Petro China Kankangi UU Kehutanan

Jambi, AP- Beberapa lokasi kegiatan PetroChina Internasional Jabung Ltd di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan, sementara di lapangan pihak Petrochina terus melakukan aktivitasnya.

” Sesuai dengan ketentuan, kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah izin pinjam pakai kawasan hutan di terbitkan oleh Menteri Kehutanan.” Ujar Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Budi Daya.

Menurut Budi, dari beberapa lokasi kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur yang diberikan kepada Petrochina, sampai saat ini baru izin prinsip. Tapi mereka telah melakuka aktivitas, seperti membangun pipa, jalan, pemboran dan aktivitas lainnya. Salah satu contohnya, pembangunan jalan akses ke sumur Gerbang di blok Jabung seluas lebih kurang 10 hektar di Tanjung Jabung Barat, dimana jalan itu di dalam kawasan hutan produksi tetap. Padahal Petrochina baru mendapat izin prinsip dari Menteri Kehutanan.
Dari catatan Dinas Kehutanan setidak ada 38 titik kegiatan PetroChina di dalam kawasan hutan, yang belum mendapat izin pinjam pakai, tetapi mereka sudah melakukan aktivitas. “ PetroChina bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan,’ ujarnya

Pelantikan Wako Jambi Berlangsung Aman

Jambi, AP- Isu miring yang mengancam pembatalan dan perlakuan kurang baik, atas pelantikan Dr Bambang Priyanto dan Drs Sum Indra, Msi, sebagai Walikota dan Wakil walikota Jambi, tidak terbukti..

Ketatnya pengamanan yang dilakukan petugas, mampu memseleksi pengunjung gedung DPRD Kota Jambi, sehingga pengunjung yang tidak memiliki undangan, tidak akan bisa mendekati acara pelantikan tersebut.

Kapoltabes Jambi Kombes Pol Eko Daniyanto mengatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dari ancaman demo sejumlah masa yang merasa belum puas.

Sejumlah anggota dewan, yang semulanya enggan menghadiri acara pelantikan itu, kemarin terlihat hadir. Kehadiran anggota dewan itu, mendapat kawalan ektra ketat dari petugas. Setiap pejabat maupun anggota dewan yang hendak menghadiri acara pelantikan, langsung dikawal petugas bersenjata lengkap, menuju ruangan pelantikan.

‘’Anggota dewan dan pejabat yang menghadiri pelantikan kita kawal, bahkan disetiap sudut saya siagakan petugas, radius 100 meter dari lokasi pelantikan tidak bisa lagi disentuh, bagi yang tidak memiliki undangan’’ujarnya.

Sementara itu, di dalam gedung pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur atas nama Mendagri, berlangsung tertib dan hikmat. Namun demikian, jelas terlihat, suasana sekitar gedung, terlihat mencekam.

Pengamanan yang dilakukan sangat ketat, semakin membuat suasana pelantikan menjadi berlangsung sedikit tegang, karena beredarnya isu tak sedap menjelang pelantikan.

Pengamanan yang superketat itu, juga menjadi perhatian tamu undangan dari kepala daerah tetangga, yang diudang menghadiri acara itu. Beberapa kepala daerah yang hadir saat itu, sempat berbincang-bincang dengan petugas, yang melakukan pengawalan.
Bahkan ada yang menanyakan, begitu bahayanya pelantikan tersebut, sehingga melibatkan ribuan pasukan.

Terdata 10 Provokator Aksi Pemblokiran Jalintim

Jambi, AP- Poltabes Jambi sudah mengidentifikasi sepuluh orang penggerak aksi pemblokiran Jalan Lintas Timur di ujung Jembatan Auduri Kecamatan Danau Teluk Senin (03/11) siang.
Akibat dari aksi ini jalan lintas tersebut lumpuh total selama 3 jam.
‘’Kita sudah mengantongi sepuluh nama penggerak aksi pemblokiran jalan tersebut,’’ ujar Kapoltabes Jambi, Kombes. Pol. Drs. Eko Daniyanto melalui Kasat Reskrim Poltabes Jambi, AKP Leo SN Simatupang pada www.infojambi.com Senin malam.

Menurutnya, ke-sepuluh orang tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. ‘’Untuk sementara kita prsoses dulu, apabila terbukti bisa dijerat sanksi pidana,’’ tegasnya.

Kesepuluh penggerak tersebut, jelasnya, memungkinkan dimasukan dalam katagori provokator. ‘’Karena aksi tersebut tidak disertai izin dari aparat kepolisian,’’ pungkasnya.

Aksi pemblokiran jalan itu dilakukan oleh massa pendukung Asnawi – Nuzul, yang tidak puas atas kekalahan Asnawi – Nuzul dalam Pilwako Jambi, tanggal 20 Agustus lalu. Mereka menuduh dalam pelaksanaan Pilwako banyak kecurangan yang dilakukan KPU Kota Jambi dan pasangan Bambang – Sum Indra.
Heriyanto, salah seorang pengujuk rasa mengatakan mereka melakukan aksi memblokir jalan untuk mencari keadailan, mereka meminta pelantikan Bambang – Sum Indra dibatalkan

Brimob Amankan Jalur Lintas Timur

Antisipasi Pemblokiran Jalan Oleh Massa

Jambi, AP- Aparat kepolisian hingga Senin malam (3/11) masih siaga untuk mengamankan Jembatan Batanghari I Aur Duri yang berada di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera, Jambi.

Pengamanan salah satu jembatan terpanjang di Sumatera yang menghubungkan Jambi-Riau, karena Senin sore sempat diblokir ratusan orang yang menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Dr Bambang Priyanto-Sum Indra yang dijadwalkan pada 4 November 2008.

Pemblokiran itu menyebabkan kemacetan arus lalulintas dan antrian panjang kendaraan mencapai puluhan kilometer.

Pasukan antihuru-hara dan Brimob dengan senjata lengkap terlihat masih siaga untuk mengantisipasi kejadian yang sama muncul kembali yang dilakukan massa pendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota yang kalah pada Pilwako Agustus lalu.

Ratusan massa memblokir jalan tersebut dengan membakar ban bekas dan menyandera mobil truk kayu yang melintas.

Para pengunjukrasa itu kecewa dengan pemerintah, karena tetap menggelar acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Bambang-Sum Indra.

Mereka menuntut penundaan pelantikan walikota dan minta Poltabes Jambi mengusut kasus tuntas kasus dugaan ijazah palsu milik walikota terpilih periode 2009-2013, Dr Bambang Pryanto.
Sementara Gedung DPRD Kota Jambi di Jl H Zainir Haviz Kotabaru, Kota Jambi yang telah dipersiapkan untuk acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Bambang-Sum pada 4 November 2008, sampai Senin malam juga dikawal ketat aparat kepolisian.

Garansi Minta Wako dan Wawako Terpilih Tetapkan Sekda Defenitif

Jambi, AP- Pemerintah Kota Jambi, saat ini, masih memiliki Sekda pelaksana tugas, hal ini menyusul mundurnya Sekda Kota Jambi, Drs H Asnawi, AB, yang mengukuti pemilihan calon walikota dan wakil walikota Jambi untuk periode 2008 -2013. Dengan pelaksana tugas ini, Presedium Garansi meminta agar walikota dan wakil walikota terpilih segera melantik sekda defenitif,
Presedium Garansi Nasroel Yasir meminta agar wako dan wawako terpilih yang baru sudah perlu memikirkan dan mencari sosok birokrat untuk mengisi jabatan Sekda Kota yang defentif. Sebagai sekda dan juga ketua Baperjakat tentunya akan menyeleksi jabatan eselon II, kadis, Kakan, Kabag, Kasi , lurah, Camat dan jabatan penting lainya.” Ini harus dilakukan, mengingat Sekda yang saat ini adalah pelaksana tugas, jadi kebijakannya pun tidak bisa sepenuhnya,” Katanya.
Hal ini lanjutnya untuk menata program pemkot. Ia juga mengaharapkan jabatan sekda ini diisi pejabat yang punya pengalaman birokrasi tanpa cela.
Sementara itu ditempat terpisah, salah seorang pedangan, Amin, mengharapkan, dengan dilantiknya walikota dan wakil walikota untuk periode 2008 -2013 ini, diharapkan dapat memenuhi janji –janjinya sesuai dengan apa yang dikampanye kan,” kami mengharapkan agar walikota dan wakil walikota terpilih dapat memenuhi janjinya waktu berkampanye dulu,”Katanya.dra

Gubenur Minta Pengelolaan Sampah Libatkan Aparatur Pemerintah

Jambi, AP-Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin pada sidang paripurna pelantikan Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi, dalam sambutannya mengatakan, untuk kebersihan di Kota Jambi, mengusulkan agar tidak melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah
‘’Saya minta Wako dan Wawako tidak usah memakai pihak ketiga dalam pengelolaan sampah ,’’ tegas Zulkifli
Menurutnya, pihak ketiga, tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.karena sampah –sampah masih berserakan di Kota Jambi, untuk menanggulangi masalah sampah ini diharapkan agar walikota dan wakil walikota terpilih dapat memberdayakan aparatur pemerintahan seperti camat dan para lurahnya untuk mengaktifkan masyarakanya membersihkan sampah yang berserakan di Kota Jambi.
Sedangan untuk pasar Angso Duo, Zulkifli mengatakan akan menyerahkan kepada Kota Jambi untuk dibangun dan di buat serapi-rapinya sehingga pedagang yang sudah menutup jalan dan pedagang-pedagang yang ada di dekat Bioskop Ria menjadi terkumpul dalam suatu tempat, ‘’Saya berharap Kota Jambi bisa rapi kembali,sehingga keindahan di Kota Jambi dapar terlihat ’’ pungkasnya.dra

Sekwan dan Humas Kota Saling Tuding

Wartawan Protes Peliputan Pelantikan Bambang - Sum

Jambi, AP- Puluhan wartawan dari berbagai media yang ada di Jambi melakukan aksi protes kepada pihak panitia penyelenggara pelantikan Walikota terpilih Dr Bambang Priyanto dan Sumindra Msi. Aksi protes ini dikarenakan wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan walikota tersebut.
Sebelumnya Plt Sekda Husin Kasim ketika diwawancarai wartawan mengatakan, kartu peliputan akan dibagikan satu jam sebelum acara dimulai namun, saat acara berlangsung, kartu peliputanpun tidak dibagikan.
Dengan demikian akhirnya puluhan wartawan tetap menunggu di pintu masuk kantor walikota Jambi,d an membubuhkan tanda tangan protes dan akan mengajukan gugatan kepada pihak panitia penyelenggara pelantikan.
Anuar, salah satu wartawan mengatakan, dirinya sudah melapor kepada pihak humas kota sebelum ada pelantikan namun, ketika akan mengambil pihak humas terkesan melemparkannya kepada sekwan DPRD Kota Jambi, karena kartu peliputan ada di sekwan. Menurutnya, pengamanan pelantikan walikota ini terlalu berlebihan dan ini jelas –jelas melanggar undang –undang pokok pers no 40 pasal 18 yakni menghalangi tugas jurnalistik.” Kami kecewa kepada pihak panitia, saya sudah mendaftar 3 hari sebelum pelantikan namun, tidak ada kartu peliputan, inikan pilih kasih,”ucapnya.
Sementara itu staf Humas Pemkot Jambi, Yasir, kepada wartawan mengatakan, untuk kartu peliputan wartawan semuanya diserahkan kepada sekwan DPRD Kota Jambi, jadi humas Kota tidak tahu menahu persoalan ini.
Ditempat terpisah Sekwan DPRD Kota Jambi, Arifudin Yasak, mengatakan, untuk peliputan wartawan itu urusan dari pihak humas Kota. Menurutnya, saya hanya menyiapkan pelantikan.untuk urusan teknis itu humas Kota.dra

1300 Polisi Amankan Pelantikan Wako

Pelantikan Wako Dibayangi Aksi Anarkis

Jambi, AP- Maraknya beredar itu miring, menjelang pelantikan walikota terpilih dan wakil walikota, Bambang – Sum, digedung DPRD Kota kemarin, membuat sejumlah anggota dewan enggan menghadiri acara pelantikan tersebut.

Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan, selain takut ancaman keamanan diri, mereka juga takut akan terjadi aksi anarkis massa, yang menolak pelantikan tersebut.

Seperti yang diungkapkan, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi. Ridwan Wahab, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi, mengaku takut menghadiri acara pelantikan tersebut.
‘’Kami (Fraksi Demokrat) belum mendapat jaminan keamanan. Kami tidak ingin jiwa terancam. jika aman kami akan hadir,’’ ujarnya diplomatis.

Hal itu diungkapnnya, menanggapi beredarnya isu miring seputar rencana aksi keras, yang bakal dilakukan oleh massa yang menolak pelantikan wako dan wawako terpilih tersebut.

Hal senada juga diungkapkan, anggota Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (BPI), Abdul Hamid. Menurut dia, keamanan diri adalah factor utama, bagi mereka untuk menghadiri pelantikan wako kemarin.

‘’Saya memang diminta untuk hadir oleh DPW,’ujarnya singkat.

Sementara itu, Kapoltabes Jambi, sudah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh anggota dewan. Dia telah menyiapkan sekitar 1300 personil, untuk mengamankan acara pelantikan trersebut. ‘’Saya jamin keamanannya. Sekitar 1.300 personil kami turunkan untuk pengamanan besok,’’ katanya.

Gubernur Jamin 2009, Jalan Pauh Mandiangin Diperbaiki

Sarolangun, AP- Terkait dengan kondisi jalan Pauh-Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang saat ini belum tersentuh dari Pemprov Jambi, warga berharap agar perbaikan jalan tersebut segera untuk diperbaiki.
Dengan kondisi yang masih rusak parah tersebut, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dalam acara pembukaan Halaqoh Ponpes se-Provinsi Jambi tahun 2008 kemarin (3/11) menggunakan helikopter bersama istri.

Menurut Ketua DPW PAN Provinsi Jambi ini, bahwa pihaknya sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan tersebut, “ Untuk jalan tersebut sudah kita anggarkan, tetapi saya tidak tahu persis berapa jumlahnya,” ungkapnya ketika ditemui seusai membuka acara halaqoh kemarin.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa pihaknya berkeyakinan untuk tahun 2009, kondisi jalan tersebut sudah kembali normal, “ Saya optimis jalan tersebut tahun 2009 sudah bagus,” tambahnya sembari menuju kendaraan dinas.

Sekadar untuk diketahui, bahwa kondisi jalan Pauh-Mandiangin sempat terjadi kemacetan kendaraan sepanjang 5 KM, ini disebabkan bahwa adanya kendaraan truk fuso yang terbalik akibat kondisi jalan yang berlobang.

Selain itu, jalan Pauh-Mandiangin sepanjang 30 KM tersebut hampir semuanya hancur dan berlobang, dan bahkan ada 5 titik yang merupakan bagian paling parah yakni KM 01 Pauh atau Depan Koramil, KM 05 Pauh atau Depan Telkom, Desa Gurun Mudo, Dekat Rumah Makan Aini serta Desa Gurun Tuo.“ Pemprov harus cepat mengambil tindakan, jangan dibiarkan begitu saja, semestinya Pemprov harus tanggap terhadap fasilitas terutama sarana umum yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Jambi,” kata salah seorang warga

Togel Masih Marak di Tungkal

Jambi, AP- Meski Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Budi Gunawan,SH, Phd, terus menabuh genderang perang terhadap judi, khusunya togel. Namun sepertinya beberapa Bandar togel yang ada di Kualatungkal, tetap saja bandel.

Beberapa Bandar togel, yang memiliki omset puluhan juta perminggu, seperti Mk, Ac, dan beberapa Bandar lainnya, tetap melakukan aktifitas mereka, meski petugas, gencar-gencarnya melakukan operasi.

Peredaran togel di Kualatungkal, yang sudah merambah ke beberapa pelosok, seperti Desa Tebing Tinggi, Merlung, dan sekitarnya. Peredaran togel di daerah itu dikuasa oleh Mk dan anak buahnya Ac.

Begitu juga peredaran togel diwilayah timur, juga dikuasai bandar togel ini.

Mulusnya aksi Bandar tersebut, karena diduga mereka selama ini memiliki hubungan ‘mesra’ dengan aparat setempat. Ha itu diindikasikan, bahwa beberapa kakitangan mereka, diduga dibekingi oleh oknum aparat.

Modus beking-membeking itu, dilakukan dalam bentuk, pengawalan setiap kali penarikan nomor dan uang taruhan yang dilakukan oleh kakitangan Mk.

Sementara itu, Poltabes Jambi, terus melakukan operasi perjudian, termasuk togel.
Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Eko Daniyanto pada wartawan tadi sore di ruang kerjanya, menjelaskan, upaya pemberantasan penyakit masyarakat terhadap judi merupakan maklumat yang diperintahkan Kapolri.
‘’Jadi perintah ini harus dijalankan. Operasi ini dinamakan operasi pekat dan kami telah melakukanya dalam bulan ini. Dan beberapa orang pejudi kartu remi dan domino telah berhasil kami tangkap dan telah diproses. Untuk selanjutnya kami akan memprioritaskan pada judi togel yang beredar di Kota Jambi,’’ jelasnya

Tenaga Kerja Asing Belum Terdata

Perusahaan Tidak Melaporkan Tenaga Asing yang Direkrut

Muarasabak, AP-- Sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur tidak melaporkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Hal ini tentu membuat Pemkab kesulitan untuk memperoleh data lengkap terkait berapa orang yang direkrut oleh perusahaan.

‘’Kami tidak bisa menyebutkan berapa TKA yang ada karena mereka (perusahaan,red) tidak melaporkannya,’’ kata Leonaldy Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjab Timur.

Selama ini, perusahaan hanya menyampaikan data tenaga kerja secara umum tanpa menyebutkan jumlah TKA yang dipekerjakan. Padahal, jelas Leonaldy, data ini sangat penting guna mengetahui berapa TKA yang bekerja dan aal negara.

‘’Kita sudah beberapa kali menginformasikan kepada mereka agar juga menyebutkan TKA dan data lainnya. Namun, masih juga yng disampaikan mereka secara umum tanpa merinci TKA yang bekerja,’’ kata leonaldy yang enggan menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Ia mengakui kesulitan disaat Pemprov Jambi meminta data TKA yang bekerja di Tanjab Timur. Makanya, Dissosnakertran segera akan menyurati perusahaan-perusahaan tersebut untuk melengkapi data tenaga kerja mereka.

‘’Kami pun siap mendampingi jika Disnakertran Provinsi Jambi tidak percaya dan ingin langsung mengecek ke perusahaan tersebut,’’ ulasnya.

Selain akan menyurati perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing, Disosnakertrans juga akan melakukan pengecekan kembali Tenaga kerja Lokal (TKL) dan Tenaga Kerja Antar Daerah (TKAD). TKL merupakan tenaga kerja yang didatangkan dari kabupaten lain guna dipekerjakan di Tanjab Timur karena kekurangan tenaga dibidang yang dibutuhkan. Sementara TKAD merupakan tenaga kerja yang didatangkan antar provinsi.
‘’Dengan melengkapi data yang dibutuhkan, diharapkan akan mempermudah bagi kami untuk mengecek kondisi perusahaan atau tenaga kerja yang ada. Apabila suatu saat dibutuhkan, kita siap memberikan dan mendapingi pihak-pihak yang ingin melakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut,’’ bebernya.

Ratusan Polisi Siaga Satu, Pelantikan Bambang – Sum

Jambi, AP- Untuk mengantisipasi adanya aksi unjukrasa yang dilakukan masa pendukung pasangan BN2 ratusan personil polisi dariberpakaian lengkap dan preman disiagakan. pasukan personil polisi ini dila siaga satu personil polisi ini, dikarenakan juga isu yang beredar dilapangan bahwa, kurang lebih 1800 masa pendukung BN2 diduga akan mengepung kantor DPRD Kota Jambi, untuk menggagalkan jalannya pelantikan pasangan calon walikota terpilih Dr Bambang – Sum Indra yang dijadwalkan hari ini pukul 10.00 Wib.
Pantauan Koran ini kemarin, untuk melancarkan jalannya persiapan pelantikan Sektretariat DPRD Kota Jambi, terlihat sibuk mengadakan gladi resik begitu juga dengan personil kepolisian, di siagakan di berbagai tempat di kantor walikota Jambi.
Sekwan DPRD Kota Jambi, Arifudin Yasak mengatakan, pelantikan calon walikota terpilih akan dilaksanakan pada hari ini, danseluruh persiapan sudah semua dilakukan.” Kita sudah mempersiapakan untuk pelantikan besok ( hari ini –red),” Katanya.
Sementara itu sumber di kepolisan menyebutkan, , pasukan yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih, sedikitnya ratusan kepolisian di turunkan hal ini untuk mengamankan jalannya pelantikan, selain itu juga untuk mencegah dan mengantisipasi adanya hal –hal yang tidak di inginkan.dra

PTP IV diduga Kangkangi SK Gub dan Permen Pertanian

Pembelian TBS di bawah Kesepakan

Jambi, AP- Perwakilan dari masyarakat dari Desa Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, yang menamakan dirinya Perwakilan Petani Kelapa Sawit Kecamatan Sungai Bahar. kemarin pagi bersama biro ekbang Provinsi Jambi, mengadakan rapat dengar pendapat terkait pembelian harga Tandan Buah Segar ( TBS) yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara VI yang diduga di bawah standar harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Pasalnya, sesuai dengan SK Gubenur Jambi No 525.26/4186/ Disbun /2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada dasarnya bahwa semua perusahaan yang bergerak di bidang sektor perkebunan komoditi kelapa sawit diwajibkan membeli TBS petani dengan harga minimal sesuai dengan harga yang telah di sepakati bersama dalam rapat harga TBS tim penetapan harga TBS tingkat Provinsi Jambi, dimana pada saat rapat terakhir harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp 892 /kgnya..
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta agar PTP N-VI untuk melaksanakan poembelian TBS petani dengan harga yang sudah disepakati oleh pihak provinsi Jambi,” Kami minta kepada gubenur Jambi agar dapat memerintahkan kepada PTP N –VI untuk membeli TBS petani dengan harga yang telah di sepakati di tingkat Provinsi Jambi, “ Sukoredjo , BSc ketua Tim perwakilan petani kelapa sawit Kecamatan Sungai Bahar
Dikatakanytam kami juga meminta agar memberkan sanksi kepada PTP N-VI bila tidak mematuhi surat edaran gubenur. Menurutnya lagi, jika persoalan ini tidak ditanggapi berarti, pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu Kepala Biro Ekbang Provinsi Jambi Hazvia mengatakan, berdasarkan rapat yang dilaksanakan tadi, maka pihak ekbang senin pecan depan ankan membangil PTP-N VI, Perbangkan dan juga pihak –pihak terkait lainnya, hal ini untuk mencari solusi terbaiknya.” Kita akan membahas permasalahan petani sungai bahar, dan akan memanggil pihak PTP VI dan juga pihak perbankkan,” katanya.Ketua Umum LSM Jarak, M Hasan, mengatakan, pertamuan yang dilakukan antara petani sungai Bahar dengan biro ekbang dan Dinas Perkebunan yang dilakukan hari ini, tidak ada manfaarnya sama sekali, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah action karena, jelas –jelas PTP N –VI sudah membeli sawit tidak sesuai dengan kesepatan yang dilakukan oleh pemerintah dan jelas 0jelas sudah melanggar SK gubenur Jambi,” Kita minta penegasan dari pemerintah, apa sangksi nya jika membeli di bawah harga yang ditetaokan oleh pemerintah,” Ucapnya.dra

Menhut : PT.REKI Itu Belum Punya Izin

Jambi, AP – Menteri kehutanan MS.Ka”ban mengakui bahwa PT. Restorasi Ekosistim Indonesia atau REKI sampai saat ini belum ada izin mengelola hutan eks HPH Asialog di Desa Bungku Dusun Kunangan Jaya, Kec. Bajubang, Kabupaten Batanghari.

”Izinnya dalam proses, ” kata Menteri Kehutanan, MS. Ka”ban kepada Infojambi, Minggu (2/11) di sela-sela mendampingi Pangeran Carles.

Menurut Ka”ban, pemerintah akan mendorong pihak-pihak yang akan mengelola hutan restorasi, tentunya dengan aturan yang benar.

Berdasarkan keterangan Menteri Kehutanan itu, menurut Pemerhati Hukum dan Lingkungan Fahrin Siregar, aktivitas yang telah dilakukan PT.REKI dalam setahun terakhir di hutan eks HPH Asialog itu, jelas tidak ada izin atau boleh dikatakan ilegal.

”Aktivitas yang dilakukan PT.REKI di dalam kawasan hutan itu, bertentangan dengan Undang-Undang NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat 3 A menyatakan Setiap orang dilarang : mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Menurut Fahrin, yang dikatakan Undang-Undang itu sangat jelas,mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan tidak sah. Dengan berkunjungnya Pangeran Carles ke kawasan itu, serta melakukan penanaman, ini jelas bertentangan dengan undang-undang.
”Kalau lah Pangeran Carles tahu tentang masalah ini, saya yakin beliau tidak mau berkunjung ke daerah itu. Yang patut kita pertanyakan, orang-orang yang mengundangnya,” jelas Fahrin

Massa Blokir Jalan Tolak Pelantikan Walikota

Jambi, AP- Sejumlah pengunjukrasa yang diduga pendukung BN2 kemarin siang membelokir jalan Lintas Sumatera Auduri, masa meminta agar pelantikan walikota dan wakil walikota Jambi terpilih di batalkan. Masa membelokir jalan, dengan cara membakar ban-ban bekas di tengan jalan, akibatnya sejumlah pengguna jalan terpaksa antrian untuk melintas di jembatan auduri
Pantauan koran ini kemarin, ratusan kendaraan roda dua dan roda empat terjebak macet di Jalan Lintas Timur Sumatera di Jembatan Aur Duri, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Sampai pukul 15.00 WIB, massa masih memblokir jembatan tersebut . Beberapa kendaraan terjebak di atas Jembatan, yang panjangnya mencapai 1300 Meter itu.

Pengunjukrasa menilai, kemenangan Bambang – Sum, dalam Pilwako tanggal 15 Agustus lalu sarat dengan kejurangan

Untuk mengamankan aksi belokir jalan tersebut, sedikitnya 1 SSK Samapta Poltabes Jambi dan Polres Muaro Jambi, di terjunkan untuk mengamankan aksi pembelokiran jalan.
Menurut Kapoltabes Jambi Kombes Eko Daniyanto, para pengunjuk rasa ini tidak ada izinnya, mereka sudah meganggu ketertiban umum. Apalagi jalan yang mereka blokir Jalan Lintas Timur Sumatera, urat nadi perekonomian Propinsi Jambi dan propinsi tetangga,” Saya sudah mengetahui orang-orang yang melakukan aksi ini, kita akan tangkapi mereka, karena aksi ini tidak ada izinnya,” ujar Eko.

Pihaknya sudah menurunkan lima pleton pasukan polisi yang terdiri dari Brimob dan Samapta Polatabes Jambi, mereka sudah membersih jalan dari ban-ban yang dibakar massa, serta mendorong mobil yang menghalangi jalan. “Sampai pukul 16.00 WIB, arus Jalan Lintas Timur di sekitar Jembatan Aur Duri sudah mulai pulih,” ujarnya.
Mereka menuntut ditundanya pelantikan walikota dan minta Poltabes Jambi untuk mengusut kasus dugaan ijazah palsu milik walikota terpilih periode 2009-2013, Dr Bambang Pryanto.

Lima pleton personil polisi satuan Samapta dan Brimob diturunkan ke lokasi, dan selama satu jam Poltabes Jambi diwakili AKP Leo Simatupang bernegoisasi dengan perwakilan massa.

Negosiasi belangsung alot dan awalnya massa tetap ingin memblokir dan menutup jalan, membakari ban bekas dan melintangkan dua unit mobil truk di tengah jalan.

Akhirnya massa terpaksa membubarkan diri, setelah kepolisian mulai memaksa memadamkan api dari ban yang dibakar itu dan menyingkirkannya ke pinggir jalan.
Ratusan kendaraan mulai dari mobil-mobil truk, bus, minibus, mobil pribadi dan ratusan sepeda motor yang telah mengantri menunggu aksi demo selesai, jalan menuju tempat tujuannya

Pemerintah Daerah Harus Dorong Pelayanan RSU

Jambi, AP-- Pemprov Jambi harus bisa mendorong kinerja manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Raden Matthaer untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang prima.
"Itu yang penting, bukan dengan cara menyuntik dana tiap tahun, pengadaan peralatan, dan menaikkan retribusi," kata A Shomad, salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jambi.
Shomad yang juga pengamat pendidikan politik Jambi itu, menyoroti keputusan DPRD setempat yang mengesahkan kenaikan retribusi RSU Raden Mattaher pada 2009.
Keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit tersebut, terutama masyarakat kurang mampu menjadi preseden buruk bagi Pemprov Jambi, karena sering melakukan diskriminasi atau mengabaikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu.
Dewan mengesahkan anggaran sementara RSU tersebut pada 2009 senilai Rp40 miliar. Dana itu sebagian besar dialokasikan untuk pengadaan peralatan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengakui, pelayanan RSU Raden Mattaher masih jauh dari harapan masyarakat, belum memberikan pelayanan secara optimal.
Penyebab itu banyak hal, terutama kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang kian tinggi, disisi lain tarif retribusi masih rendah.
Menyinggung kenaikan tarif yang akan diatur kemudian atau disesuaikan dengan kemampuan masyarakat memang menjadi beban masyarakat.
Namun untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin pemerintah telah menyediakan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesnas), dan asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin). "Dengan kenaikan retribusi RSU itu juga tentu kita akan memperbaiki manajemen internal RSU." katanya.

Mahasiswa Desak KPK Usut Kasus Batanghari II

Jambi, AP - Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Jambi (KMPJ) menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Batanghari II yang telah menghabiskan biaya Rp94 miliar, namun tidak kunjung selesai.
Tuntutan tersebut disampaikan KMPJ, bersama puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, saat berunjukrasa di simpang Bank Indonesia Telanaipura, Kota Jambi, Jumat.
Dalam orasinya koordinator aksi KMPJ, Andry, mengatakan, KPK diminta untuk menyelidiki pembangunan jembatan Batanghari II yang akan menghubungkan Kota Jambi dengan Pelabuhan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Mereka juga menuntut BPK "memblacklist" perusahaan PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan sebagai kontraktor untuk membayar denda atas keterlambatan proyek jembatan Batanghari II karena tidak sesuai target.
Dinas Kimpraswil Jambi yang melaksanakan pengerjaan tersebut, terkesan sengaja memperlambat pekerjaan agar terus ada penambahan anggaran biaya dari negara untuk pembangunan jembatan tersebut.
Dengan molornya pekerjaan jembatan sepanjang sekitar 900 meter itu, pemerintah kembali menganggarkan biaya tambahan pada tahun anggaran 2006-2007.
Untuk pembangunan jembatan tersebut pemerintah memperkirakann anggarannya bisa mencapai Rp200 miliar, sehingga dengan demikian kuat dugaan telah terjadi "mark up" besar-besaran dan korupsi.
Setelah berorasi di simpang Bank Indonesia, mahasiswa bergerak ke DPRD Provinsi Jambi dengan maksud memberikan masukan kepada dewan atas proyek jembatan Batanghari tersebut. Unjukrasa puluhan mahasiswa KMPJ yang berjalan tertib tersebut mendapat kawalan polisi

DAS Sungai Batanghari Kritis

Jambi, AP- Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari seluas 5 juta hektar lebih, merupakan DAS paling kritis di Indonesia. Fungsi-fungsi hidrologi DAS Batanghari terus mengalami kemerosotan seluruh aspek tata air secara drastis.Kemerosotan aspek air tersebut akibat semakin gundulnya hutan penyanggah DAS Batanghari. Diperkirakan tahun 2011 tutupan hutan DAS Batanghari tinggal 10 persen.Sekretaris Team Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi DAS Batanghari, Ir Aswandi Idris kepada wartawan, mengatakan, adanya perubahan iklim secara ekstrim yang terjadi di wilayah tropis membuat DAS Batanghari semakin kristis.Turunnya hujan diatas rata-rata, menyebabkan terjadinya aliran permukaan air sungai yang sangat tinggi, dan mengangkut material yang berada dipermukaan tanah ke sungai. Pada gilirannya sungai tidak mampu lagi menampung jumlah luapan air, sehingga terjadilah banjir. Ditambahkan, penyebab lain berkurangnya fungsi hidrologi DAS Batanghari akibat laju deforestasi. Dari analisa citra Landsat beberapa tahun lalu, tampak tutupan hutan di wilayah DAS Batanghari terus menipis. Laju deforesatsi terjadi sejak tahun 1932. “Pada tahun ini tutupan DAS Batanghari masih 4 juta hektar, pada tahun 2000 lalu jumlah hutan yang ada tinggal 1,4 juta hektar. Rata-rata deforestasi tahunan adalah 126,987 hektar. Dengan ini bisa diperkirakan jumlah tutupan hutan DAS Batanghari pada tahun 2011 hanya tinggal 46.969 hektar atau kurang dari 10 persen dari luas DAS," katanya. Hal itu akan menyebakan meningkatnya laju erosi 5 kali lipat. Dengan jumlah material angkutan mencapai 5,8 juta ton yang akan sampai di pelabuhan Samudra Muara Sabak.Hilangnya hutan di DAS Batanghari disebabkan karena konversi lahan menjadi kebun kepala sawit secara besar-besaran. Terutama pada areal-areal eks HPH yang menyebar hampir kesemua zona konservasi, mulai dari hulu hingga ke kawasan hilir.“Hilangnya fungsi hidrologi DAS Batanghari membuat banjir akan lebih sering terjadi dengan luas tangkapan air DAS Batanghari yang sangat luas dan berada pada jalur jajaran bukit Barisan dengan curah hujan cukup tinggi,”ujarnya.Disebutkan, pengembangan kebun kelapa sawit yang tengah gencar dilakukan pemerintah dan swasta dan juga dengan melibatkan banyak investor, juga menjadi salah satu faktor penyebab penurunan fungsi hidrologi DAS Batanghari. “Konversi lahan menjadi kebun sawit akan menyebabkan meningkatkan aliran permukaan hingga 300 mm dan pengisian air tanah menurun drastis. Akibatnya sungai Batanghari tidak akan mampu menampung luapan air hujan,”katanya. Selain itu, pembukaan lahan sawit di daerah gambut seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muarojambi yang menerapkan adanya sistem drainase akan menyebabkan penurunan muka air tanah. Sehingga terjadi penurunan (sudsidence) muka tanah. “Dengan menggunakan data radar, bisa diprediksi bahwa konversi lahan di daerah Petaling untuk perkebunan sawit akan menyebabkan penurunan atau amblasnya lapisan tanah setinggi 3-4 meter pada tahun 2045. Akibatnya akan terjadi pembalikan arus sungai dari daerah Sungai Air Hitam Laut ke arah Kumpeh, dan Air Hitam Laut akan diinterusi air laut,”katanya.Selain itu, kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kebakaran gambut di musim kemarau, karena tidak ada lagi kemampuan tanah menyimpan air. dra

Panwas Pilkada Jambi Mandul

Jambi, AP Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap, menilai kinerja Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Jambi mandul. Dirinya juga telah melaporkan salah satu kandidat calon walikota Jambi yang menjurus pada tindakan money politics. Zoerman meminta Panwas lebih tegas dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kandidat cawako.

Demikian dikatakan Zoerman Manap kepada wartawan, H-1 Pencoblosan Pilkada Kota Jambi, Selasa (19/8). Menurutnya, banyak temuan tim suksesnya terhadap indikasi money politics yang dilakukan salah satu calon walikota.Zoerman Manap yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi ini menyebutkan indikasi politik uang itu terlihat jelas karena mereka membagikan uang, beras, dan pakaian kepada masyarakat.

Selain melaporkan dugaan politik uang, Zoerman juga mempertanyakan laporannya kepada panwas mengenai keterlibatan beberapa pejabat dalam kampanye pasangan calon. Dirinya meminta Panwas Pilkada Jambi beryali untuk menindak tegas keikutsertaan beberapa pejabat PNS Provinsi Jambi pada kampanye.

Zoerman Manap juga menyatakan akan membawa kasus pelanggaran kampanye tersebut kepada Mahkamah Agung jika panwas tidak mengambil tindakan. Disebutkan, pelanggaran itu cukup parah karena dengan terang-terangan tim sukses calon walikota itu melakukan politik uang.

Ketua Panwas Pilkada Kota Jambi, Arif Rohman, menegaskan pihaknya tetap netral dan tidak pernah memihak kepada salah satu calon kandidat cawako. Menurutnya, selama ini Panwas Pilkada Jambi tidak pernah bermain dengan siapapun. “Semua laporan yang masuk kami terima dan selanjutnya kami proses sesuai prosedur,” katanya.

Jambi, AP- Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap, menilai kinerja Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Jambi mandul.

Dirinya juga telah melaporkan salah satu kandidat calon walikota Jambi yang menjurus pada tindakan money politics. Zoerman meminta Panwas lebih tegas dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kandidat cawako.Demikian dikatakan Zoerman Manap kepada wartawan, H-1 Pencoblosan Pilkada Kota Jambi, Selasa (19/8).

Menurutnya, banyak temuan tim suksesnya terhadap indikasi money politics yang dilakukan salah satu calon walikota.Zoerman Manap yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi ini menyebutkan indikasi politik uang itu terlihat jelas karena mereka membagikan uang, beras, dan pakaian kepada masyarakat.Selain melaporkan dugaan politik uang,

Zoerman juga mempertanyakan laporannya kepada panwas mengenai keterlibatan beberapa pejabat dalam kampanye pasangan calon. Dirinya meminta Panwas Pilkada Jambi beryali untuk menindak tegas keikutsertaan beberapa pejabat PNS Provinsi Jambi pada kampanye.Zoerman Manap juga menyatakan akan membawa kasus pelanggaran kampanye tersebut kepada Mahkamah Agung jika panwas tidak mengambil tindakan.

Disebutkan, pelanggaran itu cukup parah karena dengan terang-terangan tim sukses calon walikota itu melakukan politik uang.Ketua Panwas Pilkada Kota Jambi, Arif Rohman, menegaskan pihaknya tetap netral dan tidak pernah memihak kepada salah satu calon kandidat cawako. Menurutnya, selama ini Panwas Pilkada Jambi tidak pernah bermain dengan siapapun. “Semua laporan yang masuk kami terima dan selanjutnya kami proses sesuai prosedur,” katanya.

KPU Jambi Dinilai Tak Becus Data Pemilih Pilkada

Jambi, AP- Masyarakat mata pilih Kota Jambi menilai KPU Kota Jambi tidak becus mendata data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jambi yang dilaksanakan, Rabu 20 Agustus 2008. Banyak warga Kota Jambi yang seharusnya menjadi pemilih namun tidak mendapatkan kartu pemilih. Mereka mendatangi kantor KPU Kota Jambi, Kotabaru, Selasa (19/8) guna menanyakan kartu pemilih tersebut.

Heri Roni, warga Kosera, Telanaipura Kota Jambi di KPU Kota Jambi, Selasa (19/8) kepada wartawan mengatakan, KPU Kota Jambi tidak profesional dalam melakukan pendataan pemilih Pilkada Kota Jambi.“Saya dan sejumlah warga satu RT saya belum mendapatkan kartu pemilih. Padahal ini sudah H-1. Seharusnya KPU membagikan kartu pemilih H-7. Sehingga warga masih sempat memperbaiki jika ada yang salah atau yang belum terdaftar.

Kita minta KPU Kota Jambi bertanggungjawab akan hal ini,” katanya.Menurut Heri Roni, dengan banyaknya warga yang berhak untuk memilih namun tidak mendapatkan kartu pemilih, ini menjadi pertayaan besar kepada KPU Jambi. “Antusiasme masyarakat Jambi yang menjadi pemilih sangat tinggi. Jika ini tidak dapat diatasi, bisa terjadi kericuhan di TPS,” katanya.

Pada hari yang sama, Hanisyah, warga Rt 06, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung juga mendatangi KPU Kota Jambi. Dirinya mempertayakan KPU Kota Jambi karena dirinya bersama 12 orang warga satu RT dengan dia tidak terdaftar jadi pemilih.“Jauh hari sebelumnya kita sudah melapor kepada ketua RT 06, Khairul akan hal ini.

Karena kami 12 orang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jambi. Sementara suami saya Wawan Irawan ada dalam daftar dan mendapat kartu pemilih. Namun saya dan anak saya dua tidak ada. Dengan kejadian ini, hak pilih saya merasa dikebiri KPU Kota Jambi,” ujar PNS Provinsi Jambi ini.Hal yang sama juga diungkapkan Ketua RT 3, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Ismail saat mendatangi KPU Kota Jambi, Selasa (19/8). Menurutnya banyak warganya yang tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal sudah masuk dalam DPT.“DPT yang kita ajukan adalah sudah di Plenokan KPU Kota Jambi. Namun banyak warga saya yang tidak mendapatkan kartu pemilih.

Padahal besok (Rabu 20 Agustus-red) sudah pencoblosan. Kita minta KPU Kota Jambi bisa mengambil solusi agar warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih bisa mencoblos,” katanya.Sementara itu Ketua KPU Kota Jambi, Badjuri mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Walikota Jambi terkait dengan kartu pemilih tersebut. “Paling lambat pukul 24.00 wib Selasa, sudah ada solusinya,” katanya.

Disebutkan, surat suara secara keseluruhan dicetak 382.668 lembar. Saat ini surat suara sudah didistribusikan. Total jumlah surat suara yang sudah dilipat sebanyak 81.000 lembar, atau 8 kotak surat suara. Kotak suara juga sudah dipersiapkan sebanyak 820 unit, ditambah bilik suara yang jumlahnya 1.640 unit. Masing-masing TPS akan ditempatkan dua bilik suara. Kemudian, segel kotak suara disiapkan sebanyak 12.300 lembar.

Masing-masing TPS KPUD akan berikan segel sebanyak 15 lembar.Empat CalonSebanyak 369.638 orang mata pilih warga Kota Jambi, Rabu 20 Agustus 2008 akan memilih pemimpinnya. Pasangan nomor urut satu Zulkifli Somad-Agus S Roni diusung PDIP dan PBR, pasangan nomor urut dua Sutrisno- Effendi Hatta, diusung partai Demokrat, PDK dan PKPI.Sementara pasangan nomor urut tiga dr Bambang Priyanto-Sum Indra (Bambang-Sum) diusung PAN, PBB, PKPBdan PKB. Sementara pasangan nomor urut empat Drs Asnawi AB-Nuzul Prakasa ZM (BN2) diusung partai Golkar, PKS, PPNUI, PSI, Partai Merdeka, PBSD, PDS, Partai Pelopor, PNBK, PNI Marhaein, PPD dan PPDI.dra

Sibagariang: KPU Menyalahi UU

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi yang membolehkan masyarakat untuk mencoblos dengan menunjukan KTP dan KK, dinilai pengamat Hukum Kantor Hukum Keadilan Terpadu (KHKT), Selamat Sibagariang SH MH, terlalu berani.
‘’KPU Kota Jambi itu terlalu berani. Inilah susahnya kalau tidak mengerti hukum, karena keputusan yang mereka ambil itu sudah menyalahi UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 69, akibatnya putusan tersebut cacat hukum. Dan nantinya kalau cacat putusan tersebut dapat digugat oleh pasangan yang tidak terima dengan hasil Pilwako tersebut,’’ terang Selamat Sibagariang di kantor infojambi.com tadi (22/8).
Selain itu ditegaskannya, jika nantinya ada pihak parpol atau kandidat yang mengajukan gugatan maka hasil Pilkada ini bisa saja dibatalkan dan semuanya tentu akan dibebankan kepada KPU itu sendiri. ’’Karena sejak awal KPU sudah melanggar UU. Bahkan bisa saja pihak KPU harus mengganti rugi semua kerugian pasangan kandidat dalam Pilwako tersebut,’’ pungkasnya

Bapak dan Anak Dibacok Gara-Gara Proyek

Jambi, AP Seorang bapak dan dua anaknya di Jambi nyaris dibunuh oleh empat orang pelaku bayaran, akibat penghentian proyek pembangunan senilai Rp550 juta di Kab. Tanjung Jabung Barat.
Ketiga korban yakni Abdul Rahman (70) dan dua anaknya Ipul Rahman (35) dan Ali Fattah (39), mengalami luka tusukan senjata tajam bagian kepala dan tangan harus menjalani perawatan di RS DKT Jambi, kata Iwan MS, keluarga korban,Jumat.
Permasalahan itu terjadi Kamis (21/8) pukul 16:00 Wib, pada saat ketiga korban hendak pulang dari tempat proyek yang mereka kerjakan di Desa Pematang Lumut, Kec. Batara, Kab. Tanjung Jabung Timur.
Usai melihat di lokasi proyek yang dihentikan secara sepihak oleh PT Tamarona Mas Internasional, ketiga korban anak dan bapak tersebut diberhentikan kendaraannya oleh empat orang pelaku.
Sebelum melakukan aksinya salah seorang pelaku menyodorkan surat agar Ali Fattah mau menandatangani surat perjanjian pemutusan kontrak kerja senilai ratusan juta rupiah itu, namun oleh korban ditolak hingga terjadi keributan.
Dalam keributan tersebut, secara tiba-tiba keempat pelaku pengeroyokan mengeluarkan senjata tajam dengan melukai ketiga korban yang kemudian ditolong para pekerja setempat dan dilarikan ke rumah sakit di Jambi.
Korban telah melaporkan kasus percobaan pembunuhan itu ke Polda Jambi untuk minta perlindungan hukum dan penyelesaian masalah tersebut.
Sementara Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Syamsuddin Lubis SH, membenarkan kejadian itu dan laporan tersebut kini sedang diproses pemberkasan.don

Denpom II/2 Jambi Razia Anggota TNI

Jambi, AP -Tim Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/2 Jambi, Korem 042 Garuda Putih (Gapu) Jambi, Jumat (22/8) malam melakukan razia terhadap anggota TNI yang berkeliaran ditempat hiburan. Namun sayangnya tidak satupun anggota TNI yang berhasil terjaring. Diduga telah terjadi kebocoran informasi.
Razia yang dimulai pada pukul 22.00 WIB dari Markas Denpom dengan menggunakan dua unit mobil Dinas Denpom. Adapun yang menjadi daerah tujuan pertama adalah Diskotik Hotel Grand Jambi, kemudian ke Hotel Ratu dan dilanjutkan ke tempat hiburan Karaoke di komplek pertokoan WTC Kota Jambi.
Komandan Satuan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Ketertiban Denpom Jambi, Kapten Irzal, mengatakan tujuan dari razia yang dilakukan timnya tersebut adalah untuk membantu pimpinan satuan dalam menertibkan anggota TNI yang berkeliaran tidak pada tempatnya. Selain itu razia tersebut juga bertujuan untuk menjaga suasana aman di lingkungan Korem 042 Gapu Jambi ini.
“Razia yang kita lakukan ini meruapakan kegiatan rutin sampai akhir tahun dengan nama sandi “Operasi Wicaksana Sakti” yang bertujuan untuk menertibkan anggota yang berkeliaran tidak pada tempatnya,” terangnya dra

Syamsir: KPUD yang Timbulkan Polemik

Jambi, AP- tidak mendapatkan undangan serta kartu pemilih pada Pilkada kemarin dan mendapat tentangan dari KPU Provinsi, menurut pakar hukum Unja adalah akibat mekanisme di tubuh KUPD kota jambi yang belum berjalan maksimal.
‘’Saya sudah prediksi jauh-jauh hari masalah ini akan timbul, bahkan saya pernah mengeluarkan komentar pada suatu media di Jambi, hal ini terjadi karena mekanisme yang ada pada tubuh KPUD Kota Jambi yang belum berjalan dengan baik. Padahal mereka sudah diberikan waktu yang sukup panjang untuk manuntaskan tugas-tugas sebelum jatuhnya hari H Pilwako. Namun kenyataanya tidak terlaksana. Jadi mereka lah yang menimbulkan polemik tersendiri,’’ terang pengamat hukum fakultas Hukum Unja, Syamsir SH MH (21/8).
Hal yang senada dikatakan temannya sesama pengamat hukum, Zarkasi SH MH. ‘’Sebenarnya KPUD sudah berjalan, namun mekanismenya tadi yang belum siap, akibatnya hasil yang dicapai tentu tidak maksimal,’’ tambah Zarkasi. Sedangkan mengenai boleh tidaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan, menurut mantan Ketua KPUD Muarojambi ini, dikembalikan kepada aturannya. ‘’Berdasarkan asas pemilih mereka yang tidak menerima undangan adalah golongan pemilih aktif, seharusnya mereka melaporkannya terlebih dahulu. Namun mereka tetap boleh memilih asalkan mereka memang terdaftar sebagai colon pemilih berdasarkan pendataan,’’ jelasnya.
Ditambahkanya, karena ini sudah terjadi, maka solusi satu-satunya, jika ada kandidat yang tidak puas dengan hasil tersebut mereka bisa menempuh jalur hukum dan hukumpun menjamin akan hal ini. (ij3)

Pengusung BN2 Gugat KPU Kota

Jambi, AP- Terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Jambi, partai pengusung Asnawi –Nuzul berencana akan menggugat KPU Kota Jambi.
Hal ini disampaikan, Abdullah Jufri, pada wartawan di kantor KPU kota Jambi, Jumat (22/8) kemarin. Dia menyebutkan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh KPU itu, yaitu tentang keterlambatan pendistribusian dan banyaknya warga yang tidak mendapat kartu surat suara saat hari pencoblosan pemilu kota Jambi, 20 Agustus, kemarin.
“Berdasarkan peraturan, kartu surat suara sudah harus diterima oleh warga tiga hari sebelum hari pencoblosan. Namun kenyataannya, saat penyelengaraan banyak kartu surat suara yang tidak diterima warga. Ini sudah menyalahi aturan perundangan-undangan yang diatur dalam Pasal 25 ayat 3 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2007,” jelasnya.
Ditanya langkah apa saja yang akan diambil Tim advokasi sebelum melakukan gugatanya ke KPU, Abdullah menjelaskan sebelum mengajukan tuntutan timnya akan mengumpulkan data dan bukti laporan yang disampaikan warga.
“Setelah bukti sudah siap maka kita akan melakukan gugatan ke KPU,” jelas anggota DPRD Kota Jambi dari fraksi Golkar ini.dey

Dari PTUN Hingga Mengadukan KPUD ke MA, Asnawi Ngaku Siap

Jambi, AP- Tidak berhenti sampai laporan saja, semalam (22/08), Asnawi pun sudah siap melayangkan gugatan terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Putusan KPUD Kota Jambi, yang membolehkan masyarakat memilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dinilai kandidat dengan no urut empat ini telah menyalahi undang-undang NO 32 tahun 2004, akibatnya putusan itu cacat hukum. ’’Kami pasti akan melayangkan gugatan ke PTUN, saat ini kami sudah mempunyai kuasa hukum. Sekarang tinggal kita kumpulkan alat bukti,’’ tegas Asnawi.
Tidak hanya itu, Asnawi pun siap melayangkan gugatan hingga ke Mahkamah Agung jika memang hal itu diperlukan. Menurutnya, pemilihan walikota ini tidak murni, karena masih banyak sekali kecurangan-kecurangan yang ditemukan oleh tim pendukungnya, seperti money politik, serta beberapa bukti seperti kartu sehat, kain sarung, serta beberapa bukti lainya yang mengakibatkan masyarakat tidak murni memilih.
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Jambi, Badjuri mengaku siap jika memang gugatan itu dilayangkan karena menurutnya sebelum keputusan tersebut diambil pihaknya sudah konsultasi terlebih dahulu engan unsur muspida,’’ katanya.
Sedangkan Ketua Panswas pilwako Kota Jambi, Arief Rochman, SE menyatakan pihaknya menerima laporan tersebut, namun pihanya akan menyelesaikan proses perkara ini hanya sebatas sengketa saja, sedangkan untuk pertanggung jawaban pelanggaran administrasi itu, menurutnya merupakan tanggung jawab KPUD Kota Jambi, dan masalah hukumnya akan diselesaikan di PTUN. dra

Selain Kantor KPU, Kantor Panwas Kota Jambi Juga Dijaga Aparat

Jambi, AP- Ratusan masa yang mendatangi Kantor Panwas Pilwako Jambi (22/8) lalu, membuat aparat kepolisian bersiaga untuk mengamankan tempat tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Koordinator bidang PL dan TSP Panwasko, Kompol Kamal Bashtiar, SIK yang ditemui infoJambi mengatakan kalau pihaknya telah menurunkan sebanyak 1 SST Damas Poltabes untuk melakukan pengamanan.
’’Ya kita mendatangkan satu SST Damas Poltabes Jambi, Brimob Intelkam serta satu Unit polsek Jelutung,’’ Ujarnya.
Pantauan infojambi.com dilapangan, aparat kepolisian serta anggota Brimob lengkap beserta senjatanya, didatangkan ke Panwas Kota Jambi sekitar pukul 10.15 menit, namun untunglah saat itu ratusan masa Asnawi AB serta tidak membuat kericuhan, dan suasana panas juga dapat diredam oleh Ketua Panwas, Arief Rochman, SE serta Asnawi AB.
’’Kami menerima laporan ini dan akan kita tindak lanjuti, untuk itu saya minta jangan ada yang melakukan tindakan anarkis,’’ terang Arif.
Sementara itu, Cawako Jambi Asnawi AB belum mengaku kalah atau menang karena menurutnya banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilwako (20/8) lalu.
”Ini bukan pilkada tetapi nyoblos sendiri,’’ujarnya dengan nada tinggi dra

FLEGT PERBANYAK KEGIATAN LAPANGAN ATASI KERUSAKAN HUTANJambi

Jambi, AP- EC-Indonesia FLEGT, sebuah lembaga proyek kerjasama Indonesia-Uni Eropa untuk pelestarian hutan antara lain di Jambi menjelang akhir 2008 akan memperbanyak kegiatan lapangan dengan berbagai pihak.

Pimpinan Proyek EC-Indonesia FLEGT Jambi, Ir Prayitno MSc di Jambi, Sabtu, mengatakan, akhir pekan depan atau pada 25-30 Agustus 2008 akan memfokuskan kegiatan lapangan di Taman Nasional Berbak (TNB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi. Kegiatan ke TNB itu dilakukan dalam bentuk "Journalist Touring" atau ekspos media bersama sejumlah jurnalis dan LSM. Peliputan langsung media dan LSM pegiat lingkungan ke TNB akan berdampak tidak saja perkembangan peristiwa, tetapi juga merupakan efek domino bagi pihak yang berkepentingan baik positif maupun negatif.

"Peran media dalam liputan seputar kehutanan amat penting memberikan gambaran di lapangan atau kondisi hutan yang ada dan potensinya," katanya. Persoalan yang ditemukan di hutan khususnya TNB yang kini mengalami degradasi akibat pembalakan liar, akan menemukan solusi jika media mengekspos persoalan tersebut secara kontiniu. Ia menjelaskan, kesadaran semua pihak sekarang amat dibutuhkan untuk melestarikan hutan, pencegahan kerusakan, dukungan menegakkan supremasi hukum, tata kelola hutan yang baik, dan mencegah perdagangan ilegal hasil hutan.

"Masyarakat sekitar hutan yang selama ini menjadi pendengar dan penonton harus dilibatkan, karena pengaruh masyarakat cukup kuat untuk mencegah kerusakan hutan dan mempertahankan kelestarian hutan," kata Prayitno don

PT IKU Tak Punya HGU dan Sertifikat

Jambi, AP-- Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tidak akan menerbitkan sertifikat dan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Indo Kebun Unggul(IKU).

Masalahnya PT. IKU bukan sebagai pemilik tanah bekas hutan ulayat Suku Anak Dalam (SAD), di Dusun Sialang Punguk Desa Muara Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, tegas seorang pejabat Kantor BPN Batanghari, Kamis (21/8).

Kendati perusahaan tersebut memperoleh empat izin, yakni Izin Prinsip dari Bappeda Batanghari, Persetujuan Izin Menteri Pertanian, Izin Lokasi dari BPN dan Bupati Batanghari, tapi itu bukan bukti sebagai hak milik.

Proses untuk memperoleh sertifikat tanah dan HGU, menurut pejabat BPN Batanghari tersebut ada dua persyaratan seperti ada akte jual-beli atau pola kemitraan yang jelas dan tidak bersengketa terhadap status hak kepemilikan tanah.

Keempat izin tersebut juga mempunyai masa berlaku, dan apabila perusahaan tidak melakukan konversi lahan kepada mitra petani plasma, maka surat Izin Prinsip/Lokasi harus dicabut dan tidak diperpanjang atau berakhir dengan sendirinya.

Perusahaan PT. IKU yang dipimpin Ayong, seperti dilaporkan pengacara SAD Sialang Puguk, Mangara Siagian SH dalam surat permohonan perlindungan hukum ke Kapolri, kebun kelapa sawit yang dibangun seluas 2.300 hektar (baru 663 ha yang terbangun) sejak berproduksi belum ada yang dikonversi.

Pemda Batanghari juga telah berulangkali meminta PT. IKU agar melaksanakan konversi lahan plasma terhadap SAD Sialang Punguk (1.150 petani), namun hingga kini menurut Siagian tidak pernah diindahkan oleh perusahaan tersebut yang awalnya melakukan perjanjian pola kemitraan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut juga menggunakan uang pinjaman dari Bank Bumi Daya (sekarang Bank Mandiri) tanggal 2 Maret 1999 sebesar sekitar Rp 23 miliar lebih juga atas nama KUD Sinar Tani, tapi dananya ditransfer ke PT.IKU.
Perusahaan tersebut menurut advokat anggota Peradi tersebut, sampai sekarang kelihatannya tidak menepati janji terhadap anggota KUD Sinar Tani SAD sebagai pemilik tanah ulayat yang juga harus membayar cicilan kredit ke Bank Mandiri (kredit macet).don