Dephut Setujui HTR Seluas 82.000 Hektar

Jambi, AP - Departemen Kehutanan (Dephut) menyetujui usulam Provinsi Jambi membebaskan lahan seluas 82.000 hektar untuk membangun hutan tanaman rakyat (HTR).
Lahan 82.000 hektar itu berada di lima kabupaten yakni Tebo, Batanghari, Muarojambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, kata Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin setelah membuka sosialisasi implementasi kebijakan HTR di Jambi, Selasa.

Sosialisasi itu digelar Pemprov Jambi bekerjasama dengan proyek Uni Eropa-Indonesia (EC Indonesia Flegt Support Project) Jambi.

HTR seluas 82.000 hektar dikeluarkan dari lahan hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola PT Wira Karya Sakti (WKS) dan 41.000 ha diperoleh dari eks HPH yang telah gundul atau rusak.

Pengelolaan HTR untuk reboisasi itu nanti diserahkan kepada petani atau warga sekitar di bawah wadah Perhimpunan Petani Jambi (PPJ).
Tanaman penghijauan diarahkan ke tanaman jelutung yang bisa menghasilkan getah untuk kebutuhan industri. Sebelum panen getah jelutung 8-10 tahun mendatang petani akan diberi modal usaha pengembangan sektor pertanian dan peternakan.
Untuk membiayai hidup petani sebelum panen getah jelutung, Pemprov Jambi pada 2008 mengusulkan dana senilai Rp5 miliar, serta masing-masing bantuan Rp5 miliar dari lima kabupaten tersebut, dan Rp5 miliar bantuan PT WKS.

Setiap petani nanti akan diberikan masing-masing dua hektar mengelola HTR dengan menanam jelutung. Dari hasil analisis pada masa panen nanti petani bisa menghasilkan Rp3,5 juta per bulan dari penjualan getah jelutung.

Mengenai bibit jelutung kini sudah tidak ada masalah, karena bibit sudah disiapkan di lahan penangkar PPJ, jika kurang akan didatangkan dari Papua, karena kebutuhan bibit jelutung itu mencapai 4,6 juta batang.

Menyinggung tentang pembalakan liar (ilegal logging) di Jambi, Zulkifli mengakui dalam dua tahun terakhir ini terjadi penurunan cukup signifikan, karena penegakan hukum terhadap para pelaku terus ditingkatkan.

"Saya juga telah meminta kepada masyarakat sekecil apapun tanaman kayu di hutan jangan ditebang, karena hutan di Jambi sudah banyak yang rusak akibat pembalakan liar selama ini," kata Gubernur Jambi. dra

Nomor Urut Calbup Merangin

Nalim No. 1, Handayani NO. 2, Maza 3, dan Arfandi No. 4

Bangko, AP--Rapat pleno terbuka KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Merangin hari Selasa (22/4) di gedung DPRD Merangin melakukan penetapan, Penentuan nomor urut dan Pengumuman pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Merangin, untuk masa jabatan 2008-2013 dalam Pemilihan bupati dan wakil bupati bulan Juni mendatang.

Pencabutan nomor urut calon bupati Merangin ini, dilakukan oleh pasangan calon itu sendiri dengan disaksikan Panwas (Panitia Pengawas) Pilkada Merangin dan tim sukses masing-masing calon yang memenuhi gedung dewan Merangin.

Berdasarkan pencabutan undian Pasangan Drs. Nalim, SH. MM – Drs. Hasan Basri Harun mendapat nomor 1, pasangan Handayani, SKM – Saptono, SPd dengan nomor 2, sedangkan Drs. Muhammad Madel – Zainul Arfan, STp berhak memakai nomor 3 sementara Arfandi Ibnu Hajar, SE – Iskandar. B pada nomor 4.

Pengambilan nomor didalam amplop ini berdasarkan abjad nama calon, Arfandi mendapat giliran pertama untuk mengambil amplop dan berisi nomor 4, Handayani giliran kedua, sedangkan Madel giliran ketiga. Nalim yang mengambil amplop terakhir mendapatkan nomor urut 1.

Proses pengambilan nomor ini dimulai sekitar jam 10.00 Wib dengan diawali pembukaan rapat pleno terbuka oleh Ketua KPUD Merangin Drs. A. Mukti. Z dan berlangsung lancar tanpa hambatan apapun.

Ketua Tim Sukses Maza Agus Purnomo Hawe ketika dikonfirmasi usai pencabutan nomor di gedung DPRD Merangin mengatakan, berapapun nomor yang didapat calonnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap Pilkada, sukses tidaknya adalah bagaimana kerja keras yang dilakukan tim untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat Merangin. “Nomor berapapun yang didapat tidak ada pengaruhnya, sukses tidaknya kandidat tergantung dari bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih. “ kata Agus, sambil menunjukkan tanda metal melalui jari tangannya yang melambangkan angka 3.

Tahapan Pilkada di Merangin selanjutnya akan memasuki masa kampanye. Didahului dengan pertemuan antar peserta Pemilu Kepala Daeah dan wakil kepala daerah tentang pelaksanaan kampanye, dijadwalkan antara tanggal 10-16 Mei 2008.

Pemberitahuan tim kampanye mulai tanggal 17 – 23 Mei 2008 dan kampanye sejak tanggal 5 Juni 2008 berkahir tanggal 21 Juni 2008. Memasuki masa tenang 19-12 Juni 2008 sebelum melakukan pemungutan suara di TPS tanggal 22 Juni 2008 pada hari Minggu. dos

Debit Air Sungai Batang Hari Naik

Muara Bulian,AP - cuaca dan iklim yang saat ini tidak lagi bersahabat membuat kondisi dan situasi terus mengalami perubahan dalam beberapa hari ini dan minggu ini hujan terus turun sehingga membuat sungai Batanghari dan anak sungai terus merangkak naik, debit air sungai Batang Naik sehingga banjir bakal datang lagi, pantauan Koran ini dilapangan memang betul alian sungai dan anak sungai Bulian aiar sudah naik secara drastis.

Menurut warga Muara Bulian Mang udin kepada Aksi Post saat memantau kondisi air menyatakan “ memang pak kiniko hujan dak tentu lagi sehingga kadang-kadang panas dan kadang-kadang hujan, tengoklah aek kiniko naik terus beberapo rumah warga sudah terendam,apalagi tanaman warga sudah rusak diterjang oleh air, “ tuturnya.

Lanjutnya susah kiniko pak dak tentu lagi air ko pak, banjir datang terus apaolagi hujan lebat berturut-turut maka naik deraslah air kepermukaan dan menyebabkan banjir rumah-rumah kami ko sudah langganan banjir mau gimana lagi memang itu kondisinya sedangkan kami hanya mampu membuat rumah seperti ini sehingga setiap banjir datang kami harus siap bberingkas menyelamatkan barang-barang kami.

Disamping itu aek ko kato warga selain dari turunnya hujan juga kito mendapatkan air kiriman dari hulu sungai yang lebih dahulu mengalami banjir, kondisi air sungai Batangahri yang begitu dras naik membuat anak sungai menjadi ikut naik dan terisi tampungan air dari sungai Batanghari.

Diadaerah ini kebanyakan rumah warga panggung akan tetapi warga yang rumahnya berlantai tanah, sehingga hampir setiap bulan dan waktu datang baniir menajadi langganan banjir, jadi kami sudah menjadi biasa. Ian.

Polda Sidik Dugaan Pembalakan Liar PT SMP

Jambi, AP – Penyidik Polda Jambi, mulai melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan pembalakan liar, yang dilakukan oleh PT Sawit Mas Perkasa, sesuai dengan laporan LSM Jarak, ke Polda Jambi beberapa waktu yang lalu.

Tidak tanggung-tanggung, Sat II dan Sat III, baik soal pembalakan liar dan dugaan adanya tindakan korupsi dalam kasus itu, diturunkan ke lokasi. Hasilnya, beberapa saksi dari pihak perusahaan, mulai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi.

Kemarin, Kadishut Tanjabtim, Erwin, juga menjalani pemeriksaan. Erwin, dipanggil, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanjabtim, yang diduga mengetahui aktifitas perushaaan tersebut.

Dugaan sementara, PT SMP, telah melakukan pembabatan hutan di areal kawasan Hutan Lahan Gambut ( HLG), sesuai dengan ketentuan, HLG, tidak bisa dialih pungsikan, karena dicadangkan untuk areal resapan air dan konservasi alam.

Direktur LSM Jarak, M Hasan, beberapa waktu yang lalu, menjelaskan, laporan yang disampaikannya ke Kapolda Jambi beberapa waktu yang lalu, salah satunya soal dugaan pembalakan yang dilakukan PT SMP di daerah Tanjabtim.

‘’Memang PT SMP saya laporkan, atas masalah pembalakan di areal hutan lahan gambut,’’ujarnya.

Menurutnya, PT SMP, telah melakukan aktifitas penebangan di dalam HLG, perbuatan tersebut dilakukan sebelum izin pemanfaatan kayu atas nama perusahaan tersebut diterbitkan.
‘’Saya yakin, mereka hanya mengambil kayunya saja, untuk pembuatan kebun saya tidak yakin sama sekali’’jelasnya. (dim/dra)

Bulog Jamin Raskin Aman Dikonsumsi

Jambi, AP- Perum Bulog menjamin bahwa beras miskin (raskin) yang disalurkan kepada rumah tangga miskin (RTM) aman dan layak untuk dikonsumsi.

"Raskin terus kami kontrol sehingga kalau ada keluhan-keluhan di sana-sini karena kualitas yang kurang baik, kami minta supaya direproses," kata Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar di Gedung Utama Depkeu Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, kalaupun raskin dimaksud sudah terlanjur diterima oleh RTM maka dapat dikembalikan kepada Bulog melalui pemerintah daerah. "Bulog siap mengganti raskin dimaksud sehingga yang dikonsumsi RTM benar-benar aman," katanya.

Menanggapi adanya berita satu keluarga RTM keracunan raskin di Bau-bau Sulawesi Tengah, Mustafa mengatakan, segera setelah ada berita itu pihaknya melakukan investigasi.

"Klarifikasi dan konfirmasi dari kelurahan dan rumah sakit setempat menyebutkan bahwa keracunan itu bukan karena raskin. Kelurahan juga memberi konfirmasi bahwa raskin yang selama ini disalurkan berkualitas baik dan layak dikonsumsi," katanya.

Walikota Bau-bau, lanjut Mustofa, juga memberikan konfirmasi bahwa kasus keracunan di wilayahnya bukan karena raskin.
Selama Januari hingga April 2008, kata Mustofa, juga tidak ada pihak-pihak yang mengeluh berkaitan dengan kualitas raskin yang disalurkan.

"Kalau ada yang keracunan, mestinya dalam satu lingkungan yang terdapat sekitar 1.900 jiwa keluarga miskin yang menerima raskin mestinya juga terkena serangan, tapi ternyata hanya satu keluarga yang teridir dari 3 orang," kata Mustafa.
Ia menyebutkan, masalah raskin sangat sensitif sehingga pihaknya menjaga agar tidak muncul salah pengertian dari masyarakat bahwa seakan-akan raskin adalah beras yang tidak layak dikonsumsi.

"Investigasi terhadap masalah ini masih terus dilakukan bersama pihak kepolisian dan dinas kesehatan dalam koordinasi pemda setempat," katanya.
Menurut dia, pihaknya juga meneliti apakah ada unsur kesengajaan dari pihak lain yang akan mengacaukan suasana dengan memasukkan komponen lain dalam raskin yang menyebabkan gangguan kesehatan.

"Kami belum bisa menyimpulkan adanya upaya itu, beri waktu kepada pemda untuk melakukan penelusuran apakah ada unsur itu atau tidak," katanya. dra

Aset Negara Bukan Solusi Mengatasi Defisit APBN

Usman Ermulan : Pemerintah Jangan Berbuat Bodoh dengan Menjual PT Krakatau Steel

Jambi, AP – Gencarnya upaya pemerintah pusat untuk menjual asset negara, seperti PT Semen Padang, dan terakhir pemerintah pusat berencana akan menjual PT Krakatau Steel, menurut Usman Ermulan, mantan anggota DPR-RI Komisi IX, tindakan tersebut salah satu bentuk ketidak mampuan pemerintah pusat, mencari sumber pendanaan lain, untuk menutupi beban anggaran belanja negara.

Menurutnya, kebiasaan menjual asset negara, adalah langkah mundur bagi pemerintah pusat. Hal ini diungkapnnya dengan alasan, bahwa pemerintah tidak semestinya menjual asset, namun harus mencari sumber pendanaan lain.

‘’Negara kita memiliki sumber daya alam yang banyak, mengapa sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik, sehingga mendatangkan penghasilan ke kas negara’’ujarnya.
Selama ini, dia menilai, pemerintah pusat belum bisa memaksimalkan potensi alam yang ada, sehingga potensi yang seharusnya bisa digarap dengan baik, ternyata belum tergarap, bahkan terlantar.

‘’Jika ditemukan ketimpangan dalam managemen dan kesalahan penangannan asset, dalam sebuah BUMN, tidak perlu hal itu dijadikan alasan untuk menjualnya, sehingga ini akan menjadi kebiasaan’’jelasnya.

Diakuinya, ketika masih anggota Komisi IX DPR-RI, pemerintah pusat pernah mengajukan rencana akan menjual sebagian besar saham PT Semen Padang. Rencana tersebut berhasil digagalkan, karena banyak kalangan yang menentang dan menilai penjualan saham PT Semen Padang, sebuah tindakan ceroboh.

‘’Ketika pemerintah melalui Menteri BUMN Tanri Abeng, mengusulkan akan menjual PT Semen Padang, saya tolak, karena saya nilai penjualan PT Semen Padang, merupakan tindakan bodoh. Kala itu, saya usulkan agar dilakukan pembenahan managemen di dalam perusahaan’’urainya.

Buktinya kata Usman Ermulan, saat ini PT Semen Padang, mampu membenahi managemen, dan menjalankan roda perusahaan dengan baik.

Kilas balik itu disampaikannya, agar bisa dijadikan contoh, bahwa penjualan asset negara, sangat merugikan negara, dan ke depan hal itu akan semakin memperbodoh pejabat.

Kerugian negara yang dimaksud, salah satunya soal tenaga kerja. Dipastikan, jika investor asing menguasai BUMN, jelas tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan tersebut akan banyak didominasi pekerja asing. Belum lagi, dengan berkurangnya pemasukan negara, dari hasil usaha perusahaan, yang sebagian tentunya mengalir ke kantong pemegang saham terbesar.

‘’Penjualan PT Indosat saja, suatu bentuk penjualan informasi ke luar negeri, dan ini sangat buruk bagi kita. Kalaupun pemerintah berencana akan kembali membeli PT Indosat, tentunya akan menelan biaya lebih besar lagi, bahkan kecil kemungkinan pemerintah mampu membelinya kembali’’jelasnya lagi.

Untuk itu dia berharap, pemerintah pusat jangan mengulangi kesalahan yang sama, dengan menjual PT Krakatau Steel, kepihak asing. ‘’Perbaiki saja managemen perusahaan tersebut, dan lakukan efesiensi serta efektfitas kerja di perusahaan. Jika itu dilakukan, maka kita tidak perlu lagi berpikir menjual’’tegasnya. (dim)