat ini yang dilakukan sub kontraktor PT.JBI, dinilai telah mengkangkangi Undang-undang tentang lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah, bahkan juga kegiatan tersebut telah merugikan keuangan daerah seperti, pendapatan asli daerah (PAD) Tanjabbar.

Untuk itu ketua koordinator investigasi lembaga swadaya masyarakat (LSM Pakam) Merlung Heri Juanda.SH, menghimbau kepada Pemkab Tanjabbar segera melakukan tindakan tegas, sanksi kepada oknum pengusaha yang telah melakukan kegiatan Galian C Ileggal didaerah tersebut sehingga kedepan, setiap pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Tanjabbar dapat melakukan kewajibanya seperti membuat izin sebelum melakukan eksplotasi dilokasi.

Berdasarkan hasil investigasi koran ini yang dibarengi tiga orang pengurus LSM Pakam Merlung Rabu (7/5) dilokasi ternyata benar adanya, aktifitas kegiatan Galian C yang tengah berjalan menggunakan alat berat eksapator dan sejumlah kendaraan roda empat lainya. Sementara inpormasi yang dapat dirangkum dilokasi, diduga sejumlah kendaraan tersebut milik PT.SAL, sedangkan PT. JBI sebagai pelaksana dilapangan atau sebagai sub kontraktor dari PT.WKS.

“ Alat berat ini milik PT.SAL. sedangkan PT.JBI hanya pelaksana dilapangan, Bos kami Pak Alek, kantornya di Km 8 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu,” ujar salah satu karyawan PT.JBI yang tak mau menyebutkan namanya, dilokasi saat itu.

Ditempat yang sama, Ketua koordintor investigasi LSM Pakam Merlung Heri Juanda.SH, menilai kegiatan Galian C yang terdapat dalam areal PT.WKS tersebut. Diduga keras Ileggal, sehingga telah merugikan PAD Tanjabbar, bahkan oknum pengusaha tersebut dinilai telah berani melakukan kegiatan Galian C tanpa dilengkapi dokumen. Untuk itu, menghimbau pihak instansi terkait, diantaranya Kapedalda dan Kabag Ekonomi, segera meninjau lokasi, dimana saat ini aktifitas penggalian tengah berjalan.

“ Ya, jelas kegiatan ini telah melanggar ketentuan yang ada, sehingga berdampak terhadap lingkungan, bahkan kegiatan ini telah merugikan keuangan daerah seperti PAD. Kami minta pihak instansi terkait segera meninjau kelokasi. Kita siap membantu,” tegas Heri
Ketika dikonfirmasi, Kabag Ekonomi Yan Eri.Sp mejelaskan, tidak ada izin Galian C atas nama PT.JBI, dan berjanji akan menindak lanjuti inpormasi yang telah disampai LSM Pakam Merlung.

“ Kami akan menindak lanjuti inpormasi itu, bila terbukti kita atas nama Pemkab Tanjabbar akan mengenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Galian C salah satu sumber PAD Tanjabbar, “ tegas Yan Eri, Kamis (8/5) kemarin diruang kerjanya.
Sementara, sampai berita ini diturunkan, pihak pimpinan PT.JBI Alek, belum dapat dikonpirmasi. Kms

Lelaki Parobaya Tusuk Leher dengan Pisau

Jambi, AP – Tidak disangka sama sekali, Hendri (45) Warga Jalan Bhayangkara, Lorong Jengkol, RT 12, No 30, Kelurahan Talangbanjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berbuat nekat, mengakhiri hidupnya.
Namun untung saja, upaya bunuh diri yang dilakukan lelaki parobaya itu, pada sore hari sekitar pukul 16.30 WIB itu, cepat diketahui oleh adiknya, bernama Acu.Keterangan yang berhasil dirangkum harian ini menyebutkan, korban nekat mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara memotong lehernya dengan menggunakan pisau dapur rumahnya, karena diduga stres dengan sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh.

Perbuatan nekat itu, tentu saja menggembarkan warga sekitar, karena mengundang perhatian masyarakat sekitar, dan langsung memadati rumah korban. Kejadian itu terungkap, ketika adik korban bernama Acu, melihat sekeliling rumahnya dalam keadaan sepi dan sebelumnya curiga melihat gelagat kakaknya (Hendri), yang diketahui mengalami rasa seperti ketakutan.

Setelah masuk kerumah dan membuka pintu, yang kebetulan tidak terkunci. Acu terperanjat, ketika melihat kakaknya yang sebelumnya mengalami sakit pada hidung yang tak kunjung sembuh, hendak memotong lehernya sendiri menggunakan pisau dapur.

Mendapatkan kejadian itu, Acu langsung mencegah sambil menangkap tangan sambi merampas pisau yang digenggam kakaknya. Hal hasil, upaya nekat itu, dapat dicegah. (don)
a

Pengembangan Pesisir Pantai Harus Direalisasikan

Jambi, AP- Pemprov Jambi harus segera merealisasikan segera pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, yang dilaporkan belum banyak tersentuh pembangunan.

DPRD Provinsi Jambi telah mensahkan rancangan usulan Perda untuk pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, sehingga Perdanya harus segera diterbitkan agar pelaksanaan berjalan cepat, kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan.
"Jangan ditunda-tunda itu, sebab kebiasaan selama ini setelah banyak Perda setelah disahkan tidak ada implementasinya. Hal itu hendaknya tidak terjadi dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut," ujarnya.

Dewan mengingatkan Pemprov Jambi segera melaksanakan, karena program itu bertujuan untuk memberdayakan rakyat kecil, terutama nelayan di pantai timur, serta potensi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Provinsi Jambi.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu untuk mencari nilai tambah pemasukan retribusi dari sisi pemanfaatan pantai dan transportasi laut, selain belum banyak tersentuh pembangunan terutama akses untuk memberdayakan masyarakat pantai yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan.

Pengembangan ke pesisir karena Jambi juga berbekal pengalaman tidak mau terulang kasus sengketa Pulau Berhala yang berada di Selat Berhala atau 12 mil dari garis pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sengketa Pulau Berhala dengan Provinsi Kepulauan Riau sampai kini berlarut-larut, karena kedua daerah saling klaim itu miliknya. Sengketa berlarut membuat Pemerintah Pusat mengambil alih Pulau Berhala dan menetapkan dalam status quo.

Pantai timur memiliki potensi yang cukup besar baik secara ekonomis cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik, seperti turumbu karang, hutan bakau (manggrove), plasma nuftah dan tempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan dan species lainnya.

Sedangkan dari sudut potensi ekonomi misalnya pertambangan, industri pelabuhan, transportasi, dan pariwisata. Dalam rencana pemanfaatkan potensi wilayah pesisir dan pulau kecil Pemprov Jambi akan merevisi peta wilayah sebab selama ini belum menunjukkan batas wilayah darat dengan menampilkan pulau-pulau kecil, serta batas wilayah pesisir dan laut.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur seluas 12.993 km2 dan garis pantai sepanjang 211,9 km. har

Pendaftaran Sekolah Tak Dipungut Bayaran

Mulai Tingkat SD sampai SLTA

Jambi, AP - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menegaskan tidak ada uang pendaftaran untuk masuk sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), karena sudah didanai pemerintah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmat Derita menegaskan, pemerintah pusat dan daerah sudah menganggarkan dana cukup besar untuk membantu masyarakat mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam pembiayaan sekolah anaknya.

"Bagi warga miskin gratis semua biaya dan bagi yang mampu akan lebih ringan dengan adanya dana BOS (Rp2,3 juta per tahun/siswa untuk SLTP)," ujar Rahmat.

Selanjutnya dalam penerimaan siswa tahun ajaran baru 2008/2009 itu Dinas Pendidikan kota dan kabupaten diminta lebih serius dan aktif memantau sekolah agar tidak melakukan pungutan yang tidak seharusnya dilakukan. Pemerintah sudah menanggung semua biaya mulai dari pembelian formulir, pakaian dan lainnya, sehingga tidak ada lagi alasan dari pihak sekolah melakukan kutipan.

Dinas Pendidikan kota dan kabupaten memiliki wewenang penuh dalam pengawasan dan penindakan bagi sekolah yang menyalahgunakan penggunaan dana BOS tersebut, karena selain bersumber dari APBN juga dari APBD pemerintah setempat. Dinas Pendidikan provinsi hanya sebagai koordinator, sementara wewenang pelaksanaan, pengawasan dan penindakan sepenuhnya berada pada Dinas Pendidikan kota dan kabupaten.(dra)

13.000 Tamatan SMP, Sasaran Wajar 12 Tahun

Jambi, AP - Sekitar 13.000 siswa taman SLTP dari keluarga tidak mampu di Provinsi Jambi menjadi sasaran program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun untuk tahun ajaran 2008/2009.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmat Derita di Jambi mengatakan,Tingkat kelulusan SLTP di Jambi tahun ajaran 2008/2009 berjmlah 24.000 siswa dan 13.000 siswa di antaranya adalah warga kurang mampu yang sama sekali tidak dikenakan biaya pendidikan selama satu tahun ajaran (dari dana Bantuan Operasional Sekolah-BOS). ”Pemerintah melalui dana APBN dan APBD pemerintah kota dan kabupaten di Povinsi Jambi sudah menganggarkan dana sebesar Rp55 miliar yang disalurkan melalui program BOS untuk membantu warga tidak mampu” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jambi lanjutnya, pada tahun ajaran 2008/2009 bertekad akan mewujudkan wajar 12 tahun, di mana tidak ada alasan lagi warga yang tidak mampu tidak bisa menyekolahkan anaknya. Tiap siswa dari keluarga tidak mampu itu akan mendapat suntikan dana BOS sebesar Rp2.300.000 untuk satu tahun, dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya hingga mereka tamat SLTA. Daya serap SLTA di Jambi untuk menampung lulusan SLTP di Jambi pada dasarnya sebanding, hanya saja tidak meratanya jumlah SLTA di kota dan kabupaten menimbulkan biaya tinggi bagi siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke SLTA

. Di satu kecamatan terkadang ada empat SLTP, sementara SLTA hanya satu sehingga untuk dapat diterima terpaksa mereka harus ke ibukota kabupaten dengan banyak pilihan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selayaknya tiap kecamatan ada satu SMA dan sejumlah SMK supaya lulusan SLTP itu dapat memilih dan tidak perlu ke ibukota kabupaten atau kota untuk melanjutkan pendidikannya.dra

Perusak Lingkungan Harus Dihukum Berat

Jambi, AP - Para perusak lingkungan termasuk pengusaha pelaku pembalakan liar harus dihukum berat, karena dampak kerusakan lingkungan di Indonesia sudah cukup parah.
"Aparat penegak hukum harus menerapkan undang-undang berlapis, baik UU Pidana maupun UU linkungan kepada para penjahat perusak lingkungan itu," kata mantan Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Feri Irawan di Jambi.

Kerusakan lingkungan di Indonesia yang terparah, kerusakan hutan dan lahan akibat hukuman yang diterapkan kepada para pelaku cukup ringan atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Kerusakan hutan akibat pembalakan liar (ilegal logging) dan ulah para pengusaha Hak Pengusaha Hutan (HPH) yang tidak melakukan penghijauan telah menimbulkan berbagai bencana alam banjir, dan kebakaran hutan.

Korban jiwa dan harta benda pun sudah tidak terhitung akibat kerusakan lingkungan itu. Ia juga menegaskan, negara-negara Asean merupakan negara yang paling banyak menampung kayu hasil pembalakan liar (ilegal logging) dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga dinilai selama ini gagal menanggulangi kebakaran hutan dan asap sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat kecil dan kerusakan lingkungan hutan kian parah.

Kegagalan itu juga disebabkan pemerintah tidak mampu menangkap para pelaku terutama pihak perusahaan yang nyata-nyata menjadi biang keladi penyebab kebakaran hutan dan kerusakan lingkungana.dra

Pemprov Jambi Realisasikan Rehab Sekolah 1.764 Unit

Jambi, AP - Provinsi Jambi pada 2006 dan 2007 merealisasikan pembangunan rehab ruang kelas sekolah SD dan SMP/MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang rusak sebanyak 1.764 unit, yaitu 1.572 SD/MI dan SMP 192 unit.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmat Derita di Jambi, mengatakan, dengan realisasi itu kini sisanya tinggal 870 unit.

Pembangunan rehab ruang kelas SD dan SMP di sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi itu merupakan tindaklanjut kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota di Jambi yang dituangkan dalam kesepakatan (MoU) pada 2005.

Pada 2008 untuk membiayai rehab ruang sekolah yang tersisa sebanyak 870 unit itu membutuhkan dana Rp62,4 miliar dengan sumber pembiayaan Pemprov Jambi 30 persen dan sepuluh kabupaten dan kota 70 persen.

Provinsi Jambi akan menuntaskan pembangunan rehab ruang kelas SD dan SMP itu sejalan dengan pencanangan program wajib belajar (Wajar) 12 tahun pada 2008.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Jambi pada 2008 telah mengalokasikan dana APBD pendidikan sebesar Rp136,730 miliar. dra

BUPATI BATANG HARI RESMIKAN NAMA LOKASI MTQ

MUARA BULIAN,AP-Bupati Batang Hari Ir.Syahirsah,SY, kemarin (10/05) bertempat dimimbar utama Gedung MTQ telah meresmikan nama dan lokasi MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jambi,dengan nama “ Fastabiqul Khairat”.
Acara tersebut dihadiri oleh Waka Polres ,Kadepag,setda Batanghari, para Asisten, para kepala Dinas, Kantor, Badan, para camat, para kabag, para panitia pelaksana, ibu TP-PKK, para tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Acara peresmian lokasi MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jambi ini berlangsung khidmat dengan diawali pembacaan Kulhu, Tahlil dan diakhir dengan do’a.Peresmian ini ditandai dengan penada tanganan papan nama lokasi MTQ,yang disaksiakan oleh waka polres,kadepag setda Batanghari, para asisten, kadis, kaban, kakan, dan seluruh yang hadir, setelah peresmian acara dialnjutkan dengan rapat Panitia pelaksana MTQ.

Bupati Batang Hari pada pembukaan rapat menyampaikan dan meminta kepada seluruh sarana dan parsarana dalam kebutuhan MTQ ini harus diinventarisir baik nantinya terhadap kekurangan-keurangannya, maupun yang lainnya, persiapan ini harus ada dan nyata, jangan sampai ada yang hutang, segalanya harus betul-betul diperhatikan dan disiapkan.

Untuk mengatasi masalah listrik bupati pinta agar dipersiapkan genset terutama dipemondokan para kafilah, dan para tamu undangan pejabat daerah, karena melihat kondisi listrik saat ini memang kita harus betul-betul mempersiapkannya, juga terhadap pelayanan air agar setiap waktu ditentukan untuk dapat memenuhinya, PDAM harus stand BY.

Sementara itu bagian secretariat MTQ Baihaqi Syam, pada keterangannya mengatakan, persiapan undangan untuk Bupati dan Wali Kota sudah kita sampaikan, buku panduan ,peta dan jadwal MTQ sudah dipersiapkan lengkap dengan tas, dan segala sesuatunya, hal ini kita berikan kepada para kafilah pada saat penyambutan chekin kafilah (Ian)

Madel Silaturahmi Keluarga di Pamenang

Bangko, AP - Untuk mempererat tali kekeluargaan Calon Bupati Merangin Drs. Muhammad Madel hari Jumat (9/5) siang melakukan silaturahmi dengan masyarakat Pamenang dirumah Bapak Syahrul di dusun Baru Pamenang yang masih memiliki hubungan darah dengan calon kuat Bupati Merangin ini. Dalam pertemuan kekeluargaan yang berlangsung akrab, terungkap dukungan yang sangat besar terhadap calon Bupati Merangin dengan nomor urut tiga ini. Apalagi keluarga besar dan masyarakat di kecamatan Pamenang ini tahu persis keberhasilan Madel dalam memimpin Sarolangun.

Ketua Tim Maza Sukses Agus Purnomo mengatakan, pertemuan tersebut diadakan setelah

Drs. Madel melakukan sholat Jumat bersama-sama masyarakat di mesjid setempat. Setelah melakukan pertemuan keluarga dan makan siang, kegiatan Madel selanjutnya menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan simpatisan Maza. “Pertemuan di Pasar Pemenang dirumah rekan kita Alif dengan tim kecamatan untuk memperkuat jaringan kita di kecamatan dan desa dalam Pilkada mendatang.” ujar Agus.

Menurut Agus, dalam pertemuan di kecamatan Pamenang tersebut selain untuk memperkuat jaringan sampai kedesa-desa juga dipersiapkan untuk saksi Maza di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari pemungutan dan perhitungan suara. “ Kita persiapkan saksi di setiap TPS sebanyak dua orang untuk memastikan bahwa pemungutan dan perhitungan suara berlangsung sesuai dengan aturan yang ada.” kata Agus.

Melihat dari setiap pertemuan yang digelar mendapat dukungan yang luar biasa dari simpatisan dan masyarakat, semakin meyakinkan Tim Maza Sukses, bahwa pasangan Drs. Muhammad Madel dan Zainul Arfan, STp akan mampu meraih suara sebanyak-banyaknya seklaigus memenangkan Pilkada secara elegant dan terhormat

“Secara nyata dukungan dan harapan kepada pak Madel untuk dapat memimpin Merangin lima tahun kedepan sangat luar biasa, ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang hadir setiap pak Madel turun kelapangan. “ ujar tim sukses ini bangga. Dos

Harga Pelumas Naik, Sebelum BBM

Jambi, AP- Harga minyak pelumas di Jambi naik mendahului kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah direncanakan pemeritah, namun belum diterapkan, yang kenaikannya antara Rp2.000/liter hingga Rp2.500/liter. Liliy (23), kasir toko pelumas

"Indo Mobil" berlokasi di Jelutung, Kota Jambi, Sabtu mengatakan, sudah sepekan hampir seluruh merk minyak pelumas mengalami kenaikan, sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM. Minyak pelumas merk TOP-1 harga sebelumnya Rp32.00/liter kini menjadi R34.000/liter, merk Mesran dari 19.500/liter menjadi Rp22.000/liter, begitu juga merk yang lainnya, semuanya mengalami kenaikan harga. Pemilik toko penjual aksesoris mobil dan minyak pelumas "

Murni Motor Awi (40) di kawasan Broni, mengatakan isu kenaikan BBM turut mempengaruhi harga minyak pelumas, sementara untuk suku cadang kendaraan belum ada perubahan. Sejak satu pekan terakhir semua merk minyak pelumas mengalami kenaikan rata-rata antara Rp2.000/liter hingga Rp2.500/liter, hanya saja untuk suku cadang atau kendaraan yang belum mengalami kenaikan.

Iwan (31) pemilik kendaraan pribadi ketika ditemui saat mengganti minyak pelumas mobilnya mengatakan, belum lagi BBM naik, tapi minyak pelumas sudah mendahului, dan itu turut menambah biaya pengeluaran pemilik kendaraan. Kenaikan harga minyak pelumas itu diakui tidak begitu berpengaruh dan terasa, karena rata-rata mobil diganti minyak pelumasnya bila sudah menempuh perjalanan 5.000 km, dan khusus bagi pemilik kendaraan pribadi, untuk menempuh jarak tersebut minimal tiga bulan.

"Lain halnya bila harga BBM sudah dinaikkan pemerintah, itu sudah pasti sangat terasa, karena kebutuhan hampir setiap hari dan pembeliannya juga rata-rata mencapai puluhan liter," kata Iwan.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi yakni untuk premium dari Rp4.500/liter menjadi Rp6.000/liter dan solar dari Rp4.300/liter menjadi Rp5.000/liter, yang hingga kini belum resmi dra

RI Kesulitan Kalkulasikan Sampah Elektronik

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan data jumlah sampah elektronik ("e-waste") yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3), baik domestik maupun kiriman dari luar negeri.
"Seminar KLH tahun 2006 yang membahas limbah elektronik belum juga bisa mengeluarkan berapa sebenarnya angka `e-waste` di Indonesia," kata Asisten Deputi (Asdep) urusan B3 dan Limbah B3 KLH, Emma Rahmawati, di Jakarta.
Ia berpendapat, kesulitan KLH mendata limbah elektronik banyak diakibatkan faktor perdagangan ilegal dan sebaran pengepul "e-waste" yang sangat beragam di seluruh Indonesia.
Meski masih "remang-remang", Emma dapat memperkirakan besarnya limbah elektronik di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya, setidaknya dari industri telepon seluler.
Di Indonesia setidaknya terdapat 100 juta telepon seluler, dan muatan perangkat elektronik itu antara lain tembaga dan bahan-bahan yang masuk dalam kategori B3.
Sementara itu menurut data UNEP 2005, tiap tahunnya "e-waste" yang diproduksi di seluruh dunia mencapai 20-50 juta ton.
Ratusan ribu komputer usang dan HP rusak dibuang begitu saja di tanah lapang, sebagian lain juga dibakar di insenerator, atau diproses ulang di pabrik tembaga.
Dari data para produsen barang elektronik, didapati bahwa angka daur ulang oleh mereka sangatlah rendah.
Para produsen perangkat keras komputer (PC) hanya melakukan 8,8-12,4 persen daur ulang. Sedangkan tingkat daur ulang produsen HP lebih rendah lagi, yakni hanya sekitar 2-3 persen. (ant)

Terapkan Dua Tahap Alokasi Raskin

ambi, AP - Provinsi Jambi menerapkan alokasi penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada 2008 ini dengan dua tahap, yaitu tahap pertama 10 kg per rumah tangga miskin (RTM) untuk 10 bulan.

Lalu tahap berikutnya 5 kg per RTM untuk sembilan bulan, kata Asisten II Setwilda Pemprov Jambi, Hasan Kasyim di Jambi.

Beras raskin bersubsidi itu ditentukan sebanyak 10 kilogram per RTM untuk selama 10 bulan terhitung mulai Januari-Oktober 2008 dengan harga tebus Rp1.600 per kg atau subsidi Pemprov Jambi dan sembilan kabupaten dan satu kota Rp600 per kg.

Sebab harga subsidi Rp1.600 per kg yang ditetapkan pemerintah pusat itu dinilai masih memberatkan masyarakat kurang mampu di Jambi, sehingga Pemprov Jambi mengambil kebijakan mensubsisi Rp600 berpatungan dengan kabupaten dan kota.

Alokasi dana subsidi raskin itu senilai Rp11,968 miliar, masing-masing ditanggung Pemprov Jambi sebesar Rp5,984 miliar, dan 10 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp5,984 miliar.
Anggaran subsidi raskin yang dikeluarkan Pemprov Jambi sebesar Rp5,984 miliar digunakan untuk pembayaran ke Perum Bulog selama lima bulan (Juli-November 2008).

Sedangkan anggaran kabupaten dan kota dengan nilai yang sama Rp5,984 miliar untuk pembayaran selama Pebruari-November 2008. (dey)

Bang Zul Tangisi Chalik di Polda Metro Jaya

Usai Sholat Dijenguk Gubernur dan Kepala Dinas

Jambi,AP – Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, Rabu, sekitar pukul 14.00 WIB, menjenguk Chalik Saleh, Sekda Jambi, yang terkait kasus dugaan korupsi Mess Jambi, di Rumah Tanahan Polda Metro Jaya, di sel blok 3. Ikut dalam rombongan tersebut, sejumlah kepala dinas, yang sehari sebelumnya sempat dipanggil ke Jakarta, oleh gubernur.

Kendati tidak diketahui apa pembicaraan orang nomor satu di Jambi itu, dengan Chalik Saleh, namun menurut sumber koran ini menyebutkan, kunjungan tersebut sebatas silahturahmi, karena selama ditahan gubernur belum sempat menjenguk Chalik Saleh.

Pertemuan yang berlangsung penuh akrab itu, berlangsung sekitar dua jam. Dalam pertemuan itu. Zulkfili Nurdin, sempat menitik air mata, melihat keadaan sekda, yang berada dibalik jeruji besi. Kepada Chalik Saleh, gubernur berpesan, agar tabah dan tenang menghadapi masalah tersebut.

Benar apa yang disebutkan sumber koran ini, saat menjenguk, Chalik Saleh, terlihat tenang dan bersih. Bayangkan saja, saat itu, dia baru selesai menunaikan sholat Zuhur, dan mengaji. ‘’Kelihatan sekali dia tenang dan baru selesai sholat’’ujar sumber.

Menurut sumber, selama di dalam sel, Chalik Saleh, berusaha mendekatkan diri ke Tuhan, dia pun mengaku lebih mantap beribadah dan tawakal dengan musibah yang sedang dihadapi.
Saat yang bersamaan, gubernur juga menyempatkan diri menjenguk Al-Amin Nasution, tersangka kasus penyuapan alih pungsi lahan hutan produksi di pulai Bintan dan Sumsel. Ketika menjenguk Amin, bang Zul, juga terlihat prihatin menyaksikan ketua DPW PPP itu, yang meringkuk satu blok dengan Chalik Saleh.

Kepada Gubernur, menurut sumber, Amin mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut. Kondisi Amin, tidak terlalu jauh berbeda dengan Chalik Saleh. Kondisi Amin, agak lebih sederhana, dia menggenakan pakaian sederhana, baju kaos dan celana jeans.

Kunjungan tersebut berakhir, setelah jam besuk habis. Sebelum meninggalkan ruangan sel, mereka kembali berangkulan, saat itulah, terlihat suasana haru. (dim)

Kajari Sungai Penuh, Dihadiahi Bra dan Celana Dalam

Mahasiswa Desak Kajari Eksekusi Terpidana Korupsi Dewan

Kerinci AP- Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kerinci Bersatu (FKMB), mendesak Kajari Sungai Penuh, menjalankan putusan Mahkamah Agung, terhadap delapan anggota dewan Kerinci, yang terlibat kasus korupsi.

Lambannya proses ekseskusi terpidana kasus korupsi tersebut, mahasiswa menghadiahi sebuah kado, yang diisi dengan bra (kutang) dan celana dalam. Hadiah prestisius itu, sembat muka membuat pejabat kejaksaan, merah padam.

Desakan dan kado tersebut dihadiahi, terkait lambannya Kajari Sungai Penuh, melakukan eksekusi terhadap delapan anggota dewan, yang tersangkut kasus tunjangan kesejahteraan yang merugikan Negara Rp 1,4 Milyar. “ Penjarakan Narapidana DPRD Kerinci’’ujar mereka.

Menurut mereka, delapan anggota DPRD Periode 1999-2004, yang terkait kasus tersebut, antara lain, Sawir Somad, Frimansyah dua orang ini masih aktif di DPRD Kerinci, sementara 6 orang lagi tidak aktif, yakni Bahruddin Bay, Aminuddin, Rusli Daud, Yusuf Sagoro, Maisardin Sam, dan Kahdijah.

‘’Ini kami lakukan, sebagai salah satu bentuk kepedulian kami, akan tegakkanya supremasi hokum di daerah ini’’uar Saipul Roswandi, salah seorang anggota FKMB.

Menurut dia, dengan ditolaknya kasasi anggota dewan tersebut, maka dengan tegas, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, harus menjalankannya. ‘’Jika lamban, dikhawatirkan, terpidana akan melarikan diri’’jelasnya.

Sementara itu,Humas Pengadilan Negeri Sungai Penuh, MY Girsang, pengadilan negeri tidak bisa melakukan eksekusi, yang berhak melakukan eksekusi adalah pihak Kejaksaan Negeri “Petikan Putusan Kasasi sudah diserahkan kepada Pihak Kejaksaan negeri, jadi silahkan saja Kejaksaan yang melakukan eksekusi”ujarnya.

Dia juga menyebutan, petikan putusan tersebut, diserahkan pada kejaksaan pada tanggal 29 April 2008. Dengan penolakan itu, kata Girsang, Kejaksaan Kerinci memiliki kekuatan hukum untuk menahan delapan anggota DPRD tersebut, karena sebelumnya delapan angota dewan itu, sudah di vonis 1,6 Tahun.

“Tidak ada alasan lagi Kejaksaan menunda eksekusi terhadap delapan Anggota dewan Tersebut”tegasnya.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Insayadi, mengatakan, Kejaksaan baru menerima petikan putusan. Dalam pasal 27 KUHP disebutkan, pelaksanaan Eksekusi harus atas dasar putusan dari pengadilan. “Kami baru menerima putusan tersebut’’akunya.

Di katakannya lagi, untuk melakukan eksekusi tersebut, kejaksaan butuh proses. ‘’Dalam waktu dekat ini kami tetap akan melakukan eksekusi, kita belum bisa menyebutkan kapan hari dan tanggalnya’’jelas Insayadi.(men)

MAZA Penuhi Undangan Masyarakat Pamenang dan Bangko Barat

Bangko, AP - MAZA atau Pasangan Drs. Muhammad Madel – Zainul Arfan, STp Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin, dengan nomor urut 3 (tiga) hari ini Jumat (9/5) memenuhi undangan masyarakat Biuku Tanjung , Kecamatan Bangko Barat.

Masyarakat desa ini telah lama menanti kedatangan Maza untuk melakukan pertemuan sekaligus sosialisasi kandidat ini dalam Pilkada mendatang.

Sebelum melakukan pertemuan dengan masyarakat Biuku Tanjung Drs. Muhammad Madel melakukan sholat jumat di Masjid Pasar Pamenang, atas permintaan masyarakat setempat.
Ketua tim Maza Sukses Agus Purnomo yang ditemui di Posko membenarkan, adanya pertemuan Drs. Muhammad Madel dan Zainul Arfan dengan masyarakat Pasar Pamenang Kecamatan Pamenang dan Masyarakat Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko.
“ Besok (hari ini, red) pak Madel dan pak Zainul sudah dijawalkan akan melakuan sholat Jumat di Pasar Pamenang, dan bertemu dengan masyarakat setempat. Dan selanjutnya Maza malam hari akan bertemu memenuhi undangan masyarakat desa Biuku Tanjung. “ jelas Agus pada harian ini.
Di Kecamatan Pamenang menurut Agus setelah sholat Jumat pertemuan antara Maza dengan kader dan simpatisan, lebih ditekankan kepada penguatan basis masa pendukung setia Maza dan penekanan untuk saksi dari Maza Sukses di setiap TPS dalam Pilkada bulan Juni mendatang. “Untuk memastikan pencoblosan dan perhitungan sesuai dengan aturan kami memerlukan saksi di setiap TPS.” Ujar Agus.

Menurut pantauan media ini, dukungan terhadap pasangan Maza terus mengalir dari berbagai penjuru Merangin, buktinya setiap hari di Posko Maza Sukses terus di datangi dan dipenuhi oleh masyarakat dari berbagai desa dan kecamatan di kabupaten Merangin, yang sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada kandidat ini.

Mbah Legi misalnya beralamat di Kampung 9 Margoyoso Tabir sengaja datang ke Posko Maza sukses untuk memberitahukan kepada Maza bahwa sebagain besar masyarakat Margoyoso mulai dari Kampung 1 sampai dengan Kampung 9 telah mendukung Maza. Bukan itu saja kata mbah Legi desa-desa sekitarnya juga dipastikan sebagaian besar masyarakatnya mendukung pasangan Drs. Muhammad Madel dan Zainul Arfan.

Menjawab pertanyaan, Sasmito yang juga warga Margoyoso mengatakan, mendukung Maza setelah mengetahui keperibadian Maza ketika mengunjungi kampungnya di Margoyoso beberapa waktu yang lalu. Disamping menurut Sasmito Maza memiliki program yang jelas di bidang pendidikan, kesahatan dan upaya memperbaiki sarana jalan yang kini banyak yang rusak. “Pak Madel memperhatikan pendidikan dan kesehatan juga jalan yang rusak.” Kata Sasmito yang dulunya bersama mbah Legi adalah tim dari Sibawaihi, SPd. ME yang gagal maju sebagai Bupati Merangin.Dos

Terpidana Anggota Dewan Kerinci, Diduga ‘Kabur’

Kerinci, AP - Enam dari delapan mantan DPRD Kerinci periode 1999-2004 dan dua anggota dewan yang masih aktif yang ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (MA), hingga saat ini belum juga dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungaipenuh.

Enam dari delapan anggota dewan tersebut tidak ditahan, lantaran keberadaan mereka tidak jelas dengan kata lain diduga melarikan diri dari Kerinci.

Tidak satupun yang mengetahui keberadaan enam mantan dan anggota dewan tersebut, termasuk diantaranya dua diantara adalah anggota DPRD Kerinci yang masih aktif yakni Firmansyah dan Sawir Samad.

Informasi yang diperoleh koran ini menyebutka, Firmansyah Anggota DPRD dari Fraksi PKS dan Sawir Samad dari Fraksi PBB, dilaporkan sampai saat ini belum kembali ke Kerinci , sejak keduanya bersama anggota dewan Kerinci lainnya melaksanakan studi banding ke Bandung, Jawa Barat.

Sebelumnya, rekan-rekan mereka telah kembali ke Kerinci, namun kedua terdakwa juga belum kembali.

Demikian juga dengan empat mantan anggota dewan lainnya , yakni Hj Khadijah. Dia dilaporkan melarikan diri ke Bangko, Yusuf Sagoro dan Aminudin dilaporkan melarikan diri ke Malaysia serta mantan angota dewan lainnya yakni Burhanudin By dilporkan sedang berada di Solok Selatan Sumatera Barat, dengan alasan yang tak jelas .

Dengan keadaan demikian, semakin mempersulit pihak kejaksaan, melakukan eksekusi atau penahanan. padahal ke delapan mantan dan anggota dewan tersebut seluruhnya sudah menandatangi berita acara penahanan setelah penolakkan Kasasi.,

Kajari Kerinci Daru Tri Sadono melalui Kasi Pidsus Insyayadi, SH, mengakui bahwa enam dari delapan mantan dan anggota dewan tersebut tidak berada ditempat, bahkan pihaknya juga tidak tahu kemana mereka melarikan diri sampai sekarang.

“Kita akan melaksanakan eksekusi tapi orangnya tidak berada di tempat, bagaimana eksekusi itu dilakukan. Seandainya ada yang tahu keberadaan mantan dan anggota dewan silahkan beri tahukan Kejari, agar bisa kita eksekusi,” terang Kasipsus.

Meskipun diketahui bahwa mantan dan anggota dewan sudah tidak berada di Kerinci lagi, namun sejauh ini pihak Kejaksaan Negeri Sungaipenuh belum menetapkan status mereka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kita belum tetapkan itu sebagai DPO sebab kita belum bisa memastikan apakah mereka itu benar-benar melarikan diri atau kemana. Hemat kita kalaupun mereka melarikan diri juga tidak mungkin jauh-jauh karena kondisi terdakwa juga sudah tua,” jelas Insyayadi.(men)

Tanggapan JPU atas Penolakan Dakwaan Penasehat Hukum Drs. Karim Hasan.

Bangko, AP- Sidang kedua, Drs. Karim Hasan yang kini masih Ketua DPRD Kabupaten Merangin, dalam dugaan korupsi APBD pos anggaran dewan hari Kamis (8/5) Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Gde Puniat yang didampingi Yudhi Syafri, SH dan Zulfahmi, SH membacakan eksepsi atas penolakan semua dakwaan jaksa terhadap terdakwa Karim Hasan oleh pengacara dari “Syahril, Musfandi & Rekan” Padang Sumatera Barat, diantaranya Syahril, SH.MH, Musfandi, SH.MBA, dan Hendri Yanti Cepu, SH.

Dalam sidang yang dipimpin oleh oleh hakim ketua Sabarulina br Ginting, SH berlangsung sekitar 30 menit. Hakim sempat kembali menanyakan kepada terdakwa Karim Hasan surat keterangan sakit, untuk pertimbangan tindakan Hakim selanjutnya. Namun Karim Hasan hanya mengeluarkan foto copi surat keterangan sakit dari saku celananya. Menurut Hakim surat keterangan foto copi tidak bis dijadikan pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan.

Dalam sidang kedua ini hakim juga mengatakan agar JPU memberikan salinan Berita Acara pemeriksaan kepada penesehat hukum tersangka sesuai dengan pasal 77.

Setelah mendengar tanggapan JPU atas eksepsi penasehat hukum terdakwa dan agar kasus ini tetap disidangkan karena telah memiliki landasan hukum yang jelas, penasehat hukum Karim Hasan tetap menolak eksepsi jaksa. “Setelah mendengar tanggapan jaksa kami tetap menolak secara tegas seluruh tanggapan atas eksepsi jaksa.” kata penasehat hukum Karim.

Usai sidang Karim Hasan ditempat yang sama, juga dilakuakan sidang dalam kasus yang sama atas nama Navis Ismail, SH, John Gani dan Drs. Sobirin dengan hakim dan jaksa yang sama. Sidang ini mendengar penolakan penasehat hukum atas seluruh dakwaan JPU oleh pengacara Don Fredy dari Jambi.

Sidang Karim untuk selanjutnya akan digelar pada hari Senen (12/5) dengan agenda memberikan kesempatan kepada Majlis Hakim untuk mengambil keputusan sela, dan pada hari yang sama juga digelar sidang atas terdakwa Navis Ismail dkk. Dos

Masyarakat Jambi Tolak Kenaikan BBM

Jambi, AP-Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Jambi, kemarin melakukan aksi unjukrasa ke Gedung DPRD Provinsi Jambi mereka menolak kebijakan pemerintah pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Menurut mereka, kebijakan menaikan BBM ini merupakan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat apalagi dalam keadaan perekonomian rakyat yang saat ini sedang terpuruk.

“alasan pemerintah menaikan BBM untuk mengimbangi harga minyak dunia, sungguh sebuah alasan yang tidak bisa diterima akal sehat.. Mengapa negara kita harus mengacu kepada harga minyak mentah dunia,” Kata Riky Ramadan, dalam orasinya.

Menurutnya, kami dari KMPJ menolak kenaikan harga BBM yang mana dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat menegah kebawah dan juga masyarakat ekonomi yang rendah

“ Jika BBM naik SBY –JK harus mundur dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden. Karena kenaikan ini menambah angka kemiskinan bagi masyarakat,” Jelasnya.

Apalagi katanya. buntut dari kenaikan harga BBM ini membuat seluruh kebutuhan sembako melesat.menurutnya, bagaimana masyarakat bisa menghidupi untuk kebutuah hidupnya jika sembako naik akibat kebijakan pemerintah menaikan harga BBM

“ Kita rasa, sumber daya alam kita banyak kenapa kita tidak bisa mengembangkannya. Selain itu kita juga menghimbau agar pemerintah jangan terintervensi oleh negara lain yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan alam yang ada di dalam tanah air yang kita cintai ini,” ucapnya.dra

Pusri Jamin Persediaan Pupuk Bersubsidi

Jambi, AP - PT (Persero) Pusri Cabang Jambi menjamin persediaan pupuk urea bersubsidi dan penyaluran yang ditetapkan untuk Jambi pupuk urea bersubsidi pada 2008 sebanyak 41.483 ton.

Area Manajer PT Pusri Cabang Jambi, H Jurnal Ramsi di Jambi, mengatakan, dengan stok yang ada sekarang hampir 2.500 ton pupuk urea bersubsidi di Jambi petani tidak perlu khawatir adanya kelangkaan.

Para distributor PT Pusri di Jambi tidak akan menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp1.200 per kg.

"Kami sudah wanti-wanti kepada para distributor untuk tidak melakukan hal itu, Jika itu dilakukan maka akan dicabut izin distributornya dengan Pusri," katanya.

Hal yang sama juga diberlakukan kepada para karyawan Pusri yang kedapatan menyelewengkan pupuk bersubsidi atau menjual ke perkebunan besar akan mendapat sanksi. Jatah pupuk urea bersubsidi untuk petani Jambi itu dialokasikan untuk tanaman pangan sebanyak 32.330 ton dan perkebunan rakyat 9.153 ton.

Untuk memenuhi persediaan di Jambi dalam waktu dekat akan didatangkan lagi dari Palembang sebanyak 2.400 ton.

Sebab kebutuhan pupuk urea untuk petani di Jambi cukup tinggi yaitu 4.000 sampai 5.000 ton per bulan, namun jatah Jambi yang seharusnya pada 2008 sebanyak 60.000 ton direvisi Departemen Pertanian dengan alasan daya serap untuk pertanian rendah. (dra)

HMI Pertanyakan Kasus Pemukulan Oleh Okum Brimob

Jambi, AP- Puluhan masiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam kemarin melakukan aksi unjukrasa, untuk mempertanyakan kasus penyerangan mahasiswa oleh oknum anggota Brimobda Polda Jambi.Aksi yang mereka damai yang dilakukan HMI kemarin jaga ketat oleh aparat kepolisian dari Poltabes Jambi.

Dengan membentangkan poster –poster tuntutannya, puluhan mahasiswa secara bergantian melakukan orasi di depan Bank Indonesia.

.Pengunjukrasa mendesak kepada Kapolda Jambi untuk segera menuntaskan kasus oknum Brimob terhadap mahasiswa dan masyarakat. Selain itu HMI juga mendesak agar Kapolri untuk mencopot Kapolda Jambi dari jabatannya apabila tidak mampu menyelesaikan kasus ini

“ polisi adalah mitra masyarakat, pengayom masyarakat. Namun kekerasan terhadap masyarakat khusunya mahasiswa terjadi,” kata Adi Daya dalam orasinya.

Lanjutnya, kami mempertanyakan kepada Kapolda Jambi, sampai dimana kasus penyerangan terhadap HMI.” Kasus ini sudah ditanggani pihak Polda Jambi dan berjanji akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan pada hari Senin12 Mei 2008. Kita tunggu janjinya dan kita sama – sama saling mengawasi,” katanya lagi.

HMI juga mendesak kepada DPR RI melalui DPRD Provinsi Jambi untuk mengevaluasi Brimob dan dikembalikan ke polisi umum.

Kasus pemukulan itu terjadi beberapa waktu lalu dimana berawal dari permainan futsal pada hari Sabtu 26 April 2008. Pertantingan tersebut dimenangkan oleh mahasiswa. Pasca kemenangan itu, terjadi perang mulut namun dapat dilerai. Bahkan, sebelumnya juga sudah ada pertemuan untuk menyelesaikan persoalan.

Namun tak tahu sebabnya sekitar 30 orang rombongan oknum Bromob, kesekretariat Porkom Unbari dan saat itulah terjadi pemukulan, sehingga Dua orang mahasiwa harus di rawat di rumah sakit.dra