Kejati Tunggu Audit BPKP Tentang Bonus Atlet

Jambi, AP - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi bonus atlet Jambi senilai Rp800 juta.

Sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang baru, sebelum dilakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi, harus ada hasil audit BPKP, kata Asisten Intelijen Kejati Jambi Andi M Iqbal Arif SH, Minggu.

Bila hasil audit ditemukan kerugian negara maka kasus itu langsung dinaikkan ke tahap penyidikan dan sebaliknya bila tidak terbukti maka penyelidikan terhadap kasus itu akan dihentikan.

Kejati Jambi saat ini belum bisa memastikan kapan hasil audit dapat diterima. "Penyidik kejaksaan juga tidak bisa menentukan kapan hasil audit diserahkan ke Kejati," katanya.

Kejati Jambi sebelumnya memperkirakan kasus pemotongan bonus atlet yang ditangani KONI setempat dapat diselesaikan pada September lalu, namun perkiraan itu mundur karena harus menunggu hasil audit BPKP.

Dalam pengumpulan data belum dapat disimpulkan apakah ada kerugian negara dalam kasus pemotongan bonus atlet Jambi untuk 2007.
Sampai saat ini hampir 25 atlet atau pelatih, staf dan pengurus KONI serta pengawai Dispora Jambi dimintai keterangan dalam pengumpulan data tersebut

Pelaku Teror Bom Kabur dari Tahanan

Jambi, AP- Pelaku teror bom di pusat perbelanjaan Jambi Prima Mall (JPM) Trona, Dedi Busriadi alias Dedi alias Edy (19), subuh tadi kabur dari tahanan Polsek Jelutung. Diduga Dedi, pelajar SMU Pertiwi ini kabur saat petugas jaga Polsek tertidur, sekitar pukul 02.00 WIB.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, tentang kaburnya pelaku teror bom di JPM Trona kemarin.

Kepastian kaburnya pelaku diperoleh dari keterangan Purwati, ibu pelaku. Menurut Purwati, pagi hari, beberapa orang polisi, mendatangi rumah mereka, dan menanyakan keberadaan Dedi.

‘’Adakah, Dedi kesini’’ujar ibu pelaku, menirukan ucapan petugas.

Keterangan kaburnya Dedi, juga diperoleh dari keterangan tetangga pelaku.

Tina, tetangga pelaku, pagi itu mengaku melihat sekitar delapan polisi, mendatangi komplek perumahan mereka. Kepada warga sekitar, petugas menanyakan keberadaan pelaku.
.
‘’Ada sekitar delapan orang Buser yang menanyakan tentang Dedi (pulang atau tidak). Subuh tadi kabur dari polsek,’’kata Tina, tetangga Dedi di Perumahan Permata Regency.

Menurut dia, tetangganya Dedi alias Edy, memang merupakan anak yang nakal. Sayangnya Tina, tidak menyebutkan secara jelas kenakalan Dedi yang dimaksud. ‘’Yah, nakal aja gitu,’’kaya Tina.

Dedi Busriadi alias Dedi alias Edy ditangkap Polsek Jelutung bersama Densus 88 Anti Teror Polda Jambi dan Reskrim Poltabes Jambi, malam tadi sekitar pukul 20.30 WIB, Rabu (5/11) di rumah neneknya di kawasan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan.
Dedi ditangkap karena melakukan teror bom di pusat perbelanjaan JPM Trona, dengan menggunakan HP-nya. Ia menelepon salah seorang penjaga conter dan menyebutkan JPM Trona akan meledak

Provokator Blokir Jalintim, Siap-Siap Diperiksa

Jambi, AP- Penggerak dan pelaku aksi pemblokiran jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera yang terjadi di ujung jembatan Aurduri Jambi, pada 3 Nopember 2008 akan diperiksa dan disidik Poltabes Jambi.

Dalam waktu dekat penggerak demo dengan aksi memblokir Jalintim Sumatera selama tiga jam lebih yang mengakibatkan kemacetan lalulintas puluhan kilometer ini, akan dipanggil dan diperiksa, kata Kapoltabes Jambi, Kombes Eko Daniyanto, melalui Kasat Reskrim, AKP Leo Simatupang, Rabu.

Ia menilai, aksi demo itu dilakukan tanpa izin dan sudah melanggar UU No 8 tahun 1999 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang dapat dibubarkan secara paksa.

"Atas dasar UU tersebut kepolisian berhak memeriksa dan memanggil pelaku penggerak massa karena mengganggu ketertiban umum," katanya.

Aksi massa tersebut dilakukan dengan bertujuan menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jambi terpilih dr Bambang Priyanto-Sum Indra, namun pelantikan tetap berlangsung 4 Nopember lalu.

Pada Senin (3/11) ratusan massa pendukung salah satu Cawako yang kalah pada Pilwako Agustus lalu, memblokir Jalintim, tepatnya di jembatan Aurduri dengan membakar ban bekas dan menyandera mobil truk kayu yang melintas.

Para pengunjuk rasa pendukung Cawako Asnawi AB-Nuzul Prakarsa menggelar aksinya karena kecewa dengan pemerintah yang tetap akan melantik Bambang-Sum Indra.

Pasangan Cawako Asnawi AB-Nuzul menduga ada kecurangan dalam penghitungan suara dan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bambang.
Dalam mengantisipasi aksi lanjutan, Poltabes Jambi hingga kini masih menempatkan satu pleton pasukan Brimob.

KPK Bidik Dua Bupati, Satu Mantan Bupati Serta dan Mantan Wako

Jambi, AP- KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi atas pengadaan mobil Damkar di Kota Jambi, Tanjab Timur, Tebo dan Batanghari. Beberapa orang saksi telah dimintai keterangan serta pemeriksaan barang bukti mobil Damkar tersebut.

Beberapa hari yang lalu, tim penyidik KPK memeriksa beberapa orang saksi yang terkait langsung dalam pengadaan mobil Damkar, mereka itu Syarifuddin Yasak, Kota Jambi, Syargawi Usman dari Kabupaten Batanghari, Raden Usman dari Kabupaten Tebo dan Djafar, S.Sos, dari Kabupaten Tanjab Timur

Menurut Johan Budi, Juri Bicara KPK, selama seminggu ini tim penyidik KPK berada di Propinsi Jambi, untuk mendalami kasus dugaan Korupsi pengadaan mobil Damkar, yang melibatkan para Bupati dan mantan walikota.
“ Secara materi saya tidak bisa katakan, memang saat ini tim penyidik KPK sedang di Jambi mendalami kasus mobil Damkar itu,” kata Johan.

Dalam kasus mobil Damkar diduga melibatkan Bupati Tanjung Jabung Timur Abdullah Hich, Bupati Tebo, Madjid Muaz, mantan Bupati Batanghari, Abdul Fatah dan mantan Walikota Jambi, Arifien Manap.

Nasib Arifien Manap, Abdul Fatah, Abdullah Hich dan Madjid Muas, tergantung pemeriksaan empat orang saksi yang diambil keterangannya oleh tim Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Empat orang saksi itu yakni Syarifuddin Yasak, Mantan Kepala Damkar Kota Jambi, Syargawi Usman, mantan Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Batanghari, Raden Usman, dari Kabupaten Tebo dan Djafar, S.Sos, dari Kabupaten Tanjab Timur.

Tadi pagi, keempat saksi ini mendatangi Poltabes Jambi, untuk menemui KPK, menyerahkan dokumen dan berkas surat-surat terkait pengadaan mobil Damkar pada tahun 2004, lalu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum di Poltabes Jambi, empat pejabat daerah yang datang untuk mengantarkan berkas dan dokumen terkait kasus Damkar ke KPK di Poltabes Jambi itu, yakni dari Kota Jambi, Arifuddin Yasak, Syargawi Usman, dari Kabupaten batanghari, Raden Usman, dari Kabupaten Tebo dan Djafar, S.Sos, dari kabupaten Tanjab Timur.

Keempat pejabat daerah yang datang untuk mengantar berkas pada dua orang perempuan anggota KPK pagi tadi menjadi pusat perhatian para wartawan media cetak dan elektronik.

Sementara Arifuddin Yasak, tentang kehadiranya di Poltabes Jambi, mengatakan bahwa dirinya datang ke Poltabes Jambi, bukan masalah panggilan KPK , namun hanya untuk bertemu dengan Kasat Rekrim Poltabes dengan alasan sesuatu.

Sedangkan dua perempuan anggota KPK, saat keluar dari ruangan Kapoltabes Jambi Eko Daniyanto, ditanya wartawan untuk menanyakan tentang sejauh mana proses permaslahan Damkar yang terjadi pada tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Jambi, tidak mau banyak berkomentar.

Dia hanya mengatakan, jika ingin tanya tentang Damkar, silakan tanya pada Humas KPK Johan Budhi. ”Kami tidak bisa berkomentar yang berhak untuk menerangkan ini hanya Johan Budhi. Silakan anda tanya,” ketusnya sambil pergi naik mobil Avanza warna biru langit.
Sedangkan Humas KPK, Johan Budhi, yang dihubungi via HP nya tidak ada jawaban, yang hanya terdengar veronica tidak bisa digangu

Lahan Sawit Diincar Spekulan

Sabak, AP- Merosotnya harga tandan buah segar atau TBS sawit hingga ke level Rp.150 rupiah perkilo membuat perekonomian masyarakat kian terpuruk. Sebab dalam kondisi saat ini, para petani mulai enggan mengolah lahan perkebunannya. Lesunya para petani ini karena harga jual TBS belum bisa menutupi biaya operasional. ‘’Percuma juga di olah, kalau harganya terus anjlok,’’ keluh Sanusi salah seorang petani.

Wakil Bupati Tanjab Timur, M.Juber mengakui, dampak krisis global ini mengakibatkan menurunnnya jumlah ekspor komoditas pertanian yang juga mengakibatkan harga beli di tingkat petani.

Disaat genting seperti ini, Juber mengingatkan, agar para petani jangan mudah tergiur dengan ulah para spekulan yang meminta agar lahan pertanian mereka untuk dijual.‘’Jangan mudah tergiur ulah spekulan yang hanya ingin mengambil keuntungan saja,’’ tegas Juber.

Juber menyadari ada beberapa petani yang mulai enggan menggarap lahan pertaniannya. Hal ini tentu akan merugikan petani itu sendiri, makanya Juber menghimbau agar para petani dapat menanam tanaman semusim atau memelihara ternak sehingga mampu bertahan dan menambah pendapatan keluarga. ‘’Tanam tanaman yang punya nilai jual atau ternak yang bisa dijual,’’ ucapnya.

Pantauan dilapangan, di Kecamatan Rantau Rasau harga TBS (ukuran buah besar,red) berkisar Rp.100 hingga Rp.125 perkilo. Sama halnya di Kecamatan Dendang, warga pun mulai enggan memanen buah sawit mereka. Petani bingung, sedangkan saat ini musim panen telah tiba.

‘’Kami tidak tahu harus berbuat bagaimana, harga terus anjlok sedangkan kami harus tetap memanen dengan kondisi harga yang jauh dibawah rata-rata,’’ kata Wajito, petani.rst

Dipanggil Dewan, Investor PLTG Mangkir

Kualatungkal, AP—Perkembangan penyelidikan indikasi kerugian negara sebesar Rp 7 miliyar di PLTG Tanjung Jabung Power belum menemui titik terang. Jadwal pemanggilan terhadap investor PLTG yang digadang-gadangkan Pansus hingga saat ini belum terealisasi.
Ketua Pansus PLTG-Gate, Indramawan, yang dihubungi Koran ini kemarin mengaku, jadwal pemanggilan terhadap investor PLTG mestinya dilaksanakan Senin (3/11) kemarin. Namun tanpa alasan, para investor PLTG tidak datang. Kondisi demikian, jadwal itu ditunda sampai Rabu (5/11) kemarin, lagi-lagi katanya sang investor tak kunjung tampak batang hidungnya.
Realitas demikian, membawa kekecewaan tersendiri bagi Pansus PLTG-Gate. Bahkan Pansus kembali menjadwalkan pemanggilan itu hingga Senin pekan depan. “Panggilan ketiga kali juga tidak datang, kita akan menggunakan hak kita sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Bujang—panggilan akrab Indramawan.
Ia minta, para pemegang saham di PLTG Tanjung Jabung Power, punya itikad baik untuk membantu anggota Pansus dalam melaksanakan tahap penyelidikan terhadap indikasi temuan BPK sebesar Rp 7 miliyar di PLTG Tanjung Jabung Power.
“Kita beraharap, para pemegang saham memiliki itikad baik. Sebab, temuan BPK terhadap kerugian negara ini semuanya adalah uang rakyat Tanjab Barat. Jadi harus membantulah. Paling tidak, tugas anggota Pansus dalam melakukan penyelidikan cepat tuntas,” ujarnya.
Sementara pemegang saham PLTG yang berhasil dikonfirmasi Koran ini, Keny Wijaya, yang memilik 10 persen saham di PLTG membantah jika mangkir dari panggilan Pansus DPRD Tanjab Barat. Sebagai orang bisnis katanya, siap hadir kapan saja jika dipanggil Pansus PLTG.
“Tadi pagi (kemarin red,) saya sudah siap-siap mau datang ke DPRD Tanjab Barat untuk memenuhi panggilan Pansus. Tapi informasi terakhir yang saya terima, pertemuan dibatalkan karena salah seorang dari pemegang saham tidak hadir. Jadi saya bukannya tidak menggubris panggilan Pansus, saya siap untuk hadir,” ujar Keny kakak dari Wiliam Wijaya yang juga memiliki saham 10 persen di PLTG ini.
Lantas siapa salah seorang pemegang saham yang tidak hadir? Seperti diberitakan sebelumnya, pemegang saham di PLTG Tanjung Jabung Power diluar pemerintah daerah, ada tiga nama, yakni selian Keny Wijaya dan William Wijaya ada nama Suhairy S yang juga memiliki saham 10 persen di PLTG.
“Beliau inilah yang tidak hadir. Makanya kita menunda pertemuan ini hingga Senin pekan depan. Dalam menjalankan tahap ini, maunya kita semua pemegang saham harus hadir. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam melakukan penyelidikan terhadap temuan BPK ini,” ujar Indramawan lagi. (mad)

Pemprov Canangkan Gerakan Sosialisasi Pemilu

Jambi, AP- Gubernur Jambi yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Propinsi Jambi Syafruddin Effendy mencanangkan Gerakan Sosialisasi Pemilu Tahun 2009 yang diikuti oleh Pemda, KPUD, Panwas, Parpol, Organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat se-Propinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi Rabu, (5/11).

Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan ketiga Undang-undang yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik dapat tersebar, diketahui, dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga Pemilu 2009 akan lebih berkualitas daripada Pemilu-pemilu sebelumnya.”Bupati/walikota di Propinsi Jambi diminta agar melaksanakan sosialisasi yang sama di wilayah kerjanya masing-masing secara terkoordinatif dengan KPUD, untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu tanggal 9 April 2009 mendatang.”katanya

Lanjutnya, peraturan pemilu sangat penting dalam menghadapi Pemilu 2009, menyusul dikeluarkannya Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka eksistensi Penyelenggara Pemilu semakin mendapatkan landasan hokum yang kokoh dan komprehensif, yang semula tersebar di berbagai kebijakan seperti Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemeerintah Nomor 6 tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan beberapa keputusan KPU lainnya.

Undang-Undang ini juga telah mempertegas pengaturan penyelenggara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeerah oleh satu penyelenggara. Yaitu KPU.Ketua KPUD Propinsi Jambi Yaser Arafat, SE mengatakan pada Pemilu 2009 mendatang jumlah Parpol peserta Pemilu sebanyak 38 partai, ada penambahan partai baru sebanyak 14 partai dibanding Pemilu 2004 yang hanya berjumlah 24 partai.Masa kampanye yang cukup panjang dalam Undang-undang yang baru diatur, bahwa masa kampaye di luar rapat umum adalah 3 hari setelah penetapan peserta pemilu. Dengan demikian hitungannya mencapai 9 bulan lebih sebelum masa tenang . Berdasarkan ketentuan itu KPU telah menjadwalkan tanggal 12 Juli 2008 – 5 April 2009 sebagai masa kampanye di luar rapat umum. Ini adalah suatu jadwal masa kampanye yang cukup panjang dalam sejarah Kepemiluan di Indonesia.

Menurut Yaser Arafat kepada masyarakat yang telah diberikan hak memilih, tidak lagi dengan cara mencoblos tetapi dengan cukup memberi tanda satu kali. Perobahan cara memilih ini perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus, agar masyarakat semakin memahami dan dapat memilih dengan cerdas dan cermat.Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/kota dari Parpol yang memperoleh kursi dengan standar 100 % BPP telah berobah menjadi 30 % BPP.Dalam penentuan perolehan kursi DPR RI, Parpol peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penetapan perolehan kursi

.Ketua KPU Propinsi Jambi menilai sosialisasi memiliki makna yang sangat penting, karena berdasarkan pengamatan di lapangan akhir-akhir ini terdapat kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan sejumlah Pilkada dinilai adanya penurunan partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi ini disebabkan beberapa factor, diantaranya kejenuhan masyarakat pada pemilihan umum, kekecewaan pada Parpol dan terbatasnya sosialisasi Pemilu itu sendiri.dra

Bapak Bejat Perkosa Anak Tiri

Bangko, AP- Perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur kembali terjadi, sebelumnya seorang kakek renta menyetubuhi gadis belia berumur 13 tahun, kali ini seorang bapak bernama Mulyadi bin Lukman (24) warga Dusun Sepundung Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau Merangin, dilaporkan telah memperkosa anak tirinya sebut saja namanya Bunga (5).
Laporan yang dibuat oleh Jamilah (24) istri tersangka Mulyadi menyebutkan, kejadian berawal pada hari sabtu kemarin (1/11) sekira pukul 11.00 WIB, ketika itu Jamilah baru pulang dari memancing ikan, saat tiba dirumah, dirinya langsung masuk kekamar dan melihat suaminya Mulyadi sedang menindih anaknya Bunga, KAGET, Jamilah langsung marah, namun Mulyadi beralasan kalau dirinya sedang memakaikan celana pada anaknya tersebut.
Merasa tidak percaya dengan perbuatan suaminya tersebut, Jamilah langsung melaporkan perbuatan Mulyadi kekepala Desa dan laporan tersebut langsung diteruskan ke Polsek Muara Siau.
Kapolres Merangin melalui kapolsek Muara Siau Iptu Nazaruddin membenarkan adanya laporan perbuatan tidak senonoh dari warga Rantau Panjang tersebut. Setelah mendapat laporan dari Ibu korban, malam itu juga sekitar pukul 22.00 WIB, Kapolsek langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pelaku Mulyadi. “Setelah mendapat laporan, malam harinya, saya dan anggota langsung menangkap pelaku dan membawanya ke Mapolres Merangin untuk diamankan terlebih dahulu,”terang Kapolsek.
Ditambahkan Kapolsek, saat ini kita baru mengamankan pelaku dan menitipkannya di Mapolres Merangin, pasalnya kita masih menunggu hasil visum dari dokter, apakah benar korban Bunga telah diperkosa oleh bapak tirinya atau tidak, pasalnya menurut pengakuan tersangka, korban hanya diraba-raba dan belum sempat disertubuhi.
“Kita akan menjerat pelaku dengan psal berlapis, termasuk undang-undang perlindungan anak, Pasal 82 UU No 23 tahun 2002 jonto pasal 290 ayat 3 e KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,”Tegas Nazaruddin. dos

4 Pejabat Kabupaten dan Kota Jambi Penuhi Serahkan Berkas ke KPK

Diduga Berkas Kasus Mobil Damkar

Jambi, AP - Empat pejabat daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, kemarin pagi, memenuhi panggilan Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), datang ke Poltabes Jambi, untuk membawa berkas, surat-surat terkait permasalahan pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) pada tahun 2004 lalu.
Keterangan yang berhasil dirangkum di Poltabes Jambi, empat pejabat daerah yang datang untuk mengantarkan berkas dan dokumen tersubut, yakni Syargawi Usman, Mantan Kepala Dinas Tata Kota Batanghari, Raden Usman, dari Kabupaten Tebo, Djafar, S.Sos, dari kabupaten Tanjab Timur, dan Syarifuddin Yasak, Mantan Kepala Damkar Kota Jambi.
Keempat pejabat daerah dan kota yang datang untuk mengantar berkas pada dua orang perempuan anggota KPK pagi tadi, menjadi pusat perhatian para wartawan media cetak maupun elktronik untuk mendapat informasi.
Namun kedatangan empat pejabat daerah dan KPK di Poltabes Jambi itu, menjadi kekecewaan bagi para wartawan. Karena masing-masing mereka semuanya bungkam dan tidak mau memberikan keterangan.
Syarifuddin Yasak, ketika ditanya wartawan tentang kehadirannya di Poltabes Jambi, mengatakan, dirinya datang ke Poltabes Jambi, bukan masalah panggilan KPK, namun hanya untuk bertemu dengan Kasat Rekrim Poltabes dengan alasan sesuatu.
Sementara itu, dua perempuan anggota KPK, saat keluar dari ruangan Kapoltabes Jambi, Eko Daniyanto, ditanya wartawan untuk menanyakan tentang sejauh mana proses permasalahan Damkar yang terjadi pada tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Jambi, tidak mau banyak berkomentar.
”Silahkan tanya langsung Humas KPK, Johan budhi. Kami tidak bisa berkomentar, yang berhak untuk menerangkan ini hanya johan Budhi. Silakan anda tanya,” ketusnya sambil pergi naik Mobil avanza warna biru langit. Sedangkan Humas KPK, Johan Budhi, saat dihubungi wartawan via telepon cellular, tidak ada jawaban, alias tidak aktif

Mantan Ketua Panwas Pilkada Merangin Fahmi, SPd Diperiksa Polisi

Bangko, AP- Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Merangin sudah bubar, namun permasalahan ditubuh Panwas yang dipimpin oleh Fahmi, SPd ini masih terus berlanjut. dilaporkannya Fahmi oleh anggota Panwas lainnya ke Polisi, akibatnya Ketua Panwas tersebut terus berurusan dengan Kepolisian. Senin pagi kemarin (3/11), Fahmi yang juga mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Dapil 4 Merangin ini kembali diperiksa Polisi.
Kedatangan Fahmi kemarkas Polres Merangin sekitar pukul 09.00 WIB ini langsung menuju ruang pemeriksaan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter). Caleg yang diusung oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) langsung menjalani pemeriksaan.
Sekitar pukul 12.30 WIB, Mantan Ketua Panwas tersebut baru bisa dimintai keterangan, menurut Fahmi yang ditemui wartawan kemarin, dirinya tidak pernah melakukan penggelapan yang dituduhkan kepadanya, bahkan Fahmi sempat membawa-bawa nama tuhan saat ditanya wartawan,”Demi Allah, saya tidak tahu dengan persoalan yang dituduhkan kepada saya,”Ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Fahmi mengutarakan semua persoalan yang terjadi dari awal, bahkan dirinmya juga memperlihatkan semua laporan keuangan versi Fahmi dihadapan wartawan. Laporan keuangan versi Fahmi menyebutkan kalau masih ada sisa saldo sebesar Rp 75.560.000 dan masih dipegang oleh Bendahara Panwas yakni Hermanto. Dalam laporan Fahmi tidak disinggung soal dana pembubaran Panwas yang dibeberkan pelapor Hendra Ledi dan Yossy yang berjumlah Rp 70 juta. Bahkan saat didesak, Fahmi mengatakan kalau semuanya itu adalah akal-akalan dari Bendahara Hermanto. ”Semua laporan keuangan dan sisa uang hibah Rp 250 juta tersebut ada ditangan Hermanto dan semuanya diatur oleh Hermanto, saya tidak tahu sama sekali,”Jelasnya.
Saat disinggung soal pembelian motor Mio yang disebut-sebut dananya diambil dari dana Hibah, Fahmi menegaskan, kalau itu adalah ulahnya Hermanto, saat itu Hermanto mendesak agar dirinya mau menerima motor Yamaha Mio yang sudah dibeli Hermanto sebanyak dua unit, namun Fahmi menolak, dan Hermanto akhirnya membujuk istri Fahmi untuk menerima motor tersebut, dan akhirnya motor Mio warna biru itu diatasnamakan istri Fahmi. ”Soal motor Mio tersebut, saya tidak tahu, saat itu Hermanto mendesak agar saya menerima motor yang sudah dibawanya kerumah, namun saya menolak dan akhirnya, Hermanto membujuk istri saya agar mau menerima motor tersebut, kini motor Mio itu diatasnamakan istri saya,”Aku Fahmi yang sempat tegang menerima cercaan pertanyaan dari wartawan, sampai akhirnya Fahmi emosi dan mengeluarkan kartu tanda anggota (KTA) wartawan dan LSM yang dulu pernah digelutinya.dos

Dana DAK Dikbudpora Diduga Bermasalah

Dikonfirmasi Soal DAK Dumyati Marah

Muaratebo, AP- Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK-red) yang bersumber dari APBN Tahun 2008, diperuntukan untuk pembangunan satu ruang pustaka dan rehabilitasi gedung sekolah dasar, sesuai petunjuk pelaksana (Junlak-red) dan petunjuk tekhnis (Juknis) dikerjakan secara Swakelola.

Lain yang terjadi pada pelaksanaan proyek DAK yang ada di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tebo. Hasil investigasi Aksi Post menyebutkan , sebanyak 52 unit SD yang mendapat proyek DAK, tiga diantaranya, diduga kuat pelaksanannya dikerjakan oleh pihak ketiga.
Hal itu tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk tekhnis yang sudah ditentukan pada pedoman pelaksana proyek DAK. Bagi pelaksananya seperti yang dimaksud pada petunjuknya, tidak mematuhi ketentuan yang ada, itu jelas penyimpangan dan timbul indikasi ada praktek KKN.

Seperti yang terjadi di SD No.03/VIII Sungai Abang, SD No.26/VIII Teluk Kayu Putih, SD No.26/VIII Kuamang, ketiga sekolah yang ada diwilayah UPTD VII Koto Ulu, pengakuan Kepala Sekolahnya saat dikonfirmasi Aksi Post tentang sistem pengerjaanya.

Zulton Kepala SD No.03/VIII Teluk Kayu Putih, mengatakan sekolah tersebut dikerjakan oleh pengusaha dari Jambi yang didatangkan oleh Dinas.

"Kami tidak tahu apa-apa, semua dikerjakan oleh tukang dari Jambi yaitu Pak Agung. Mulai dari upah tukang hingga pembelian materil atau bahan bangunan semuanya mereka"’’ujarnya.

Saat itu, katanya, kepala sekolah hanya mengambil uang dari bank, kemudian diserahkan kepada pemborong. "Tahunya kami ambil Dana DAK itu dari Bank kemudian langsung kami serahkan kepada mereka’’jelasnya.

Azis Kepala SDN 20/VIII Sungai Abang, juga menjelaskan, dia tidak tahu menahu soal pembangunan kesekolah, yang dananya berasal dari DAK.
"Saya tidak tahu-menahu soal proyek ini, pesan Diknas kalau ada wartawan datang disuruh, tanya langsung ke Pak Dumyati’’jelasnya..

Pimpinan Pelaksana (Pimlak) proyek DAK Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo Dumyati yang juga, Kasi TK/ SD. SMP via ponselnya, malah balik memarahi wartawan.

"Jangan kau obok-obok proyek itu, hadap kepala dinas. Jangan macam-macam, pantau siswa belajar dan laporkan apa kendalanya, ujar Dumyati dengan nada mengancam.

Ditempat terpisah LSM TAJAM Tebo Bawaihi, minta aparat penegak hukum Kejaksaan Muara Tebo serta Polres Tebo, menyikapi secara serius kasus tersebut.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muara TeboPaidi,SH mengatakan informasi ini sebagai bahan masukan dan akan dipelajari. (Arm)

Supermarket Trona Diancam Bom

Jambi, AP- - Teror ancaman bom menjelang eksekusi mati terpidana mati trio bom bali tidak hanya terjadi di kedutaan amerika di jakarta tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Rabu siang kemarin sebuah pusat perbelanjaan di kota Jambi dihebohkan dengan ancaman bom.melalui salah seorang penjaga toko computer.di salah satu stan di mall Trona tersebut

Namun ancaman teror bom tersebut hanya isapan jempol belaka setelah tim gegana polda jambi yang datang ke lokasi tidak menemukan satu pun benda yang dicurigai sebagai bom.untuk mengetahui siapa dalang dibalik teror bom tersebuttim polda jambi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk penjaga toko komputer yang menerima ancaman bom

informasi yang dihimpun dilapangan,.ancaman teror bom rabu siang melanda jambi prima mall (jpm) trona kota jambi sekitar pukul 11.30 wib menyebutkan,ancaman berasal dari seorang penelepon gelap kepada salah satu karyawan toko komputer bernama nando.
karena telah 7 kali sang penelpon menghubungi, karyawan tersebut akhirnya menghubungi salah satu satpam, yang kemudian menghubungi petugas kepolisian polsek Jelutung,kota jambi.

Mendengar adanya kejadian tersebut, oleh petugas polsek, ancaman bom itu kemudian diteruskan ke tim gegana polda jambi yang kemudian langsung datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan lokasi.

namun setelah tim gegana melakukan penyisiran,tidak satu pun benda yang dicurigai sebagai bom ditemukan

Akibat ancaman teror bom, para pengunjung maupun karyawan yang bekerja di mall tersebut,sempat dihantui rasa takut,dan memilih untuk menunggu di luar, hingga keadaan dinyatakan aman

Iptu turis Budiyono adanya laporan ancaman bom itu, Gegana Polda Jambi langsung di terjunkan ke TKP namun, setelah di sisir oleh tim Gegana, tidak ada benda yang mencurigakan.
Meski ancaman bom tidak terbukti, namun petugas kepolisian saat ini telah mengamankan beberapa orang, untuk mengetahui siapa penelpon, dan motif pengancaman

Nando, sang karyawan yang berhasil dihubungi di polsek jelutung kota jambi mengatakan, dirinya menerima ancaman bom tersebut dari seorang pria dengan nomor hp 0852-66-014-666Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan polda dan poltabes jambi masih melakukan penyelidikan dan im telematika polda jambi kini telah berhasil menemukan titik dimana sang penelpon gelap menghubungi, yakni di seputar kawasan jalan kolonel M Taher,Kota jambi .dra/don

Petro China Kankangi UU Kehutanan

Jambi, AP- Beberapa lokasi kegiatan PetroChina Internasional Jabung Ltd di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan, sementara di lapangan pihak Petrochina terus melakukan aktivitasnya.

” Sesuai dengan ketentuan, kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah izin pinjam pakai kawasan hutan di terbitkan oleh Menteri Kehutanan.” Ujar Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Budi Daya.

Menurut Budi, dari beberapa lokasi kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur yang diberikan kepada Petrochina, sampai saat ini baru izin prinsip. Tapi mereka telah melakuka aktivitas, seperti membangun pipa, jalan, pemboran dan aktivitas lainnya. Salah satu contohnya, pembangunan jalan akses ke sumur Gerbang di blok Jabung seluas lebih kurang 10 hektar di Tanjung Jabung Barat, dimana jalan itu di dalam kawasan hutan produksi tetap. Padahal Petrochina baru mendapat izin prinsip dari Menteri Kehutanan.
Dari catatan Dinas Kehutanan setidak ada 38 titik kegiatan PetroChina di dalam kawasan hutan, yang belum mendapat izin pinjam pakai, tetapi mereka sudah melakukan aktivitas. “ PetroChina bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan,’ ujarnya

Pelantikan Wako Jambi Berlangsung Aman

Jambi, AP- Isu miring yang mengancam pembatalan dan perlakuan kurang baik, atas pelantikan Dr Bambang Priyanto dan Drs Sum Indra, Msi, sebagai Walikota dan Wakil walikota Jambi, tidak terbukti..

Ketatnya pengamanan yang dilakukan petugas, mampu memseleksi pengunjung gedung DPRD Kota Jambi, sehingga pengunjung yang tidak memiliki undangan, tidak akan bisa mendekati acara pelantikan tersebut.

Kapoltabes Jambi Kombes Pol Eko Daniyanto mengatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dari ancaman demo sejumlah masa yang merasa belum puas.

Sejumlah anggota dewan, yang semulanya enggan menghadiri acara pelantikan itu, kemarin terlihat hadir. Kehadiran anggota dewan itu, mendapat kawalan ektra ketat dari petugas. Setiap pejabat maupun anggota dewan yang hendak menghadiri acara pelantikan, langsung dikawal petugas bersenjata lengkap, menuju ruangan pelantikan.

‘’Anggota dewan dan pejabat yang menghadiri pelantikan kita kawal, bahkan disetiap sudut saya siagakan petugas, radius 100 meter dari lokasi pelantikan tidak bisa lagi disentuh, bagi yang tidak memiliki undangan’’ujarnya.

Sementara itu, di dalam gedung pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur atas nama Mendagri, berlangsung tertib dan hikmat. Namun demikian, jelas terlihat, suasana sekitar gedung, terlihat mencekam.

Pengamanan yang dilakukan sangat ketat, semakin membuat suasana pelantikan menjadi berlangsung sedikit tegang, karena beredarnya isu tak sedap menjelang pelantikan.

Pengamanan yang superketat itu, juga menjadi perhatian tamu undangan dari kepala daerah tetangga, yang diudang menghadiri acara itu. Beberapa kepala daerah yang hadir saat itu, sempat berbincang-bincang dengan petugas, yang melakukan pengawalan.
Bahkan ada yang menanyakan, begitu bahayanya pelantikan tersebut, sehingga melibatkan ribuan pasukan.

Terdata 10 Provokator Aksi Pemblokiran Jalintim

Jambi, AP- Poltabes Jambi sudah mengidentifikasi sepuluh orang penggerak aksi pemblokiran Jalan Lintas Timur di ujung Jembatan Auduri Kecamatan Danau Teluk Senin (03/11) siang.
Akibat dari aksi ini jalan lintas tersebut lumpuh total selama 3 jam.
‘’Kita sudah mengantongi sepuluh nama penggerak aksi pemblokiran jalan tersebut,’’ ujar Kapoltabes Jambi, Kombes. Pol. Drs. Eko Daniyanto melalui Kasat Reskrim Poltabes Jambi, AKP Leo SN Simatupang pada www.infojambi.com Senin malam.

Menurutnya, ke-sepuluh orang tersebut bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. ‘’Untuk sementara kita prsoses dulu, apabila terbukti bisa dijerat sanksi pidana,’’ tegasnya.

Kesepuluh penggerak tersebut, jelasnya, memungkinkan dimasukan dalam katagori provokator. ‘’Karena aksi tersebut tidak disertai izin dari aparat kepolisian,’’ pungkasnya.

Aksi pemblokiran jalan itu dilakukan oleh massa pendukung Asnawi – Nuzul, yang tidak puas atas kekalahan Asnawi – Nuzul dalam Pilwako Jambi, tanggal 20 Agustus lalu. Mereka menuduh dalam pelaksanaan Pilwako banyak kecurangan yang dilakukan KPU Kota Jambi dan pasangan Bambang – Sum Indra.
Heriyanto, salah seorang pengujuk rasa mengatakan mereka melakukan aksi memblokir jalan untuk mencari keadailan, mereka meminta pelantikan Bambang – Sum Indra dibatalkan

Brimob Amankan Jalur Lintas Timur

Antisipasi Pemblokiran Jalan Oleh Massa

Jambi, AP- Aparat kepolisian hingga Senin malam (3/11) masih siaga untuk mengamankan Jembatan Batanghari I Aur Duri yang berada di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera, Jambi.

Pengamanan salah satu jembatan terpanjang di Sumatera yang menghubungkan Jambi-Riau, karena Senin sore sempat diblokir ratusan orang yang menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Dr Bambang Priyanto-Sum Indra yang dijadwalkan pada 4 November 2008.

Pemblokiran itu menyebabkan kemacetan arus lalulintas dan antrian panjang kendaraan mencapai puluhan kilometer.

Pasukan antihuru-hara dan Brimob dengan senjata lengkap terlihat masih siaga untuk mengantisipasi kejadian yang sama muncul kembali yang dilakukan massa pendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota yang kalah pada Pilwako Agustus lalu.

Ratusan massa memblokir jalan tersebut dengan membakar ban bekas dan menyandera mobil truk kayu yang melintas.

Para pengunjukrasa itu kecewa dengan pemerintah, karena tetap menggelar acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Bambang-Sum Indra.

Mereka menuntut penundaan pelantikan walikota dan minta Poltabes Jambi mengusut kasus tuntas kasus dugaan ijazah palsu milik walikota terpilih periode 2009-2013, Dr Bambang Pryanto.
Sementara Gedung DPRD Kota Jambi di Jl H Zainir Haviz Kotabaru, Kota Jambi yang telah dipersiapkan untuk acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Bambang-Sum pada 4 November 2008, sampai Senin malam juga dikawal ketat aparat kepolisian.

Garansi Minta Wako dan Wawako Terpilih Tetapkan Sekda Defenitif

Jambi, AP- Pemerintah Kota Jambi, saat ini, masih memiliki Sekda pelaksana tugas, hal ini menyusul mundurnya Sekda Kota Jambi, Drs H Asnawi, AB, yang mengukuti pemilihan calon walikota dan wakil walikota Jambi untuk periode 2008 -2013. Dengan pelaksana tugas ini, Presedium Garansi meminta agar walikota dan wakil walikota terpilih segera melantik sekda defenitif,
Presedium Garansi Nasroel Yasir meminta agar wako dan wawako terpilih yang baru sudah perlu memikirkan dan mencari sosok birokrat untuk mengisi jabatan Sekda Kota yang defentif. Sebagai sekda dan juga ketua Baperjakat tentunya akan menyeleksi jabatan eselon II, kadis, Kakan, Kabag, Kasi , lurah, Camat dan jabatan penting lainya.” Ini harus dilakukan, mengingat Sekda yang saat ini adalah pelaksana tugas, jadi kebijakannya pun tidak bisa sepenuhnya,” Katanya.
Hal ini lanjutnya untuk menata program pemkot. Ia juga mengaharapkan jabatan sekda ini diisi pejabat yang punya pengalaman birokrasi tanpa cela.
Sementara itu ditempat terpisah, salah seorang pedangan, Amin, mengharapkan, dengan dilantiknya walikota dan wakil walikota untuk periode 2008 -2013 ini, diharapkan dapat memenuhi janji –janjinya sesuai dengan apa yang dikampanye kan,” kami mengharapkan agar walikota dan wakil walikota terpilih dapat memenuhi janjinya waktu berkampanye dulu,”Katanya.dra

Gubenur Minta Pengelolaan Sampah Libatkan Aparatur Pemerintah

Jambi, AP-Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin pada sidang paripurna pelantikan Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi, dalam sambutannya mengatakan, untuk kebersihan di Kota Jambi, mengusulkan agar tidak melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah
‘’Saya minta Wako dan Wawako tidak usah memakai pihak ketiga dalam pengelolaan sampah ,’’ tegas Zulkifli
Menurutnya, pihak ketiga, tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.karena sampah –sampah masih berserakan di Kota Jambi, untuk menanggulangi masalah sampah ini diharapkan agar walikota dan wakil walikota terpilih dapat memberdayakan aparatur pemerintahan seperti camat dan para lurahnya untuk mengaktifkan masyarakanya membersihkan sampah yang berserakan di Kota Jambi.
Sedangan untuk pasar Angso Duo, Zulkifli mengatakan akan menyerahkan kepada Kota Jambi untuk dibangun dan di buat serapi-rapinya sehingga pedagang yang sudah menutup jalan dan pedagang-pedagang yang ada di dekat Bioskop Ria menjadi terkumpul dalam suatu tempat, ‘’Saya berharap Kota Jambi bisa rapi kembali,sehingga keindahan di Kota Jambi dapar terlihat ’’ pungkasnya.dra

Sekwan dan Humas Kota Saling Tuding

Wartawan Protes Peliputan Pelantikan Bambang - Sum

Jambi, AP- Puluhan wartawan dari berbagai media yang ada di Jambi melakukan aksi protes kepada pihak panitia penyelenggara pelantikan Walikota terpilih Dr Bambang Priyanto dan Sumindra Msi. Aksi protes ini dikarenakan wartawan yang hendak meliput kegiatan pelantikan walikota tersebut.
Sebelumnya Plt Sekda Husin Kasim ketika diwawancarai wartawan mengatakan, kartu peliputan akan dibagikan satu jam sebelum acara dimulai namun, saat acara berlangsung, kartu peliputanpun tidak dibagikan.
Dengan demikian akhirnya puluhan wartawan tetap menunggu di pintu masuk kantor walikota Jambi,d an membubuhkan tanda tangan protes dan akan mengajukan gugatan kepada pihak panitia penyelenggara pelantikan.
Anuar, salah satu wartawan mengatakan, dirinya sudah melapor kepada pihak humas kota sebelum ada pelantikan namun, ketika akan mengambil pihak humas terkesan melemparkannya kepada sekwan DPRD Kota Jambi, karena kartu peliputan ada di sekwan. Menurutnya, pengamanan pelantikan walikota ini terlalu berlebihan dan ini jelas –jelas melanggar undang –undang pokok pers no 40 pasal 18 yakni menghalangi tugas jurnalistik.” Kami kecewa kepada pihak panitia, saya sudah mendaftar 3 hari sebelum pelantikan namun, tidak ada kartu peliputan, inikan pilih kasih,”ucapnya.
Sementara itu staf Humas Pemkot Jambi, Yasir, kepada wartawan mengatakan, untuk kartu peliputan wartawan semuanya diserahkan kepada sekwan DPRD Kota Jambi, jadi humas Kota tidak tahu menahu persoalan ini.
Ditempat terpisah Sekwan DPRD Kota Jambi, Arifudin Yasak, mengatakan, untuk peliputan wartawan itu urusan dari pihak humas Kota. Menurutnya, saya hanya menyiapkan pelantikan.untuk urusan teknis itu humas Kota.dra

1300 Polisi Amankan Pelantikan Wako

Pelantikan Wako Dibayangi Aksi Anarkis

Jambi, AP- Maraknya beredar itu miring, menjelang pelantikan walikota terpilih dan wakil walikota, Bambang – Sum, digedung DPRD Kota kemarin, membuat sejumlah anggota dewan enggan menghadiri acara pelantikan tersebut.

Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan, selain takut ancaman keamanan diri, mereka juga takut akan terjadi aksi anarkis massa, yang menolak pelantikan tersebut.

Seperti yang diungkapkan, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi. Ridwan Wahab, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Jambi, mengaku takut menghadiri acara pelantikan tersebut.
‘’Kami (Fraksi Demokrat) belum mendapat jaminan keamanan. Kami tidak ingin jiwa terancam. jika aman kami akan hadir,’’ ujarnya diplomatis.

Hal itu diungkapnnya, menanggapi beredarnya isu miring seputar rencana aksi keras, yang bakal dilakukan oleh massa yang menolak pelantikan wako dan wawako terpilih tersebut.

Hal senada juga diungkapkan, anggota Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (BPI), Abdul Hamid. Menurut dia, keamanan diri adalah factor utama, bagi mereka untuk menghadiri pelantikan wako kemarin.

‘’Saya memang diminta untuk hadir oleh DPW,’ujarnya singkat.

Sementara itu, Kapoltabes Jambi, sudah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh anggota dewan. Dia telah menyiapkan sekitar 1300 personil, untuk mengamankan acara pelantikan trersebut. ‘’Saya jamin keamanannya. Sekitar 1.300 personil kami turunkan untuk pengamanan besok,’’ katanya.

Gubernur Jamin 2009, Jalan Pauh Mandiangin Diperbaiki

Sarolangun, AP- Terkait dengan kondisi jalan Pauh-Mandiangin Kabupaten Sarolangun yang saat ini belum tersentuh dari Pemprov Jambi, warga berharap agar perbaikan jalan tersebut segera untuk diperbaiki.
Dengan kondisi yang masih rusak parah tersebut, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dalam acara pembukaan Halaqoh Ponpes se-Provinsi Jambi tahun 2008 kemarin (3/11) menggunakan helikopter bersama istri.

Menurut Ketua DPW PAN Provinsi Jambi ini, bahwa pihaknya sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan tersebut, “ Untuk jalan tersebut sudah kita anggarkan, tetapi saya tidak tahu persis berapa jumlahnya,” ungkapnya ketika ditemui seusai membuka acara halaqoh kemarin.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa pihaknya berkeyakinan untuk tahun 2009, kondisi jalan tersebut sudah kembali normal, “ Saya optimis jalan tersebut tahun 2009 sudah bagus,” tambahnya sembari menuju kendaraan dinas.

Sekadar untuk diketahui, bahwa kondisi jalan Pauh-Mandiangin sempat terjadi kemacetan kendaraan sepanjang 5 KM, ini disebabkan bahwa adanya kendaraan truk fuso yang terbalik akibat kondisi jalan yang berlobang.

Selain itu, jalan Pauh-Mandiangin sepanjang 30 KM tersebut hampir semuanya hancur dan berlobang, dan bahkan ada 5 titik yang merupakan bagian paling parah yakni KM 01 Pauh atau Depan Koramil, KM 05 Pauh atau Depan Telkom, Desa Gurun Mudo, Dekat Rumah Makan Aini serta Desa Gurun Tuo.“ Pemprov harus cepat mengambil tindakan, jangan dibiarkan begitu saja, semestinya Pemprov harus tanggap terhadap fasilitas terutama sarana umum yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Jambi,” kata salah seorang warga

Togel Masih Marak di Tungkal

Jambi, AP- Meski Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Budi Gunawan,SH, Phd, terus menabuh genderang perang terhadap judi, khusunya togel. Namun sepertinya beberapa Bandar togel yang ada di Kualatungkal, tetap saja bandel.

Beberapa Bandar togel, yang memiliki omset puluhan juta perminggu, seperti Mk, Ac, dan beberapa Bandar lainnya, tetap melakukan aktifitas mereka, meski petugas, gencar-gencarnya melakukan operasi.

Peredaran togel di Kualatungkal, yang sudah merambah ke beberapa pelosok, seperti Desa Tebing Tinggi, Merlung, dan sekitarnya. Peredaran togel di daerah itu dikuasa oleh Mk dan anak buahnya Ac.

Begitu juga peredaran togel diwilayah timur, juga dikuasai bandar togel ini.

Mulusnya aksi Bandar tersebut, karena diduga mereka selama ini memiliki hubungan ‘mesra’ dengan aparat setempat. Ha itu diindikasikan, bahwa beberapa kakitangan mereka, diduga dibekingi oleh oknum aparat.

Modus beking-membeking itu, dilakukan dalam bentuk, pengawalan setiap kali penarikan nomor dan uang taruhan yang dilakukan oleh kakitangan Mk.

Sementara itu, Poltabes Jambi, terus melakukan operasi perjudian, termasuk togel.
Kapoltabes Jambi, Kombes Pol Eko Daniyanto pada wartawan tadi sore di ruang kerjanya, menjelaskan, upaya pemberantasan penyakit masyarakat terhadap judi merupakan maklumat yang diperintahkan Kapolri.
‘’Jadi perintah ini harus dijalankan. Operasi ini dinamakan operasi pekat dan kami telah melakukanya dalam bulan ini. Dan beberapa orang pejudi kartu remi dan domino telah berhasil kami tangkap dan telah diproses. Untuk selanjutnya kami akan memprioritaskan pada judi togel yang beredar di Kota Jambi,’’ jelasnya

Tenaga Kerja Asing Belum Terdata

Perusahaan Tidak Melaporkan Tenaga Asing yang Direkrut

Muarasabak, AP-- Sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur tidak melaporkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Hal ini tentu membuat Pemkab kesulitan untuk memperoleh data lengkap terkait berapa orang yang direkrut oleh perusahaan.

‘’Kami tidak bisa menyebutkan berapa TKA yang ada karena mereka (perusahaan,red) tidak melaporkannya,’’ kata Leonaldy Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjab Timur.

Selama ini, perusahaan hanya menyampaikan data tenaga kerja secara umum tanpa menyebutkan jumlah TKA yang dipekerjakan. Padahal, jelas Leonaldy, data ini sangat penting guna mengetahui berapa TKA yang bekerja dan aal negara.

‘’Kita sudah beberapa kali menginformasikan kepada mereka agar juga menyebutkan TKA dan data lainnya. Namun, masih juga yng disampaikan mereka secara umum tanpa merinci TKA yang bekerja,’’ kata leonaldy yang enggan menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Ia mengakui kesulitan disaat Pemprov Jambi meminta data TKA yang bekerja di Tanjab Timur. Makanya, Dissosnakertran segera akan menyurati perusahaan-perusahaan tersebut untuk melengkapi data tenaga kerja mereka.

‘’Kami pun siap mendampingi jika Disnakertran Provinsi Jambi tidak percaya dan ingin langsung mengecek ke perusahaan tersebut,’’ ulasnya.

Selain akan menyurati perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing, Disosnakertrans juga akan melakukan pengecekan kembali Tenaga kerja Lokal (TKL) dan Tenaga Kerja Antar Daerah (TKAD). TKL merupakan tenaga kerja yang didatangkan dari kabupaten lain guna dipekerjakan di Tanjab Timur karena kekurangan tenaga dibidang yang dibutuhkan. Sementara TKAD merupakan tenaga kerja yang didatangkan antar provinsi.
‘’Dengan melengkapi data yang dibutuhkan, diharapkan akan mempermudah bagi kami untuk mengecek kondisi perusahaan atau tenaga kerja yang ada. Apabila suatu saat dibutuhkan, kita siap memberikan dan mendapingi pihak-pihak yang ingin melakukan pengecekan langsung ke perusahaan tersebut,’’ bebernya.

Ratusan Polisi Siaga Satu, Pelantikan Bambang – Sum

Jambi, AP- Untuk mengantisipasi adanya aksi unjukrasa yang dilakukan masa pendukung pasangan BN2 ratusan personil polisi dariberpakaian lengkap dan preman disiagakan. pasukan personil polisi ini dila siaga satu personil polisi ini, dikarenakan juga isu yang beredar dilapangan bahwa, kurang lebih 1800 masa pendukung BN2 diduga akan mengepung kantor DPRD Kota Jambi, untuk menggagalkan jalannya pelantikan pasangan calon walikota terpilih Dr Bambang – Sum Indra yang dijadwalkan hari ini pukul 10.00 Wib.
Pantauan Koran ini kemarin, untuk melancarkan jalannya persiapan pelantikan Sektretariat DPRD Kota Jambi, terlihat sibuk mengadakan gladi resik begitu juga dengan personil kepolisian, di siagakan di berbagai tempat di kantor walikota Jambi.
Sekwan DPRD Kota Jambi, Arifudin Yasak mengatakan, pelantikan calon walikota terpilih akan dilaksanakan pada hari ini, danseluruh persiapan sudah semua dilakukan.” Kita sudah mempersiapakan untuk pelantikan besok ( hari ini –red),” Katanya.
Sementara itu sumber di kepolisan menyebutkan, , pasukan yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih, sedikitnya ratusan kepolisian di turunkan hal ini untuk mengamankan jalannya pelantikan, selain itu juga untuk mencegah dan mengantisipasi adanya hal –hal yang tidak di inginkan.dra

PTP IV diduga Kangkangi SK Gub dan Permen Pertanian

Pembelian TBS di bawah Kesepakan

Jambi, AP- Perwakilan dari masyarakat dari Desa Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, yang menamakan dirinya Perwakilan Petani Kelapa Sawit Kecamatan Sungai Bahar. kemarin pagi bersama biro ekbang Provinsi Jambi, mengadakan rapat dengar pendapat terkait pembelian harga Tandan Buah Segar ( TBS) yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara VI yang diduga di bawah standar harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Pasalnya, sesuai dengan SK Gubenur Jambi No 525.26/4186/ Disbun /2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada dasarnya bahwa semua perusahaan yang bergerak di bidang sektor perkebunan komoditi kelapa sawit diwajibkan membeli TBS petani dengan harga minimal sesuai dengan harga yang telah di sepakati bersama dalam rapat harga TBS tim penetapan harga TBS tingkat Provinsi Jambi, dimana pada saat rapat terakhir harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp 892 /kgnya..
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta agar PTP N-VI untuk melaksanakan poembelian TBS petani dengan harga yang sudah disepakati oleh pihak provinsi Jambi,” Kami minta kepada gubenur Jambi agar dapat memerintahkan kepada PTP N –VI untuk membeli TBS petani dengan harga yang telah di sepakati di tingkat Provinsi Jambi, “ Sukoredjo , BSc ketua Tim perwakilan petani kelapa sawit Kecamatan Sungai Bahar
Dikatakanytam kami juga meminta agar memberkan sanksi kepada PTP N-VI bila tidak mematuhi surat edaran gubenur. Menurutnya lagi, jika persoalan ini tidak ditanggapi berarti, pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu Kepala Biro Ekbang Provinsi Jambi Hazvia mengatakan, berdasarkan rapat yang dilaksanakan tadi, maka pihak ekbang senin pecan depan ankan membangil PTP-N VI, Perbangkan dan juga pihak –pihak terkait lainnya, hal ini untuk mencari solusi terbaiknya.” Kita akan membahas permasalahan petani sungai bahar, dan akan memanggil pihak PTP VI dan juga pihak perbankkan,” katanya.Ketua Umum LSM Jarak, M Hasan, mengatakan, pertamuan yang dilakukan antara petani sungai Bahar dengan biro ekbang dan Dinas Perkebunan yang dilakukan hari ini, tidak ada manfaarnya sama sekali, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah action karena, jelas –jelas PTP N –VI sudah membeli sawit tidak sesuai dengan kesepatan yang dilakukan oleh pemerintah dan jelas 0jelas sudah melanggar SK gubenur Jambi,” Kita minta penegasan dari pemerintah, apa sangksi nya jika membeli di bawah harga yang ditetaokan oleh pemerintah,” Ucapnya.dra

Menhut : PT.REKI Itu Belum Punya Izin

Jambi, AP – Menteri kehutanan MS.Ka”ban mengakui bahwa PT. Restorasi Ekosistim Indonesia atau REKI sampai saat ini belum ada izin mengelola hutan eks HPH Asialog di Desa Bungku Dusun Kunangan Jaya, Kec. Bajubang, Kabupaten Batanghari.

”Izinnya dalam proses, ” kata Menteri Kehutanan, MS. Ka”ban kepada Infojambi, Minggu (2/11) di sela-sela mendampingi Pangeran Carles.

Menurut Ka”ban, pemerintah akan mendorong pihak-pihak yang akan mengelola hutan restorasi, tentunya dengan aturan yang benar.

Berdasarkan keterangan Menteri Kehutanan itu, menurut Pemerhati Hukum dan Lingkungan Fahrin Siregar, aktivitas yang telah dilakukan PT.REKI dalam setahun terakhir di hutan eks HPH Asialog itu, jelas tidak ada izin atau boleh dikatakan ilegal.

”Aktivitas yang dilakukan PT.REKI di dalam kawasan hutan itu, bertentangan dengan Undang-Undang NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat 3 A menyatakan Setiap orang dilarang : mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Menurut Fahrin, yang dikatakan Undang-Undang itu sangat jelas,mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan tidak sah. Dengan berkunjungnya Pangeran Carles ke kawasan itu, serta melakukan penanaman, ini jelas bertentangan dengan undang-undang.
”Kalau lah Pangeran Carles tahu tentang masalah ini, saya yakin beliau tidak mau berkunjung ke daerah itu. Yang patut kita pertanyakan, orang-orang yang mengundangnya,” jelas Fahrin

Massa Blokir Jalan Tolak Pelantikan Walikota

Jambi, AP- Sejumlah pengunjukrasa yang diduga pendukung BN2 kemarin siang membelokir jalan Lintas Sumatera Auduri, masa meminta agar pelantikan walikota dan wakil walikota Jambi terpilih di batalkan. Masa membelokir jalan, dengan cara membakar ban-ban bekas di tengan jalan, akibatnya sejumlah pengguna jalan terpaksa antrian untuk melintas di jembatan auduri
Pantauan koran ini kemarin, ratusan kendaraan roda dua dan roda empat terjebak macet di Jalan Lintas Timur Sumatera di Jembatan Aur Duri, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Sampai pukul 15.00 WIB, massa masih memblokir jembatan tersebut . Beberapa kendaraan terjebak di atas Jembatan, yang panjangnya mencapai 1300 Meter itu.

Pengunjukrasa menilai, kemenangan Bambang – Sum, dalam Pilwako tanggal 15 Agustus lalu sarat dengan kejurangan

Untuk mengamankan aksi belokir jalan tersebut, sedikitnya 1 SSK Samapta Poltabes Jambi dan Polres Muaro Jambi, di terjunkan untuk mengamankan aksi pembelokiran jalan.
Menurut Kapoltabes Jambi Kombes Eko Daniyanto, para pengunjuk rasa ini tidak ada izinnya, mereka sudah meganggu ketertiban umum. Apalagi jalan yang mereka blokir Jalan Lintas Timur Sumatera, urat nadi perekonomian Propinsi Jambi dan propinsi tetangga,” Saya sudah mengetahui orang-orang yang melakukan aksi ini, kita akan tangkapi mereka, karena aksi ini tidak ada izinnya,” ujar Eko.

Pihaknya sudah menurunkan lima pleton pasukan polisi yang terdiri dari Brimob dan Samapta Polatabes Jambi, mereka sudah membersih jalan dari ban-ban yang dibakar massa, serta mendorong mobil yang menghalangi jalan. “Sampai pukul 16.00 WIB, arus Jalan Lintas Timur di sekitar Jembatan Aur Duri sudah mulai pulih,” ujarnya.
Mereka menuntut ditundanya pelantikan walikota dan minta Poltabes Jambi untuk mengusut kasus dugaan ijazah palsu milik walikota terpilih periode 2009-2013, Dr Bambang Pryanto.

Lima pleton personil polisi satuan Samapta dan Brimob diturunkan ke lokasi, dan selama satu jam Poltabes Jambi diwakili AKP Leo Simatupang bernegoisasi dengan perwakilan massa.

Negosiasi belangsung alot dan awalnya massa tetap ingin memblokir dan menutup jalan, membakari ban bekas dan melintangkan dua unit mobil truk di tengah jalan.

Akhirnya massa terpaksa membubarkan diri, setelah kepolisian mulai memaksa memadamkan api dari ban yang dibakar itu dan menyingkirkannya ke pinggir jalan.
Ratusan kendaraan mulai dari mobil-mobil truk, bus, minibus, mobil pribadi dan ratusan sepeda motor yang telah mengantri menunggu aksi demo selesai, jalan menuju tempat tujuannya

Pemerintah Daerah Harus Dorong Pelayanan RSU

Jambi, AP-- Pemprov Jambi harus bisa mendorong kinerja manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Raden Matthaer untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang prima.
"Itu yang penting, bukan dengan cara menyuntik dana tiap tahun, pengadaan peralatan, dan menaikkan retribusi," kata A Shomad, salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jambi.
Shomad yang juga pengamat pendidikan politik Jambi itu, menyoroti keputusan DPRD setempat yang mengesahkan kenaikan retribusi RSU Raden Mattaher pada 2009.
Keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit tersebut, terutama masyarakat kurang mampu menjadi preseden buruk bagi Pemprov Jambi, karena sering melakukan diskriminasi atau mengabaikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu.
Dewan mengesahkan anggaran sementara RSU tersebut pada 2009 senilai Rp40 miliar. Dana itu sebagian besar dialokasikan untuk pengadaan peralatan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengakui, pelayanan RSU Raden Mattaher masih jauh dari harapan masyarakat, belum memberikan pelayanan secara optimal.
Penyebab itu banyak hal, terutama kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang kian tinggi, disisi lain tarif retribusi masih rendah.
Menyinggung kenaikan tarif yang akan diatur kemudian atau disesuaikan dengan kemampuan masyarakat memang menjadi beban masyarakat.
Namun untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin pemerintah telah menyediakan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesnas), dan asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin). "Dengan kenaikan retribusi RSU itu juga tentu kita akan memperbaiki manajemen internal RSU." katanya.

Mahasiswa Desak KPK Usut Kasus Batanghari II

Jambi, AP - Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Jambi (KMPJ) menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Batanghari II yang telah menghabiskan biaya Rp94 miliar, namun tidak kunjung selesai.
Tuntutan tersebut disampaikan KMPJ, bersama puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, saat berunjukrasa di simpang Bank Indonesia Telanaipura, Kota Jambi, Jumat.
Dalam orasinya koordinator aksi KMPJ, Andry, mengatakan, KPK diminta untuk menyelidiki pembangunan jembatan Batanghari II yang akan menghubungkan Kota Jambi dengan Pelabuhan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Mereka juga menuntut BPK "memblacklist" perusahaan PT Hutama Karya dan PT Pembangunan Perumahan sebagai kontraktor untuk membayar denda atas keterlambatan proyek jembatan Batanghari II karena tidak sesuai target.
Dinas Kimpraswil Jambi yang melaksanakan pengerjaan tersebut, terkesan sengaja memperlambat pekerjaan agar terus ada penambahan anggaran biaya dari negara untuk pembangunan jembatan tersebut.
Dengan molornya pekerjaan jembatan sepanjang sekitar 900 meter itu, pemerintah kembali menganggarkan biaya tambahan pada tahun anggaran 2006-2007.
Untuk pembangunan jembatan tersebut pemerintah memperkirakann anggarannya bisa mencapai Rp200 miliar, sehingga dengan demikian kuat dugaan telah terjadi "mark up" besar-besaran dan korupsi.
Setelah berorasi di simpang Bank Indonesia, mahasiswa bergerak ke DPRD Provinsi Jambi dengan maksud memberikan masukan kepada dewan atas proyek jembatan Batanghari tersebut. Unjukrasa puluhan mahasiswa KMPJ yang berjalan tertib tersebut mendapat kawalan polisi

DAS Sungai Batanghari Kritis

Jambi, AP- Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari seluas 5 juta hektar lebih, merupakan DAS paling kritis di Indonesia. Fungsi-fungsi hidrologi DAS Batanghari terus mengalami kemerosotan seluruh aspek tata air secara drastis.Kemerosotan aspek air tersebut akibat semakin gundulnya hutan penyanggah DAS Batanghari. Diperkirakan tahun 2011 tutupan hutan DAS Batanghari tinggal 10 persen.Sekretaris Team Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi DAS Batanghari, Ir Aswandi Idris kepada wartawan, mengatakan, adanya perubahan iklim secara ekstrim yang terjadi di wilayah tropis membuat DAS Batanghari semakin kristis.Turunnya hujan diatas rata-rata, menyebabkan terjadinya aliran permukaan air sungai yang sangat tinggi, dan mengangkut material yang berada dipermukaan tanah ke sungai. Pada gilirannya sungai tidak mampu lagi menampung jumlah luapan air, sehingga terjadilah banjir. Ditambahkan, penyebab lain berkurangnya fungsi hidrologi DAS Batanghari akibat laju deforestasi. Dari analisa citra Landsat beberapa tahun lalu, tampak tutupan hutan di wilayah DAS Batanghari terus menipis. Laju deforesatsi terjadi sejak tahun 1932. “Pada tahun ini tutupan DAS Batanghari masih 4 juta hektar, pada tahun 2000 lalu jumlah hutan yang ada tinggal 1,4 juta hektar. Rata-rata deforestasi tahunan adalah 126,987 hektar. Dengan ini bisa diperkirakan jumlah tutupan hutan DAS Batanghari pada tahun 2011 hanya tinggal 46.969 hektar atau kurang dari 10 persen dari luas DAS," katanya. Hal itu akan menyebakan meningkatnya laju erosi 5 kali lipat. Dengan jumlah material angkutan mencapai 5,8 juta ton yang akan sampai di pelabuhan Samudra Muara Sabak.Hilangnya hutan di DAS Batanghari disebabkan karena konversi lahan menjadi kebun kepala sawit secara besar-besaran. Terutama pada areal-areal eks HPH yang menyebar hampir kesemua zona konservasi, mulai dari hulu hingga ke kawasan hilir.“Hilangnya fungsi hidrologi DAS Batanghari membuat banjir akan lebih sering terjadi dengan luas tangkapan air DAS Batanghari yang sangat luas dan berada pada jalur jajaran bukit Barisan dengan curah hujan cukup tinggi,”ujarnya.Disebutkan, pengembangan kebun kelapa sawit yang tengah gencar dilakukan pemerintah dan swasta dan juga dengan melibatkan banyak investor, juga menjadi salah satu faktor penyebab penurunan fungsi hidrologi DAS Batanghari. “Konversi lahan menjadi kebun sawit akan menyebabkan meningkatkan aliran permukaan hingga 300 mm dan pengisian air tanah menurun drastis. Akibatnya sungai Batanghari tidak akan mampu menampung luapan air hujan,”katanya. Selain itu, pembukaan lahan sawit di daerah gambut seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muarojambi yang menerapkan adanya sistem drainase akan menyebabkan penurunan muka air tanah. Sehingga terjadi penurunan (sudsidence) muka tanah. “Dengan menggunakan data radar, bisa diprediksi bahwa konversi lahan di daerah Petaling untuk perkebunan sawit akan menyebabkan penurunan atau amblasnya lapisan tanah setinggi 3-4 meter pada tahun 2045. Akibatnya akan terjadi pembalikan arus sungai dari daerah Sungai Air Hitam Laut ke arah Kumpeh, dan Air Hitam Laut akan diinterusi air laut,”katanya.Selain itu, kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kebakaran gambut di musim kemarau, karena tidak ada lagi kemampuan tanah menyimpan air. dra