Disiapkan 1.200 Balai Penyuluhan

Jakarta, AP- Departemen Pertanian (Deptan) melalui Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP) siap mengembangkan 1.200 balai penyuluhan pertanian di 71 kabupaten di 18 provinsi.
Kepala BPSDMP Deptan, Ato Suprapto di Jakarta, menyatakan, pembangunan balai-balai penyuluhan yang akan dipusatkan di wilayah kecamatan itu merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian atau "Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI)".
Program ini merupakan kerjasana dengan Bank Bunia untuk mengembangkan kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan-kecamatan," katanya ketika dihubungi ANTARA.
Ato mengatakan, pembangunan balai-balai penyuluhan pertanian di 71 kabupaten tersebut sebenarnya sudah diprogramkan sejak dua tahun lalu karena program FEATI tersebut merupakan kegiatan lima tahun.

Namun, tambahnya, kegiatan tersebut baru bisa direalisasikan tahun ini karena terhambat revisi anggaran di Departemen Keuangan.

"Sebenarnya Depkeu sudah setuju dan sudah dilakukan tanda tangan, tapi karena ada revisi anggaran maupun pemotongan-pemotongan jadi tertunda pelaksanaanya itu," katanya.
Ditanya tentang anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 1200 balai penyuluhan pertanian di 18 provinsi tersebut, Ato menyatakan tidak ingat.

Selain pengembangan balai-balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, menurut Kepala BPSDMP, pihaknya juga akan mengembangkan program petani sebagai penyuluh mandiri melalui Program Pengembangan Pertanian dan Pemberdayaan Pedesaan (READ) yang bekerjasama dengan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD).

Melalui program tersebut, kelompok tani (Poktan) serta gabungan kelompok tani (Gapoktan) akan diberikan pelatihan maupun pendidikan untuk melakukan penyuluhan.
"Nantinya penyuluhan pertanian tidak harus dilakukan oleh tenaga penyuluh namun oleh petani sendiri," katanya.

Sebelumnya ketika memberikan pengarahan dalam temu koordinasi kehumasan di lingkungan Deptan, Sekretaris BPSDMP Harniati mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pengembangan SDM pertanian.

Tantangan tersebut, tambahnya, yakni menjadikan petani sebagai subyek utama pembangunan pertanian, mewujudkan organisasi petani yang solid dan mandiri serta kelembagaan ekonomi pedesaan yang kuat.

Selain itu, mengembangkan sistem pendidikan pertanian yang mampu menghasilkan SDM pertanian yang siap kerja, mengembangkan sistem penyuluhan yang berbasis kebutuhan petani serta menumbuhkan apresiasi dan minat generasi mudah terhadap bidang pertanian.

Sementara itu, sebagai upaya dalam melakukan revitalisasi penyuluhan pertanian Harniati mengatakan, diantaranya menumbuhkan dan mengaktifkan Poktan dan Gapoktan. Penyusunan peraturan perundangan tindak lanjut UU no 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyediaan biaya operasional penyuluh, penyebaran informasi dan penyuluhan pertanian serta pengembangan kelembangaan penyuluhan. dra

Drainase Kota Jambi Mampet

Jambi, AP- Tergenang dalam waktu yang tak pendek, menyebabkan jalan menjadi berlumut, licin bahkan rusak.
Pantauan dilapangan, jalan pasar jambi, tepatnya di depan Bank BCA lama adalah contoh jalan yang sudah berlumut, jika tak hati-hati, ban akan terpeleset karena licin. Hingga hari ini belum juga ada perhatian pemerintah negeri ini. Perlu diketahui pula, jalan ini sudah tergenang sejak banjir bulan lalu, draenase mampet di lokasi ini telah jadi persoalan menahun.
Tidak hanya di depan BCA lama, namun jalan terminal rawasari juga mengalami kerusakan karena drainase rusak ini. Dan beberapa jalan seperti di jalan Kapt. A Hasan pemancar TVRI, serta beberapa ruas jalan lainnya.
Kerusakan akibat drainase ini sudah berakibat sangat buruk. Dampak yang ditimbulkan jalan menjadi rusak, lobang-lobang yang tergenang air menyebabkan lobang membesar dan rusak.dra

Pemkot Rancang Jembatan Penyebarangan

Jambi, AP- Pemerintah Kota Jambi merancang pembangunan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki pada titik rawan kecelakaan dan padat arus lalulintas, kata Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Tata Kota Jambi,

. Asnawi yang juga Sekda Kota Jambi, menyatakan pesatnya kemajuan dan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Jambi mempersulit pejalan kaki menyeberangi jalan yang padat arus lalulintas terutama pada pagi dan sore hari. Di Kota Jambi kini ada sedikitnya empat titik daerah padat arus lalulintas, yang pada waktu tertentu seperti pagi, siang dan sore hari sulit bagi pejalan kaki menyebarangi jalan tersebut.

Lokasi padat arus lalulintas itu seperti di Sipin Ujung di dua lokasi dan pusat kota juga di dua titik, yang mendesak dibangun jembatan penyeberangan. Dinas Tata Kota akan berkoordinasi dengan dinas Perhubungan untuk mensurvei dan mendisain lokasi yang akan dibangun jembatan penyeberangan itu, termasuk anggran dana yang akan dikeluarkan. Keberdaan jembatan penyeberangan itu masuk dalam penataan tata ruang kota dalam upaya memperlancar arus lalulintas sekaligus menekan angka kecelakaan.

"Sudah saatnya Kota Jambi memiliki jembatan penyeberangan seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, karena perkembangan dan pertumbuhan kendaraan juga cukup besar," ungkap Asnawi.dra

TNI-KPK Sepakat Kerja Sama Berantas Korupsi

Jakarta, AP - Mabes TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk menjalankan kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap dari hasil pertemuan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

"TNI dengan KPK telah menandatangani Nota Kesepahaman pada Agustus 2005 yang intinya berisi kerangka kerja sama dan koordinasi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efisien dan efektif, khususnya di tubuh TNI," kata Djoko.

Sementara itu, Ketua KPK menjelaskan tugas KPK yang pada dasarnya melakukan penindakan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang fokusnya pada penegakan keadilan, bukan penegakan hukum.

"Saat ini KPK sedang mengadakan kajian terhadap aspek pelanggaran hukum para pelaku tindak pidana korupsi dengan titik berat pada akar permasalahan yang menjadi penyebabnya," katanya. don

Jambi Masih Tergantung Daging Luar

Jambi, AP - Provinsi Jambi hingga kini masih bergantung dari daerah luar untuk memenuhi kebutuhan daging, kata Kepala Dinas Peternakan Prov Jambi, Natres Ulfi di Jambi.Jambi belum mampu memenuhi kebutuhan daging itu, meski sejak tahun 2006 sampai 2007 terjadi kenaikan populasi sapi potong.

Pada 2006 populasi sapi potong mencapai 118.000 ekor dan 2007 berkisar 129.000 ekor atau naik 9,44 persen, namun kenaikan itu masih jauh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, populasi sapi potong yang ada di Jambi baru mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 40 persen. Sedangkan sisanya 60 persen didatangkan dari luar daerah seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, dan Bali.

Dinas Peternakan Jambi akan berusaha bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan daging tersebut. Sementara itu untuk populasi ayam naik dari 11,54 juta ekor menjadi 13,57 juta ekor, sehingga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengonsumsi protein daging dan telur ayam. Ketergantungan Jambi terhadap daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dinilai rugi, karena uang Jambi harus keluar tiap tahun puluhan miliaran rupiah.

Jambi secara bertahap mengembangkan peternakan sapi potong dengan memanfaatkan lahan pengembalaan yang masih luas serta pakan rumput..dey

Jambi Surplus Beras 1.900 ton Lebih

Jambi, AP - Provinsi Jambi pada 2007 surplus beras 19.000 ton lebih karena terjadi penurunan konsumsi beras masyarakat yaitu 114,67 kg per kapita.
Selain itu didukung peningkatan produktifitas rata-rata 1,05 persen, sehingga mendongkrak produksi gabah kering giling (GKG), kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Erman Rahim di Jambi. Produksi GKG naik 7,72 persen atau dari 544.000 ton menjadi 586.000 ton. Luas panen padi sawah dan ladang di Jambi juga naik 6,60 persen, dari 140.000 hektar menjadi 149.000 hektar.
Ia menjelaskan, ditengah melonjaknya harga komoditas pangan dunia saat ini, Jambi berusaha untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Sebab itu program swasembada pangan menjadi sangat penting dalam meningkatkan produksi dan produktifitas. Provinsi Jambi saat ini memiliki dua sentra produksi beras terbesar yaitu Kabupaten Kerinci dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Namun sejumlah kabupaten lain kini mengarah kepada program peningkatan pangan, seperti Kabupaten Sarolangun yang gencar mencanangkan gerakan turun ke sawah.Pertumbuhan ekonomi Jambi selama ini sebagian besar didukung bidang pertanian. Revitaliasi pertanian menjadi salah satu fokus pembangunan daerah itu.don

PMII Batanghari, Gelar Donor Darah di Arena MTQ

Muarabulian, AP - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Batang Hari, belum lama ini telah mengadakan audiensi dengan Bupati Batanghari Ir.Syahirsah,SY. Bertempat diruang kerjanya, dan dilanjutkan dengan Bhakti Sosial (Baksos)di Arena MTQ Ke-38 Tingkat Prov. Jambi,hal ini sebagaimana disampaikan ketua Umum PC PMII Batanghari Ansori kepada Aksi Post beberapa waktu yang lalu.

‘’Kami memang sengaja diterima oleh Bupati Batang Hari diruang kerjanya dalam rangka audiensi dengan pengurus Cabang PMII Batang Hari, pada kesempatan itu Bupati Batang Hari banyak bercerita tentang kondisi Batanghari sekarang ini termasuk juga dalam rangka kesiapan Batang Hari menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ ke-38 tingkat Provinsi Jambi,” katanya.

Pada intinya Bupati betul-betul berusaha dan berniat baik untuk memajukan Batang Hari ini, sebagaimana yang ia katakana Bupati Batang Hari sangat merespon dan mendukung dengan kegiatan kepemudaan dan kemahasiswaan tentunya dengan kegiatan yang positif donk! Apalagi jika kegiatan tersebut sangat menyentuh sekali dengan masyarakat dan hal ini pun juga menjadi harapan Bupati ketika ia sampaikan pada auidiesni tersebut.

Kepada seluruh kader-kader PMII Batang Hari agar kegiatan PMII kedepan lansung terjun kemasyarakat agar masyarakat bisa kenal dan tahu dengan keberadaan PMII tersebut, kegiatan yang menyentuh lansung kepada masyarakat merupakan kegiatan yang sangat positif karena diterima secra lansung dan masyarakat sendiri dapat merasakannya.

Para kader PMII Batang Hari menyatakan kesiapannya untuk ikut dan turut serta berpartisipasi dalam rangka mensukseskan MTQ Tingkat provinsi Jambi yang Muara Bulian sebagai Tuan rumahnya, salah satu kegiatan yang kita lakukan berlansung setiap jum’at sebelum pelaksanaan MTQ tersebut adalah kegiatan Bhakti Sosial (Baksos) dengan membersihkan perkarangan arean MTQ di Bumi Fastabiqul Khoirot Perumnas Muara Bulian, dan baksos ini juga dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) PMII ke-48 tahun.

Disaat baksos hadir secara lansung Bupati Batang Hari Ir.Syahirsah,SY. Memantau secara lansung persiapan Arena MTQ tersebut dan ikut memantau baksos yang dilakukan oleh PMII serta Bupati berpose bersama usai Gotong royong,

“ Kami meminta agar para kader PMII betul-betul membantu dengan ikhlas terhadap Baksos ini dalam rangka turut serta mensukseskannya,” jelas Syahirsah. Ian.

Peringatan Hardiknas dengan Unjuk Rasa

Jambi, AP - Hari pendidikan nasional (Hardiknas) yang jatuh 2 Mei, di Jambi diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menuntut peningkatan anggaran pendidikan di Provinsi Jambi.

Dalam sejarah pendidikan perlu diingatkan kepada pemerintah khususnya Pemprov Jambi untuk kembali serius dan berkomitmen membangun dunia pendidikan yang didambakan, kata Korlap PMII Jambi, Ade Putra Wijaya, dalam unjuk rasa damainya di Jambi, Jumat lalu (2/5).
Pendidikan merupakan barometer keberhasilan suatu negara, sehingga maju mundurnya negara terletak pada pendidikan, seperti negara tetangga Malaysia yang dahulu belajar di Indonesia kini menjadi negara yang dihormati dan disegani.

Tapi yang dilihat di tanah air kini, pendidikan masih dianggap tetap sebagai persoalan sepele yang dipandang sebelah mata, sehingga bagaimana negara ini bisa maju bila pendidikannya masih tidak sesuai yang diinginkan.

Masih banyak sekali persoalan yang ada dalam tubuh dunia pendidikan saat ini yang menjadi penyebab bobroknya pendidikan di Indonesia, teriak Ade Putra.

Melihat kondisi pendidikan yang kian memprihatinkan, PMII cabang Jambi menuntut kepada pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan anggaran pendidikan, perhatikan kesejahteraan guru, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan menghapuskan komersialisasi pendidikan.

Aksi unjukrasa yang menuntut anggaran pendidikan di Provinsi Jambi tersebut berjalan tertib, aman dan lancar setelah mereka menyalurkan aspirasinya ke anggota dewan.

Sementara, Sabtu kemarin (3/5) mahasiswa Unja yang tergabung dalam BEM Unja juga menggelar aksi yang sama, dengan tuntutan menghapus system Ujian nasional di Indonesia dan menolak putusan MK tentang pasal 49 ayat 1 Undang – Undang Sistem pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang di judicial review.

“Mendesak pemerintah dan legislative pusat dan daerah untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen di dalam APBN dan APBD, sesuai dengan amanat UUD 1945”, ujar Presiden BEM Unja, Amir Hamzah, dalam orasinya di Simpang BI, Telanaipura.

Selain itu, mahasiswa Unja juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di evaluasi kinerjanya. “Meminta kinerja Diknas Provinsi Jambi di evaluasi serta menolak RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP)”, ungkap sang Presiden yang didampingi Korlap Ade Irawansyah yang Menteri Luar Negeri BEM Unja.(dey)

BUPATI MERANGIN MEMBUKA SOSIALISASI PELAPORAN SPT TAHUNAN

Bangko, AP-Bupati Merangin yang diwakili Peltu Sekda oleh Drs. H. Marzuki Hahya mengatakan bahwa seiring acap berubahnya peraturan perundang-undangan di Neagara kita tercinta ini. Sebagai akibat bergulirnya era otonomi dan reformasi berbagai bidang dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, roda pembangunan dan roda pelayanan masyarakat. Sehingga menurut kepekaan kita semua sebagai aparatur penyelenggara pemerintah dan pelayanan di daerah kepada masyarakat.

Untuk mampu memahami, mengerti menguasai, tanggap dan bijaksana terhadap bebagai perubahan yang ada. Tanpa mengorbankan atau mengurangi kuantitas pelayanan kepada masyarakat, sesuai standar pelayanan yang ada. Bahkan diharapkan mampu mengarah kepada pelayanan prima.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa pajaklah yang enjadi konstribusi dana sebagai sumber pendapatan Negara dan daerah. Maka, sebagai aparatur yang menyadari sepenuhnya bahwa pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Realitisnya sebagian besar bergabtung pada anggaran dari APBN yang bersumber dari penerimaan pajak. Dasar hukum terbaru pengelolaan pajak adalah:

Undang-undang No 16 Tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-undang No 28 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, Undang-undang No 18 Tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang No 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa perjualan atas barang mewah, Peraturan No 45 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan (PPh) bagi pejabat Negara, pegawai negri sipil, anggota ABRI dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan daerah, Peraturan pemerintah No105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan Keputusan mentri keuangan No 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharawan dan kas Negara (KPKN atau sekarang KPPN) untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM berserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ada beberapa hal mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama terutama para pejabat di daerah baik selaku pimpinan instasi atau pun pengguna anggaran/barang, pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara pengeluaran dan bendahara gaji. Untuk memperhatiakn dan mematuhi berbagi aturan terutama yang berkenaan kewajiban dan larangan dalam pengelolaan dan yang berhubungan dengan pajak.

Akibat kelalaian atau kesengajaan dari wajib pajak perorangan dan bendaharawan yang juga adalah sama dengan wajib pajak. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan badan. Baik karena alpa/lalai apalagi disengaja. Kepada seluruh peserta sosialisasi dari seluruh kerja perangkat daerah, di lingkungan Pemkab. Merangin an wakil dari beberapa bank persepsi sebagai mitra Pemda. Agar dapat mengikuti dan menyimak dengan serius, terhadap seluruh meteri sosialisasi yang disampaikan oleh para pemateri yang berasal dari kantor pelayanan pajak Muara Bungo dan kantor KPPN Bangko.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahuan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2007 adalah paling lambat 3 )taiga) bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada tanggal 31 Maret 2008. Saya berharap tidak akan terjadi keterlamabtan penyetoran dan pelaporan SPT tahunan PPh pasal 21 tahun pajak 2007. Sehingga sanksi administrasi dan terlebih lagi sanksi pidana dapat dieliminir sekecil mungkin. Kabag keuangan Sekda Merangin Insiyur MUM ketika diwawancari menagtakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi

Kabag Keuangan Sekda Nerangin Ir.M.Arif, MUM ketika dijumpai Koran ini mengatakan tujuan dilaksanakan sosialisasi pelaporan SPT Tahuan PPH pasal 21 guna untuk meningkatkan SDM Kepala PPK-SKPD Bendahara Gaji seluruh SKPD dilingkungan Kabupaten Merangin, serta utusan dari Bank yang terkait.

Sosialisasi ini di ikuti kepala Dinas/Instansi, Badan, Kantor, Bagian, Camat serta Bendahara SKPD, sebanyak 150 orang peserta bertempat di ruang pola Kantor Bupati.
Sedangkan Materi Sosialiasi disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Muara Bungo serta Kepala KPPN Bangko. Sud/Lan.

Pengawsan Panyaluran Minyak Gor dan Minah diperketat di Merangin.

Bangko. AP.-Kepala Disperindakop Kabupaten Merangin Farizal S.IP, MM Ketika dijumpai Koran ini yang didampingin Kabid Perdangan Asman Hadi, S.Pd mengatakan penyaluran minyak gor berdasarkan Meteri Perdagangan RI Nomor.06/M-DAG/PER/3/2008, dalam rangka pelaksanaan subsidi kepada masyarakat perlu mengatur mengenai tata cara penyaluran subsidi minyak goreng bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan Menteri Perdagangan, untuk masayarakat kurang mampun raskin disetiap kecamatan sekabupaten Merangin di salurkan sesuai dengan jadwal yang telah di koordinasikan dengan para camat.

Dalam penyaluran minyak gor bersubsidi petugas dari Disperindagkop maupun petugas dari kecamatan betul-betul berkerja entran kertas, sehingga minyak gor bersubsidi betul-betul sampai kepada saran-saran bagi masyarakat miskin yang ekonominya lemah, sehingga bantuan minyak gor bersubsidi dapat menbatu masyarakat miskin ,bahwa penyaluran minyak gor bersubsidi dari Pemerintah dapat meringat kan masyarakat.

Bulan lalu minyak gor bersubsidi telah disalurkan dicamatan Bangko, Batang Masumaidan Kecamatan Nalo Tantan, sedangkan untuk Minggu pertama bulan Mai ini mimyak gor bersubsidi akan disalurkan di Kecamatan Pemenang, Pemenang Barat dan Kecamatan Sungai Manau.

Penyaluran meinyak gor bersubsidi dari Dinas Koperasi dan Perdangangan Kabupaten Merangin disalurkan secamatan seKabupaten Merangin yang dilaksanakan secara bertahap telah dilaksanakan koordinasi dengan kecamatan penerima minyak gor bersubsidi akan disalurkan kepada warga masyarakat miskin di desa kecamatan tersebut

Sedangkan pangkalan minah terdapat di kacamatan Tabir , Selatan Tabir Ilir kecamatan Pemenang, kecamatan Muara Siau, kecamatan lembah Masurai dan kecamatan Jangkat .

Pengawas BBM dan energi Suparno SPd dari Dinas Perindagkop telah menangkap mobil PT.Ham agen minyak tanah dari Jambi dengan muatan minyak 5000 Liter ternyata setelah dibongkar di pangkalan Mulyadi ternyata supir Lam BH.8062 MK mengurangin isi minah tersebut sebanyak 200 liter.

Supir Lam BH.8062 MK agen penyaluran dari Jambi, memang tak henti-hentinya mengurangin volume minah, waktu tertangkap babas didesa Sungai Saut kecamatan Tabir Selatan, pengawas BBM dan energi Suparno SPd, mintak kepada supir tersebut minah jangan disalurkan dari tekin tersebut ke drum agen pangkalan, karena pengawas curiga minah tersebut susadh berkurang, karena rasa takut supir Lam, BH.8062 MK langsung disalurkan kedrum agen pangkalan, terpaksa supir tersebut berusan dengan pihak berwajib dikecamatan Tabir Selatan dan pengawas BBM dan pertambangan energi

Sedangkan kewajiban pangkalan mempunyai SITU,SIUP,Surat izin penimbunan BBM yang masih berlaku menyeduakan alat-alat papan nama menjual minyak tanah kepada penduduk sekitar. Operasi pangkalan dan mengisi daftar pembeli.

Sedangkan saksi pangkalan jika mernggar aturan akan dikenankan Teguran I sampai IIIPangkalan penyaluran minyak tanah dicabut dengan tendak lanjut mengoptimalkan Tim pengawasan BBM dan Gas sesuai dengan SK.Bupati Merangin No.156 tahun 2008 tanggal 3 April 2008, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan bersama Tim Kabupaten dengan LSM akan lebih brkerja menertibkan pangkalan minyak tanah subsidi ini serta akan menindak lanjuti pengaduan dari masayarakat ,dewan pers maipun Koran lainnya. Sud/Lan

PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2008

Bangko, AP- Bupati Merangin yang diwakili Peltu Sekda Drs. H. Marzuki Yahya mengatakan bahwa kondisi pelaksanaan kegiatan belakangan ini cukup menantang kita untuk berbuat terencana, terarah dan tersusun secara baik. Berbagai contoh kegagalan dan keberhasilan dalam pembangunan juga telah kita lihat diberbagai media pemberitaan, baik secara regional maupun nasional. Hal ini tidak boleh kita lipakan begitu saja, karena dari berita-berita tersebut dapat membuat kita agar selalu belajar dan taat kepada hukum yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari fenomena tersebut, bagi kita yang terpenting adalah bagaimana cara dan metode kita dalam mengambil hikma dengan segala hal yang pernah terjadi. Baik secara pribadi maupun secara organisasi yang kita pimpin sekarang dan dimasa yang akan datang.

Rapat evaluasu dan pengendalian kegiatan pembangunan yang dilaksanankan dan difasilitasi bagian penyususnan program mempunyai tujuan akhir yang diharapkan. Diantaranya bagai mana seluruh SKPD, dapat menyelesaikan dan menjalankan fungsi serta tugasnya secara baik, benar, efektif dan efisien berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Harapan tersebut harus kita mulai dari tahap perencanaan dan program yang benar, pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien serta pelaksanaan persiapan administrasi keuangan dan pelaporan program yang berlaku pula. Pada tahun anggaran 2008 ini, tepatnya pada bulan maret lalu telah diserahkan DPA secara keseluruhan kepada SKPD yang berada di Kabupaten Merangin. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa hamper setiap tahun selalu ada perkembangan sistem dan aturan dalam pengelolaan keungan daerah, yang terakhir sebagai acuan kita adalah peraturan menteri dalam negri No 13 Tahun 2006 dan peraturan menteri dalam negri No 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Untuk itu, diminta kepda saudara pimpinan unitn kerja, seluruh instansi agar selalu berkoordianasi dengan istansi terkait apabial dalam melaksanakan surat keputusan tersebut mendapat kesulitan dalam mendefinikasikan dan lain sebagainya. Jangan malu dan sungkan, karena akibatnya lebih buruk dari yang kita bayangkan sebelumnya. Disamping itu sebagai dasar dari pelaksanan evaluasi dan pengendalian adalah data laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini kita masih mengutamakan pelaksanan fisik kegiatan saja dan sedikit sekali instansi yang menyampaikan laporannya. Dalam manajemen organisasi dikatakan bahwa tidak ada kegiatan apabial tidak diikuti dengan laporan.

Dengan mengutamakan ketepatan waktu, keakuratan data dalam laporan tersebut akan dapat ditidak lanjuti kepimpinan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Untuk itu, diminta kepada seluruh SKPD agar selalu melaporkan hasil kegiatan setiap bulannya tepat pada waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekali lagi saya terakankan agar saudara-saudara dapat memperhatikan laporan pelaksanan perkembangan kegiatan (LPPK) pembangunan pada dinas atau instansi yang saudara pimpin.

Kabag penyusunan program Dra. Silvia Irianti ketika dijumpai Koran ini mengatakan,kegiatan rapat dilaksanakan berdasarkan DPA sekda merangin tahun angggaran 2008 nomor. 120.12003.20.11.52.

Tujuan rapat dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD dapat lebih efetik dan efisien sesuai dengan rencana yang ditetapkan melalui rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian kita tingkatkan kesatuan presensi dalam melakukan kegiatan pemangunan di Kanupaten Merangin peserta di ikuti sebanyak 100 orang terdiri dari Kepala badan,Kepala Dinas,Kepala Kantor, Kepala Bagian,Camat seKabupaten Merangin bertempat si ruang pola Kantor Buppati. Sud/Lan

PLN Turut Serta Sukseskan MTQ Tingkat Prov Jambi

Muarabulian, AP - -Semakin dekatnya pelaksanaan perhelatan Akbar Musabaqoh Tilwatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Jambi, yang akan dilaksanakan pada Tanggal 17-24 Mei 2008 mendatang, semua persiapan sudah hampir rampung.

Untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan MTQ tersebut, pihak PLN Ranting Muara Bulian, siap membantu dalam dalam hal penerangan, sehingga pelaksaaan MTQ tersebut sukses.
Hal itu diungkapkan, Kepala PLN Ranting Muara Bulian, Rustam Aripin kepada Aksi Post beberapa waktu yang lalu saat melakukan pengecekan mesin genset, untuk memenuhi kebutuhan penerangan acara tersebut.

‘’Ada satu mesin lampu yang kita bawa dari Jambi guna mendukung dipersiapkan dan pelaksanaan acara MTQ,”ujarnya.

Masih menurut Rustam, mesin yang akan diperbantukan, memiliki kapasitas 625 KVA ( 500 KW), selain itu, PLN juga dua unit trafo 2 unit.

‘’Alat Listrik berupa ginset ini, akan kita operasikan pada saat acara pembukaan dan acara penutupan dan selebihnya akan kita suplai melalui system Gardu Induk Auduri, yang berapa di kabupaten Muaro Jambi, dan kita PLN dalam hal ini hanya menyiapkan setrum nya saja sedangkan peralatan dan pemasangan lampu diarena MTQ itu kita kembalikan kepada Pemkab Batang Hari’’jelasnya.

Dengan kondisi yang ada, dia berharap dalam pelaksanaan MTQ nanti, tidak terjadi kendala, khususnya pada penerangan.Ian

PTS Harus Punya Tanah dan Bangunan Sendiri

Muara Tebo, AP - Tumbuh serta munculnya perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tebo, yang kebanyakan milik yayasan (swasta), pertanda dunia pendidikan di Tebo, semakin baik.Namun demikian, PTS tersebut, sampai saat ini tidak memiliki tanah dan gedung yang menjadi aset yayasan, atau dalam status pinjam pakai dari pihak lain. Ke depan diharapkan, guna menjaga mutu dan profesionalan perguruan tinggi tersebut dalam menumbuh kembangkan dunia pendidikan, maka mau tidak mau mereka harus memiliki aset sendiri.

Ketua Komisi I DPRD Tebo Drs.M. Zaki Ahmad, yang membidangi pendidikan mengaku sangat prihatin dengan keadaan demikian. Dia menilai, dukungan Pemkab mengizinkan pinjam pakai itu sangatlah baik, tetapi perlu di ingat, pinjam pakai yang selama ini dilakukan, bukan berarti milik yayasan untuk selama-lamanya

.‘’PTS harus punya tempat sendiri, karena sejalan dengan perkembangan suatu wilayah, tanah tersebut akan di gunakan pula buat kepentingan umum yang lebih penting lagi.
Sebaiknya soal pinjam pakainya DPRD juga mengetahui, apa lagi yang namanya Asset Daerah. Wakil rakyat tidak tahukan aneh.’’ujarnya.

Menurut dia, perjanjian pinjam pakai, yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), seharusnya melibatkan anggota dewan. inikan sudah masuk era bisnis pendidikan.
‘’Kita contohlah Kabupaten tetangga Bungo, seperti STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi) Yayasan Setih Setyo, kini telah punya tanah dan gedung sendiri’’jelasnya.

Sementara itu, Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Drs. Eryanto. MM membenarkan kalau diwilayahnya ada Perguruan Tinggi Sawasta, seperti STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) akademi akutansi, dan Manajemen Pembangunan, serta STKIP WIDYA BANGSA, kita tahu semua gunakan asset pemerintah.

Soal hak pakai itu setahu BPN dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tebo.’’Kita juga arahkan supaya pengelola Perguruan Tinggi ini untuk memikirkan punya tanah dan kampus sendiri. Demikian Camat Rimbo Bujang, Drs, Eryanto. MM. (ARM)

Soal dan UN SMP Dititipkan di Polsek Terdekat

MUARASABAK, AP- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SMP dan MTs digelar serentak hari ini. Sedikitnya, 1.932 siswa kelas tiga dari 23 SMP dan 804 siswa kelas tiga dari 25 MTs, akan mengikuti ujian akhir penentu kelulusan dari sekolah menengah pertama ini. Namun, ada empat SMP yang tidak bisa mengikuti UN tahun ini karena belum memiliki ruangan kelas tiga.

Keempat sekolah tersebut, SMPN 3 Geragai, SMPN 2 Dendang, SMPN 1 Berbak dan SMPN 2 Berbak. Keempat sekolah ini merupakan sekolah yang baru berdiri dan belum memiliki siswa kelas III.

Kepala Dinas Pendidikan Tanjab Timur Suparno, melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) H.Arifuddin mengungkapkan, para siswa telah disiapkan dengan serangkaian kegiatan tryout guna memperlancar dan membantu siswa dalam menghadapi sejumlah soal yang disuguhkan UN hari ini.

‘’Kita tetap optimis dan berharap, siswa kita dapat lulus dengan nilai terbaik,’’ kata Arifudin dihubungi saat mengatur pendistribusian soal di Kantor Diknas Tanjab Timur, kemarin.

Sehubungan dengan topografi daerah Tanjab Timur yang terbagi atas sungai dan terpencar. Diknas tanjab Timur berinisiatif, bagi sekolah yang berada diluar ibukota kabupaten yang jarak tempuhnya cukup jauh, soal dan LJUN akan dititipkan di Pos Polisi Sektor (Polsek) terdekat dimasing-masing daerah. Soal dan LJUN tersebut, jelas Arifuddin, telah bisa diambil oleh kepala sekolah (kepsek) bersama petugas di kantor Diknas hari ini (kemarin,red). Sedangkan, bagi sekolah yang berada dalam ibukota kabupaten, dapat mengambilnya di kantor Diknas Tanjab Timur.

‘’Jam enam pagi, soal dan LJUN sudah bisa diambil di Polsek maupun di kantor Diknas oleh Kepsek masing-masing,’’ sebutnya.

Seperti pengamanan UN sebelumnya, UN hari ini juga akan melibatkan sejumlah Tim Pemantau Independen (TPI) yang merupakan sejumlah siswa dari perguruan tinggi di Jambi. Mereka akan bertugas menmantau penyelenggaraan UN SMP tahun ini. Tidak ketinggalan, personil Polres tanjab Timur pun akan dikerahkan di sejumlah sekolah penyelenggara UN.
‘’Sama seperti UN SMA, TPI dan personil Polres juga akan diturunkan,’’ sebutnya.

UN yang akan dilaksanakan serentak mulai pukul 08.00 Wib hingga pukul 10.00 Wib hari ini, dengan materi uji Bahasa Indonesia.

‘’UN akan dilaksanakan tiap hari secara serentak. Semua berkas nantinya akan dikirimkan langsung ke Jambi setelah UN selesai,’’ tandasnya. (har)

Sei Batanghari Belum Dimanfaatkan

Jambi, AP- Potensi Sungai Batanghari Jambi belum banyak dimanfaatkan masyarakat/petani yang tinggal di bantaran sungai itu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
Pemerintah daerah telah membuka akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan Sungai Batanghari dengan mengembangkan budidaya keramba apung ikan patin, sehingga peluang itu harus dimanfaatkan, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Herman Suherman di Jambi. Potensi lahan perairan Sungai Batanghari untuk budidaya keramba masih luas, serta kolam

untuk mengurangi angka pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jambi telah mengembangkan sentra budidaya ikan patin Jambal di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi dengan menggunakan jaring apung sebanyak 12.510 unit yang dikelola oleh kelompok tani dan masyarakat.

Hasil produk budidaya itu nanti akan ditampung dan dipasarkan ke Amerika dan Eropa melalui PT FINA Surabaya dan PT Manggalindo. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah produk dikembangkan produk olahan makanan abon patin, salai ikan patin, kerupuk ikan patin.

Produksi ikan Jambi dari perairan umum, budidaya kolam dan keramba pada 2006 mencapai 42.500 ton, pada 2007 meningkat 50.750 ton (meningkat 19,4 persen). Produksi itu sejalan dengan peningkatan konsumsi ikan masyarakat Jambi dari 24,37 kg/kapita/tahun menjadi 24,83 kg/kapita/tahun (naik 1,9 persen.dra

PKB Versi Muhaimin Bentuk Dewan Mustasyar

Jambi, AP- Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Muhaimin Iskandar menambah satu lembaga baru di dalam struktur kepengurusan partai yakni Dewan Mustasyar, menambah lembaga yang sudah ada sebelumnya, Dewan Syura dan Dewan Tanfidz.
Penambahan lembaga baru tersebut hasil sidang komisi A MLB yang membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di Jakarta, Sabtu, dan selanjutnya akan dibawa ke sidang pleno.

"Keberadaan Dewan Mustasyar ini untuk membuat partai lebih demokratis selain memberikan ruang yang layak pada para kyai yang selama ini membesarkan PKB," kata ketua sidang komisi A, Helmy Faisal Zaini.

Dikatakannya, Dewan Mustasyar berfungsi memberikan pertimbangan atau nasihat, baik diminta maupun tidak kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Jadi, apabila terjadi perselisihan antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz diharapkan bisa diselesaikan dengan baik karena ada yang memberi pertimbangan.

Sebaliknya, kewenangan Dewan Syura justru dikoreksi. Selama ini, kata Helmy, banyak yang menafsirkan seolah-olah Dewan Syura merupakan lembaga tertinggi di PKB. Padahal, sebenarnya pimpinan PKB itu bersifat kolektif dengan masing-masing struktur memiliki tugas yang berbeda.

"Karena seringnya terjadi penyalahgunaan tafsir itulah pengertiannya dipertegas saja. Ini akan mengakhiri konflik," kata Helmy.

Menurut Helmy, Dewan Syura sebagai lembaga tertinggi dalam AD/ART partai hanya bermakna sebatas tertinggi dalam hal fungsi koordinasi. Dewan Syura adalah dewan pimpinan partai yang membuat dan menetapkan kebijakan umum partai, serta melakukan pengawasan.
"Jika ada persoalan substansial yang harus diputuskan, maka keputusannya diambil melalui rapat pleno Dewan Syura dan Tanfidz," katanya. don

Penyaluran Migor Bersubsidi di Batanghari Lancar

Muara Bulian AP - Kepedulian pemerintah dalam membantu kesejahteraan masyarakat terus dilakukan, dengan semakin mahal harga minyak goreng (migor) dipasaran membuat masyarakat resah. Kendati demikian, program subsidi Minyak Goreng (Migor)dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Demikian dikatakan oleh Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Batang Hari Drs.Ariansyah, kepada Aksi Post kemarin, diruang kerjanya. Dijelaskan Ariansyah, penyaluran subsidi minyak goreng sudah dilakukan dan telah disalurkan kebeberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bajubang, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kecamatan Muara Bulian, Bathin XXIV, kecamatan Maro Sebo Ulu yang untuk penyalurannya melalui pelaku usaha dari Jambi.

Sedangkan untuk penyaluran Subsidi Minyak Goreng kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Mersam dilakukan oleh pelaku usaha lokal.

‘’Kemarin sudah kita transferkan, kendala maupun masalah yang ada hanya terjadi keselapahaman antara masyarakat yaitu tentang beratnya dan jumlahnya barang yang diperoleh, masyarakat menganggap 1 liter 1 kilogram padahal tidak anggapan seperti salah karena 1 liter jumlahnya bukan satu kilogram’’ujarnya.

Dijelaskan juga, pemda akan menyalurkan kembali di dua kecamatan yang belum mendapat jatah, yaitu Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Mersam. Ian.

Serobot Tanah, Warga Jambi Timur Dipolisikan

Jambi, AP – Emiwati (49) yang tinggal di Jalan Untung Soropati, No 26, RT 45, Kelurahan Jelutung, Kota Jambi, belum lama ini melaporkan Azrin (40) warga RT 16, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, ke Poltabes Jambi, dengan kasus penyerobotan tanah.

Data yang berhasil didapat harian ini menyebutkan, kasus tersebut dilaporkan kepolisi, karena merasa dirugikan. Pasalnya, Azrin, tanpa izin, telah mendirikan bangunan rumah dan menyewakan kepada orang lain, di tanah miliknya, yang berlokasi di kawasan RT 16, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur. Dalam laporannya, korban yang berprofesi Guru SMP itu, mengaku telah dirugikan, satu bidang tanah luas 250 M2, yang ditaksirkan senilai Rp 180 juta.

Sampai berita ini ditulis, kasus penyerobatan tanah itu masih diselediki dan di tindak lanjut laporan tersebut. Petugas sedang mempelajari, saksi korban akan di panggil untuk dimintai keterangannya. (don)

Curanmor di Jambi Marak

Curanmor Masih Marak

Jambi, AP-- Aksi kejahatan pencurian kendaraan motor yang marak di Kota Jambi maupun di sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi, yang telah menimbulkan keresahan bagi warga.

Buktinya yang dialami, Jernih (23) Analis Kesehatan, terpaksa gigit jari, setelah sepeda motor jenis Yamaha Vega, nopol BH 3220 AJ, yang diparkirkan di Halaman Laboraturium Klinik Medika, Simpang Jelutung, Kota jambi, raib dicuri garong.

Atas kejadian itu, korban yang tinggal di Jalan UKA, RT 15, No 19, Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, mengalami kerugian berkisar jutaan rupiah, lalu melaporkan kasus tersebut ke Poltabes Jambi.

Selain itu, di Kabupaten Bungo, tepatnya di Toko Happy Pasar Bawah Muaro Bungo, juga terjadi tindak pidana pencurian kendaraan motor, korbannya, Ana Kristiana, warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

Motor jenis Yamaha Jupiter miliknya itu hilang, baru diketahui, ketika korban usai berurusan di lokasi kejadian, saat hendak pulang, melihat motornya itu sudah tidak ada lagi disana.
Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi setempat melakukan penyelidikan, kesatuan intel dan reserse telah dikerahkan, guna melacak dan menangkap pelaku.

Data yang berhasil didapat Koran ini menyebutkan, pelaku dalam menjalankan aksinya mencuri motor milik korban, diduga menggunakan kunci palsu, dengan cara merusak kunci stang motor tersebut, lalu kabur.

Sebelum menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengintai korban. Ketika korban lengah atau meninggalkan motornya, pelaku langsung beraksi mencuri motor korbannya itu. (don)

Toko Pakaian Stok Seragam Sekolah

Jambi, AP - Menyambut tahun ajaran baru para pemilik toko pakaian tersebar di pusat perbelanjaan Kota Jambi mulai memperbanyak stok pakaian seragam sekolah .
Beberapa pemilik toko di Jambi mengatakan mereka mendatangkan pakaian pakaian jadi dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bandung dan Jakarta. Pakaian seragam untuk murid SD, SLTP, dan SLTA hingga atributnya terbungkus dengan berbagai ukuran (size) dipajang memenuhi etalase dan sisanya ditumpuk di lantai.
Stok yang diperbanyak itu berupa kemeja putih lengan pendek dan panjang, celana pendek warna merah dan biru, celana panjang warna abu-abu, topi sekolah, dasi, dan tanda lokasi sekolah.

Anas (45), pemilik toko pakaian Kota Jambi menyebutkan, dirinya mulai mempersiapkan stok dalam jumlah banyak, karena menjelang tahun ajaran baru permintaan pakaian seragam sekolah akan meningkat tajam.
Sejak lama dan setiap tahun pengadaan stok pakaian dilakukan kerjasama dengan sejumlah tukang jahit dan bordir di Bukit Tinggi (Sumbar), yang dikenal sebagai penghasil pakaian jadi terbesar di Sumatera.

"Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis pakaian seragam menjelang tahun ajaran baru cukup lumayan," kata Anas tanpa merinci keuntungan yang akan didapatnya. Harga jual pakaian seragam, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yang dihargai menurut ukuran besar kecil serta jenis dasar pakaian tersebut.

Seragam siswa SD Rp60.000 sepasang terdiri atas satu kemeja lengan pendek dan satu celana pendek, belum termasuk topi, dan dasinya. Sementara untuk pakaian seragam siswa SLTP dan SLTA harga bervariasi antara Rp90.000 hingga Rp115.000 tergantung jenis atau dasar kain yang digunakan. dey

Daya Serap Sei Batanghari Kian Berkurang

Jambi, AP - Kemampuan daya serap air Sungai Batanghari Provinsi Jambi mulai hulu hingga hilir kian berkurang, sementara upaya perbaikan kerusakan sungai terpanjang di Sumatera itu (lebih kurang 4.000 km) hingga kini belum terlihat.

"Kemampuan daya serap air sungai itu kian berkurang cukup jelas, misalnya sebentar saja turun hujan di hulu permukaan air cepat meluap, dan kemarau airnya menyusut drastis," kata Deputi Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi (KKI-Warsi) Jambi, Mahendra Taher di Jambi, Jumat lalu.

Ia menjelaskan, jika ditinjau dari berbagai sisi ekologis sebenarnya sungai itu memiliki peran sangat penting.

Sungai Batanghari yang berhulu di Sumatera Barat, dan Jambi (hulu tengah dan hilir) berperan penting karena meliputi berbagai type ekosistem alami (selain ekosistem sungainya sendiri) mulai dari ekosistem pesisir dan muara, lahan basah, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan dataran tinggi, hutan hujan pegunungan dengan vegetasi sub alpin dan alpin.

Dibidang transportasi, pemanfaatan Sungai Batanghari menjadi prasarana transportasi masyarakat yang telah berlangsung sejak puluhan bahkan ratusan tahun.

Sebelum akhir 70-an (sebelum trans Lintas Sumatera di buka), transpotasi air merupakan pilihan utama. Namun saat ini kapasitas angkutan yang dapat melewati sungai terbatas dan saat ini rata-rata hanya di bawah 3.000 DWT karena dasar sungai semakin dangkal.

Mengacu dari itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena sekitar 2,8 juta jiwa hidup sekitar sungai. Sungai Batanghari mampu mengairi 10.388 hektar sawah irigasi teknis, 12.800 hektar sawah irigasi setengah teknis, 11.758 hektar sawah irigasi sederhana, dan 26.108 hektar sawah irigasi swadaya.
Total produksi padi sawah pada tahun 2003 mencapai 649.173 ton Gabah Kering Giling (GKG).
Kerusakan Sungai Batanghari itu akibat hutan gundul yang menyebabkan erosi ke sungai tersebut.(ant)

Atlet PON Bebas Narkoba

Jambi, AP - Hasil tes urine dari 155 atlet dan pelatih Jambi yang dipersiapkan mengikuti PON XVII, 6-17 Juli 2008 di Kalimantan Timur, dinyatakan negatif atau bebas dari narkoba dan doping.

Pemeriksaan laboratorium sangat memuaskan karena seluruh atlet dan pelatih Jambi dinyatakan bebas narkoba dan doping, kata Ketua Harian KONI Jambi, Nasrun Arbain, di Jambi Jumat lalu.

Hasil tes narkoba dan doping membuktikan seluruh atlet dinyatakan siap tanding dan dijamin tidak terkontaminasi dengan narkoba dan doping selama menjalani pemusatan latihan daerah (pelatda).

Kekhawatiran pengurus KONI Jambi terhadap penyalahgunaan narkoba dan doping yang bisa saja terjadi pada atlet selama menjalani pelatda ternyata tidak terbukti.
Sepekan lalu seluruh atlet yang pelatda di Jambi diwajibkan menjalani tes narkona dan doping agar seluruh atlet Jambi bisa tampil bersih dalam meraih prestasi diajang pekan olahraga nasional nanti.

Tes itu bertujuan agar seluruh atlet maupun pelatihnya tidak terlibat penyalahgunaan obat yang mengandung narkoba atau doping sehingga keberhasilan meraih prestasi PON XVII tidak cacat dan tercoreng akibat narkoba dan doping.

KONI Jambi juga akan melakukan pengawasan terhadap seluruh atletnya yang akan tampil di PON agar dalam mempergunakan obat-obatan dapat dikonsultasikan lebih dahulu dengan tim medis kontingen.

Dalam waktu dekat KONI juga akan memberikan buku panduan jenis dan daftar obat-obatan yang diduga dapat mengandung doping kepada seluruh pelatih agar bisa ikut mengawasi atletnya.don

Ancol Jambi Berubah Kuning

Jambi, AP - Pantai Ancol di pinggiran Sungai Batanghari Kota Jambi, salah satu tempat rekreasi paling ramai dikunjungi orang terutama pada malam hari yang biasanya agak kumuh dan semerawut, pada Minggu (4/5) lapak tempat jualan berubah didominasi warna kuning. Semua tempat jualan mulai dari lantai papan, bangku, meja hingga gerobak makanan dan minuman dicat warna kuning melambangkan salah satu warna ciri khas partai politik yang akan bersaing dalam pemilihan calon walikota (Cawako) Jambi 2008-2013, Agustus mendatang.

Pemantauan di lapangan, menurut para pemilik tempat jualan makanan atau jajajan malam (kuliner) yang berada di depan rumah dinas Gubernur dan Kapolda Jambi itu, mereka sengaja merapikan tempat jualannya menyambut tahun kunjungan wisata Jambi 2009. Namun seorang wanita penjual makanan, Nurmala yang mengaku berasal dari Kota Padang Sidempuan tadinya mereka berinisiatif merapikan dan mengecat sendiri tempat jualannya, namun kemudian ada yang meminta supaya catnya diganti dan disamakan menjadi kuning semua. Lalu sekelompok orang tersebut yang diduga pendukung pasangan Cawako Jambi Asnawi AB-Nuzul Prakarsa yang didukung partai Golkar dan PKS serta sepuluh partai lainnya, juga menempelkan stiker-stiker pasangan tersebut ke gerobak makanan-minuman.

"Biar saja pak, yang jelas kalau tidak mau pemilihan walikota para pedagang kecil seperti di pantai Ancol tidak pernah mendapat perhatian dan kini tempat jualan mereka menjadi rapih dan enak dipandang mata, ucap Sabari seorang penambang kapal motor yang sedang menunggu sewa. Kegiatan para Cawako Jambi lainnya, di daerah seberang salah satu pasangan menggelar lomba menggambar untuk anak-anak dan pengobatan gratis, namun ada lagi dilaporkan tim sukses pasangan lain membagi-bagikan uang dan sarung kepada masyarakat.(don)

Jambi, AP - Pantai Ancol di pinggiran Sungai Batanghari Kota Jambi, salah satu tempat rekreasi paling ramai dikunjungi orang terutama pada malam hari yang biasanya agak kumuh dan semerawut, pada Minggu (4/5) lapak tempat jualan berubah didominasi warna kuning. Semua tempat jualan mulai dari lantai papan, bangku, meja hingga gerobak makanan dan minuman dicat warna kuning melambangkan salah satu warna ciri khas partai politik yang akan bersaing dalam pemilihan calon walikota (Cawako) Jambi 2008-2013, Agustus mendatang.

Pemantauan di lapangan, menurut para pemilik tempat jualan makanan atau jajajan malam (kuliner) yang berada di depan rumah dinas Gubernur dan Kapolda Jambi itu, mereka sengaja merapikan tempat jualannya menyambut tahun kunjungan wisata Jambi 2009. Namun seorang wanita penjual makanan, Nurmala yang mengaku berasal dari Kota Padang Sidempuan tadinya mereka berinisiatif merapikan dan mengecat sendiri tempat jualannya, namun kemudian ada yang meminta supaya catnya diganti dan disamakan menjadi kuning semua. Lalu sekelompok orang tersebut yang diduga pendukung pasangan Cawako Jambi Asnawi AB-Nuzul Prakarsa yang didukung partai Golkar dan PKS serta sepuluh partai lainnya, juga menempelkan stiker-stiker pasangan tersebut ke gerobak makanan-minuman.

"Biar saja pak, yang jelas kalau tidak mau pemilihan walikota para pedagang kecil seperti di pantai Ancol tidak pernah mendapat perhatian dan kini tempat jualan mereka menjadi rapih dan enak dipandang mata, ucap Sabari seorang penambang kapal motor yang sedang menunggu sewa. Kegiatan para Cawako Jambi lainnya, di daerah seberang salah satu pasangan menggelar lomba menggambar untuk anak-anak dan pengobatan gratis, namun ada lagi dilaporkan tim sukses pasangan lain membagi-bagikan uang dan sarung kepada masyarakat.dra

BPK Diminta Audit Patin Jambi

Jambi, AP - Pihak legislatif kembali ‘berteriak’ kali ini mereka mempertanyakan proses bergulirnya dana program patin Jambi. Karena tak puas dengan penjelasan Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi, pihak dewan meminta BPK untuk mengaudit proses bergulirnya dana tersebut.

‘’Kita sudah minta kepada pihak BPK agar menguadit itu,’’ sebut Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Zoerman Manap, kepada wartawan.

Dikatakannya, permintaan kepada pihak BPK ini sebenarnya sudah lama direncanakan. Dan kebetulan saat BPK mendatangi kantornya belum lama ini, Zoerman menyampaikan hal tersebut. ‘’BPK sendiri, menyatakan bisa mengaudit dana tersebut’’ jelasnya.

Mengenai rencana pembentukan pansus terhadap program Patin Jambi, Zoerman mengatakan itu wewenang komisi II yang membidanginya. Dan wacana ini juga sudah lama berkembang. ‘’Lebih baik diaudit terlebih dahulu, baru dibentuk pansus’’ tuturnya.

Zoerman juga menjelaskan, tentang kemungkinan dewan untuk mengawasi penggunaan dana dekonsentrasi. Selama ini, DPRD Provinsi kesulitan mengawasi pengunaan dan tersebut, disebabkan tidak adanya laporan yang masuk ke DPRD.

"Ya, kita akan turut mengawasi dana dekon yang masuk ke Jambi, karena menurut pihak BPK (Badan pemeriksa keuangan), kita di DPRD Provinsi ikut memiliki kewenangan karena itu uang rakyat. Selama ini kita baru sekali menerima laporan penggunaan dana dekon," ujarnya.

Zoerman mengatakan, saat pertemuan dengan pihak BPK dalam rangka penyerahan laporan dana dekon 2007 kepada pihak dewan, di gedung DPRD Rabu lalu, dirinya sempat mempertanyakan persoalan kewenangan DPRD Provinsi untuk turut mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana dekon, karena selama ini pihak dewan tidak bisa turut mengawasi.

"Menurut penjelasan pihak BPK, DPRD provinsi bisa turut mengawasi semua dana yang masuk, karena uang tersebut uang rakyat. Dengan demikian kita akan turut mengawasi penggunaan dana dekon untuk kedepannya," terang Zoerman tanpa menjelaskan bentuk pengawasan yang akan diterapkan dewan terhadap dana-dana pusat itu. (dra)

Taman Nasional Tak Bisa Dijadikan Hutan Produksi

Jambi, AP - Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka`ban menegaskan, sampai kapan pun taman nasional tidak bisa dijadikan hutan produksi (HP), karena pengertian HP untuk mengambil kayu atau mengeksploitasi hasil hutan.

"Sampai kapan pun taman nasioanal tidak bisa dijadikan hutan produksi. Itu menyalahi," kata Ka`ban didampingi Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dihadapan puluhan suku anak dalam atau Orang Rimba (Suku Kubu) di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Sabtu.

Kecuali hutan produksi dialihfungsikan menjadi taman nasional atau kawasan konservasi itu baru bisa untuk menyelamatkan ekosistem, flora dan fauna. Ka`ban menyampaikan penegasan itu sehubungan adanya permintaan salah seorang tokoh masyarakat Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun yang berada di penyangga TNBD itu, untuk menjadikan sebagian kawasan TNBD menjadi HP.

"Dulu TNBD ini sebelumnya Hutan Produksi Terbatas (HPT), namun pada 2003 ditetapkan menjadi taman nasional seluas 60.000 hektar dengan pertimbangan untuk menyelamatkan komunitas Orang Rimba yang tinggal di kawasan itu sejak ratusan tahun lalu," katanya.
Orang Rimba memelihara hutan dengan kearifan tradisional sehingga harus dilindungi dan dipelihara hutan mereka.

Ia menjelaskan, pada 1970-an hutan Indonesia relatif bagus seperti Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga menggiurkan semua pihak untuk bermain kayu. Hampir 30 tahun eksploitasi hutan itu dilakukan, namun tidak ada perbaikan atau penanaman kembali, akibatnya 120 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan total.

Pemerintah telah mencabut izin hak pengusahaan hutan (HPH) di seluruh Indonesia seluas 7 juta ha dari 9 juta ha, karena pengusaha HPH itu dinilai merusak hutan serta para pelaku penebangan liar (ilegal logging).

Untuk mereboisasi hutan yang rusak satu-satunya jalan harus menanam kembali. Untuk hutan produksi dan hutan tanaman rakyat (HTR) disarankan menanam tanaman sengon dan meranti, karena pangsa pasar kayu itu cukup baik.

Kayu sengon untuk kebutuhan bubur kertas (pulp and paper) memiliki pangsa pasar yang memiliki prospek di pasar dunia, karena tiap satu hektar pada masa panen empat sampai lima tahun memproduksi kayu 700 m3 atau bisa mendatangkan uang Rp140 juta per ha.
"Berarti Sengon itu lebih baik harganya dibanding kelapa sawit," katanya.

Dalam tatap muka dengan Orang Rimba itu, Tumenggung Tarib (penerima Kalpataru 2006) mengucapkan terima kasih kepada Menhut Ka`ban yang memenuhi janjinya datang ke TNBD.
Tarib meminta kepada Menhut dan Gubernur Jambi, untuk menjaga dan mengamankan TNBD sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah mereka.

"Kami juga minta pemerintah memperhatikan masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi Orang Rimba. Masalah tempat tinggal atau rumah yang diberikan pemerintah tidak begitu perlu bagi kami, kecuali soal pendidikan dan kesehatan," ujar Tumenggung.dra

Produksi UKM Jambi Capai Rp 172 Milliar

Jambi, AP - Nilai produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Jambi hingga 2007 mencapai Rp172,12 miliar atau naik tiga persen dari tahun 2006.
Kepala Dinas Koperasi/Pengusaha Kecil dan Menengah, Dadan Danuraswo di Jambi, mengatakan, kenaikan nilai produksi itu, karena kehadiran industri kecil naik tajam dari 15.245 unit menjadi 15.720 unit dengan penyerapan tenaga kerja 48.193 orang.
Pengembangan UKM di Jambi selain dukungan dana APBD provinsi, kabupaten, dan kota, juga suntikan dana APBN dan bantuan kredit modal usaha dari bank.
Program kredit usaha pemberdayaan masyarakat kecil (Kupem) yang dicanangkan Jambi sejak tahun 2005 mampu mendongkrak pendapatan petani.
Provinsi Jambi pada 2007 mengalokasikan dana untuk Kupem senilai Rp12,75 miliar dengan tingkat pengembalian Rp10,45 miliar.
Pertumbuhan kredit ini mendorong peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baru dari 17.343 unit pada 2006 menjadi 18.052 unit pada 2007 atau tumbuh sebesar 4,08 persen, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 19.230 orang.
Jambi juga mengembangkan program koperasi unit simpan pinjam di kalangan petani, organisasi masyarakat, organisasi wanita, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan perorangan.dey

Bahas LKPJ, Dewan Akan Reses

Kualatugkal, AP—DPRD Tanjab Barat akan melakukan reses di daerah dapil masing-masing mulai tanggal 1-6 Mei 2008. Reses tersebut untuk merangkum aspirasi dan informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2007. Bahkan reses tersebut juga terkait pembahasan LKPJ bupati tahun 2007 yang saat ini sudah diserahkan ke DPRD Tanjab Barat.
“Sebelum membahas LKPJ, kita akan reses dulu ke lapangan. Tujuannya untuk mendengar informasi dan aspirasi dari masyarakat. Apakah kegiatan tahun 2007 tepat sasaran atau tidak,” kata anggota Komisi III DPRD Tanjab Barat, H Syaifuddin, Amd kepada koran ini kemarin.
Sebab kata H Udin—panggilan akrab H Syaifuddin, penilaian terhadap LKPJ tidak hanya realisasi kegiatan fisik di lapangan saja. Tapi kualitas pekerjaan dan manfaat untuk masyarakat juga menjadi pertimbangan dewan. Apakah kegiatan tersebut bermanfaat atau justru tidak. Artinya, yang benar-benar menyentuh dengan kebutuhan masyarakat.

Ia minta, pengguna anggaran masing-masing dinas, seperti Dinas PU, Kesehatan, dinas Pendidikan, Perikanan dan Pertanian maupun PKD untuk segera memperbaiki semua kegiatan fisik tahun 2007. Sehingga katanya, dalam membahas LKPJ tidak menemui hambatan.

Anggota dewan dari PBB ini mengaku sangat mendukung semua program Bupati Tanjab Barat, Dr Ir H Safrial, MS untuk memajukan Kabupaten Tanjab Barat kedepan. Namun program bupati tersebut harus didukung semua bawahannya agar semua kegiatan yang dijalankan bupati menjadi lancar dan tepat sasaran.

“Jangan sampai dalam melaporkan semua kegiatan kepada atasan ABS (asal bapak senang). Sehingga akan bemuara kepada pimpinan akibat ulah bawahan yang tidak profesional dalam menjalankan tugas,” kata H Udin.

Untuk kegiatan tahun 2007 katanya, dewan telah mengantongi beberapa kegiatan yang dianggap bermasalah, seperti bangunan SMA 4 Merlung, proyek jalan dua jalur, overlay dalam kota dan proyek jembatan dalam kota Kualatungkal yang kondisinya sangat menghawatirkan.
“Nah, dinas terkait harus cepat menanggapi ini. Sehingga dalam membahas LKPJ tidak menemui kendala yang sangat berarti,” timpalnya.

Saat ini katanya, pihaknya belum menerima LKPJ tahun 2007 yang sudah diserahkan eksekutif ke sekertariat DPRD. LKPJ tersebut katanya, masih dengan pimpinan. “Kita belum dibagikan draf LKPJ yang sudah diserahkan itu. Yang jelas kita akan reses terlebih dahulu, baru membahas LKPJ,” ujarnya lagi. (mad)

Buruh PT WKS Cabuli Anak Dibawah Umur

Jambi, AP – Buruh PT WKS, Hariadi alias Bujang (30), untuk sementara diamankan polisi Polres Batanghari, guna proses hukum, karena mencabulan anak dibawah umur, sebut saja namanya Sari.
Pencabulan tersebut berlangsung, pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, di Komplek PT WKS Distrik III, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari.
Terungkapkan kasus itu, setelah korban yang masih berusia 7 tahun menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, bahwa kemaluannya dimasuki jari dan lidah oleh Bujang.
Menurut laporan dari kepolisian, sebelum kejadian, saat itu pelaku mengajak pelaku kerumahnya, Komplek PT WKS Distrik III, dan menyuruh korban menonton flm forno.
Tidak lama kemudian, pelaku menghampiri korban, dengan bujuk rayu, lalu mencabulinya, dengan cara jari dan lidah pelaku dimasukan ke dalam kemaluan korban. (don)

62 Penjudi Sabung Ayam Digaruk Polisi

Jambi, AP- Aparat Gabungan dari Polres Muaro Jambi dibantu Satuan Reskrim Polda Jambi berhasil mengamankan Barang Bukti ( BB) Delapan ( 8 ) ekor ayam dan Sepuluh ( 10 ) Unit Motor di Desa Kebun Sembilan Kabupaten Muaro Jambi,dari Pejudi penyabung ayam.

Terbongkarnya kasus perjudian sabung ayam itu, berkat adanya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktifitas para penyabung ayam.Aktivitas judi sabung ayam itu, sebelumnya juga sudah menjadi incaran petugas.

Setelah satu minggu dilakukan pengintaian tim Reskrim, Jum'at ( 2/5) langsung mengadakan penggerebekan ke TKP.Tidak mau buruannya lepas, aparat tim gabungan mengepung lokasi perjudian

Kapolres Muaro Jambi, AKBP Tedjo Dwikora mengatakan, para penyabung ayam tersebut berasal dari warga Kota Jambi. Penangkapan ini dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB dan para penjudi yang tertangkap langsung di giring ke Polda Jambi guna penyelidikan lebih lanjut

," Penangkapan terhadap para pejudi sabung ayam untuk menindak lanjuti intruksi kapolda, untuk memberantas segala bentuk perjudian," tegasnya. dra